Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Cek MBG TK Bhayangkari Sumenep, Bu Kapolda Jatim : Lihat Apa Yang Anak-anak Suka dan Tidak Suka

    Cek MBG TK Bhayangkari Sumenep, Bu Kapolda Jatim : Lihat Apa Yang Anak-anak Suka dan Tidak Suka

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur, Ny. Ade Imam Sugianto mengunjungi langsung TK Bhayangkari Sumenep, untuk melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Saat tiba di TK Bhayangkari, ‘Bu Kapolda Jatim’ ini langsung dikalungi bunga oleh siswa TK, sambil diiringi penampilan drumband dan tari muang sangkal.

    “Kami sudah satu minggu ini ya melaksanakan MBG untuk anak-anak. Sementara masih di sekolah-sekolah internal Yayasan Kemala Bhayangkari. Setelah itu baru kita ke luar,” kata Ny. Ade Imam, Selasa (11/02/2025).

    Ia menjelaskan, ada 140 sekolah dengan 10.000 siswa di internal Yayasan Kemala Bhayangkari Jawa Timur. Saat ini tinggal 6 sekolah yang belum dicek pelaksanaannya.

    “Sementara sambil kita melihat menu apa yang anak-anak suka, dan apa yang anak-anak tidak suka. Menu yang dipilih ini menjadi penting karena berkaitan dengan tumbuh kembang otak dan pertumbuhan anak-anak,” paparnya.

    Sedangkan untuk petunjuk teknis pelaksanaan MBG, lanjut Ny. Ade, tetap akan mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tetap berpedoman pada ketentuan BGN tentang menunya. Sesuai tabel yang sudah kami dapatkan untuk standar gizinya. Jadi selain nasi dan lauk, ada sayurnya, kemudian buah, dan susu,” terangnya.

    Dalam kunjungan tersebut, selain melihat langsung pelaksanaan MBG, Ny. Ade Imam didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Sumenep Ny. Agnes Henri juga memberikan bantuan sosial kepada guru dan karyawan sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap tenaga pendidik. (tem/kun)

  • DPRD Surabaya Apresiasi Lelang Jabatan, Tapi…

    DPRD Surabaya Apresiasi Lelang Jabatan, Tapi…

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi pemerintahan menyambut baik langkah inovatif yang diambil oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menerapkan sistem lelang jabatan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan kota.

    Namun, meskipun mendukung kebijakan ini, anggota Komisi A Azhar Kahfi menyebut perlunya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan publik.

    Kahfi menilai bahwa penerapan lelang jabatan harus disertai dengan sejumlah langkah strategis.

    “Kami sangat mengapresiasi keputusan Wali Kota untuk menciptakan sistem lelang jabatan ini, karena dapat mengurangi praktek nepotisme. Namun, proses ini harus dijalankan dengan transparansi yang maksimal, agar masyarakat tidak merasa ada keberpihakan dalam penunjukan pejabat,” ujar Kahfi saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

    Menurut Kahfi, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dan objektivitas persyaratan yang ditetapkan dalam lelang jabatan. Sebagai anggota Komisi A yang berperan dalam pengawasan terhadap sektor pemerintahan, Kahfi mengingatkan agar syarat-syarat yang ditetapkan tidak diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pegawai yang memiliki kemampuan dan integritas.

    “Jangan sampai hanya segelintir orang yang memenuhi kriteria yang dapat mengikuti lelang jabatan ini. Kami ingin seluruh PNS yang berkompeten memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta,” tambah politisi Gerindra inj.

    Lebih lanjut, Kahfi menyarankan agar mekanisme lelang jabatan dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang jelas dan terukur, tanpa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

    “Kami akan terus memantau proses ini dan memastikan tidak ada kepentingan pribadi yang mempengaruhi jalannya lelang jabatan. Kepercayaan publik harus tetap terjaga,” tegasnya.

    Baginya, langkah ini juga menjadi tantangan baru untuk memperkuat peran pengawasan terhadap pemerintahan daerah. kahfi menyatakan bahwa pihaknya akan lebih intensif dalam melakukan evaluasi berkala terkait kebijakan lelang jabatan yang baru diterapkan ini.

    “Kami akan melakukan pengawasan secara terus-menerus, untuk memastikan bahwa lelang jabatan ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan objektivitas,” tutupnya. [ADV/asg]

  • 198 Honorer Pasuruan Terancam Dirumahkan, Ini Tanggapan DPRD

    198 Honorer Pasuruan Terancam Dirumahkan, Ini Tanggapan DPRD

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sebanyak 198 honorer atau Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terancam dirumahkan. Meski sudah dibuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam skala besar namun masih banyak PHL yang belum mendapatkan kepastian status.

    Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, mengungkapkan kekhawatirannya terkait nasib para PHL ini. Eko menjelaskan bahwa sebelumnya Pemkab Pasuruan telah membuka sebanyak 3.694 untuk PPPK.

    Namun hanya 3.474 nama yang masuk dalam pendaftaran. Sementara ada 219 formasi mengalami kekosongan formsi. “Dari ribuan PHL yang ada, masih banyak yang belum tertampung dalam formasi PPPK,” ujarnya, Selasa (11/2/2025).

    Eko menjabarkan bahwa ada 813 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun yang belum tercover ada 797, terdiri dari 599 tenaga pendidikan, 27 tenga kesehatan dan sisanya tersebar di OPD.

    “Bahkan ada sekitar 198 diantaranya berpotensi untuk dirumahkan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak di antara mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun,” tambah Eko.

    Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berupaya maksimal untuk mengakomodir seluruh PHL dalam rekrutmen PPPK. Namun, keterbatasan kuota dan persyaratan yang ketat membuat tidak semua PHL dapat lolos seleksi.

    Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kesempatan kepada PHL dalam mengikuti rekrutmen PPPK.

    “Kami sudah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PHL untuk mengikuti rekrutmen PPPK,” ujarnya. [ada/beq]

  • Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jatim di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Selasa (11/2/2025).

    Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.

    Bantuan Vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu, Kabupaten Pamekasan 14.500 dosis, Kabupaten Kediri 28.750 Dosis, Kabupaten Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis, dan Kabupaten Pasuruan 18 ribu dosis.

    “Alhamdulillah kami mendapat dukungan vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementan RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520 ribu dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350 ribu yang akan dibagikan ke 38 Kab/Kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” ungkap Pj. Gubernur Adhy kepada wartawan.

    Ia mengatakan, hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 Juta dosis. Sementara, kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis. Sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran Wabah PMK di Jawa Timur.

    Untuk itu, Pj. Gubernur Adhy Karyono juga menghimbau seluruh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing.

    “Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa Kab/Kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucap Adhy.

    Tidak hanya itu, Adhy juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternaknya.

    Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.

    “Jadi target kita adalah maayarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara, dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.

    Upaya bersama ini disebut Adhy Karyono juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28% untuk sapi potong dari total populasi nasional.

    Oleh sebab itu, penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jawa Timur dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

    “Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.

    “Walau dengan Inpres No.1 ini anggaran kita berkurang, tapi kami tetap upayakan bahwa ini adalah prioritas utama. Salah satu prioritas utama untuk mengendalikan populasi hewan ternak kita,” pungkas Adhy.

    Senada, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Dr. Drh. Agung Suganda mengatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian wabah PMK di Indonesia.

    Ia mengatakan, dari alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur. Harapannya agar Jawa Timur bisa segera mengendalikan kasus PMK agar Jatim tetap menjadi lumbung ternak nasional.

    “Tadi kami juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeuarkan darurat bencana non alam sehingga bisa mengakses anggarannya untuk pengadaan vaksin,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa upaya penanganan wabah PMK merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak. Ditambah dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan bisa mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Dra M Musyafak dalam sambutannya mengaku siap dan mendukung seluruh upaya pemerintah pusat dan daerah guna menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. Ia mengatakan, wabah PMK merupakan persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan-persoalan lain di masyarakat.

    “Oleh karena itu kami bersama Pemprov Jatim akan terus menerus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam upaya penanganan PMK, walaupun dalam keadaan APBD yang banyak mendapat pengurangan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, tidak hanya vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan Penyakit ikutannya, yaitu 10 ribu botol Analgesik, 11 ribu botol Antihistamin, 11 ribu botol Vitamin ATP dan 8.500 botol Vitamin ADE. [tok/beq]

  • Rayakan HUT ke-17 Gerindra, Tri Astuti Gelar Baksos ke Penyandang Disabilitas Tuban

    Rayakan HUT ke-17 Gerindra, Tri Astuti Gelar Baksos ke Penyandang Disabilitas Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Memperingati HUT ke-17 Partai Gerindra, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Tri Astuti, menggelar bakti sosial dengan sasaran penyandang disabilitas dan masyarakat inklusif.

    Berbeda dari yang lain, Tri Astuti merayakan HUT bersama penyandang disabilitas. Meski telah dirayakan pada 6 Februari 2025 bersama pengurus dan kader Gerindra, ia secara pribadi ingin memberikan sosialisasi penguatan advokasi bagi masyarakat inklusif.

    Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi melalui kesempatan kerja.

    “Sosialisasi ini diharapkan untuk memahami kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas secara langsung melalui dialog, dalam jejaring antara wakil rakyat dan masyarakat,” ujar Tri Astuti, Selasa (11/02/2025).

    Astuti menekankan pentingnya sinergitas guna meningkatkan kesadaran akan inklusivitas dalam ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tuban.

    “Kami juga melaksanakan dialog langsung sebagai upaya mengidentifikasi potensi dan peluang pemberdayaan yang nantinya akan kami rekomendasikan sebagai salah satu kebijakan kepada para pemangku kebijakan,” ungkap politisi Gerindra itu.

    Astuti berharap kegiatan ini dapat memberikan dukungan dan manfaat bagi penyandang disabilitas serta berkontribusi terhadap implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda No. 20 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

    Sementara itu, Ketua Jatim Inklusi, Fira Fitria, memaparkan berbagai kebutuhan rekan-rekan disabilitas dari ORBIT, ITNI, Pertuni, NPC, hingga Gergatini, termasuk aksesibilitas perbankan, rumah sakit, sekolah, kesempatan kerja, dan pengembangan diri yang masih minim.

    “Mohon ada fleksibilitas mengingat para difabel kesulitan dalam mobilisasi termasuk administrasi kependudukan agar dipermudah,” harap Fira.

    Selain itu, ia meminta agar hibah untuk organisasi disabilitas tetap dianggarkan serta bantuan pendidikan, terutama untuk perguruan tinggi, agar ada porsi khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

    “Termasuk akses trotoar untuk berjalan kaki bukan untuk berjualan,” pungkasnya. [ayu/beq]

  • Pemkab Bojonegoro Sudah Lunasi Proyek Penahan Tebing Rp39,6 Miliar

    Pemkab Bojonegoro Sudah Lunasi Proyek Penahan Tebing Rp39,6 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Proyek pembangunan penahan tebing sungai Kali Lebak di bantaran Sungai Bengawan Solo di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro sudah dibayar lunas. Nilai kontrak dari proyek yang saat ini kondisinya rusak itu sebesar Rp39,6 miliar.

    Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) langsung membayar 100 persen nilai kontrak kepada kontraktor atau penyedia jasa. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinilai selesai dan sudah diserahterimakan.

    Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro Iwan Kristian mengatakan, selain sudah membayar seluruh biaya proyek dengan pagu anggaran senilai Rp40 miliar, proyek tersebut juga sudah diserahterimakan.

    “Ngih sampun (pembayaran dan serah terima), jika ada kerusakan masih tanggung jawab pemborong 100 persen,” ujarnya, Selasa (11/2/2025).

    Menurut Iwan Kris, sapaanya, bangunan penahan tebing sungai untuk menahan longsor itu, masih dalam masa pemeliharaan oleh kontraktor. “Masa pemeliharaan 1 tahun sampai bulan Desember 2025,” tambahnya, saat dihubungi awak media melalui pesan singkat.

    Sementara itu, juru bicara dari PT Indopenta Bumi Permai, ARD selaku penyedia saja pembangunan tebing saat dikonfirmasi membenarkan jika kerusakan itu masih tahap pemeliharaan. “Betul 1 tahun (masa pemeliharaan), sudah mulai dikerjakan penanganan awal pengangkatan beban bronjong,” paparnya.

    Sebelumnya, Rusak atau amblesnya bangunan penahan tebing sungai di bantaran sungai Bengawan Solo, turut Desa Lebaksari dan Desa Tanggungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro mendapat perhatian masyarakat.

    Pasalnya bangunan sepanjang 980 meter tersebut baru dikerjakan pada tahun 2024 kemarin, dengan pagu anggaran Rp40 miliar dari APBD Bojonegoro, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumberdaya Air (SDA) Pemkab Bojonegoro. Amblesnya bangunan tersebut juga memakan tanah di sekitar turut longsor. [lus/beq]

  • Penghematan Anggaran, Pembangunan Lapas Blitar Mandek Sementara

    Penghematan Anggaran, Pembangunan Lapas Blitar Mandek Sementara

    Blitar (beritajatim.com) – Pembangunan tahap 3 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blitar terpaksa mandek sementara. Kondisi ini merupakan imbas dari kebijakan penghematan anggaran yang dijalankan pemerintah pusat.

    Akibatnya, pembangunan yang terdiri dari blok hunian napi, masjid, klinik serta dapur Lapas Blitar yang rencananya dilaksanakan tahun ini pun terpaksa diurungkan.

    “Jadi untuk pembangunan lapas di Sentul, sesuai dengan instruksi presiden dan surat edaran untuk ditjenpas untuk tahun 2025, untuk sementara dipending dulu,” kata Kepala Lapas Kelas II B Blitar, Romi Novitrion, Selasa (11/2/2025).

    Awalnya anggaran pembangunan Lapas Blitar pada 2025 ini adalah sebesar Rp38 miliar. Namun ternyata pembangunan Lapas Blitar pada tahun 2025 ini dihentikan hingga menunggu adanya keputusan lanjutan dari pemerintah pusat.

    “Untuk sementara dipending dulu, menunggu petunjuk dari pimpinan pusat dan evaluasi dari Menkeu apakah nanti dilanjutkan atau penghematan dan pengurangan masih menunggu anggaran pusat,” tegasnya.

    Tahap 3 pembangunan Lapas Blitar rencananya akan dikerjakan pada tahun 2025 ini. Adapun yang akan dibangun tahun ini adalah blok hunian lapas, masjid, klinik, dapur serta sarana prasarana Lapas.

    Kini semua pembangunan tahap 3 tersebut harus dihentikan sementara. Pembangunan itu baru bisa dilanjutkan usai ada keputusan dari pemerintah pusat. Lapas Blitar sendiri belum tahu pasti kapan pembangunan tersebut akan dilanjutkan.

    “Tahap 1, 2023 pematangan lahan, tahap 2 2024 pembangunan tembok keliling dan gedung teknis, tahap 3 2025, blok hunian, masjid, klinik, dapur dan sarpras sementara ditunda nilainya mencapai Rp.38 Miliar saat ini masih menunggu instruksi,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Kebijakan Baru Toko Modern di Bojonegoro: Pasang Stiker

    Kebijakan Baru Toko Modern di Bojonegoro: Pasang Stiker

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bojonegoro memasang stiker di toko modern berjejaring yang telah berizin. Sedangkan toko modern yang tidak berizin tidak dipasang stiker, namun diberikan surat peringatan (SP).

    Sekertaris Satpol PP Pemkab Bojonegoro Beny Subiakto mengatakan, pemasangan stiker itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi Pemkab Bojonegoro kepada pemilik toko modern di wilayah kota Bojonegoro yang telah memiliki izin.

    Sedangkan, bagi pengelola atau pemilik toko modern berjejaring yang telah beroperasi dan tidak berizin dilakukan peringatan. Surat peringatan (SP) sudah kali kedua dilayangkan. Karena dalam SP pertama tidak diindahkan.

    Ada enam toko modern berjejaring yang mendapat SP 2. “Tujuh hari lalu kita telah mengirimkan SP 1 ke pemilik toko, dan hari ini kita mengirimkan SP 2 ke pemilik toko modern di wilayah kota Bojonegoro yang berjejaring,” ujar Beny, Selasa (11/2/2025).

    Beny menambahkan, jika dalam peringatan kedua ini kembali tidak diindahkan oleh pemilik toko modern berjejaring, maka pihaknya akan mengirimkan surat peringatan ke tiga sesuai dengan prosedur yang ada. SP 3 juga berlaku selama tujuh hari ke depan.

    “Para pengusaha yang telah kami beri SP ke tiga dan tidak diindahkan, selanjutnya akan kami minta untuk menutup sementara usaha mereka sampai mereka mengantongi ijin resmi,” tegasnya. [lus/but]

  • Pacitan Wujudkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

    Pacitan Wujudkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

    Pacitan (Beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan memberikan penghargaan kepada desa dan kecamatan yang telah berhasil melaksanakan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar dalam acara STBM Award 2024. Penghargaan ini diserahkan langsung di Pendopo Kabupaten Pacitan pada Selasa (11/2), sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam meningkatkan kualitas sanitasi di lingkungan masyarakat.

    Kecamatan Donorojo mencatatkan prestasi sebagai kecamatan dengan 100 persen desa terverifikasi STBM 5 Pilar tahun 2024. Sementara itu, Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, meraih dua penghargaan sekaligus sebagai desa STBM 5 Pilar Paripurna serta Kepala Desa terbaik dalam implementasi program tersebut.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam verifikasi STBM. Hingga 2024, hampir 50 persen desa di Pacitan telah memenuhi standar STBM 5 Pilar,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra, Khemal Pandu Pratikna, Selasa (11/02/2025).

    Sejumlah penghargaan lainnya, juga diberikan kepada desa-desa dengan berbagai kategori, diantaranya, Desa Jetis Kidul, Kecamatan Arjosari, sebagai Desa STBM Madya. Desa Cangkring, Kecamatan Ngadirojo, sebagai Desa STBM Pratama. Desa Temon, Kecamatan Arjosari, atas inovasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

    Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 6 desa dengan capaian STBM 100 persen, 14 desa dengan capaian 75 persen, serta 6 desa dengan capaian 50 persen. Tidak hanya desa, apresiasi juga diberikan kepada 4 anggota tim pelaksana Kabupaten Sehat yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun.

    STBM 5 Pilar sendiri mencakup berbagai aspek penting, yaitu: Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengamanan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga.

    Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Pemkab Pacitan juga meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat yang sedang berulang tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan dengan pemeriksaan preventif secara berkala. [end/but]

  • DPRD Surabaya: Sistem Pokir SIPD Harus Akomodir Kepentingan Rakyat

    DPRD Surabaya: Sistem Pokir SIPD Harus Akomodir Kepentingan Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin menyebut Sistem Pokir SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) harus lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat.

    Pernyataan ini disampaikan saat reses di RT 01 RW 05, Kelurahan Wonokusmo, Kecamatan Kenjeran, yang mengangkat berbagai keluhan warga setempat terkait masalah infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

    Warga juga berharap adanya pemasangan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan mereka. Keinginan warga ini, menurut Saifuddin, sangat wajar dan harus menjadi perhatian pemerintah kota.

    “Saya berharap Pemkot Surabaya dalam sistem SIPD harus membuka permohonan warga ini. Jangan sampai sistem SIPD tidak mengakomodir kepentingan warga, contohnya seperti permohonan CCTV, bantuan terop, dan kebutuhan lainnya,” tegas Saifudin, Selasa (11/2/2025).

    Salah satu masalah utama yang dihadapi warga adalah banjir yang kerap terjadi di RT 01, khususnya di Gg 01, saat musim hujan. Sejumlah warga mengajukan permintaan untuk segera dilakukan pembangunan saluran agar genangan air tidak mengganggu aktivitas sehari-hari mereka.

    “Terkait masalah saluran, saya akan tindaklanjuti dan masukkan dalam program SIPD. Saya juga akan koordinasi dengan lurah dan camat Semampir terkait pembangunan saluran tersebut agar tidak terjadi banjir, apalagi musim hujan seperti sekarang ini,” tegas politisi Demokrat ini.

    Selain itu, Saifuddin juga mengungkap potensi warga di RT 01 yang mayoritas memiliki keahlian dalam bidang las. Ia mengusulkan agar kampung tersebut dijadikan “Kampung Las” sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada.

    “Ini sangat bagus, dan saya mengusulkan Kampung ini kita jadikan Kampung Las. Pemkot Surabaya harus mendukung kreativitas warga dengan memberikan modal pelatihan, bantuan alat las modern, serta pemasarannya,” ujar Saifuddin.

    Dengan dukungan pemerintah kota Surabaya, ia berharap masyarakat dapat semakin sejahtera melalui peningkatan keterampilan dan akses pasar yang lebih baik .[asg/but]