Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • DPRD Kota Mojokerto Teken MoU Pendampingan Hukum dengan Kejari

    DPRD Kota Mojokerto Teken MoU Pendampingan Hukum dengan Kejari

    Mojokerto (beritajatim.com) – DPRD Kota Mojokerto melakukan pendampingin hukum mengandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto. Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) di Aula Kantor Kejari Kota Mojokerto, Selasa (11/2/2025).

    Langkah ini dibuat sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara DPRD dengan Kejari Kota Mojokerto, khususnya dalam aspek pendampingan dan bimbingan hukum. Kerja sama tersebut penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil DPRD Kota Mojokerto tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

    “Sinergi ini menjadi krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. DPRD memiliki kewajiban untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ungkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti.

    Dan memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan Kota Mojokerto. Namun, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) ini, dalam menjalankan tugas tersebut, perlu memahami aturan hukum dengan baik.

    “Oleh karena itu, dialog seperti ini menjadi penting agar kita semakin memahami batasan, tanggung jawab, dan konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat membangun pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harapnya.

    Dengan dicapainya kesepakatan tersebut, pihaknya berharap Kejari Kota Mojokerto dapat terus memberikan pendampingan dan bimbingan hukum kepada DPRD Kota Mojokerto. Agar, lanjutnya, setiap kebijakan yang dijalankan DPRD efektif dan taat hukum.

    Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Kota Mojokerto, Bobby Ruswin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara DPRD dan Kejari Kota Mojokerto. Menurutnya, Kejari Kota Mojokerto juga mendukung langkah DPRD dalam mewujudkan Kota Mojokerto yang bersih, profesional dan berwibawa.

    “Kami bertugas mengawal pembangunan Kota Mojokerto agar menjadi lebih baik, dan Alhamdulillah visi dan misi kami sejalan dengan DPRD Kota Mojokerto. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, nantinya kejaksaan akan mendampingi DPRD dalam menjalankan program hingga melakukan legal drafting.

    Hal tersebut sebagai upaya preventif. Sehingga pihaknya berharap jangan sampai dalam pelaksanaan kegiatan terjadi hal-hal yang melanggar regulasi. [tin/beq]

  • Survei SPI KPK, Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro Masuk Resiko Tinggi Korupsi

    Survei SPI KPK, Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro Masuk Resiko Tinggi Korupsi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 telah melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro.

    Dari hasil survei tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Pemkab Bojonegoro, masuk dalam salah satu OPD yang berisiko tinggi terhadap praktek korupsi.

    Dalam SPI tersebut, Dinas PU SDA memperoleh skor terendah yaitu 64.95 poin. Sedangkan terendah kedua diduduki oleh Satpol PP Pemkab Bojonegoro dengan skor 69.30 poin.

    Sedangkan OPD yang meraih skor tertinggi adalah Dinas Sosial dengan 82.89 poin. Dibawahnya ada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro dengan skor 82.88 poin.

    Skor masing-masing OPD itu kemudian diambil rata-rata, dan hasilnya Pemkab Bojonegoro memperoleh skor 72.86 poin. Skor tersebut menurut SPI masuk dalam zona merah, atau beresiko tinggi korupsi.

    Pemkab Bojonegoro berada di urutan ke 21, dari 39 kabupaten/Kota di Jawa-timur, pada survei SPI tahun 2024 ini. Semakin tinggi skornya maka semakin bagus dalam praktik pencegahan korupsi yang dilakukan.

    Dalam survei itu dijelaskan jika skor 0-72,9 merupakan zona merah, 72-77,9 zona kuning, sedangkan 78-100 zona hijau. Hasil survei Penilaian integritas itu bisa diakses publik di laman jaga.id, atau melalui aplikasi Jaga di play store atau app store.

    Aplikasi “Jaga” adalah platform yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong transparansi pemerintah dan pengolahan aset negara, serta untuk mencegah korupsi. Jaga.id merupakan singkatan dari Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia.

    Kegiatan Lembaga anti rasuah tersebut, merupakan survei untuk menetapkan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, di lingkungan kementrian/lembaga/ pemerintahan daerah (KLPD).

    Survei ini memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper).

    Sementara saat dikonfirmasi terkait OPD yang dipimpinnya memperoleh skor terendah, Kepala Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro Heri Widodo tidak menjawab.

    Sementara itu, penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto saat dimintai tanggapan SPI mengatakan, jika tata kelola keuangan pemerintah merupakan “PR” yang harus diperhatikan. “Saya kira hal ini menunjukkan bahwa kita harus terus perkuat dalam tata kelola keuangan,” jelasnya dalam kesempatannya, Kamis (30/1/2025). [lus/kun]

  • MBG Yayasan Kemala Bhayangkari Luaskan Jangkauan ke Masyarakat Pesisir

    MBG Yayasan Kemala Bhayangkari Luaskan Jangkauan ke Masyarakat Pesisir

    Sumenep (beritajatim.com) – Yayasan Kemala Bhayangkari akan meluaskan jangkauan program makan bergizi gratis (MBG) ke wilayah pesisir.

    Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur, Ny. Ade Imam Sugianto saat berkunjung ke TK Kemala Bhayangkari Sumenep mengatakan, saat ini MBG Yayasan Kemala Bhayangkari memang masih dilaksanakan di sekolah internal, yakni TK Kemala Bhayangkari.

    Ada 140 sekolah dengan 10.000 siswa di internal Yayasan Kemala Bhayangkari Jawa Timur. Saat ini tinggal 6 sekolah yang belum dicek pelaksanaannya.

    “Setelah di internal jalan, maka kami baru meluaskan jangkauan program MBG. Kami merencanakan program MBG juga dilaksanakan di wilayah pesisir. Anak-anak para nelayan juga berhak mendapatkan program makan bergizi ini,” kata Ny. Ade, istri Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto.

    Pada Selasa (11/02/2025), Bu Kapolda Jatim melihat langsung pelaksanaan program MBG di TK Kemala Bhayangkari Sumenep. Puluhan siswa TK Kemala Bhayangkari Sumenep mendapat makan bergizi gratis dan juga kotak jajan hingga alat tulis.

    “Perluasan jangkauan pelaksanaan MBG ke masyarakat pesisir ini akan kami laksanakan sesegera mungkin, setelah MBG di sekolah internal Yayasan Kemala Bhayangkari terlaksana semuanya,” ujarnya.

    Sedangkan untuk petunjuk teknis pelaksanaan MBG, lanjut Ny. Ade, tetap akan mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tetap berpedoman pada ketentuan BGN tentang menunya. Sesuai tabel yang sudah kami dapatkan untuk standar gizinya. Jadi selain nasi dan lauk, ada sayurnya, kemudian buah, dan susu,” terangnya. (tem/kun)

  • Pj Gubernur Jatim Bebaskan ODGJ Nganjuk 2 Tahun Dipasung di Kamar

    Pj Gubernur Jatim Bebaskan ODGJ Nganjuk 2 Tahun Dipasung di Kamar

    Nganjuk (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim membebaskan seorang korban pasung di Desa Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk pada Selasa (11/2/2025) siang. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berinisial MD (29) ini telah mengalami pemasungan dalam kamar selama dua tahun akibat gangguan jiwa yang dideritanya sejak usia 17 tahun.

    MD, anak bungsu dari tiga bersaudara dan tinggal bersama kedua orang tua, kakak, serta keponakannya. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

    MD dipasung karena ia beberapa kali pergi tanpa pamit hingga berbulan-bulan, bahkan pernah membawa kendaraan milik orang lain. MD juga menunjukkan perilaku agresif, seperti merusak barang di sekitarnya. Selain itu, laki-laki ini sering membuka pakaian di depan umum.

    Selama pemasungan, MD bergantung pada perawatan keluarganya. Ibunya yang memberi makan dan mencuci pakaian, sementara ayahnya membantu memandikan dan membersihkan ruangan. MD pernah mendapatkan pengobatan di RS Menur Surabaya sebanyak dua kali, serta menjalani perawatan di poli jiwa Puskesmas Nganjuk sebanyak tiga kali, namun ia tak mengonsumsi obatnya secara teratur.

    Bersama Kepala Dinas (Dinsos) Jatim, Dra. Restu Novi Widiani MM dan Direktur RS Menur Surabaya, drg. Vitria Dewi MSi, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono AKs MAP melakukan pembebasan pada MD. Adhy tampak membuka langsung gembok ruangan yang mengurung MD sekaligus memakaikan pakaian padanya.

    Ia mengatakan, setelah pembebasan ini, korban pasung akan mendapat rehabilitasi medis di RS Menur dan rehabilitasi sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo naungan Dinsos Jatim. Seluruh biaya juga akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

    “Setelah dibebaskan, pasien akan mendapatkan perawatan medis di RS Menur hingga kondisinya membaik. Selanjutnya, dia akan direhabilitasi di balai agar bisa kembali bersosialisasi,” ujarnya.

    Selain MD, Tim Jatim Social Care (JSC) Dinsos Jatim bersama tim dari RS Menur juga membebaskan dan mengevakuasi empat korban pasung lainnya di wilayah Nganjuk. Mereka adalah MA (39) dari Desa Juwet, R (49) dari Desa Sumberkepuh, E (33) dari Desa Bangsri, dan Purwanto (44) dari Gondangkulon. Dari keempat korban pasung ini, terdapat yang korban dipasung kamar dan pasung rantai.

    MD dan keempat korban pasung diberangkatkan secara bersamaan dari Pendopo KRT. Sosrokoesoemo Pemerintah Kabupaten Nganjuk ke RS Menur. Pemprov Jatim terus menggencarkan program Jatim Zero Pasung untuk memastikan tidak ada lagi ODGJ yang mengalami pemasungan.

    Kepala Dinas (Dinsos) Jatim, Restu Novi Widiani menegaskan, menuju Jatim bebas pasung, sebanyak 253 ODGJ masih dipasung di awal 2025. Dinsos Jatim menargetkan pembebasan 30 ODGJ pada tahun ini.

    “Agar Jatim mampu mewujudkan Zero Pasung, masyarakat harus sadar terlebih dahulu. ODGJ itu butuh pelayanan bukan dipasung. Alih-alih sampai menyebabkan kematian,” pungkas Novi didampingi Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Muchammad Arif Ardiansyah SSTP MSi. [tok/beq]

  • DPRD Banyuwangi Segera Gelar Paripurna Pengesahan Bupati dan Wabup Terpilih

    DPRD Banyuwangi Segera Gelar Paripurna Pengesahan Bupati dan Wabup Terpilih

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi segera menggelar Rapat Paripurna pada hari Rabu (12/2/2025) besok. Agenda yang diusung adalah pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada Banyuwangi Tahun 2024 dan pengumuman akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Banyuwangi periode sebelumnya.

    Sekretaris DPRD Banyuwangi, Alif Rahman Kartiono menyampaikan, berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang, maka DPRD Banyuwangi akan mengusulkan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024.

    “ Berdasarkan ketentuan tersebut, kami akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk Pengesahan Pengangkatan kepada Pasangan Bupati & Wakil Bupati Banyuwangi Terpilih Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.” kata pria yang akrab disapa Alief itu, Selasa (11/2/2025).

    Alief mengaku, pihaknya telah tiga kali melakukan koordinasi melalui sambungan telepon dengan Biro Pemerintahan Pemprov Jatim untuk mempersiapkan seluruh proses pengesahan dan pelantikan bupati dan wakil bupati Banyuwangi terpilih.

    ”Kita berusaha untuk mempercepat proses peresmian Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada 2024 ,” ucapnya.

    Sekedar diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan pasangan Ipuk Fiestiandani dan Mujiono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

    Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Banyuwangi, Kamis (6/2/2025) malam. Rapat Pleno dipimpin Komisioner KPU Banyuwangi Anang Afandi. Pleno Terbuka ini dihadiri perwakilan dari partai pengusul dan perwakilan pasangan calon Ipuk-Mujiono.

    Penetapan Ipuk-Mujiono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banyuwangi.

    Setelah penetapan, KPU Banyuwangi akan menyampaikan surat pengangkatan dan pelantikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui DPRD Banyuwangi. [alr/beq]

  • 30 Pejabat Tinggi Pratama Magetan Jalani Asessment, Persiapan Evaluasi dan Rotasi

    30 Pejabat Tinggi Pratama Magetan Jalani Asessment, Persiapan Evaluasi dan Rotasi

    Magetan (beritajatim.com)– Sebanyak 30 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti assessment untuk pemetaan kompetensi dan potensi. Kegiatan ini dibuka oleh Pj Bupati Magetan, Nizhamul, bertempat di Lorin Hotel Solo pada Senin (10/02/2025).

    Assessment ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

    Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Magetan, Inci Abdul Yatim, menyampaikan bahwa kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Februari 2025.

    “Hasil dari assessment ini nantinya akan dipetakan dalam sebuah basis data Manajemen Talenta yang kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan rekomendasi evaluasi dan rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,” ujarnya, Selasa (11/02/2025).

    Kepala PPKDK LPPM UNS, yang diwakili oleh Dr. Ir. Yudi Rinanto, M.P selaku Tim Asesor, menyatakan apresiasinya atas kerja sama dalam pelaksanaan assessment ini.

    “Dalam suatu sistem pemerintahan, proses promosi, mutasi, dan rotasi dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” jelasnya.

    Sementara itu, Pj Bupati Magetan Nizhamul menegaskan bahwa assessment ini bertujuan untuk memetakan potensi dan kompetensi pejabat. “Sebagai ASN, wajib memiliki tiga kompetensi dasar, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural,” katanya.

    Dia juga mengapresiasi pelaksanaan assessment ini, yang diharapkan dapat menghasilkan pemetaan potensi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan. [fiq/kun]

  • Bondowoso Hadapi Tantangan Berat Jelang Revalidasi UNESCO Global Geopark 2026

    Bondowoso Hadapi Tantangan Berat Jelang Revalidasi UNESCO Global Geopark 2026

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kabupaten Bondowoso resmi menyandang status UNESCO Global Ijen Geopark (UGG) sejak September 2023. Namun, status ini harus dipertahankan melalui revalidasi yang akan berlangsung pada tahun 2026. Berbagai tantangan pun menghadang, terutama pada tahun 2025, ketika muncul potensi hambatan seperti efisiensi anggaran dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola.

    Dalam TalkShow yang digelar di Kedai Bee, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso, Senin (10/2/2025) malam, sejumlah saran perbaikan mengemuka. Acara ini menghadirkan Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajat, Praktisi dan Konsultan Pariwisata Hendro Wahyudi, serta Masiyan Coffe Farmers Supriyanto. Hadirin berasal dari berbagai kalangan, termasuk pegiat pariwisata, mahasiswa, pelaku usaha kopi, komunitas, dan kepala desa.

    Kritik konstruktif disampaikan dalam forum ini, terlebih dalam periode 2025-2030 mendatang, Bondowoso akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati baru, KH. Abdul Hamid Wahid dan KH. As’ad Yahya Syafi’i (Ra Hamid – Ra As’ad), yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Pasangan ini langsung dihadapkan pada tantangan berat dalam menjaga status UGG Bondowoso agar tidak tergelincir akibat tidak memenuhi standar UNESCO.

    Pemkab Bondowoso mengklaim telah siap menghadapi revalidasi, namun sejumlah pihak masih meragukan efektivitasnya. Hendro Wahyudi mengkritik kurangnya ketepatan dalam penetapan kalender event Ijen Geopark yang dinilai tidak mempertimbangkan pola kunjungan wisatawan.

    “Kalender Event Ijen Geopark yang dibuat itu hanya sekedar dibuat saja. Tidak mempertimbangkan low and high season,” kata Hendro. Ia menambahkan bahwa event di saat low season bisa menjadi sia-sia, sementara di high season, event seharusnya dirancang untuk memukau wisatawan agar ingin kembali ke Bondowoso.

    Kritik juga datang dari Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Muhamad Faozi, yang mempertanyakan struktur kepengurusan Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso. “Pusat geosite Ijen Geopark itu kan di Kecamatan Ijen. Tapi kok tidak ada anggota PHIG yang dari Ijen. Padahal yang lebih tahu Ijen, tentu masyarakat Ijen, bukan orang luar,” katanya.

    Selain sektor wisata, kopi menjadi komoditas unggulan Bondowoso, namun tidak semua pelaku usaha kopi memahami ilmu kopi dengan baik. Mukhlis, seorang pedagang kopi dari Desa Pejaten, Kecamatan Tegalampel, mengaku kurang mendapatkan literasi mengenai kopi.

    “Jujur saja. Saya butuh ilmu dan literasi tentang kopi. Karena bertahun-tahun saya berjualan kopi, saya belum tahu ilmu kopi. Mohon ke depan ada pembinaan kepada pelaku usaha kopi seperti saya ini,” katanya. Masiyan Coffe Farmers, Supriyanto, menambahkan bahwa pelatihan baru belakangan ini dilakukan dan perlu diperluas secara masif.

    Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mempertahankan status UGG. “Sudah tidak ada lagi 01 dan 02 (nomor urut Pilbup Bondowoso 2024), semua harus bersatu padu memajukan Bondowoso. Kita punya warisan nenek moyang yaitu gotong royong. Mari kita songsong masa depan Bondowoso yang lebih baik,” katanya.

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat harus disiasati dengan inovasi. “Masih ada harapan besar jika kita semua mau berkolaborasi dan terus berinovasi. Jika itu dilakukan, tidak menutup kemungkinan Bondowoso bisa Berdikari (Berdiri di Kaki Sendiri),” tegasnya.

    Acara TalkShow terkait Ijen Geopark Bondowoso akan terus diadakan secara rutin guna memperkuat strategi dan inovasi dalam mempertahankan status UGG. Forum ini bukan sekadar kritik, tetapi juga berisi harapan dan strategi untuk masa depan Bondowoso yang lebih maju. [awi/beq]

  • Ibin-Elim Bakal Lanjutkan Program Wali Kota Blitar Terdahulu, Apa Saja?

    Ibin-Elim Bakal Lanjutkan Program Wali Kota Blitar Terdahulu, Apa Saja?

    Blitar (beritajatim.com) – Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba bakal melanjutkan program Wali Kota Blitar terdahulu. Program yang dilanjutkan ini adalah program yang dinilai baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Blitar.

    Saat masa kampanye pasangan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba berjanji bakal melanjutkan sejumlah program dari Wali Kota Blitar terdahulu, salah satunya adalah RT Keren. Pasangan yang akrab disapa Ibin-Elim itu menyatakan bahwa dirinya bakal melanjutkan program RT Keren selama masa kepemimpinannya.

    “Yang jelas kebijakan-kebijakan dari pak Wali Kota Santoso dan pak Wakil Wali Kota Tjutjuk Sunario yang sudah bagus akan kita lanjutkan dan kita akan ada perbaikan di beberapa sisi,” ucap Elim Tyu Samba, Selasa (11/2/2025).

    Saat kampanye lalu, bahkan Ibin-Elim berjanji akan menaikkan nilai dari program RT dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Peningkatan nilai program RT Keren ini dianggap realistis dan sudah dihitung matang-matang dengan APBD Kota Blitar. Namun dengan kondisi saat ini, dimana negara melakukan penghematan maka hal itu tentu akan dikaji dan ditata ulang.

    Selain akan melanjutkan sejumlah program, Ibin-Elim juga akan melakukan perbaikan dan inovasi di berbagai sisi-sisi. Hal itu dilakukan demi membuat Kota Blitar lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera.

    “Kita akan memunculkan gebrakan-gebrakan baru, untuk program makan bergizi gratis tetap berlanjut kami akan menyelaraskan dengan pemerintahan pusat,” tegasnya.

    Pada awal kepemimpinannya, Mas Ibin harus menghadapi kenyataan dana transfer ke daerah bakal dipangkas oleh pemerintah pusat. Kementerian Keuangan sendiri telah mengumumkan pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

    Kondisi itu pun tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Mas Ibin di awal masa kepemimpinannya. Meski begitu Mas Ibin mengaku tak gentar dengan kondisi tersebut, dirinya tetap bertekad untuk membawa perubahan agar Kota Blitar lebih baik lagi.

    Mas Ibin pun akan menentukan program program prioritas yang bakal dijalankan di awal kepemimpinannya. Hal itu terpaksa dilakukan di tengah adanya penghematan atau pemangkasan anggaran.

    “Prioritas tetap di pelayanan umum di sektor-sektor yang mengurusi masyarakat secara luas ya tentunya di pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum,” ungkap Mas Ibin. [owi/beq]

  • Aktivis Kritik Kinerja OPD dan BUMD Surabaya, Siapkan ‘Raport Merah’ untuk Wali Kota

    Aktivis Kritik Kinerja OPD dan BUMD Surabaya, Siapkan ‘Raport Merah’ untuk Wali Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Armuji periode 2020-2025, mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.

    Kinerja mereka dinilai tidak maksimal, bahkan beberapa OPD gagal mencapai target yang telah ditetapkan.

    Sebagai bentuk evaluasi, para aktivis Surabaya kini bersiap mengirimkan “raport merah” kepada Wali Kota sebagai peringatan atas lemahnya kinerja pemerintahan kota.

    Ketua Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS), Nasirudin (Nasir), menegaskan bahwa sejumlah OPD dan BUMD gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

    “Salah satu contohnya Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, yang hanya mampu mencapai Rp48 miliar dari target PAD sebesar Rp101 miliar, bahkan kurang dari 50 persen,” ungkap Nasirudin, yang juga alumnus FISIP UWKS, Selasa (11/2/2025).

    Nasirudin juga menduga adanya kebocoran dalam pengelolaan organisasi yang berujung pada rendahnya pencapaian target PAD. Menurutnya, jika pengelolaan keuangan dan pengawasan internal tidak segera diperbaiki, maka dampaknya akan semakin merugikan kota dan masyarakat.

    “Kami menduga ada kebocoran dalam pengelolaan organisasi. Hal ini sangat merugikan kota,” tegas Nasirudin.

    Tak hanya Dishub, Nasir juga mengkritik kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang dianggap gagal dalam penataan pasar. Salah satu contoh nyata adalah kondisi Pasar Mangga Dua yang masih semrawut dan tidak tertata dengan baik, padahal sudah menjadi tanggung jawab PD Pasar sebagai perusahaan daerah untuk mengelolanya.

    Ketua Paguyuban Arek Surabaya (PAS), Kusnan, juga turut mengkritisi lemahnya pengawasan internal di beberapa dinas yang dinilai tidak bekerja secara optimal. Menurutnya, setidaknya ada 10 OPD yang mendapatkan raport merah atas kinerjanya yang buruk.

    “Ada 10 OPD yang kami berikan Raport Merah, di antaranya kinerja Dinas Cipta Karya, DLH, Satpol, Pendidikan, dan Sekretariat Kota Surabaya yang jauh dari optimal,” ujar Kusnan.

    Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dan BUMD yang dinilai belum menjalankan tugas dengan baik. Menurut Kusnan, tanpa evaluasi yang tegas, kondisi ini bisa berlarut-larut dan semakin merugikan masyarakat.

    “Kami siap memberikan raport merah kepada Wali Kota terkait OPD dan BUMD yang belum menjalankan tugas dengan baik. Pemkot perlu mengevaluasi kinerja ini agar tidak terus merugikan masyarakat,” kata Kusnan.

    Kedua aktivis ini sepakat bahwa buruknya pengelolaan PAD dan lemahnya pengawasan internal di OPD maupun BUMD harus segera ditindak tegas. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pelayanan publik di Kota Surabaya dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Sebagai informasi, pada tahun 2024, Pemkot Surabaya menargetkan PAD sebesar Rp6,4 triliun. Hingga triwulan II tahun 2024, realisasi PAD mencapai Rp2,9 triliun atau sekitar 45,18 persen dari target.

    Sektor pajak daerah menjadi penyumbang tertinggi dengan capaian Rp2,58 triliun dari target Rp5,06 triliun, atau sekitar 51,07 persen.

    Namun, beberapa sektor masih menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Misalnya, realisasi PAD dari sektor parkir hanya mencapai Rp42 miliar dari target Rp101 miliar pada tahun 2024.

    Dengan proyeksi PAD Kota Surabaya tahun 2025 yang meningkat menjadi Rp8 triliun, diharapkan evaluasi dan perbaikan kinerja OPD dan BUMD dapat segera dilakukan untuk mencapai target tersebut. [asg/kun]

  • Ini 16 Tokoh Berpengaruh dalam PWI Mojokerto Award

    Ini 16 Tokoh Berpengaruh dalam PWI Mojokerto Award

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 16 tokoh berpengaruh dari berbagai instansi sipil hingga militer menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto. Mereka yang berdaya di bidang sosial, ekonomi kreatif, lembaga pendidikan, olahraga, hingga pengusaha menerima penghargaan dalam ajang PWI Award 2025.

    Penyerahan piagam penghargaan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 di kantor sekretariat PWI Mojokerto, jalan Pekayon, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Selasa (11/2/2025). Sebanyak 16 tokoh penerima penghargaan tampak hadir langsung dalam momen bergengsi tersebut.

    Ketua PWI Mojokerto, Aminudin Ilham mengatakan, penghargaan tersebut adalah apresiasi PWI Mojokerto bagi mitra. “Ini adalah apresiasi bagi lembaga yang kompeten setelah melalui penilaian tim survei PWI. Peraih penghargaan merupakan mereka yang berprestasi yang mempunyai komitmen serta konsisten,” ungkapnya.

    Sehingga dibarapkan penghargaan tersebut akan memotivasi penerima untuk makin intens di bidangnya masing-masing. HPN ini menjadi momen silahturahmi dan sinergitas PWI Mojokerto dengan lembaga pemerintah, TNI Polri, lembaga swasta. Ia berharap PWI Mojokerto terus mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa.

    “Ini sesuai tema HPN ke 79 yakni Mendukung Program Pemerintah dalam Ketahanan Pangan dan Menuju Indonesia emas 2045. Penerima penghargaan lolos kategori, berkomitmen dan konsisten di bidang yang masing-masing,” tambah Wakil Ketua Bidang Advokasi PWI Mojokerto, Moch Chariris.

    Peraih penghargaan di bidang hukum misalnya, mereka dinilai komitmen terhadap bidang yang dijalaninya. Ia menerangkan, penerima penghargaan telah melalui pola perumusan yang ketat di internal PWI sehingga penerima penghargaan adalah lembaga yang betul-betul layak sesuai dengan subyektivitas perumus dari PWI Mojokerto.

    Dalam peringatan HPN 2025 tersebut juga diberikan santunan kepada anak yatim piatu dari Panti Asuhan Abdulloh Latief Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

    Berikut 16 peraih PWI Mojokerto Award 2025 :

    1. Hj. Ika Puspitasari, SE Wali Kota Mojokerto Periode 2018-2023 sebagai Perempuan berpengaruh, inspiratif, dan inovatif yang komitmen dalam mengembangkan wisata berbasis budaya dan sejarah.

    2. dr. Ikfina Fahmawati, M.Si
    Bupati Mojokerto sebagai Perempuan inspiratif di bidang kesehatan dan pendidikan yang konsisten terhadap kepedulian perempuan dan anak.

    3. Mohammad Ali Kuncoro, S.STP, MSi
    Pj Wali Kota Mojokerto 2023-2025 sebagai Birokrat berpengaruh, inspiratif, dan inovatif di bidang pemerintahan, kepemudaan, ekonomi kreatif, dan sosial.

    4. Dr. H. Muhammad Al-Barraa, Lc, M.Hum Wakil Bupati Mojokerto sebagai Tokoh muda inspiratif yang berperan besar terhadap misi kemanusian, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.

    5. AKBP Dr. Irham Kustarto, SH, SIK, MSi, MH Kapolres Mojokerto sebagai Kapolres yang komitmen menjalankan program PRESISI, pelayanan masyarakat humanis, berintegritas, akuntabel, dan transparan.

    6. Dr. Endang Tirtana, SH, MH
    Kajari Kabupaten Mojokerto sebagai Kajari yang sukses melaksanakan tujuh program kerja prioritas kejaksaan sesuai fondasi transformasi penegakan hukum yang modern, berintegritas, terukur, dan paripurna.

    7. AKBP Daniel S. Marunduri, SIK, MH
    Kapolres Mojokerto Kota sebagai Kapolres yang komitmen menjalankan program PRESISI, pelayanan masyarakat yang humanis, berintegritas, akuntabel, dan transparan.

    8. Bobby Ruswin, SH, MH Kajari Kota Mojokerto sebagai Kajari yang sukses melaksanakan tujuh program kerja prioritas kejaksaan sesuai fondasi transformasi penegakan hukum yang modern, berintegritas, terukur, dan paripurna.

    9. Yayasan Permata Mojokerto, Bidang Pendidikan sebagai Lembaga pendidikan yang mampu mencetak siswa berkarakter Pancasila, berjiwa Qurani, terampil, berkualitas, dan modern.

    10. Welirang Community Mojokerto), Bidang Pegiat Sosial sebagai relawan yang komitmen dan konsisten dalam menjalankan program kemanusiaan, kepedulian sosial, lingkungan hidup, dan kelestarian alam.

    11. Sugianto CEO PT Kitoshindo International Biotec sebagai pengusaha berpengaruh, kreatif dan inovatif yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan, dan sosial.

    12. Ribut Sumiyono Perajin Patung Batu Selo Aji sebagai perajin yang komitmen dalam berkarya di bidang ekonomi kreatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, sejarah, dan spirit of Majapahit.

    13. Raharjo Judo Club Mojokerto Bidang Olahraga sebagai klub yang konsisten mengembangkan cabang olahraga bela diri serta melahirkan bibit muda berbakat dan berprestasi.

    14. Muhammad Husin, SH, MH Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto sebagai pimpinan yang komitmen mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

    15. Edy Purnomo, STP General Manager Gempolkrep, Gedeg, Mojokerto sebagai
    General manager yang komitmen memperkuat kontribusi dalam mendukung swasembada pangan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    16. SPS CORPORATE sebagai perusahaan manufaktur yang komitmen mengembangan sumber daya manusia (SDM) terampil dan kompeten demi pertumbuhan ekonomi nasional. [tin/kun]