Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bertemu Petani Ikan, DPRD Malang Sesalkan Minimnya Informasi Pembangunan PLTS

    Bertemu Petani Ikan, DPRD Malang Sesalkan Minimnya Informasi Pembangunan PLTS

    Malang (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menyesalkan terkait minimnya informasi yang diterima para legislator soal rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bendungan Sutami, Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung.

    Politisi PDI Perjuangan itu bilang, pihaknya selama ini mengetahui rencana pembangunan PLTS itu sebatas dari media massa, media sosial dan masyarakat sekitar Karangkates.

    “Dan tadi juga ditanyakan apakah DPRD tahu, kalau dibilang tahu ya cuma sekedar tahu dari media sosial dan media, dan pada saat kita turun ke lapangan. Tapi secara resmi, baik itu pemberitahuan lisan atau tertulis belum ada sama sekali ke DPRD Kabupaten Malang. Ini memang yang sedikit kami sesalkan, karena kegiatan di Kabupaten Malang minimal kalau orang Jawa mengatakan ‘kulonuwun’ kepada yang punya wilayah termasuk Pemerintah Kabupaten Malang atau DPRD,” kata Darmadi saat menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Jaring Apung Karangkates di DPRD Kabupaten Malang, Rabu (12/2/2025).

    Darmadi menegaskan, dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Malang akan memanggil pihak-pihak terkait soal pembangunan PLTS tersebut.

    “Kami akan menindaklanjuti ini dengan memanggil, meminta informasi kepada PT PLN maupun pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk kita akan ke BUMN dan kementerian terkait,” tuturnya.

    Selain itu, Darmadi mengungkapkan, DPRD Kabupaten Malang berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat pembudidaya ikan yang menggantungkan mata pencaharian pada keramba jaring apung itu.

    Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Malang akan berkirim surat kepada Presiden, Gubernur, Bupati hingga lembaga terkait lainnya.

    “Tentunya kami akan mengawal aspirasi dan prinsipnya mereka (masyarakat, red) tidak menolak proyek PLTS. Cuma bahwa proyek ini tidak berdampak banyak pada kegiatan mereka. Kami akan mengawal aspirasi ini, karena kami juga belum tahu persisnya seperti apa, kegiatan tersebut dan areal dimana dan sebagainya tapi sosialisasi sudah berjalan di masyarakat,” Darmadi mengakhiri. (yog/ted)

  • BPBD Surabaya Siapkan 22 Pos Pantau di 7 Titik Antisipasi Cuaca Ekstrem

    BPBD Surabaya Siapkan 22 Pos Pantau di 7 Titik Antisipasi Cuaca Ekstrem

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya menyiapkan 22 pos pantau di 7 titik lokasi guna mengantisipasi cuaca ekstrem pada puncak musim hujan Februari 2025.

    Kepala BPBD Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas sektor terkait kebencanaan, termasuk pengawasan pompa air di saluran sungai Surabaya.

    “Antisipasi cuaca ekstrem ini, BPBD Surabaya menyiagakan 22 pos pantau dan pos terpadu yang ada di 7 titik,” kata Hebi, Rabu (12/2/2025).

    Pengawasan pompa air di saluran sungai Surabaya dilakukan 24 jam untuk mencegah kendala yang dapat memicu banjir. Hebi menegaskan langkah ini sesuai dengan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah dilakukan beberapa hari lalu.

    “Ada tambahan 5 posko rayon milik DLH. Serta kita sudah koordinasi dengan PU agar mengawasi pompa air, untuk mencegah banjir, kalau ada yang rusak segera diatasi,” jelasnya.

    Hasil dari KRB menunjukkan bahwa wilayah rawan bencana di Surabaya mencakup risiko angin kencang atau puting beliung. Selain itu, BPBD juga memetakan 9 wilayah kecamatan yang rawan terdampak banjir rob.

    “Dari KRB itu bisa dipetakan ada beberapa lokasi di 9 kecamatan yang rawan banjir. Kemudian bencana lain seperti puting beliung sarana prasarananya (untuk mitigasi dan penanganan bencana) juga telah kita sediakan,” pungkasnya. [ram/beq]

  • Kasus Chikungunya Merebak, Dinkes Banyuwangi Minta Masyarakat Tingkatkan 3M Plus

    Kasus Chikungunya Merebak, Dinkes Banyuwangi Minta Masyarakat Tingkatkan 3M Plus

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kasus Chikungunya muncul dan menyerang puluhan warga Banyuwangi. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempat sehingga mengimbau agar masyarakat dapat menerapkan 3M Plus.

    Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, Amir Hidayat mengatakan, terdapat kurang lebih 40 laporan kasus Chikungunya pada bulan Februari. Sebelumnya minim laporan adanya penyakit tersebut.

    “Tercatat ada 9 kasus di Kecamatan Srono, 25 kasus di Kecamatan Cluring dan 6 kasus di Kecamatan Purwoharjo,” katanya.

    Dengan kemunculan penyakit yang disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti itu, Dinkes menetapkan kasus tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB) tingkat lokal. Sehingga meningkatkan penanganan di Puskesmas setempat.

    Amir mengatakan, meskipun chikungunya memiliki tingkat fatalitas yang tidak tinggi, pihaknya tetap berpesan agar masyarakat tetap tenang, tidak panik dan senantiasa menerapkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus.

    “3M plus ini terus kami dorong untuk bisa dilakukan segera. Masyarakat juga bisa menggunakan abate untuk membunuh vektor nyamuk yang bisa didapatkan di Puskesmas secara gratis,” ujarnya.

    Amir menjelaskan, pasien yang terkena chikungunya akan merasakan nyeti pada persendian sekitar satu atau dua minggu. Kemudia diausul munculnya ruam. Sedangkan untuk penanganannya, harus mengutamakan kebersihan hingga menguras tempat-tempat penampungan air yang tidak terpakai atau jarang digunakan.

    Menutup rapat tempat-tempat penampungan air yang digunakan sehari-hari, mengubur atau memusnahkan benda-benda bekas yang dapat menampung air hujan yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.
    “Penyakit chikungunya ini bisa sembuh dengan sendirinya. Namun tetap masyarakat harus bisa melakukan kebersihan pribadi untuk pencegahan,” pungkasnya. (ted)

  • Bupati dan Wakil Bupati Madiun Bakal Dapat Mobil Dinas Baru

    Bupati dan Wakil Bupati Madiun Bakal Dapat Mobil Dinas Baru

    Madiun (beritajatim.com)– Meski telah ada wacana efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Madiun masih mempertimbangkan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Hari Wuryanto dan dr. Purnomo Hadi.

    “Kalau terkait dengan kendaraan dinas kan sebuah keniscayaan ya, karena harus dipenuhi itu terkait dengan pergantian kepemimpinan, harus terpenuhi,” ujar Pj Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, Rabu (12/02/2025)

    Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas bagi kepala daerah merupakan kebutuhan yang harus disiapkan sebagai bagian dari transisi kepemimpinan di daerah.

    “Tentunya kendaraan dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih, harus disiapkan,” tambahnya.

    Meski telah dianggarkan dalam APBD 2025, Pemkab Madiun tetap berupaya melakukan efisiensi dalam penggunaannya.

    “Mungkin secara spesifikasinya seperti apa teknisnya nanti bagian umum yang tahu persis itu,” jelas Sodik.

    Namun, dia memastikan bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama tetap pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, meskipun kendaraan dinas baru tetap disiapkan.

    “Pastinya kendaraan baru. Dengan efisiensi, kegiatan lebih fokus dalam rangka untuk kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

    Keputusan ini masih menjadi perbincangan publik, mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor pemerintahan. [fiq/but]

  • Perekonomian Bondowoso Potensi Terdampak Efisiensi Anggaran, Pengamat: Jangan Korbankan Pelayanan Publik

    Perekonomian Bondowoso Potensi Terdampak Efisiensi Anggaran, Pengamat: Jangan Korbankan Pelayanan Publik

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat berpotensi berdampak besar pada perekonomian daerah, terutama bagi Kabupaten Bondowoso yang masih bergantung pada dana transfer pusat.

    Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi belanja negara mencapai Rp 306,695 triliun, termasuk pemangkasan transfer ke daerah sebesar Rp 50,595 triliun.

    Dampak dari kebijakan ini semakin terasa dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, yang menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pekerjaan umum di Bondowoso sebesar 0 rupiah.

    Ini berarti tidak ada dana pusat untuk infrastruktur jalan dan irigasi, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perdagangan.

    Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif.

    Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memangkas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    “Instruksi Inpres jelas mengarahkan efisiensi pada belanja birokrasi yang dinilai masih boros, seperti perjalanan dinas, honor tim, serta tunjangan pegawai yang terlalu besar. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

    Salah satu opsi efisiensi yang bisa diterapkan tanpa mengganggu program masyarakat adalah rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

    Menurut Hermanto, beban belanja pegawai di banyak daerah, termasuk Bondowoso, masih mencapai 30 hingga 40 persen dari total anggaran.

    “TPP harus dikaitkan dengan beban kerja yang riil. Apalagi sekarang banyak layanan bisa dilakukan secara digital, termasuk rapat-rapat bisa dilakukan secara daring. Ini bisa menjadi dasar untuk menyesuaikan insentif pegawai,” jelasnya.

    Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam mencari solusi pendanaan, baik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kerja sama dengan pihak swasta.

    Jika tidak, pemangkasan anggaran berisiko memperlambat pembangunan dan berdampak pada ekonomi lokal.

    “Jangan sampai kebijakan efisiensi malah memperburuk kondisi ekonomi daerah. Justru belanja birokrasi yang tidak esensial harus disisir terlebih dahulu sebelum memangkas program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tandasnya. (awi/ted)

  • DPRD Surabaya Desak Pimpinan OPD dan BUMD Berapor Merah Dicopot

    DPRD Surabaya Desak Pimpinan OPD dan BUMD Berapor Merah Dicopot

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menanggapi kritik terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Surabaya, terutama terkait dengan laporan kinerja yang dinilai buruk dan masuk kategori Rapor Merah.

    Imam menegaskan bahwa jika Rapor Merah tersebut terbukti objektif dan masuk akal, Pemkot Surabaya harus bertindak tegas dengan mencopot pimpinan OPD atau BUMD yang memiliki raport merah.

    “Jika raport itu betul-betul memang seperti itu yang merah, saya berharap OPD maupun BUMD yang raportnya merah, Pemkot harus segera mengganti karena persoalan raport ini kan pasti di pucuk pimpinannya,” ujar Imam usai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gubeng, Rabu (12/2/2025).

    Politisi NasDem juga mengapresiasi peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah kota Surabaya. Imam menyatakan bahwa pengawasan dari organisasi masyarakat atau kampus akan membantu legislatif dalam menjalankan tugasnya.

    “Kami tentu ikut bergembira kalau ada pihak lain, terutama yang mewakili masyarakat, bisa juga semacam perkumpulan masyarakat, organisasi masyarakat, atau kampus yang bersama-sama kami ikut mengawasi kinerja pemerintah kota,” ujarnya.

    Menurutnya, kinerja yang buruk pada tingkat pimpinan OPD atau BUMD harus segera diperbaiki demi kelancaran program-program Pemkot yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu, Imam menyatakan bahwa Pemkot Surabaya tidak boleh reaktif dalam menanggapi kritik tersebut, namun harus melihat metodologi yang digunakan dalam laporan kinerja yang disampaikan.

    “Kami berharap Pemkot jangan langsung reaktif ya. Menurut saya kita lihat apakah raport itu metodologinya seperti apa? Kalau memang itu kemudian masuk akal dan memang objektif ya, silakan itu harus di-share lah ke publik,” kata Imam.

    Ia menambahkan bahwa jika laporan tersebut terbukti sah, Pemkot harus transparan dan memberikan kesempatan untuk menyanggah dengan bukti-bukti yang kuat. “Pemkot punya kesempatan untuk menyanggah, tapi bagaimana mensikapinya tentu dengan bukti-bukti dan fakta-fakta, syukur dengan angka-angka,” kata Imam.

    Imam juga menyebut pentingnya pencapaian pendapatan daerah bagi kelancaran berbagai program yang diusulkan oleh Pemkot maupun masyarakat. Ia khawatir, jika kinerja pemerintah kota tidak optimal, maka berbagai program yang sudah direncanakan akan terhambat.

    “Begitu pendapatannya tidak tercapai, akhirnya program-program yang sudah diusulkan baik yang dibuat sendiri oleh Pemkot maupun diusulkan oleh masyarakat, itu pasti nanti akan terpengaruh,” ujarnya.

    Imam berharap perombakan pimpinan yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik segera dilakukan untuk memastikan pembangunan yang lebih baik bagi Surabaya.

    Lebih lanjut, Imam mengatakan bahwa jika kinerja OPD dan BUMD yang buruk berlanjut, hal tersebut akan berimbas pada pencapaian target pendapatan dan program-program yang telah disusun. Oleh karena itu, menurutnya, semakin cepat dilakukan evaluasi dan pergantian pejabat yang kurang kompeten, semakin baik untuk kepentingan masyarakat.

    “Begitu pendapatannya tidak tercapai, program-program yang sudah diusulkan pasti terpengaruh. Akhirnya yang dikorbankan adalah program-program usulan masyarakat,” ungkapnya.

    Imam juga menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya seharusnya memiliki banyak pejabat yang mampu mewujudkan visi dan misi Wali Kota. Ia menegaskan, bahwa ukuran keberhasilan program adalah seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota. Jika program-program tersebut tidak tercapai, maka menurutnya, perubahan harus segera dilakukan.

    “Saya yakin dan saya tahu kalau di Pemkot itu banyak pejabat-pejabat yang hebat yang harusnya diberi kesempatan untuk betul-betul mewujudkan visi dan misi Pak Walikota,” tandasnya. [asg/beq]

  • PAD Bojonegoro 2025 Ditargetkan Capai Rp1,042 Triliun

    PAD Bojonegoro 2025 Ditargetkan Capai Rp1,042 Triliun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 mencapai Rp1,042 triliun. Target ini naik dibandingkan capaian PAD 2024 sebesar Rp946 miliar.

    Plt Kepala Bapenda Bojonegoro Achmad Gunawan mengatakan, pada 2024 jumlah PAD dipasang sebesar Rp904 miliar. Dari target itu, realisasinya mencapai Rp946 miliar. “Realisasi PAD 2024 naik 104,7 persen dari yang dipasang,” ujarnya, Rabu (12/2/2025).

    Untuk mencapai penerimaan target 2025, pihaknya akan memaksimalkan seluruh penerimaan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah.

    “Pada semua sektor akan ditarget kenaikan dan ditambah opsen PKB dan BBN-KB. Opsen PKB dan BBN-KB ini targetnya Rp87 miliar,” ujar Gunawan yang menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bojonegoro.

    Penambahan objek baru penerimaan PAD dari opsen PKB dan BBN-KB itu, kata Gunawan, sebelumnya masuk dana bagi hasil dengan provinsi. Kemudian untuk saat ini dialihkan menjadi sharing pendapatan kinerja Bapenda.

    “Kami optimis bahwa target PAD 2025 yang dipasang bisa tercapai 100 persen,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Lansia Keluhkan Tidak Adanya Halte Bus yang Memadai di Depan Puskesmas Pucang Sewu

    Lansia Keluhkan Tidak Adanya Halte Bus yang Memadai di Depan Puskesmas Pucang Sewu

    Surabaya (beritajatim.com)— Kondisi buruk di sekitar Puskesmas Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng semakin diperparah oleh ketidaktersediaan fasilitas halte bus yang memadai, terutama bagi lansia yang sering kesulitan menunggu transportasi umum.

    Banyak warga lansia yang datang untuk berobat merasa kelelahan karena harus menunggu bus tanpa tempat berteduh dan tempat duduk, sementara akses ke transportasi juga terbatas.

    Ketua LPMK Pucang Sewu, Petrus Titus mengungkapkan keluhan seorang pasien lansia yang pernah mengungkapkan rasa lelahnya saat menunggu bus di depan Puskesmas.

    “Pak, saya capek,” kata wanita lansia tersebut saat bertemu dengan Petrus. “Dia waktu itu makan tuh, Ibu tunggu apa? Tunggu bus. Terus apa yang harus dilakukan? Ya, saya mau supaya nanti ini apa? Saya bisa dapat bus,” cerita Petrus usai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gubeng, Rabu (12/2/2025.

    Keluhan ini membuat Petrus semakin yakin bahwa pembangunan halte bus di sekitar Puskesmas sangat penting untuk kenyamanan pasien lansia.

    Petrus mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius bagi LPMK Pucang Sewu, yang merasa perlu ada perubahan dalam menyediakan fasilitas yang memadai di sekitar Puskesmas. Menurutnya, pelayanan di bagian interior Puskesmas sudah cukup baik, namun fasilitas eksterior seperti halte bus harus segera dibenahi.

    “Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena banyak sekali pasien-pasien yang datang ke Puskesmas saya ini adalah orang-orang lansia,” ujarnya.

    Sebagai langkah konkret, Petrus berharap pembangunan halte dan fasilitas umum lainnya dapat diprioritaskan dalam Musrenbang Kecamatan Gubeng yang akan datang. Ia menekankan pentingnya fasilitas yang tidak hanya menunjang kesehatan tetapi juga kenyamanan pasien.

    “Dari dua sisi loh ya, Mas. Dari sisi yang di Puskesmas dan ada juga dari seberangnya. Sehingga masyarakat dapat terpenuhi, teralokasi dua hal yang tersebut,” jelasnya.

    Menurutnya, fasilitas seperti jadwal bus yang jelas, peneduh dan kursi untuk menunggu akan sangat membantu pasien yang datang dengan kondisi lelah setelah diperiksa. Petrus berharap ke depan akan ada perubahan signifikan dalam penyediaan fasilitas umum di sekitar Puskesmas.

    “Jika ada Puskesmas, fasilitas umumnya juga harus disediakan. Bahkan jadwalnya harus ada, bis ke arah sana jam sekian dan jam sekian, itu dikasih tahu,” harapnya.

    Ia menambahkan bahwa jadwal bus yang teratur dan informasi yang jelas akan sangat membantu pasien lansia, seperti yang terlihat di negara-negara Eropa. Ia juga menekankan pentingnya data terkait jumlah pengguna bus yang turun di area tersebut.

    “Sehingga kita jelas, berapa banyak yang naik bus dan sebagainya. Harapannya, dengan adanya fasilitas yang lebih baik, pasien tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, tetapi juga merasa lebih nyaman dan dihargai dalam menjalani proses pengobatan,” tandas Petrus. [asg/ian]

  • Anggaran Infrastruktur Pacitan Dipangkas Rp101 Miliar, Program Nawa Karsa Terancam Ditunda?

    Anggaran Infrastruktur Pacitan Dipangkas Rp101 Miliar, Program Nawa Karsa Terancam Ditunda?

    Pacitan (Beritajatim.com) – Program pembangunan infrastruktur di Pacitan harus menghadapi tantangan besar, setelah Pemerintah Pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp101 miliar. Kebijakan ini, tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 3 Februari 2025.

    Sebelum pemangkasan, dana transfer untuk Kabupaten Pacitan tercatat sebesar Rp1,485 triliun. Namun, setelah kebijakan efisiensi anggaran tersebut, jumlahnya berkurang menjadi Rp1,385 triliun. Dampaknya, program unggulan Bupati Indrata Nur Bayuaji dan Wakil Bupati Gagarin Sumrambah, khususnya Aksi Pembangunan Infrastruktur dalam Nawa Karsa ke-7, berisiko mengalami penyesuaian atau bahkan terancam tertunda.

    Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan, Daryono, mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengambil langkah antisipatif dengan melakukan rasionalisasi APBD.

    “Kami akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk membahas strategi efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,” kata Daryono, ditulis Rabu (12/02/2025).

    Langkah efisiensi tersebut, mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, pengurangan kegiatan seremonial, serta efisiensi belanja operasional seperti alat tulis kantor, rapat, seminar, hingga bimbingan teknis. Dana hasil penghematan ini, nantinya akan dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran infrastruktur.

    Sejumlah proyek yang menjadi fokus dalam Nawa Karsa ke-7, seperti peningkatan jalan kabupaten, pemerataan layanan listrik dan internet, hingga pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, kini harus disusun ulang berdasarkan prioritas.

    “Kami berusaha agar pembangunan tetap berjalan meski ada keterbatasan anggaran,” pungkas Daryono. (end/ian)

  • Di Hadapan Dewan Pers dan Wartawan, Pj Bupati Pamekasan: Kami Tidak Anti Kritik

    Di Hadapan Dewan Pers dan Wartawan, Pj Bupati Pamekasan: Kami Tidak Anti Kritik

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pj Bupati Pamekasan, Masrukin menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak anti kritik dan selalu berharap kritik konstruktif demi pengembangan pembangunan di wilayah setempat.

    Hal tersebut disampaikan dalam Workshop dan Kerjasama Literasi Media Antara Diskominfo Pamekasan, bersama Dewan Pers dan Wartawan Pamekasan, di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (12/2/2025).

    “Alhamdulillah saat ini kita ditakdirkan silahturahmi dalam keadaan sehat, insya’ Allah penuh barokah dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, termasuk kehadiran jajaran Dewan Pers Nasional di Pamekasan. Hal ini menunjukkan Pamekasan penuh dengan dinamika,” kata Masrukin.

    Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto.

    Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi dan penambahan wawasan bagi semua pihak, khususnya bagi para stakeholder di Pamekasan. Mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pamekasan, Camat, Kepala Desa atau Lurah se-Pamekasan.

    “Seperti diketahui, saat ini dunia literasi khususnya di Pamekasan sudah berkembang cepat. Sehingga perlu adanya sinergi yang tidak bisa diputus untuk mengembangkan literasi dan jurnalistik,” lanjut Pj Bupati.

    Melalui kesempatan tersebut, pihaknya juga sangat bertatap melalui kegiatan tersebut dapat memberikan edukasi bagi semua pihak untuk memahami seputar karakteristik dunia pers. “Karena itu sangat penting kita membangun sinergi, tapi kalau tidak dibangun simbiosis mutualisme nantinya bisa bias, salah paham, viral dan pada akhirnya tidak valid,” imbuhnya.

    “Sebagai bagian dari masyarakat, kami tidak bisa menyendiri. Sebab kami meyakini jika arus informasi saat ini tidak bisa dibendung dengan apa pun, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari penerima informasi seiring dengan derasnya informasi. Terlebih di era seperti saat ini sudah ada istilah; No Viral No Justice,” sambung Masrukin.

    Maka dari itu pihaknya sangat mengapresiasi atas kehadiran Dewan Pers Nasional, sekaligus diharapkan dapat memberikan informasi positif bagi jajarannya. “Memang kami selalu ingin informasi yang positif, tapi kita tidak kebal dan tidak menolak atas berbagai masukan kritis, sehingga media memiliki peran sentral dalam memicu ini,” jelasnya.

    “Kehadiran Dewan Pers ini tentunya sangat berarti bagi kami, sehingga dapat memberikan edukasi penting bagi kami termasuk bagi rekan-rekan media. Sebab selama ini kami selalu terbuka atas berbagai kritik, dan selama ini kami selalu welcome,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mengakui jika selama ini angka ujian di bawah kepemimpinannya berkisar di angka 10 persen, selebihnya merupakan kritikan. “Kritik ini ada yang membangun, dan ada juga kritik dengan tujuan lain, apalagi kritik ini tidak bisa kita larang,” tegasnya.

    “Dengan adanya workshop ini, dapat terjalin sinergi dan dapat memperkuat kemitraan. Kami ingin menciptakan hubungan baik, profesional dan proporsional, dan pasca ini kita harapkan ada perubahan komunikasi antara kita,” pungkasnya. [pin/ian]