Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • PKD Komitmen Dukung Pemda Mojokerto Sejahterakan Masyarakat

    PKD Komitmen Dukung Pemda Mojokerto Sejahterakan Masyarakat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Paguyuban Kepala Desa (PKD) akan terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut disampaikan Ketua PKD Kabupaten Mojokerto Miftahudin saat konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Dalam konsolidasi di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto, perwakilan PKD diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, berserta jajaran. Konsolidasi tersebut sebagai bentuk sinergi dan komitmen PKD dalam mendukung semua progam dan kebijakan dari pemerintah daerah.

    Ketua PKD Kabupaten Mojokerto, Miftahudin mengatakan, konsolidasi tersebut merupakan langkah awal PKD dalam menyamakan visi misi dengan Pemkab Mojokerto. PKD akan terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

    “Yang Pasti kita berkomitmen, PKD terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan tidak menutup diri. Bahwa secara fakta ketika pemda tidak dimulai dari desa, maka tidak mungkin menjadi kabupaten yang adil dan makmur. PKD sengaja dibentuk dengan semangat kebersamaan,” ungkapnya, Rabu (12/2/2025).

    Terlebih Pemkab Mojokerto ke depan memiliki Bupati baru. Meski sebelumnya ada dua organisasi Kepala Desa, menurut Kepala Desa (Kades) Medali ini, pihaknya sudah bertemu dengan jajaran pengurus AKD dan Papdesi. Semuanya sepakat, Kades di Kabupaten Mojokerto dalam satu naungan, yakni PKD.

    “Kita bersama Ketua AKD dan Ketua Papdesi sudah bertemu dan berjanji melebur jadi satu. Semangatnya yang jelas, adalah kebersamaan dan guyub rukun. Kita ingin memperbaruhi semua yang kemarin terpecah belah, kita jadikan satu. Semua kepentingan kita sama untuk mendukung pemerintah daerah, demi Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko mengapresiasi terbentuknya PKD Kabupaten Mojokerto tersebut. Dengat semangat kebersamaan yang diusung PKD, diharapkan bisa menyatukan para kepala desa yang seakan terpecah saat digelarnya Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu.

    “Sesuai harapan Bupati terpilih kepala desa harus menjadi satu. Dengan bersatunya para Kepala Desa akan mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan program atau kebijakan. Sehingga visi-misi pemerintahan yang baru, dapat diterapkan dan segera terealisasi,” harapnya.

    Turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Nugraha Budhi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Yudha Akbar Prabowo dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pemkab Mojokerto Bambang Purwanto. [tin/but)

  • Program Rp 50 Juta Per RT di Kota Malang, Wahyu : Insya Allah Mulai Tahun 2026

    Program Rp 50 Juta Per RT di Kota Malang, Wahyu : Insya Allah Mulai Tahun 2026

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang terpilih Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin memiliki 5 program unggulan. Salah satu program unggulan itu adalah pemberian insentif Rp50 juta bagi setiap RT per tahun.

    Wahyu mengatakan salah satu program unggulan seperti insentif Rp50 juta bagi setiap RT kemungkinan akan diterapkan pada tahun 2026. Atau tahun kedua setelah menjabat sebagai kepala daerah Kota Malang. “Untuk yang Rp50 juta per tahun itu belum untuk periode ini. Insya Allah pada 2026,” ujar Wahyu, Rabu, (12/2/2025).

    Alasan program itu baru dilakukan pada 2026 karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 sudah berjalan. Disisi lain ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sehingga program ini tidak langsung bisa diterapkan di tahun pertama kepemimpinan.

    Wahyu menyebut perlu ada Peraturan Wali Kota untuk menjalankan program itu. Dalam Perwali nantinya akan diatur petunjuk dan teknisnya sebelum insentif Rp50 juta bagi setiap RT diberlakukan.

    “Karena tahapannya memang kami harus buat perwali, kemudian menyosialisasikan kepada seluruh RT, RW, kelurahan, dan baru nanti dianggarkan,” ujar Wahyu.

    Wahyu sendiri mengaku sering ditanya oleh masyarakat terkait kelanjutan janji kampanye insentif Rp50 juta bagi setiap RT. Untuk itu dia aktif berbicara dengan Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso.

    “Setiap kali saya turun menanyakan itu. Tapi kemarin dengan sistem sudah saya bicarakan dengan Pak Sekda insya Allah aman,” ujar Wahyu. (luc/kun)

  • Ketua Fraksi PDI-P Malang: Peran Pers Sangat Strategis dalam Pembangunan Daerah

    Ketua Fraksi PDI-P Malang: Peran Pers Sangat Strategis dalam Pembangunan Daerah

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menegaskan bahwa peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 harus menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara insan pers dan wakil rakyat.

    Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Ruang Wartawan DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (12/2/2025) sore.

    Menurut Abdul Qodir, yang akrab disapa Adeng, sinergitas antara legislatif dan media yang telah terjalin dengan baik harus terus dijaga dan ditingkatkan.

    “Teman-teman wartawan ini bagian dari pilar demokrasi yang keberadaannya begitu penting. Tanpa informasi yang disampaikan oleh teman-teman wartawan, tentunya kita semua akan buta. Maka dari itu, kita ingin momen HPN 2025 ini bisa jadi pelecut untuk terus memperkuat sinergitas, khususnya di Kabupaten Malang,” ujarnya.

    Adeng menekankan bahwa peran pers dalam membangun demokrasi dan menyuarakan aspirasi masyarakat sangat diperlukan oleh para legislator. Ia menyebut, pembangunan daerah tanpa informasi yang tersampaikan kepada publik akan menjadi sia-sia.

    “Peran teman-teman pers ini sangat strategis. Di satu sisi, kami sebagai wakil rakyat akan terbantu apabila ada persoalan-persoalan di masyarakat yang luput dari pandangan kami. Di sisi lain, melalui media, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya, dan tentunya kami tidak akan tinggal diam apabila ada persoalan yang menyangkut hajat orang banyak,” tegasnya.

    Sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Adeng juga menyoroti bagaimana media berperan sebagai penjaga demokrasi di tengah perubahan zaman yang semakin pesat.

    “Kami berharap rekan-rekan pers tetap berintegritas, selalu menjadi alat kontrol bagi kami yang ada di legislatif maupun pemerintah daerah. Kita adalah mitra yang tidak bisa dilepaskan antara satu sama lainnya, hubungan yang telah terjalin baik ini harus kita jaga,” bebernya.

    Selain itu, ia juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan wartawan. Menurutnya, masih banyak jurnalis di berbagai daerah yang kurang mendapatkan dukungan yang memadai.

    “Ya semoga ke depannya ada perhatian lebih kepada teman-teman wartawan yang selama ini sudah berdedikasi menyampaikan informasi dan berkontribusi memberikan edukasi kepada masyarakat luas,” pungkasnya. [yog/suf]

  • Dapat Dana Hibah Rp50 Juta, Ini Harapan BNN Kota Mojokerto

    Dapat Dana Hibah Rp50 Juta, Ini Harapan BNN Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebesar Rp50 juta untuk tahun ini. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, salah satunya pembelian rapid tes guna melakukan deteksi dini ke seluruh masyarakat Kota Mojokerto.

    Hal tersebut disampaikan Kepala BNN Mojokerto, Agus Sutanto dalam kegiatan Forum Komunikasi Pencegahan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) saat menjawab terkait tes urine. “Terkait tes urine, tahun ini kami mendapat hibah dari Pemkot Mojokerto melalui Kesbangpol Rp50 juta, Rabu (12/2/2025).

    Dari dana hibah tersebut salah satunya akan digunakan untuk pembelian rapid tes guna melakukan deteksi dini ke seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Baik melalui lembaga pendidikan, masyarakat umum, pemerintah maupun swasta. Dana hibah tersebut dikembalikan ke masyarakat untuk kepentingan umum.

    “Tes urine di BNN gratis. Tidak hanya digunakan untuk pembelian rapid tes karena ada dua komponen yang kami ajukan dan selebihnya untuk pengadaan Klinik Pratama. Ada beberapa komponen yang kita beli untuk meningkatkan pelayanan di Klinik Pratama milik BNN Mojokerto, klinik ada di BNN ada di belakang,” katanya.

    Di Klinik Pratama tersebut, jelas Agus, BNN Mojokerto melayani konseling, rawat jalan dan pengurusan surat bebas narkoba. Menurutnya, BNN Mojokerto sering kali turun ke masyarakat untuk menghimbau manakala ada anggota masyarakat yang terpapar narkoba untuk segera melapor ke BNN Mojokerto.

    “Jika ditemukan agar secepatnya melaporkan ke kami untuk kita tindaklanjuti dalam proses rehabilitasi. Jika masih coba pakai bisa kita lakukan rehabilitasi rawat jalan tapi kalau sudah ketergantungan baru kita rawat inap. Tidak hanya terjun ke masyarakat untuk melakukan himbauan tapi juga melalui Forum Komunikasi P4GN seperti ini,” ujarnya

    Agus menjelaskan, jika BNN Mojokerto menggelar Forum Komunikasi P4GN dua kali dalam satu tahun. Dengan adanya Forum Komunikasi P4GN tersebut diharapkan tercipta ketahanan diri, keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Mojokerto.

    “Digelar di bulan Februari dan Agustus, tadi kami minta para peserta mengisi form perencanaan yang akan ditindaklanjuti di pertemuan kedua. Dengan peserta dari seluruh elemen masyarakat. Jika ditemukan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat bisa langsung melapor ke BNN Mojokerto untuk dilakukan rehabilitasi,” jelasnya.

    Namun jika ditemukan barang bukti narkoba maka akan dilakukan proses hukum. Pihaknya akan menyerahkan ke Satnarkoba Polres Mojokerto Kota untuk tindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Forum Komunikasi P4GN sendiri digelar di Ruang Prajna Wibawa Lantai IV, Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada Kota Mojokerto.

    Turut hadir Kaur Bin Ops (KBO) Satnarkoba Polres Mojokerto Kota, perwakilan dari Bakesbangpol, perwakilan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Mojokerto. [tin/beq]

  • Empat Perwira Menengah Resmi Jabat Posisi Strategis di Kodam V Brawijaya

    Empat Perwira Menengah Resmi Jabat Posisi Strategis di Kodam V Brawijaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Empat Perwira Menengah TNI AD berpangkat Kolonel kini secara resmi menduduki posisi strategis di Kodam V/Brawijaya.

    Jabatan tersebut mencakup Komandan Korem (Danrem) 081/DSJ, Asisten Personel Kasdam (Aspers Kasdam) V/Brawijaya, Kepala Kesehatan Kodam (Kakesdam) V/Brawijaya, dan Kepala Ajudan Jenderal (Kaajendam) V/Brawijaya.

    Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Surabaya, pada Rabu (12/02/2025).

    Acara tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, serta dihadiri oleh pejabat teras di lingkungan Kodam.

    Jabatan Danrem 081/DSJ yang sebelumnya kosong kini diisi oleh Kolonel Arm Untoro Hariyanto, S.I.P, M.I.P. Sementara itu, posisi Aspers Kasdam V/Brawijaya yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Inf Rio Neswan, S.E, M.M, M.M. Sc, M.K.P, kini beralih ke Kolonel Inf Budi Handoko, S. Sos.

    Perubahan juga terjadi pada jabatan Kakesdam V/Brawijaya, yang sebelumnya dipegang oleh Kolonel Ckm dr. Adhy Sugih Arto, Sp. An. Kini, posisi tersebut diisi oleh Kolonel Ckm dr. Ketut Mahendra Barata, Sp.An-TI, Subsp TI (K).

    Selain itu, jabatan Kaajendam V/Brawijaya yang sebelumnya dipegang oleh Kolonel Caj Irmawan, S. Sos, kini resmi diserahkan kepada Kolonel Caj Paham Priyono, S.E, M.M.

    Selain pelantikan pejabat baru, acara sertijab juga diwarnai dengan pelepasan Kolonel Inf Akhmad Juni Toa yang berpindah tugas ke Markas Besar TNI AD (Mabesad) dalam rangka persiapan penugasan luar negeri.

    Dalam kesempatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi bagi para pejabat yang baru dilantik. “Segera menyesuaikan diri, berani mengambil keputusan dan jangan pernah takut berinovasi untuk kemajuan Satuan,” tegasnya.

    Serah terima jabatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kepemimpinan di lingkungan Kodam V/Brawijaya, guna mendukung tugas dan fungsi TNI AD dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayahnya. (ted)

  • Pemkab Banyuwangi Kembali Vaksinasi Puluhan Ribu Sapi untuk Cegah PMK

    Pemkab Banyuwangi Kembali Vaksinasi Puluhan Ribu Sapi untuk Cegah PMK

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali melakukan vaksinasi terhadap puluhan ribu sapi milik peternak untuk mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Prioritas vaksinasi saat ini diberikan kepada sapi perorangan atau peternak kecil.

    “Sasaran penerima vaksin adalah peternak sapi kecil atau perorangan. Kalau industri sebaiknya vaksinasi secara mandiri,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meninjau pelaksanaan vaksinasi PMK di salah satu peternakan milik warga, Karya Etawa Farm, di Lingkungan Secang, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Rabu (12/2/2025).

    Vaksinasi dilakukan setelah Pemkab Banyuwangi menerima 33.525 dosis vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi, Selasa (11/2/2025). Saat ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi sedang melaksanakan penyuntikan vaksin tersebut kepada sejumlah hewan ternak milik peternak.

    Ipuk menjelaskan, penyuntikan 33.525 dosis vaksin diprioritaskan untuk sapi, karena hewan ternak ini yang paling banyak terjangkit PMK.

    “Untuk memaksimalkan pencegahan PMK pemkab juga siap menambah stok vaksin dan desinfektan menggunakan Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) daerah,” imbuh Ipuk.

    Selain vaksinasi, Ipuk juga menegaskan bahwa PMK tidak berbahaya bagi manusia dan mengimbau masyarakat untuk tetap mengonsumsi daging ternak, terutama sapi. PMK merupakan penyakit non-zoonosis yang hanya menyerang hewan ternak tanpa menular ke manusia.

    “Tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi daging sapi maupun kambing, karena PMK hanya menyerang ke hewan ternak, tidak bisa menular ke manusia,” kata Ipuk.

    Pemkab Banyuwangi juga membatasi lalu lintas keluar masuk wilayah bagi hewan ternak untuk menekan penyebaran virus PMK. “Pasar ternak di Glenmore dan Rogojampi juga belum kita operasikan secara maksimal untuk membatasi pergerakan virus,” ujar Ipuk.

    Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Ilham Juanda menambahkan bahwa proses vaksinasi 33.525 dosis PMK ditargetkan selesai dalam dua minggu. Dengan demikian, cakupan total vaksinasi akan mencapai 33,19 persen dari total populasi sapi sebanyak 101.010 ekor di Banyuwangi.

    “Rencananya akan datang bantuan vaksin lagi, ditambah pembelian vaksin dari APBD Banyuwangi kami harap vaksinasi bisa mencapai di atas 60 persen populasi sapi,” kata Ilham.

    Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus PMK, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peternak. Salah satunya dengan memperketat biosecurity di area kandang.

    “Yakni dengan secara rutin melakukan deinfektasi pasar hewan dan desinfektasi kandang. Juga memberikan vitamin dan tambahan makanan dengan kualitas lebih baik,” kata Ilham.

    Berdasarkan catatan Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, terdapat 404 ekor hewan ruminansia yang terpapar PMK sejak pertengahan Januari 2025. Semuanya merupakan sapi. Dari jumlah tersebut, 192 ekor masih dalam kondisi sakit dan 4 ekor dilaporkan mati. “Sebanyak 205 ekor masih menderita sakit,” pungkas Ilham. [alr/beq]

  • Bertemu Petani Ikan, DPRD Malang Sesalkan Minimnya Informasi Pembangunan PLTS

    Bertemu Petani Ikan, DPRD Malang Sesalkan Minimnya Informasi Pembangunan PLTS

    Malang (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menyesalkan terkait minimnya informasi yang diterima para legislator soal rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bendungan Sutami, Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung.

    Politisi PDI Perjuangan itu bilang, pihaknya selama ini mengetahui rencana pembangunan PLTS itu sebatas dari media massa, media sosial dan masyarakat sekitar Karangkates.

    “Dan tadi juga ditanyakan apakah DPRD tahu, kalau dibilang tahu ya cuma sekedar tahu dari media sosial dan media, dan pada saat kita turun ke lapangan. Tapi secara resmi, baik itu pemberitahuan lisan atau tertulis belum ada sama sekali ke DPRD Kabupaten Malang. Ini memang yang sedikit kami sesalkan, karena kegiatan di Kabupaten Malang minimal kalau orang Jawa mengatakan ‘kulonuwun’ kepada yang punya wilayah termasuk Pemerintah Kabupaten Malang atau DPRD,” kata Darmadi saat menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Jaring Apung Karangkates di DPRD Kabupaten Malang, Rabu (12/2/2025).

    Darmadi menegaskan, dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Malang akan memanggil pihak-pihak terkait soal pembangunan PLTS tersebut.

    “Kami akan menindaklanjuti ini dengan memanggil, meminta informasi kepada PT PLN maupun pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk kita akan ke BUMN dan kementerian terkait,” tuturnya.

    Selain itu, Darmadi mengungkapkan, DPRD Kabupaten Malang berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat pembudidaya ikan yang menggantungkan mata pencaharian pada keramba jaring apung itu.

    Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Malang akan berkirim surat kepada Presiden, Gubernur, Bupati hingga lembaga terkait lainnya.

    “Tentunya kami akan mengawal aspirasi dan prinsipnya mereka (masyarakat, red) tidak menolak proyek PLTS. Cuma bahwa proyek ini tidak berdampak banyak pada kegiatan mereka. Kami akan mengawal aspirasi ini, karena kami juga belum tahu persisnya seperti apa, kegiatan tersebut dan areal dimana dan sebagainya tapi sosialisasi sudah berjalan di masyarakat,” Darmadi mengakhiri. (yog/ted)

  • BPBD Surabaya Siapkan 22 Pos Pantau di 7 Titik Antisipasi Cuaca Ekstrem

    BPBD Surabaya Siapkan 22 Pos Pantau di 7 Titik Antisipasi Cuaca Ekstrem

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya menyiapkan 22 pos pantau di 7 titik lokasi guna mengantisipasi cuaca ekstrem pada puncak musim hujan Februari 2025.

    Kepala BPBD Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas sektor terkait kebencanaan, termasuk pengawasan pompa air di saluran sungai Surabaya.

    “Antisipasi cuaca ekstrem ini, BPBD Surabaya menyiagakan 22 pos pantau dan pos terpadu yang ada di 7 titik,” kata Hebi, Rabu (12/2/2025).

    Pengawasan pompa air di saluran sungai Surabaya dilakukan 24 jam untuk mencegah kendala yang dapat memicu banjir. Hebi menegaskan langkah ini sesuai dengan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah dilakukan beberapa hari lalu.

    “Ada tambahan 5 posko rayon milik DLH. Serta kita sudah koordinasi dengan PU agar mengawasi pompa air, untuk mencegah banjir, kalau ada yang rusak segera diatasi,” jelasnya.

    Hasil dari KRB menunjukkan bahwa wilayah rawan bencana di Surabaya mencakup risiko angin kencang atau puting beliung. Selain itu, BPBD juga memetakan 9 wilayah kecamatan yang rawan terdampak banjir rob.

    “Dari KRB itu bisa dipetakan ada beberapa lokasi di 9 kecamatan yang rawan banjir. Kemudian bencana lain seperti puting beliung sarana prasarananya (untuk mitigasi dan penanganan bencana) juga telah kita sediakan,” pungkasnya. [ram/beq]

  • Kasus Chikungunya Merebak, Dinkes Banyuwangi Minta Masyarakat Tingkatkan 3M Plus

    Kasus Chikungunya Merebak, Dinkes Banyuwangi Minta Masyarakat Tingkatkan 3M Plus

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kasus Chikungunya muncul dan menyerang puluhan warga Banyuwangi. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempat sehingga mengimbau agar masyarakat dapat menerapkan 3M Plus.

    Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, Amir Hidayat mengatakan, terdapat kurang lebih 40 laporan kasus Chikungunya pada bulan Februari. Sebelumnya minim laporan adanya penyakit tersebut.

    “Tercatat ada 9 kasus di Kecamatan Srono, 25 kasus di Kecamatan Cluring dan 6 kasus di Kecamatan Purwoharjo,” katanya.

    Dengan kemunculan penyakit yang disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti itu, Dinkes menetapkan kasus tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB) tingkat lokal. Sehingga meningkatkan penanganan di Puskesmas setempat.

    Amir mengatakan, meskipun chikungunya memiliki tingkat fatalitas yang tidak tinggi, pihaknya tetap berpesan agar masyarakat tetap tenang, tidak panik dan senantiasa menerapkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus.

    “3M plus ini terus kami dorong untuk bisa dilakukan segera. Masyarakat juga bisa menggunakan abate untuk membunuh vektor nyamuk yang bisa didapatkan di Puskesmas secara gratis,” ujarnya.

    Amir menjelaskan, pasien yang terkena chikungunya akan merasakan nyeti pada persendian sekitar satu atau dua minggu. Kemudia diausul munculnya ruam. Sedangkan untuk penanganannya, harus mengutamakan kebersihan hingga menguras tempat-tempat penampungan air yang tidak terpakai atau jarang digunakan.

    Menutup rapat tempat-tempat penampungan air yang digunakan sehari-hari, mengubur atau memusnahkan benda-benda bekas yang dapat menampung air hujan yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.
    “Penyakit chikungunya ini bisa sembuh dengan sendirinya. Namun tetap masyarakat harus bisa melakukan kebersihan pribadi untuk pencegahan,” pungkasnya. (ted)

  • Bupati dan Wakil Bupati Madiun Bakal Dapat Mobil Dinas Baru

    Bupati dan Wakil Bupati Madiun Bakal Dapat Mobil Dinas Baru

    Madiun (beritajatim.com)– Meski telah ada wacana efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Madiun masih mempertimbangkan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Hari Wuryanto dan dr. Purnomo Hadi.

    “Kalau terkait dengan kendaraan dinas kan sebuah keniscayaan ya, karena harus dipenuhi itu terkait dengan pergantian kepemimpinan, harus terpenuhi,” ujar Pj Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, Rabu (12/02/2025)

    Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas bagi kepala daerah merupakan kebutuhan yang harus disiapkan sebagai bagian dari transisi kepemimpinan di daerah.

    “Tentunya kendaraan dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih, harus disiapkan,” tambahnya.

    Meski telah dianggarkan dalam APBD 2025, Pemkab Madiun tetap berupaya melakukan efisiensi dalam penggunaannya.

    “Mungkin secara spesifikasinya seperti apa teknisnya nanti bagian umum yang tahu persis itu,” jelas Sodik.

    Namun, dia memastikan bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama tetap pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, meskipun kendaraan dinas baru tetap disiapkan.

    “Pastinya kendaraan baru. Dengan efisiensi, kegiatan lebih fokus dalam rangka untuk kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

    Keputusan ini masih menjadi perbincangan publik, mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor pemerintahan. [fiq/but]