Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkot Malang Prioritaskan Penanganan Banjir dan Revitalisasi Pasar Besar

    Pemkot Malang Prioritaskan Penanganan Banjir dan Revitalisasi Pasar Besar

    Malang (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, melaporkan perkembangan penanganan banjir di Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Bondowoso, serta Detail Engineering Design (DED) Pasar Besar Kota Malang. Laporan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.

    Dalam kesempatan tersebut, Iwan menegaskan bahwa penanganan banjir dan revitalisasi Pasar Besar Malang menjadi program prioritas selama masa jabatannya. Saat ini, kelengkapan dokumen hingga perspektif desain Pasar Besar tengah dalam proses penyelesaian.

    Desain Pasar Besar Kota Malang mengusung konsep Gedung Bangunan Hijau dari Bappenas, yang sebelumnya juga telah dipresentasikan saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum ke TPA Supit Urang beberapa waktu lalu.

    Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, memberikan sinyal bahwa kedua program tersebut akan diusulkan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

    Ia juga berkomitmen membantu Kota Malang dalam merancang desain kawasan yang lebih modern dan terintegrasi.

    “Dengan pembahasan yang sudah berjalan ini dapat menjadi kekuatan kita. Terkait dengan Pasar Besar, kita sudah berproses dan perlu intervensi pembangunan pasar besar yang menjadi ikon Kota Malang,” ujar Iwan, Kamis (13/2/2025).

    Iwan juga menegaskan akan terus mengawal pembahasan dalam Rakortekbang agar proyek ini dapat segera direalisasikan.

    “Saya akan berupaya mengawal dalam pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) dan data dukung itu nantinya dapat diusulkan dalam Musrenbang Nasional,” ungkapnya. [luc/suf]

  • Bupati Kediri Mas Dhito: Kepemimpinan Lima Tahun ke Depan Harus Lebih Baik

    Bupati Kediri Mas Dhito: Kepemimpinan Lima Tahun ke Depan Harus Lebih Baik

    Kediri (beritajatim.com) – Mendekati akhir jabatan di periode pertamanya, sekaligus sebagai titik awal untuk melanjutkan pemerintahan di periode kedua, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan harapannya untuk lima tahun ke depan.

    Di hadapan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Mas Dhito mengungkapkan bahwa 26 Februari 2025 akan menjadi tepat empat tahun dirinya menjabat sebagai Bupati Kediri. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin masih terdapat kekurangan dan kesalahan.

    “Dalam perjalanan yang panjang itu pula, saya berharap 5 tahun ke depan bisa lebih baik dari 4 tahun lalu dan apa yang kita kerjakan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” kata Mas Dhito didampingi wakilnya, Dewi Mariya Ulfa, dalam acara tasyakuran dan doa bersama di kediamannya pada Kamis (13/2/2025) malam.

    Sebagaimana program yang telah dicanangkan, Mas Dhito menegaskan bahwa banyak pekerjaan yang telah dimulai dan harus dilanjutkan. Beberapa di antaranya adalah revitalisasi Masjid Agung Pare, revitalisasi Pasar Ngadiluwih, penyelesaian pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ), serta persiapan penerbangan jamaah umroh dari Bandara Dhoho.

    Melalui acara tasyakuran dan doa bersama yang dihadiri kepala OPD tersebut, Mas Dhito mengajak semua pihak untuk berdoa bersama agar setiap pekerjaan dan program kerja pemerintah Kabupaten Kediri dapat berjalan lancar. Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk lebih solid dan kompak dalam bekerja sebagai satu tim.

    “Selaku pribadi dan juga mewakili Mbak Wabup, mohon doanya semoga kita berdua bisa menjadi bupati dan wakil bupati Kediri yang amanah dan istiqomah, kami akan belajar untuk menjadi lebih baik,” imbuhnya.

    Harapan dan doa yang sama juga disampaikan Mas Dhito untuk sang ayah, Pramono Anung, yang terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Rencananya, ayah dan anak ini akan dilantik bersama para kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025 mendatang.

    “Setelah ini saya dan Mbak Wabup akan melakukan serangkaian persiapan pelantikan,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • Pemangkasan Anggaran Kementerian PUPR Capai Rp81,38 Triliun, Proyek Infrastruktur Terancam?

    Pemangkasan Anggaran Kementerian PUPR Capai Rp81,38 Triliun, Proyek Infrastruktur Terancam?

    Yogyakarta (beritajatim.com) – Pemerintah resmi memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp81,38 triliun dari total anggaran awal Rp110,95 triliun.

    Kebijakan ini berpotensi memengaruhi kelangsungan berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan, jalan tol, waduk, serta bendungan untuk irigasi.

    Keputusan ini diambil dalam rangka efisiensi keuangan negara, namun menimbulkan kekhawatiran terkait kelangsungan proyek yang telah berjalan.

    Meskipun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme kemitraan ini agar tetap menarik bagi investor swasta di tengah berkurangnya setoran modal dari negara.

    Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Infrastruktur

    Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, Ph.D., menilai pemotongan anggaran akan berdampak besar pada proyek infrastruktur nasional.

    Ia menjelaskan bahwa skema KPBU selama ini memungkinkan pembangunan tetap berjalan dengan dukungan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta swasta.

    “Dengan pemangkasan ini, setoran modal dari pemerintah dalam skema KPBU berkurang, sehingga sektor swasta perlu diberikan insentif tambahan agar tetap berpartisipasi. Salah satu insentif yang bisa diberikan adalah memperpanjang masa konsesi proyek,” ujar Subarsono.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

    Dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur, mobilisasi dana dari sektor swasta menjadi solusi yang harus diperkuat.

    Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

    Menurut Subarsono, negara-negara di Eropa Barat telah membuktikan bahwa skema public-private partnership (PPP) mampu mempercepat pembangunan.

    Dengan model ini, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efektif, sementara sektor swasta membantu pendanaan serta menghadirkan teknologi dan manajemen yang lebih maju.

    “Keterlibatan swasta tidak hanya menambah modal, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan dukungan dana yang lebih besar, proyek bisa lebih cepat selesai dan kualitasnya lebih baik dibandingkan jika hanya mengandalkan dana pemerintah yang terbatas,” tambahnya.

    Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar proyek infrastruktur yang dikelola swasta tetap memenuhi standar kualitas. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa perjanjian dengan pihak swasta tetap mengutamakan kepentingan publik.

    Pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR menimbulkan tantangan besar bagi kelanjutan proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah perlu menata ulang skema KPBU, memberikan insentif bagi swasta, serta memastikan bahwa infrastruktur tetap berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.  [aje]

  • Jelang Ramadan, Polres Malang Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Stabil

    Jelang Ramadan, Polres Malang Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Stabil

    Malang (beritajatim.com) – Menjelang Bulan Suci Ramadan 1446 H, Polres Malang melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kepanjen dan sejumlah ritel modern di wilayah Kepanjen, Kamis (13/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok di pasaran aman dan stabil.

    Kasatreskrim Polres Malang AKP Muchammad Nur menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap distribusi dan harga bahan pangan guna menghindari potensi kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak wajar.

    “Kami ingin memastikan pasokan bahan pokok di wilayah Kabupaten Malang dalam kondisi aman. Dari hasil sidak, stok pangan masih mencukupi dan harga relatif stabil,” ujar AKP Nur di Polres Malang, Kamis (13/2/2025).

    Berdasarkan hasil pengecekan, stok beras di Pasar Kepanjen masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Untuk beras medium, terdapat sekitar 1.500 kg dengan harga Rp 12.500 – Rp 13.000 per kg, sedangkan beras premium mencapai 2.000 kg dengan harga berkisar Rp 14.500 – Rp 16.500 per kg.

    Selain itu, minyak goreng curah tersedia sebanyak 1.000 kg dengan harga Rp 20.000 per kg, sementara gula pasir lokal dijual Rp 17.000 per kg dengan total stok 100 kg.

    Harga cabai kecil mencapai Rp 48.000 per kg, sedangkan cabai merah besar Rp 40.000 per kg. Daging ayam dijual Rp 32.000 per potong, telur ayam Rp 26.000 per kg, dan daging sapi bertahan di harga Rp 115.000 per kg.

    “Komoditas lain seperti bawang merah dan bawang putih juga normal, masing-masing berada di kisaran harga Rp 28 ribu dan Rp 38 ribu per kilogramnya,” tegasnya.

    Muhammad Nur menjelaskan, hingga saat ini, tidak ditemukan indikasi kelangkaan atau kenaikan harga yang mencolok. Polres Malang juga berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar menjelang Ramadan dan Idulfitri.

    Pengawasan di pasar tradisional maupun ritel modern akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan bagi masyarakat. “Harga kebutuhan pokok masih berada dalam batas wajar dan stoknya mencukupi. Kami terus melakukan pemantauan agar tidak ada pihak yang berupaya mengambil keuntungan dengan menimbun barang atau memainkan harga,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Bupati Tuban Terpilih Aditya Halindra Faridzky Resmi Bakal Dilantik 20 Februari 2025

    Bupati Tuban Terpilih Aditya Halindra Faridzky Resmi Bakal Dilantik 20 Februari 2025

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, termasuk Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E, dan Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono pada 20 Februari 2025.

    Diketahui, pasangan Lindra-Joko yang telah memenangkan kontestasi politik ini rencananya akan dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, oleh Presiden RI, Prabowo Subianto berdasarkan radiogram resmi yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., tertanggal 11 Februari 2025.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban Arif Handoyo menyampaikan, bahwa sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih, diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan, termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan yang dijadwalkan pada 15 dan 16 Februari 2025.

    “Prosesi ini akan berlangsung dalam tiga sesi, sesuai daftar yang telah ditentukan oleh Kemendagri,” ujar Arif Handoyo. Kamis (13/02/2025).

    Sedangkan, untuk gladi kotor akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan gladi bersih pada 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. “Kehadiran dalam gladi ini bersifat wajib bagi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai bagian dari persiapan pelantikan resmi,” bebernya.

    Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono akan didampingi oleh pasangan atau keluarga masing-masing serta Ketua DPRD Tuban dengan mengenakan pakaian resmi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

    Sebagai informasi, setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan atau Retret, yang akan berlangsung selama 8 hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf dan Akademi Militer, Magelang, dengan diikuti oleh 505 kepala daerah yang terpilih dari hasil Pilkada serentak 2024. [ayu/kun]

  • Mas Dhito Instruksikan Dinas Perkim Lanjutkan Pembangunan GDJ Kediri Tahun Ini

    Mas Dhito Instruksikan Dinas Perkim Lanjutkan Pembangunan GDJ Kediri Tahun Ini

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito menegaskan bahwa pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ) akan dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri setelah sebelumnya direncanakan akan diteruskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

    Mas Dhito mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk meneruskan pembangunan stadion GDJ dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.

    Kelanjutan Pembangunan Stadion GDJ

    “Setelah berbagai pertimbangan, Stadion Gelora Daha Jayati akan dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri,” kata Mas Dhito, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai tindak lanjut, Mas Dhito menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk segera menyusun perencanaan pembangunan stadion tersebut. Adapun pembangunan akan dilakukan secara bertahap guna memastikan kelancaran proyek hingga selesai.

    Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan stadion yang mengusung konsep Sport, Business, and Entertainment (SBE) ini dapat rampung pada tahun 2027 atau paling lambat 2028.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana Mas Dhito) tegaskan pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ) akan dilanjutkan.

    “Target utama 2027, selambat-lambatnya (selesai) 2028,” tegas Mas Dhito, yang dalam waktu dekat akan memasuki periode kedua kepemimpinannya.

    Perencanaan dan Anggaran Pembangunan

    Plt Kepala Dinas Perkim Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, menyatakan bahwa rencana pembangunan lanjutan stadion masih dalam tahap pematangan, termasuk pengkajian ulang terkait kekuatan APBD.

    “Terutama terkait pembiayaan stadion, tetapi untuk detailnya akan dibahas lebih lanjut,” tambah Irwan.

    Sebagai informasi, pada tahap pertama pembangunan Stadion GDJ yang mencakup konstruksi bangunan fisik stadion dan rumput lapangan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp149 miliar dari APBD Kabupaten Kediri.

    Pada tahap berikutnya, pembangunan akan difokuskan pada penyelesaian sejumlah fasilitas yang belum tersedia, seperti pemasangan lampu penerangan stadion, single seat, atap stadion, furnitur interior, serta akses penunjang di luar stadion.

    Harapan dan Partisipasi Masyarakat

    Seiring dengan rencana kelanjutan pembangunan stadion ini, Mas Dhito meminta masyarakat untuk ikut mengawal proyek hingga selesai dan dapat difungsikan sesuai harapan.

    “Stadion ini jangan didoakan menjadi candi, tetapi didoakannya tetap menjadi stadion yang bisa menjadi sejarah olahraga di Kediri,” pungkasnya. [ADV PKP/nm]

  • Musrenbang Kecamatan Kota Kediri Digelar, Pj Zanariah Tekankan Aspirasi Masyarakat

    Musrenbang Kecamatan Kota Kediri Digelar, Pj Zanariah Tekankan Aspirasi Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kota Kediri digelar di Aula Kelurahan Banjaran, Kota Kediri. Acara ini dihadiri oleh Pj Wali Kota Kediri Zanariah, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Wali Kota Kediri Terpilih Qowimuddin, serta sejumlah pejabat dan perwakilan masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Kediri Zanariah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah berjenjang untuk menampung aspirasi masyarakat secara bottom-up.

    “Musrenbang memang wadah yang berjenjang untuk menampung aspirasi masyarakat secara bottom up. Segala usulan kebutuhan dari masyarakat. Musrenbang Kecamatan ini adalah tahap kedua, tahap pertama yakni Musrenbang tingkat kelurahan. Hal ini sesuai dengan Perwali Nomor 5 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Kediri. Selain itu juga selaras dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Zanariah menjelaskan bahwa usulan dari Musrenbang tingkat kelurahan akan diperjuangkan di tingkat kecamatan sebelum dibawa ke Musrenbang tingkat kota.

    “Usulan kebutuhan dari Musrenbang tingkat kelurahan, dibawa di Musrenbang tingkat kecamatan untuk diperjuangkan oleh para lurahnya. Nanti usulan kebutuhan dari kelurahan dipilih yang memang menjadi prioritas kecamatan untuk dibawa ke Musrenbang tingkat kota,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi protes setelah keputusan final dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Jangan sampai waktu sudah diketok dan sampai jadi RKPD masih ada yang protes,” tegas Zanariah.

    Visi dan Misi Wali Kota Kediri Terpilih

    Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Kediri Terpilih, Vinanda Prameswati, turut menyampaikan visi dan misinya untuk Kota Kediri ke depan. Ia mengusung visi “Membangun Kota Kediri yang Mapan, Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni”.

    Menurut Vinanda, visi tersebut akan diwujudkan melalui lima misi utama, yaitu:

    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata. Meningkatkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama dan revitalisasi nilai gotong royong sebagai fondasi solidaritas masyarakat.

    Mewujudkan produktivitas sumber daya manusia. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, dan berintegritas.

    Mewujudkan kota yang rapi, indah, bersih bertumpu pada pembangunan pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

    Vinanda juga menekankan bahwa dalam lima tahun ke depan, tujuh prioritas utama yang disebut Sapta Cita akan menjadi pedoman dalam pembangunan Kota Kediri. Sapta Cita tersebut meliputi:

    Program Merata RT/RW, Produktif, Kreatif, Inovatif, D’Cito (Kediri City Tourism), Lingkungan Indah dan Berkelanjutan, Smart Living, Pemerintahan Cepat Tepat, Infrastruktur Berkualitas.

    “Sapta Cita menjadi komitmen utama dalam menciptakan kota yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan,” ungkap Vinanda.

    Musrenbang tingkat kecamatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bagus Alit, Pj Ketua TP PKK Kota Kediri Novita Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko.

    Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Roni Yusianto, Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Camat Kota Bagus Hermawan, serta lurah se-Kecamatan Kota Kediri dan perwakilan masyarakat. [nm/ian]

  • Dilantik Sebagai Pengurus KORMI Nasional, Hendy Setiono Siap Dorong Ekraf di Dunia Olahraga

    Dilantik Sebagai Pengurus KORMI Nasional, Hendy Setiono Siap Dorong Ekraf di Dunia Olahraga

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengusaha dan inovator di bidang kuliner serta transformasi digital, Hendy Setiono dilantik sebagai bagian dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional untuk masa bakti 2024-2028.

    Dalam kepengurusan ini, Hendy dipercaya mengemban peran di Bidang Ekonomi Kreatif Olahraga, dengan fokus pada pengembangan industri olahraga berbasis inovasi dan kewirausahaan.

    Pelantikan ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, termasuk perwakilan pemerintah dan stakeholder olahraga masyarakat. Hendy berharap kehadirannya di KORMI dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong sinergi antara olahraga, ekonomi kreatif, dan inovasi bisnis.

    “Alhamdulillah, saya merasa terhormat dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi bagian dari KORMI Nasional. Semoga amanah ini membawa kontribusi nyata dalam memajukan industri olahraga kreatif di Indonesia, sekaligus menginspirasi lebih banyak inovasi di dunia olahraga yang berbasis ekonomi kreatif,” ujar Hendy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai sosok yang aktif dalam pengembangan UMKM dan digitalisasi bisnis, Hendy melihat potensi besar dalam penguatan ekosistem olahraga berbasis ekonomi kreatif. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas olahraga, ia berkomitmen menghadirkan inisiatif yang dapat mendorong pertumbuhan industri ini.

    “Mari bersama menciptakan sinergi untuk olahraga yang lebih kreatif, inklusif, dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.

    Selain Hendy, pelantikan KORMI Nasional 2024-2028 juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting yang mendukung pengembangan olahraga dan ekonomi kreatif di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Ketua Umum KORMI Nasional, Adil Hakim, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, serta Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

    Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penguatan ekosistem olahraga yang berbasis inovasi di tanah air. [asg/ian]

  • DPMPTSP Gresik Gelar Gebyar Pelayanan Publik untuk Permudah Akses Masyarakat

    DPMPTSP Gresik Gelar Gebyar Pelayanan Publik untuk Permudah Akses Masyarakat

    Gresik (beritajatim.com) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik terus berinovasi dalam meningkatkan layanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah menggelar Gebyar Pelayanan Publik.

    Ini adalah sebuah acara interaktif yang mempertemukan masyarakat dengan berbagai sektor layanan, mulai dari kesehatan, administrasi identitas, hingga dunia usaha.

    Ajang ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah. “Ini cara yang patut diapresiasi karena mempertemukan berbagai pelaku usaha di bidang industri, properti, dan transportasi serta masyarakat,” ujar Bu Min, sapaan akrabnya, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami inovasi yang terus dilakukan oleh DPMPTSP Gresik.

    “Terobosan seperti ini juga mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan juga mendorong sektor industri, properti, dan transportasi untuk terus berkembang,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Bu Min berharap bahwa acara ini tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga langkah konkret dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Gresik. “Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sebagai upaya konkret pemerintah daerah Gresik meningkatkan kualitas melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efisien,” ungkapnya.

    Kepala DPM PTSP Gresik, Reza Pahlevi, mengungkapkan bahwa kegiatan serupa akan terus digelar di berbagai area publik, seperti pusat perbelanjaan. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan mengakses layanan yang mereka butuhkan.

    “Kami optimis melalui ajang ini akan mengedukasi masyarakat bahwa mengurus pelayanan sekarang lebih mudah dan tidak ribet,” pungkasnya.

    Acara seperti Gebyar Pelayanan Publik ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor industri, properti, dan transportasi. [dny/suf]

  • Anggaran Dipangkas Rp192 Miliar, 10 Proyek Infrastruktur Tahap Lelang di Sumenep Dibatalkan

    Anggaran Dipangkas Rp192 Miliar, 10 Proyek Infrastruktur Tahap Lelang di Sumenep Dibatalkan

    Sumenep (beritajatim.com) – Dana transfer dari pusat ke daerah baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Sumenep berkurang Rp 192,995 milyar. Rinciannya, untuk DAU berkurang Rp 27 milyar lebih, dan untuk DAK berkurang Rp 160 milyar lebih.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi menjelaskan, sesuai keputusan menteri keuangan, transfer dana yang dikurangi secara spesifik terjadi untuk infrastruktur. Karena itu, ada sekitar 10 proyek infrastruktur yang terpaksa dibatalkan, meski sudah masuk tahap lelang.

    Ia memaparkan, sebelum ini ada imbauan dari KPK agar dilakukan lelang lebih awal untuk kegiatan infrastruktur. Karena itu, pihaknya melakukan lelang di akhir tahun 2024. Bahkan ada yang tinggal tanda tangan kontrak. Ternyata keluar surat edaran mendagri dan menkeu agar kegiatan ditunda menunggu keputusan menteri keuangan.

    “Setelah keputusan menteri keuangan terbit, kami melihat ternyata kegiatan infrastruktur di Sumenep yang sudah dilelang itu tidak dialokasikan, atau anggarannya tidak ditransfer ke daerah. Karena itu, kegiatan infrastruktur ini ya terpaksa dihentikan,” katanya, Kamis (13/02/2025).

    Beberapa kegiatan infrastruktur di Sumenep yang gagal dilanjutkan itu sebagian besar berada di Bina Marga. Kegiatannya berupa pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah kepulauan. “Untuk kegiatan infrastruktur supaya tetap jalan, kami mengusahakan anggaran dari dana block grand,” terangnya.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), re-alokasi anggaran itu akan diberlakukan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, serta studi banding.

    “Kalau biaya perjalanan dinas ini re-alokasinya sekitar 50 persen. Kalau untuk rapat, studi banding, dan lain-lain, kisaran re-alokasinya 20-40 persen,” terangnya.

    Edy mengatakan, per hari ini, surat ke tiap organisasi perangkat daerah (OPD) tentang re-alokasi anggaran telah disebar. “Silahkan ditindaklanjuti untuk masing-masing OPD,” tukasnya. Namun ia memastikan, untuk Kabupaten Sumenep, anggaran kesehatan dan pendidikan tidak akan dikurangi. (tem/kun)