Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Duet Pemimpin Jember Hendy-Firjaun Berpamitan Lewat Surat

    Duet Pemimpin Jember Hendy-Firjaun Berpamitan Lewat Surat

    Jember (beritajatim.com) – Duet pemimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2025, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman berpamitan lewat surat terbuka. Selain beredar di media sosial, surat tersebut juga diterima sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga vertikal di luar Pemerintah Kabupaten Jember.

    Surat tersebut memampang foto Bupati Hendy bersama istrinya Kasih Fajarini dan Wakil Bupati Firjaun bersama istrinya Ervita Abdillah Sari, dengan tajuk Pamit Undur Diri.

    Dalam surat tersebut, Hendy-Firjaun berterima kasih atas kebersamaan dan dukungan kepada mereka dalam melayanu masyarakat. Mereka juga berterima kasih atas energi positif yang disebarkan oleh semua pihak yang menghasilkan kinerja akseleratif dan kolaboratif penuh sinergi.

    Hendy-Firjaun mengajak masyarakat Jember untuk terus berjuang bersama apapun tantangannya, karena masih banyak yang harus dikerjakan dan diselesaikan. “Pelaut hebat, tak pernah lahir di laut yang tenang,” kata mereka dalam surat tersebut.

    Berikut teks lengkap surat tersebut

    PAMIT UNDUR DIRI

    Demi Waktu yang terus bergulir. Setiap awal memiliki akhir.
    Selama 4 tahun perjalanan hidup amanah penuh berkah telah terukir.

    Terima kasih telah membersamai, mendukung dan berbuat sarat manfaat,
    kepada Kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember untuk Melayani Masyarakat.
    Terima kasih karena selalu menyebarkan energi positif,
    atas kinerja dan karya purna abdi yang akseleratif dan kolaboratif penuh sinergi.

    Bekerja dan mengabdi bersama untuk Senyum Bahagia Masyarakat Jember
    adalah salah satu pengalaman hidup terbaik sepanjang hidup kami.

    Semua kekurangan, khilaf dan kesalahan yang mengiringi perjalanan ini, berpulang kepada Kami.
    Maka, dengan rendah hati dari lubuk sukma paling dalam,
    Kami Mohon Maaf Lahir dan Batin.

    Tugas, Karya dan Perjuangan Pengabdian untuk Masyarakat Jember
    masih banyak yang harus kita kerjakan dan selesaikan.
    Gelora Semangat Membangun Jember Lebih Kueren dan Bermartabat,
    Harus Terus Kita Rajut dan Giatkan Bersama apapun Tantangannya.
    Karena pelaut hebat, Tak pernah lahir di laut yang tenang. Mari kita terus berjuang!

    Hidup telah menjadi perjalanan yang indah bagi kami dan kita semua.
    Namun, waktunya telah tiba bagi kami pamit undur diri.

    Bermunajat Do’a dan Asa kepada Allah SWT,
    Semoga Masyarakat Kabupaten Jember Senantiasa Sehat, Makmur dan Sejahtera.
    Terima kasih telah mendukung dan ramah kepada Kami selama ini.

    Bupati Jember Haji Hendy Siswanto & Istri
    Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman & Istri

    Sambutan Positif
    Surat tersebut mendapat respons positif. Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jember Agustin Eka Wahyuni berterima kasih kepada duet tersebut. “Bekerja di bawah kepemimpinan Bapak merupakan pengalaman yang sangat berharga, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan yang penuh pengabdian dan kasih sayang terhadap masyarakat,” katanya, Minggu (16/2/2025).

    Menurut Eka, semangat kerja yang ditanamkan Hendy-Firjaun akan membimbingnya dan terus membersamai langkah perjuangan menuju kemajuan Kabupaten Jember.

    “Dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan dan pengabdian kami. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua,” katanya.

    Hal senada juga dilontarkan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Kami mengapresiasi kinerja Pak Hendy dan Gus Firjaun selama ini. Apa yang menjadi kebaikan buat kita, segala macam prestasinya dan kebijakan-kebijakan yang sudah baik, akan tetap kami kawal dan lanjutkan,” katanya. Halim juga mendoakan Hendy yang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. [wir]

  • 659 Pelamar PPPK Pemkab Jember Tidak Lulus Seleksi Administrasi

    659 Pelamar PPPK Pemkab Jember Tidak Lulus Seleksi Administrasi

    Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 659 orang dari 4.503 orang pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur tahap kedua, dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Suko Winarno mengatakan, ada sejumlah faktor penyebab tidak lolosnya 659 orang tersebut. “Pertama, masa kerja kurang dari dua tahun, dan atau masa kerja dua tajun terakhir terputus alias tidak terus-menerus,” katanya, Minggu (16/2/2025).

    Selain itu ada juga pelamar yang bukan dari instansi Pemkab Jember. Mereka dari kabupaten dan kota lain, pegawai instansi vertikal, atau selama ini mengabdi di lembaga swasta.

    Ada pula yang tidak lolos karena faktor dokumen. “Dokumen tidak lengkap dan tidak disertakannya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) juga menyebabkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi,” kata Suko.

    Namun mereka diberikan masa sanggah hingga 21 Februari 2025. Pengumuman pasca sanggahnya dilaksanakan pada 22-28 Februari 2025.

    “Pemkab Jember membuka seluasnya untuk melakukan sanggahan. Insyaallah hanya Jember yang memberi kesempatan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan umum. Yang lazim aturannya, yang menyanggah adalah pelamar bersangkutan,” kata Suko.

    Menurut Suko, jika sanggahan diterima Panitia Seleksi Daerah, maka status pelamar yang semula tidak memenuhi syarat (TMS) berubah memenuhi syarat (MS).

    “Kalau TMS, pelamar tidak bisa ikut seleksi kompetensi, atau dengan kata lain, tidak bisa ikut tes CAT (Computer Assisted Test). Dengan demikian, pelamar tidak berkesempatan menjadi PPPK tahap kedua,” jelas Suko.

    Mereka juga tidak berpeluang menjadi PPPK paruh waktu untuk tahun anggaran ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347, 348, dan 349.

    “Kriteria PPPK paruh waktu secara umum adalah pegawai Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN (Badan Kepegawaian Nasional), dan pegawai non ASN yang tercantum dalam pangkalan data BKN yang mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK tahap pertama,” kata Suko. Kriteria berikutnya adalah pegawai non-ASN lainnya yang telah mengikuti tahapan seleksi PPPK 2024.

    “Berdasar Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, bahwa untuk kesempatan ini, PPPK paruh waktu berasal dari pegawai non ASN yang masuk data base BKN. Sementara untuk non data base BKN masih belum diatur,” kata Suko. [wir]

  • PPP Jatim Gelar Bimtek: Tingkatkan SDM Kader untuk Inovasi dan Pengabdian Masyarakat

    PPP Jatim Gelar Bimtek: Tingkatkan SDM Kader untuk Inovasi dan Pengabdian Masyarakat

    Suabaya (beritajatim.com) – DPW PPP Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh semua Anggota DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur. Acara ini menjadi bagian dari Dupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kader partai agar semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat.

    Wakil Ketua Umum PPP, Musyaffa’ Noer, menegaskan bahwa SDM merupakan faktor krusial bagi keberhasilan partai politik. Ia menekankan pentingnya kader terus belajar agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Bimtek ini sangat penting, kita jadikan momentum untuk meningkatkan SDM kader, SDM anggota dewan. Karena yang disampaikan berbentuk ilmu pengetahuan. Setelah jadi dewan jangan malas mencari ilmu, harus cari ilmu terus, bukan cari pendapatan terus,” kata Musyaffa’, Minggu (16/2/2025).

    Menurutnya, anggota DPRD PPP baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi harus terus memperbaiki diri dan berinovasi dalam bekerja untuk masyarakat.

    “Dalam agama kita mencari ilmu adalah kewajiban. Jangan merasa pinter, mengerti, dan paham terus nggak mau belajar, akhirnya akan tertinggal dengan yang lain,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Musyaffa’ menyoroti pentingnya kesinambungan antara anggota DPRD lama dan baru dalam PPP Jatim.

    “Bimtek adalah salah satu momentum meningkatkan kualitas SDM. Alhamdulillah di Jatim setelah saya cek anggota DPRD kabupaten/kota yang lama itu 60 persen, yang baru 40 persen. Mudah-mudahan yang baru ikut mencontoh anggota dewan yang sudah baik,” tambahnya.

    Ia juga mendorong para anggota DPRD untuk berinovasi dalam berinteraksi dengan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat monoton.

    “Anggota dewan ini kepanjangan tangan partai. Jadi dewan harus berinovasi ke masyarakat. Tantangan kita ke depan berat, makannya menaikkan kualitas SDM sangat penting,” jelasnya.

    Lebih dari itu, ia menegaskan pentingnya kesatuan komando dalam menghadapi Muktamar mendatang serta menjaga integritas anggota DPRD sebagai representasi partai.

    “Cari ilmu merupakan kewajiban. Menghadapi Muktamar nanti PPP Jatim harus satu komando. Jadi kita bisa terhormat kalau kita punya anggota dewan dan anggotanya punya kualitas. Jabatan DPRD ini amanah rakyat, baik tidaknya partai tergantung anggota fraksi,” tandasnya.

    Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab, menambahkan bahwa Bimtek ini juga menjadi ajang silaturahmi dan refleksi bagi para kader dalam menjalankan peran mereka di masyarakat.

    “Jadikan ini sebagai refleksi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sebagai kader juga penting akan kepatuhan dan kedisiplinan kepada partai,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pengabdian kepada masyarakat agar kepercayaan rakyat terhadap PPP terus terjaga.

    “Tak kalah penting juga pengabdian ke masyarakat, berikan yang terbaik untuk masyarakat agar PPP terus dipercaya oleh rakyat,” pungkas Mundjidah. [tok/suf]

  • Kongres XVIII Resmi Ditutup, Muslimat NU Siapkan 1.000 Dapur Sehat Program Makan Bergizi Gratis

    Kongres XVIII Resmi Ditutup, Muslimat NU Siapkan 1.000 Dapur Sehat Program Makan Bergizi Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Muslimat NU menyiapkan 1000 dapur sehat untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis). Ini adalah salah satu program baru yang menjadi perhatian Muslimat NU.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa saat menutup Kongres XVIII Muslimat NU. Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kongres dan musyawarah kerja nasional.

    “Ibu-ibu selamat kembali ke daerah masing-masing, terima kasih. I love you full,” ujar Khofifah kepada jemaah Muslimat NU saat penutupan, sembari membentuk simbol hati dengan tangannya, Minggu (16/2/2025).

    Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa para peserta kongres, yang terdiri dari pengurus wilayah dan cabang, telah menyusun rencana aksi (plan of action) untuk ditindaklanjuti di daerah masing-masing.

    “Alhamdulillah hari ini penutupan dan para peserta akan kembali ke daerah masing-masing dengan catatan-catatan plan of action yang mereka siap untuk tindaklanjuti baik hasil Kongres maupun hasil Mukernas. Karena bersamaan dengan kongres juga ada musyawarah kerja nasional untuk lima perangkat Muslimat NU yang berbadan hukum,” tegas Khofifah.

    Muslimat NU selama ini telah berkontribusi dalam berbagai sektor sosial, termasuk mengelola 209 panti asuhan, 111 rumah sakit, rumah sakit ibu dan anak, serta berbagai klinik. Selain itu, Yayasan Pendidikan Muslimat NU juga membawahi 14.350 lembaga pendidikan, termasuk 9.800-an TK dan RA, serta 6.800-an PAUD.

    Di bidang ekonomi, organisasi ini memiliki 11 Balai Latihan Kerja (BLK) dan empat induk koperasi wanita. Salah satu program baru yang menjadi perhatian adalah keterlibatan Muslimat NU dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kepada seluruh Muslimat yang kami prioritaskan adalah kami meminta untuk segera menyiapkan fasilitasi untuk menjadi mitra dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita sudah bekerjasama dan mengkomunikasikan dengan Kepala BGN. Dan kira-kira Muslimat akan mendapatkan 1.000 titik dapur sehat,” ujar Khofifah.

    Program ini mendapat respon positif dari berbagai daerah, salah satunya dari Papua. “Yang kemarin memberikan respon luar biasa adalah daerah-daerah di Papua. Ini sangat luar biasa untuk bisa menyediakan kebutuhan gizi bagi anak-anak bangsa hingga pelosok negeri,” tegasnya.

    Selain membahas rencana aksi, Kongres XVIII juga menetapkan perubahan struktur kepemimpinan dalam Muslimat NU. Kini, terdapat Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU di samping Ketua PPMNU.

    “Jadi di kongres ini ada perubahan penguatan struktur di dewan Pembina, yaitu ada Ketua Umum Dewan Pembina, kemudian di pengurus pusatnya ada Ketua Muslimat NU. Jadi ketua umumnya ada di Dewan Pembina sementara di ketua Muslimatnya itu ketua, bukan ketua umum, kira-kira strukturnya seperti itu,” jelas Khofifah.

    Dengan berbagai program yang telah dirumuskan, Muslimat NU semakin memperkuat perannya dalam bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi, serta bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. [tok/suf]

  • Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Blitar (beritajatim.com) – Masa jabatan Rini Syarifah sebagai Bupati Blitar berakhir per 20 Februari 2025. Bupati perempuan pertama di Blitar ini mengakhiri jabatannya dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan meskipun masih ada PR yang tersisa dengan harapan pemimpin selanjutnya yakni Rijanto dan Beky Herdihansah bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar agar semakin berdaya dan berjaya.

    Diakhir masa jabatannya Rini Syarifah meninggalkan pondasi yang kuat untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Pada akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar, Rini Syarifah mampu merealisakikan 97,9% target pendapatan daerah.

    Untuk diketahui bahwa pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut terealisasi 97,9%, yaitu RP2,6 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459,5 miliar terealisasi 98,49% dan Pendapatan transfer target sebesar Rp2,2 triliun terealisasi 97,78%.

    Sementara itu untuk Belanja Daerah sebesar Rp2,908 triliun terealisasi sebesar 93,29%, atau sebesar Rp.2,713 triliun. Untuk Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Rp196 miliar.

    Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2,4 miliar. Sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193 miliar.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran,” ungkap Bupati Blitar, Minggu (16/02/2025).

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa atas kerja keras tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori ‘Realisasi Belanja Daerah Tertinggi’.

    Diungkapkan pula bahwa beberapa capaian keberhasilan pembangunan Tahun 2024 secara garis besar berdasarkan 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

    Prioritas Pertama: Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan Pasar, dengan capaian sebagai berikut :

    a. Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar Rp.4,31 triliun, atau tumbuh sebesar 47,30%.

    b. Capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12 miliar

    c. Bekerjasama dengan Export Center Surabaya dan Dirjen Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan, melalui Program Adi Ekspor sejumlah produk telah lolos kurasi untuk ekspor, diantaranya kopi, minuman rempah, dan asesoris, serta 24 pelaku usaha telah difasilitasi mendapatkan akun INEXPORT untuk lebih mudah mempromosikan produk unggulannya.

    d. Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang dan Sertifikasi Halal terus dilakukan untuk memperkuat daya saing produk yang pada tahun 2024 diberikan kepada 35 pelaku usaha.

    e. Kurasi produk UMKM juga terus dilakukan untuk memastikan produk memiliki standar mutu bagi konsumen sehingga mampu bersaing di pasar.

    f. Berbagai program pelatihan dan pendampingan disediakan bagi pelaku usaha maupun kelompok usia produktif dan wajib bersifat responsif gender, diantaranya melalui program Usaha Mikro Berdaya Saing atau UM-BERDASI, Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri atau BANG SAPRI, maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas;

    g. Bermitra dengan Bank Indonesia, telah dilakukan Sinergi Program Lelang Cabai di Kecamatan Wonodadi sebagai langkah penting mendukung stabilitas harga cabai sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

    h. Sebagai upaya menjaga pasokan jagung sebagai pakan ternak dan untuk kestabilan harga, pada tahun 2024 pemerintah memfasilitasi kerja sama penyediaan pakan Jagung dengan Kabupaten Bima. Kerjasama daerah terus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    i. Perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah.

    j. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah 3juta 273ribu 408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Prioritas Kedua, Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial, dengan capaian sebagai berikut:

    Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan daya beli.

    Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 meningkat dari 56,67 menjadi 57,48 dan lebih tinggi dibanding IPP Nasional sebesar 56,33, menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing pemuda.

    Di bidang Kesehatan, Usia Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat. Di tahun 2024, Usia Harapan Hidup meningkat dari 75,12 menjadi 75,32 tahun, lebih tinggi dibanding Jawa Timur sebesar 75,07 tahun.

    Mengacu data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting dalam kurun waktu 2022-2024 menurun dari 10,81% ke 8,58%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, seperti Baznas, Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, TP-PKK, kelompok masyarakat, hingga Forum CSR dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.

    Di bidang pendidikan, mulai tahun 2022 hingga 2024, sebagai bentuk perhatian kepada generasi muda, diberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa. Pada tahun 2024 bantuan dimaksud telah diterima oleh 1.706 mahasiswa, terdiri dari 1.137 mahasiswa berprestasi dan 569 mahasiswa kurang mampu.

    Di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), telah diberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin bagi 6.004 siswa SD dan 2.527 siswa SMP, serta pengadaan kain seragam bagi siswa kelas 1 SD dan 1 SMP mencakup 12.140 siswa SD dan 11.357 siswa SMP.

    Untuk mempermudah akses layanan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menekan angka kecelakaan pelajar, dan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar mewujudkan Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2024 dilakukan pengadaan dua unit micro bus melalui DBH-CHT guna memperluas cakupan area pelayanan bus angkutan pelajar gratis.

    Selanjutnya, atas upaya kita bersama dalam menanggulangi kemiskinan melalui integrasi berbagai program lintas stakeholder, Syukur Alhamdulillah tingkat kemiskinan pada tahun 2024 kembali dapat ditekan dari 8,69% ke 8,16%.

    Tercatat, selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%. Dengan capaian tersebut, maka tingkat kemiskinan tahun 2024 merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir, dan Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 dapat ditekan dari 4,91% ke level 4,77% melalui berbagai platform pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha muda maupun pencari kerja.

    Prioritas Ketiga, Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dengan capaian sebagai berikut:

    Menggunakan metode perhitungan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR, Tingkat Kemantapan Jalan pada tahun 2024 sebesar 79,68%.

    Berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana, dikarenakan nilai Indeks Risiko Bencana 2024 belum dirilis, maka kami akan laporkan capaian Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah.

    Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah dapat ditingkatkan dari 0,62 dan menjadi 0,65 dan masuk kategori “Sedang”. Artinya, telah ada upaya dari multi-stakeholders dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana.

    Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 meningkat dari 64,27 menjadi 64,64 dan masuk kategori ‘Sedang”.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2024 meningkat dari 89,70% menjadi 90,64%.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak tahun 2024 naik dari 88,55% menjadi 89,19%.

    Melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan, di tahun 2024 dilaksanakan Pembangunan Pasar Nglegok, yang pada tahun sebelumnya Kabupaten Blitar juga mendapatkan alokasi Dana TP untuk Pembangunan Pasar Sidorejo Ponggok.

    Prioritas Keempat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial-Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak, dengan capaian sebagai berikut:

    Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan Nilai Indeks SPBE tahun 2024 dari 3,63 menjadi 3,77 dengan predikat “Sangat Baik”. Meskipun lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur, namun capaian ini lebih baik dibanding Nasional sebesar 3,12, dan Indeks SPBE selama kurun waktu 2021-2024 dapat ditingkatkan dari 2,76 menjadi 3,77.

    Indeks Sistem Merit Tahun 2024 sebesar 272, berkategori BAIK, dimana manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan kinerja terbukti dari kenaikan indeks dari 99 menjadi 272.

    Indeks Inovasi Daerah juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 61,42 menjadi 72,59 atau berkategori “Sangat Inovatif” dan berada di peringkat ke-23 Nasional.

    Kepemilikan KTP meningkat dari 99,26% menjadi 99,74% dan kepemilikan Akta Kelahiran meningkat dari 96,95% menjadi 97,81% didukung berbagai inovasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta mewujudkan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan.

    Kita patut berbangga, persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 meningkat dari 29,09% menjadi 50,45% atau bertambah dari 64 menjadi 111 desa mandiri, dan hanya tersisa satu desa berstatus “Berkembang”. Tercatat sejak tahun 2021, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus “Tertinggal” di Kabupaten Blitar.

    Kinerja BUMD di Kabupaten Blitar terus menunjukkan progress ke arah yang lebih baik. Non Performing Loan (NPL) PT BPR Penataran tahun 2022 tercatat sebesar 67,60%. Berkat komitmen restrukturisasi dan perbaikan manajemen BUMD secara berkelanjutan sejak tahun 2021, NPL berhasil diturunkan menjadi 11,58% di tahun 2024 dan tercatat berhasil mencetak laba sebesar 996 juta Rupiah.

    BUMD lainnya, Perumda Air Minum Tirta Penataran pada Tahun 2024 telah mampu memberikan sumbangan PAD serta melakukan perluasan usaha dengan peluncuran produk Air Minum Dalam Kemasan “BLIT”, yang eksistensinya harus kita dukung sebagai salah satu produk kebanggaan Kabupaten Blitar.

    Berkaitan dengan penataan ruang, setelah melalui penyusunan materi teknis pada tahun sebelumnya dan pembahasan lintas sektoral di Kementerian ATR, per Desember 2024 telah ditetapkan 3 (tiga) peraturan bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Wlingi, Srengat, dan Garum, melengkapi dua RDTR yang telah ditetapkan sebelumnya, RDTR Kanigoro dan Sutojayan.

    Dalam upaya mewujudkan keamanan transportasi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, pada tahun 2024 telah dibangun 16 pos dan telah beroperasi sejumlah 13 pos, sedangkan 3 pos akan mulai beroperasi di tahun 2025, dengan rincian sepuluh unit dibangun melalui APBD Kabupaten Blitar, satu unit merupakan CSR PT.

    Wantech Indonesia, dan lima unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, telah terbangun 18 pos perlintasan kereta api sebidang selama tahun 2023 dan 2024.

    Dalam upaya pencegahan aksi korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun 2024, indeks MCP KPK Kabupaten Blitar berhasil ditingkatkan dari nilai 92 ke 97 menempatkan Kabupaten Blitar di peringkat 6 besar Jawa Timur dan peringat ke-24 Nasional.

    Sedangkan skor hasil Survei Penilaian Integritas berhasil naik dari 72,04 ke 76,62 atau berada di peringkat 7 (tujuh) Jawa Timur, meskipun masih berada pada kategori “Waspada”.

    Hasil Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK tahun 2024 Kabupaten Blitar mendapatkan skor 98 dan berada di peringkat ke-2 Nasional. Hasil ini membuktikan komitmen pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

    Atas kerja keras perangkat daerah unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24.

    Pada tahun 2024, dua Perangkat Daerah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi.

    Sebuah pencapaian penting yang tentu tidak mudah dalam prosesnya menjadi unit berpredikat Zona Integritas sebagai komitmen nyata dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

    Mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan hal strategis berupa penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan (PPTPKH) dengan pemasangan PAL batas di 43 desa di 16 kecamatan yang mencakup 4.271 penerima manfaat.

    Hasil tata batas akan menjadi bahan penerbitan SK Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru) oleh Menteri LHK, yang selanjutnya digunakan untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah.

    Selanjutnya, Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar sendiri di tahun 2024 sejumlah 250 bidang dengan penerima manfaat sebanyak 236 kepala keluarga, mencakup redistribusi Eks Perkebunan Sonogunting dan pelepasan tanah oleh PT. Harta Mulia di Desa Modangan.

    “Selain itu kita juga berkomitmen mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar Kembali mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, pada kategori Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri,” ujar Rini Syarifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menjelaskan evaluasi atas capaian indikator RPJMD diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 98,19 yang masuk kriteria Sangat Baik.

    “Capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2024 ini patut kita syukuri bersama. Raihan tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah dengan stakeholder terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” tegas Mak Rini.

    Untuk itu Bupati Blitar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dan jajaran pemerintah desa, atas sinergi, kerja sama dan kerja kerasnya membangun Kabupaten Blitar. [owi/suf]

  • Perhutani Jombang Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan

    Perhutani Jombang Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan

    Jombang (beritajatim.com) – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perhutani Jombang siap mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) serta ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan seluas kurang lebih 7.000 hektar.

    Komitmen ini disampaikan oleh Adm. KPH Perhutani Jombang, Kelik Djatmiko, dalam pertemuan dengan Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo, di Kawasan Wonosalam, Sabtu (15/2/2025).

    Kelik menjelaskan bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program yang mencakup ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan inisiatif sosial lainnya.

    “Kita memiliki amanah bersama untuk memastikan bahwa hutan kita dikelola dengan penuh tanggung jawab tinggi terhadap tata kelola ekosistem kehutanan,” ujar Kelik.

    Kolaborasi antara Pemkab Jombang dan Perhutani diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini juga selaras dengan arahan pemerintah pusat mengenai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya lokal.

    Teguh mengatakan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih proaktif serta berorientasi pada keberlanjutan. “Namun, kita tidak bisa mengabaikan permasalahan faktual di lapangan. Oleh karena itu, kita perlu duduk bersama, mencari solusi yang konstruktif, dan menyelaraskan peran masing-masing pihak sesuai dengan koridor fungsi dan kewenangannya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kelik menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program yang telah dicanangkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik, diharapkan manfaat dari program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jombang. [suf]

  • BEM Unair Bakal Demonstrasi Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

    BEM Unair Bakal Demonstrasi Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Senin (17/2/2025) di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.

    Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai berdampak buruk bagi sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

    Presiden BEM Unair, Aulia Thaariq Akbar, menegaskan bahwa pihaknya menolak kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang berpotensi menurunkan kualitas tenaga pengajar serta kesejahteraannya.

    “Kami menolak pemotongan anggaran pendidikan yang mengancam kualitas tenaga pendidikan dan kesejahteraannya. Kami juga menuntut transparansi kejelasan terkait pemotongan beasiswa KIP-K dan dana pendidikan lainnya,” ujar Thaariq dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

    Selain itu, kebijakan pemotongan anggaran di bidang kesehatan juga menjadi sorotan. Menurut Thaariq, kebijakan ini akan berdampak pada sistem pelayanan BPJS Kesehatan, yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami mendesak pemerintah agar memprioritaskan kesehatan, sebab ini sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, BEM Unair juga menyoroti kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di perguruan tinggi. Pihaknya menolak keras kebijakan ini karena dinilai bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tidak mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam.

    “Kami menolak IUP. Karena bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sekaligus menentang keputusan pemerintah yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam,” ungkap Thaariq.

    Selain itu, BEM Unair juga mempertanyakan keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN), yang kini disebut bakal menggunakan dana APBD, padahal sebelumnya dijanjikan akan dibiayai oleh investor.

    “Pada intinya kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat demi proyek populis dan beban utang yang tinggi,” kata Thaariq.

    BEM Unair menegaskan bahwa pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kebijakan yang diambil seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memenuhi janji kampanye.

    “Pemerintah harus transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menjalankan janji kampanye tanpa pertimbangan keberlanjutan ekonomi,” tutup Thaariq. [ram/suf]

  • Pasca Muncul Berita Soal Rais Aam PBNU, Begini Tanggapan KH Abdul Ghofur PP Sunan Drajat

    Pasca Muncul Berita Soal Rais Aam PBNU, Begini Tanggapan KH Abdul Ghofur PP Sunan Drajat

    Lamongan (beritajatim.com) – Setelah beredar isu mengenai sosok KH. Abdul Ghofur, Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Sunan Drajat Paciran Lamongan Jatim, yang dinilai tepat jadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pasca Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Kini, kiai karismatik tersebut memberikan tanggapannya.

    Menurut Kiai Ghofur, berita yang menjadikan dirinya sebagai sosok pengganti Rais Aam PBNU periode 2025-2030 ini kurang elok dibuat. Pasalnya, berita ini sengaja dibuat untuk membenturkan sosoknya dengan PBNU saat ini.

    Kiai berusia 76 tahun ini juga menyatakan bahwa dirinya tak ingin ditarik-tarik ke dalam situasi yang hanya ingin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dirinya menegaskan, keberadaan PBNU saat ini sudah ideal.

    “Saya tidak ingin ditarik-tarik oleh kelompok yang seolah menjadikan kondisi saat ini semakin rumit. Jika ada yang ingin membenturkan saya dengan PBNU saat ini maka saya pastikan berita itu tidak benar,” kata KH. Abdul Ghofur, Sabtu (15/2/2024).

    Kiai Ghofur mengungkapkan, dirinya ingin fokus mengabdi dan melayani umat dan para santri melalui pesantrennya. Selain karena usianya sudah tua, tambah Kiai Ghofur, keberadaanya sebagai Musytasar PWNU Jatim dinilai cukup.

    “Saya ini sudah tua, biar saya mengabdi di pesantren dan umat di sini (Sunan Drajat) saja. Saya gak ikut-ikut, cukup jadi Musytasyar di PWNU. Biar yang muda-muda saja, anak saya juga di PBNU (Gus Gudfan Arif, Bendahara Umum PBNU),” ujarnya.

    Kiai Ghofur menambahkan, dirinya akan selalu mendoakan kepengurusan PBNU. Bahkan, lanjutnya, dirinya dan pesantren Sunan Drajat akan selalu terbuka mendukung program dan hal-hal baik yang dilaksanakan oleh semua jajaran pengurus NU.

    “Saya yang bagian doa saja. Saya selalu mendukung PBNU. Semoga NU semakin jaya dan terus memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat,” pungkasnya. (fak/kun)

  • ESDM Jatim Support LPG Sukseskan Kongres XVIII Muslimat NU

    ESDM Jatim Support LPG Sukseskan Kongres XVIII Muslimat NU

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur turut mensupport kegiatan Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

    Kadis ESDM Jatim, Aris Mukiyono diwakili oleh Kabid Energi Baru Terbarukan (EBT) Rendy Herdijanto mengatakan, pihaknya mensupport 84 tabung LPG 12 kg ke lokasi untuk membantu kebutuhan dapur umum.

    “Kami support LPG 12 kg untuk melancarkan dapur umum di lokasi dan mensukseskan Kongres Muslimat NU,” kata Rendy, Sabtu (15/2/2025).

    Rendy mengatakan, proses distribusi LPG di lokasi Kongres Muslimat berjalan lancar. “Kami ikut mensupport dapur umum di lokasi,” tambahnya.

    Dinas ESDM Provinsi Jatim mendistribusikan sebanyak 42 tabung LPG 12 kg non subsidi ke Asrama Haji pada 8 Februari 2025 lalu.

    Kemudian, Dinas ESDM Provinsi Jatim kembali melakukan pengiriman kedua pada 11 Februari dengan jumlah yang sama. Diketahui, acara Kongres XVIII Muslimat NU digelar di Asrama Haji Surabaya sejak 10 Februari hingga 15 Februari 2025. Kongres ini diadakan untuk memilih Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU. (tok/kun)

  • 6 Unit Kendaraan Dinas KPU Bangkalan Ditarik

    6 Unit Kendaraan Dinas KPU Bangkalan Ditarik

    Bangkalan (beritajatim.com) – Adanya efesiensi anggaran di internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, berdampak pada fasilitas komisioner ditarik oleh Provinsi.

    Komisioner KPU, Bahiruddin mengatakan, pihaknya telah menyerahkan 6 unit kendaraan roda empat yang menjadi mobil dinas. 6 unit mobil itu diantaranya yakni digunakan oleh komisioner dan sekretariat. “Totalnya 6, yang 5 itu mobil dinas komisioner dan 1 mobil dinas sekretariat,” terangnya, Sabtu (15/2/2025).

    Sebanyak 6 mobil dinas itu telah ditarik oleh KPU Provinsi Jawa Timur kemarin. “Ditarik kemarin ada 6 unit,” tambahnya. Sayangnya Bahiruddin enggan menjelaskan secara detail, apa saja dampak efisiensi anggaran di instansinya selain 6 unit kendaraan dinas KPU Bangkalan ditarik.

    Sekedar diketahui, tahapan Pilkada serentak 2024 di Bangkalan telah rampung. Alhasil Calon Bupati terpilih yakni diraih oleh pasangan Lukman Hakim-Fauzan Jakfar.[sar/kun]