Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati dan Wabup Banyuwangi Terpilih Selesaikan MCU Jelang Pelantikan

    Bupati dan Wabup Banyuwangi Terpilih Selesaikan MCU Jelang Pelantikan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ipuk Fiestiandani dan Mujiono telah menyelesaikan rangkaian tes kesehatan menjelang pelantikan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Hasil kesehatan para pasangan kepala daerah terpilih seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol juga telah diumumkan Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto, bahwa secara umum hasilnya baik dan tidak ada catatan khusus.

    Dengan demikian, ratusan kepala daerah terpilih telah siap mengikuti proses pelantikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada 20 Februari mendatang di Istana Kepresidenan, Jakarta, serta orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari mendatang.

    Setelah rangkaian tes kesehatan, selanjutnya Ipuk-Mujiono serta seluruh pasangan kepala daerah terpilih mengikuti gladi kotor Selasa, 18 Februari, dan gladi bersih pada Rabu, 19 Februari 2025 di Istana Negara.

    Bupati Banyuwangi terpilih Ipuk Fiestiandani, mengatakan, menghadapi pelantikan dan retret, dirinya fokus pada persiapan fisik agar kondisinya tetap fit. Kesiapan fisik sangat diperlukan mengingat agenda yang padat.

    “Terutama saat retret di Akmil Magelang, agendanya padat dari pagi hingga malam, tidak hanya fisik tapi juga materi. Akan tetapi saya sudah menyiapkan semuanya, semoga tidak ada kendala dan memberikan banyak manfaat,” ujar Ipuk.

    Setelah semua proses tersebut dilalui, Ipuk menambahkan bahwa akan fokus melanjutkan pembangunan di Banyuwangi. Ipuk menegaskan jika arah pembangunan Banyuwangi lima tahun ke depan akan berpedoman pada Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penguatan kebutuhan lokal seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang tetap menjadi prioritas.

    “Kami ingin memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Banyuwangi,” ungkapnya.

    Sementara Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Mujiono menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan masyarakat Banyuwangi. Mujiono juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama membangun daerah.

    “Dengan kebersamaan dan gotong-royong kami percaya Banyuwangi semakin baik dan maju, masyarakatnya juga sejahtera,” cetusnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan melantik ratusan kepala daerah terpilih secara serentak pada Kamis, 20 Februari mendatang. Pelantikan kepala daerah serentak dijadwalkan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Terdapat 481 dari total 505 kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden secara serentak pada 20 Februari mendatang. Total itu berdasarkan penetapan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

    Rinciannya, sebanyak 209 kepala daerah yang ditetapkan setelah ditolak sengketanya di MK. Sedangkan 296 kepala daerah yang telah lebih dahulu ditetapkan KPU karena tidak memiliki sengketa di MK. [alr/beq]

  • Hari Pertama MBG di Ngawi Terlambat, Siswa SMP Jajan di Kantin

    Hari Pertama MBG di Ngawi Terlambat, Siswa SMP Jajan di Kantin

    Ngawi (beritajatim.com) – Pelaksanaan hari pertama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di Kabupaten Ngawi mengalami kendala. Para siswa SMP Negeri 5 Ngawi harus menunggu lebih dari dua jam untuk mendapatkan makanan yang dijadwalkan tiba pukul 10.00 WIB. Akibat keterlambatan tersebut, banyak siswa memilih membeli makanan di kantin sekolah agar tidak kelaparan.

    “Surah bawa sendok, tempat minum, dan kita sudah bawa. Namun, makanan tak kunjung datang sampai istirahat terakhir belum datang. Katanya nanti mau dihubungi, gitu aja,” ujar Dwi Aprilia Hendrayani, salah satu siswa SMP Negeri 5 Ngawi.

    Pihak sekolah juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk menerima dan mendistribusikan makanan, tetapi hingga pukul 12.00 WIB, pengiriman belum tiba. Guru SMP Negeri 5 Ngawi, Hari Yuwono, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini berdampak pada jadwal istirahat siswa.

    “Kita masih menunggu, dan anak-anak sudah kami sampaikan bawa peralatan makan, sendok, dan air minum. Ruangan tempatnya sudah kita siapkan, tapi belum datang juga. Harusnya jam 10 tadi, sekarang sudah jam 12 siang. Tidak tahu penyebabnya apa,” jelasnya.

    Setelah menunggu lama, makanan akhirnya tiba sekitar pukul 13.30 WIB. Kondisi ini tentu diharapkan tidak terulang di hari-hari berikutnya, mengingat tujuan utama program ini adalah memastikan siswa mendapatkan asupan makanan bergizi secara tepat waktu.

    Berbeda dengan SMP Negeri 5 Ngawi, di SD Negeri Ngawi Purba 2, makanan justru datang lebih awal, sekitar pukul 08.00 WIB. Namun, ada kendala lain yang muncul di sekolah ini, yakni banyak siswa menolak makanan karena sudah kenyang setelah sarapan pagi.

    Dandim 0805 Ngawi, Letkol Arh Setu Wibowo, menanggapi permasalahan ini dengan menyatakan bahwa program MBG masih dalam tahap awal dan akan terus dievaluasi.

    “Ini kan baru pertama. Ibarat bayi baru merangkak berdiri, wajar begitu. Akan kita evaluasi, kita ambil tengah-tengahnya anak-anak pulang sekolah,” ujarnya.

    Pihak sekolah berharap ke depannya penyaluran makan bergizi gratis bisa lebih tepat waktu agar tidak mengganggu jam pembelajaran. Selain keterlambatan distribusi dari dapur umum di Desa Ngawi Purba, Kecamatan Ngawi, pembagian makanan ke masing-masing kelas juga memakan waktu cukup lama.

    Pada hari pertama, program ini baru mencakup sekolah-sekolah dalam radius 3 kilometer dari dapur umum. Total 2.815 penerima manfaat yang terdiri dari 28 sekolah. Dengan adanya kendala ini, pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera melakukan evaluasi agar program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. [fiq/beq]

  • DPRD Surabaya: WFA ASN Penyikapan Salah atas Efisiensi

    DPRD Surabaya: WFA ASN Penyikapan Salah atas Efisiensi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengkritik kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan penyikapan yang salah atas efisiensi anggaran dan tidak menyentuh proyek-proyek yang justru mubazir.

    Kahfi menegaskan bahwa efisiensi ASN tidak boleh diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan tunjangan kinerja (Tukin). Ia menilai anggaran untuk peningkatan kinerja pegawai masih tersedia sehingga isu PHK atau pengurangan Tukin seharusnya tidak menjadi sorotan utama.

    “Ada kritik yang menganggap efisiensi ini berujung pada PHK atau pengurangan Tukin. Itu menurut saya gagal paham. Karena pengeluaran wajib untuk peningkatan kinerja pegawai masih ada anggarannya,” ujar Azhar Kahfi, Senin (17/2/2025).

    Politisi Gerindra ini menyoroti proyek-proyek pembangunan yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa banyak program yang justru mubazir, sementara ASN diterapkan kebijakan WFA tanpa evaluasi yang jelas.

    “Yang harus dikoreksi adalah keinginan program atau proyek pembangunan yang tidak berdampak kepada masyarakat. Itu justru mubazir. Kok terkesan pemangkasan terus dilakukan, tetapi ada improvisasi soal pola gaya kerja ASN dengan WFA? Ini penyikapan yang salah!” tegasnya.

    Kahfi mendorong agar dilakukan survei langsung ke masyarakat untuk menilai efektivitas proyek dan program yang berjalan. Ia menekankan bahwa kebijakan Pemkot harus lebih berpihak pada kebutuhan warga Surabaya, bukan sekadar mengikuti tren efisiensi birokrasi tanpa kajian mendalam.

    “Kurangi saja belanja untuk anggaran program dan proyek yang tidak bermanfaat. Ayo kita survei ke masyarakat, apakah proyek dan program-program itu berdampak pada mereka?” tambahnya.

    Selain itu, Kahfi juga mempertanyakan rencana Pemkot untuk berutang guna membangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Ia memperingatkan bahwa proyek tersebut berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang dan harus dikaji ulang sebelum direalisasikan.

    “Apalagi rencana utang yang mau bangun JLLB. Berapa lama akan nyicil utangnya itu? Ini justru yang akan berdampak ke puluhan tahun ke depan,” tandasnya.

    Hingga saat ini, DPRD Surabaya masih menunggu langkah dari Pemkot dalam mengevaluasi proyek-proyek yang dinilai tidak bermanfaat. Kahfi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat dan bukan sekadar strategi pemangkasan anggaran tanpa perhitungan matang. [asg/beq]

  • BEM Untag Banyuwangi Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan di DPRD

    BEM Untag Banyuwangi Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan di DPRD

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang menyasar sektor pendidikan menuai kritik dan kontra. Tidak hanya dari lapisan masyarakat, seruan penolakan juga disampaikan oleh kalangan mahasiswa.

    Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi pun turut mengecam pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.

    Kritikan terhadap pimpinan daerah tersebut dilakukan dengan aksi menggelar demo di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/2/2025). Belasan mahasiswa yang datang menuntut agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang terlaksana.

    Ketua BEM Untag Banyuwangi Deni Oktaviano Pratama mengatakan, dunia pendidikan yang menjadi tombak pembangunan generasi penerus seharusnya mendapat perhatian khusus dengan penambahan dana anggaran, namun kenyataannya saat ini anggaran dana justru turut ikut gunting.

    Mereka menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah yang mengakar. Seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran bagi pelajar.

    “Banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran, seharusnya efisiensi ini tidak harus menyulitkan dunia pendidikan,” ujarnya.

    Dalam seruan aksi tersebut, mahasiswa fokus menuntut 7 perkara terkait dunia pendidikan. Di antaranya, mahasiswa meminta pemerintah fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas.

    Isi tuntutan juga mencantumkan terkait penolakan terkait IUP tambang yang diberikan kepada kampus.
    “Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.

    Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut segala bentuk kasus kekerasan yang ada di institusi pendidikan, serta menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran.

    Para mahasiswa juga meminta agar gaji honorer tenaga kerja pendidik seperti guru dan dosen ditingkatkan untuk kesejahteraan pekerja.

    “Kami mendesak Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat untuk mengkaji kebijakan lebih dalam mengenai efisiensi anggaran yang berlaku,” tegasnya.

    Seruan aksi dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. Saat menemui massa aksi, pihaknya mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan dia berjanji akan meneruskan tuntutan yang telah tertera ke pemerintah pusat.

    “Semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.

    Menurut Michael, dari dulu dewan telah menyuarakan nasib guru honorer supaya gaji mereka diperhatikan sehingga mendapat kesejahteraan. Selain itu, para guru juga diharapkan bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.

    “Kami akan meneruskan tuntutan yang sudah disetujui ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” pungkasnya.

  • Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan, Pemkab Sidoarjo Ingatkan Begini

    Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan, Pemkab Sidoarjo Ingatkan Begini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belakangan ini marak terjadi. Oknum penipu melancarkan aksi jahatnya melalui pesan WhatsApp, telepon maupun SMS.

    Hal itu juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Oknum penipu mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo untuk menawarkan pelayanan aktivitasi IKD.

    Korban yang dihubungi diminta menyerahkan data pribadinya untuk dibantu melakukan aktivitasi IKD. Namun data pribadi korban digunakan oknum penipu untuk tindak kejahatan.

    “Atas maraknya kejahatan tersebut Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat himbauan waspada penipuan di Kabupaten Sidoarjo,” kata Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Senin (17/2/2025).

    Dalam surat tersebut Pemkab Sidoarjo mengingatkan masyarakat Sidoarjo untuk berhati-hati. Masyarakat diminta waspada jika dihubungi seseorang yang menawarkan bantuan melakukan aktivitasi IKD.

    “Jangan percaya meski oknum penipu tersebut mengatasnamakan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo,” pesan Sekda.

    Surat tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, Direktur Badan Layanan Umum Daerah se-Kabupaten Sidoarjo serta Direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Sidoarjo dan Kepala desa atau Lurah se- Kabupaten Sidoarjo.

    Surat yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2025 kemarin diharapkan tersampaikan juga kepada masyarakat luas.

    Dalam surat yang ditandatangani Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati itu menginformasikan untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan tersebut.

    Disampaikan beberapa informasi agar tidak menjadi korban penipuan aktivasi IKD. Yang pertama Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menghubungi terlebih dahulu untuk menawarkan pelayanan atau meminta data pribadi melalui pesan WhatsApp, telepon, atau SMS.

    Setiap layanan yang diberikan hanya dapat diakses oleh masyarakat secara langsung di kantor Disdukcapil Sidoarjo atau melalui saluran resmi yang sudah ditentukan.

    Kedua aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Proses aktivasi IKD sendiri dilakukan secara offline, bukan melalui media online, telepon, video call, dan share screen. Ditegaskan bahwa tidak ada layanan aktivasi IKD yang dilakukan melalui WhatsApp atau SMS.

    Diinformasikan juga bahwa pengaktivasian IKD hanya dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil Sidoarjo Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Mall Pelayanan Publik/MPP Lingkar Timur, Mini Mall Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono serta kantor kecamatan setempat.

    Semua pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bersifat gratis. Jika ada pihak yang menghubungi dan mengaku sebagai petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo agar segera melaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo atau pihak Desa/Kelurahan, pihak Kecamatan maupun Kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti. (isa/ted)

  • Warga Karas Magetan Desak Reklamasi Tambang Mangkrak

    Warga Karas Magetan Desak Reklamasi Tambang Mangkrak

    Magetan (beritajatim.com) – Warga Desa Sumursongo dan Desa Sobontoro Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, terus mendesak agar reklamasi tambang pasir yang telah mangkrak selama tiga hingga empat tahun segera dilakukan.

    DPRD Magetan memfasilitasi audiensi bersama masyarakat dan LSM Rumah Kita itu di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan, Senin (17/2/2025)

    Tambang yang dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Suto ini sebelumnya beroperasi di lahan seluas 11,7 hektare di Sumur Songo dan 6,7 hektare di Desa Sobontoro. Namun, setelah aktivitas pertambangan dihentikan, lahan tersebut berubah menjadi area tandus yang tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh warga.

    “Warga itu jelas minta reklamasi tambang. Terus apa itu untuk lahan-lahannya itu biar tahu lah kadang-kadang kan di sana kan hilang to kaya wates-wates ya wis hilang,” ujar Harun Al-Rasyid, salah satu warga setempat, Senin (17/2/2025). Ia juga menyoroti bahwa hilangnya batas tanah sering kali menjadi pemicu konflik antarwarga.

    Keadaan lahan yang tidak bisa ditanami menjadi keluhan utama masyarakat sekitar. Sebelum menjadi tambang, lahan tersebut biasa digunakan untuk menanam kacang, kedelai, dan jagung. Namun, setelah aktivitas tambang berhenti, tanah menjadi tandus dan tidak lagi produktif.

    “Dampaknya ya enggak bisa ditanami apa-apa. Tandus, Pak. Iya, istilahnya tandus apalagi karena tambang itu yang dicari pasir,” lanjut Harun.

    Tak hanya itu, persoalan pajak tanah juga menjadi permasalahan lain yang dihadapi warga. Mereka merasa keberatan membayar pajak untuk lahan yang sudah tidak bisa dimanfaatkan akibat bekas pertambangan yang belum direklamasi.

    “Pak Camat itu pernah ditarik dikatakan disuruh membayar, tapi untuk warga tetap ngotot istilahnya tetap pada fisiknya kalau belum direklamasi, belum mau bayar. Itu sudah 3 tahunan,” ungkap Harun.

    Hingga kini, warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai kapan reklamasi akan dilakukan. Rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD sudah digelar, tetapi masyarakat masih belum puas dengan hasilnya.

    “Kami belum puas sama sekali dengan Rapat Dengar Pendapat Bersama DPRD tadi. Karena belum ada kapan kejelasan direklamasi intinya karena tambangnya sudah mangkrak,” tegas Harun.

    Ketua DPRD Magetan, Suratno, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan mandat penuh kepada asosiasi untuk memfasilitasi pengawasan reklamasi tambang. DPRD juga akan memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan proses reklamasi berjalan sesuai aturan.

    “Kami mandatkan secara penuh pendelegasian dan juga nanti kepada asosiasi untuk memfasilitasi bersama pengawasannya nanti rumah kita, dan kami DPRD akan memfasilitasi,” ujar Suratno.

    Ia juga menyoroti bahwa perizinan tambang berada di bawah wewenang pemerintah provinsi, sehingga diperlukan koordinasi dengan Pj Bupati Magetan sebelum mengajukan permohonan untuk mengecek status izin. Meski demikian, langkah awal penyelesaian sudah mulai dilakukan dalam enam bulan terakhir.

    DPRD Magetan juga telah melakukan tinjauan langsung ke lokasi tambang mangkrak dan menemukan bahwa masih terdapat pasir berkualitas baik yang terpendam di sana. Hal ini membuka kemungkinan bagi asosiasi untuk memfasilitasi pengelolaan sisa sumber daya sebelum reklamasi dilakukan.

    Ketua DPRD menegaskan bahwa semua elemen masyarakat harus berperan aktif dalam penyelesaian masalah ini agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa depan.

    “Peran aktif semua elemen untuk membawa marga yang kembali sejuk bersama kasus ini menjadi pelajaran bagi kita. Dengan Perda RTRW yang sudah dengan dua zonasi, mari kita bersama-sama,” ucapnya.

    Sebagai tindak lanjut, DPRD akan terus berdiskusi dengan pihak terkait dan menunggu surat resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (LH). Setelah mendapatkan surat tersebut, asosiasi akan mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan proses reklamasi berjalan lancar.

    “Ini langkah awalnya dari pihak DPR sendiri. Lah ini tadi, langsung ditindaklanjuti. Sekarang ini mau ke rumah kita, kita ditunggu di sana untuk diskusi kapan dimulainya pekerjaan,” pungkasnya.

    Dengan adanya mandat penuh kepada asosiasi dan koordinasi intensif antara DPRD, pemerintah daerah, serta masyarakat, diharapkan reklamasi tambang di Sumursongo dan Sobontoro dapat segera direalisasikan sehingga lahan bisa kembali produktif dan memberikan manfaat bagi warga sekitar. [fiq/beq]

  • PJU Polres Pamekasan Jalani Mutasi Jabatan

    PJU Polres Pamekasan Jalani Mutasi Jabatan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satu Pejabat Utama (PJU) Polres Pamekasan, menjalani mutasi jabatan dalam rangka peningkatan konsistensi kinerja di lingkungan Polri, khususnya di kabupaten Pamekasan.

    Mutasi jabatan tersebut dilaksanakan dalam Upacara Serah Terima Jabatan di Gedung Tatag Trawang Tungga Polres Pamekasan, Jl Stadion 81 Pamekasan, Senin (17/2/2025). Dipimpin langsung oleh Wakapolres Pamekasan, Kompol Hendry Soelistiawan.

    PJU tersebut yakni Kabag SDM Polres Pamekasan, AKP Andri Setya Putra menempati jabatan baru sebagai PS Kanit IV Subdit I Ditreskoba Polda Jawa Timur. Posisinya diganti Kompol Jauhari Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Sampang.

    “Mutasi jabatan merupakan dinamika organisasi sebagai bentuk pembinaan yang senantiasa berlangsung sistematis dan berkelanjutan, sekaligus sebagai bentuk konsistensi sebagai wujud pengembangan sebuah organisasi,” kata Wakapolres Pamekasan, Kompol Hendry Soelistiawan.

    Prosesi yang dihadiri sejumlah PJU, Kapolsek Jajaran, serta personil dan perwakilan Polsek jajaran, juga disampaikan tentang tugas dan tanggungjawab. “Mutasi ini kita harapkan bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsi dan peran selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum profesional,” ungkapnya.

    “Selain itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada AKP Andri Setya Putra atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Pamekasan, semoga semangat pengabdian yang ditunjukkan selama ini bisa diterapkan di tempat baru,” imbuhnya.

    Termasuk juga bagi Kompol Jauhari Anwar, yang menempati jabatan baru sebagai Kabag SDM Polres Pamekasan. “Kami harap saudara dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas Polres Pamekasan,” harapnya.

    “Maka dari itu, mari kita terus menjaga soliditas dan meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Soliditas ini kita tunjukkan dengan komitmen menjaga kamtibmas dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Pamitan, Wabup Gresik Bu Min Titip Pesan Terakhir untuk ASN

    Pamitan, Wabup Gresik Bu Min Titip Pesan Terakhir untuk ASN

    Gresik (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah, atau akrab disapa Bu Min, resmi melepas jabatannya per 20 Februari 2025. Menjelang akhir masa baktinya, ia menyampaikan pesan terakhir kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam acara perpisahan yang digelar di lingkungan pemerintah daerah.

    Dalam kesempatan itu, wakil bupati perempuan pertama di Gresik tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh ASN yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya sejak 26 Februari 2021.

    “Empat tahun bukan perjalanan yang mudah, tetapi berkat kebersamaan dan kerja keras kita semua, banyak hal yang bisa kita capai untuk kemajuan Gresik,” tuturnya, Senin (17/2/2025).

    Salah satu momen paling berkesan bagi Bu Min adalah saat menghadapi pandemi Covid-19. Ia mengingat bagaimana kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi krisis kesehatan tersebut.

    “Sewaktu kasus Covid-19 meledak banyak nyawa manusia yang terenggut. Namun, berkat kerjasama antar stakeholder, kami bisa melewati kejadian ini,” ungkapnya.

     

    Dalam pesan terakhirnya, Bu Min mengajak ASN untuk tetap berinovasi dan bekerja dengan hati dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Jabatan itu ada batasnya, tetapi pengabdian kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Saya titip Gresik kepada panjenengan semua, teruslah bekerja dengan hati, berikan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan mempersulit hal-hal yang sebenarnya mudah,” urainya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, dr Muakibatul Khusna, menilai Bu Min sebagai pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan.

    “Bu Wabup dikenal sebagai pemimpin dekat dengan masyarakat. Kepeduliannya terhadap kesehatan maupun pemberdayaan perempuan dan anak-anak menjadi salah satu warisan penting,” pungkasnya.

  • Bahasa Inggris di Sekolah Diperpanjang? DPRD Surabaya: Pastikan Guru dan Fasilitas Siap

    Bahasa Inggris di Sekolah Diperpanjang? DPRD Surabaya: Pastikan Guru dan Fasilitas Siap

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Agus Mashuri menilai rencana kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menambah durasi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah harus dikaji lebih mendalam agar tidak membebani siswa dan sekolah yang belum siap.

    Agus menegaskan bahwa meskipun peningkatan kualitas pendidikan adalah hal yang penting, kebijakan ini tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa.

    Ia menyebut kesiapan tenaga pengajar serta fasilitas pendukung sebagai aspek yang harus diperhitungkan sebelum kebijakan ini dijalankan.

    “Kami mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi kebijakan ini harus realistis. Jangan sampai sekolah dipaksa menambah durasi belajar tanpa kesiapan tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai,” ujar Agus saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam sistem pembelajaran. Menurutnya, penambahan jam belajar bahasa Inggris sebaiknya tidak mengorbankan mata pelajaran lain atau membebani siswa dengan tambahan waktu belajar yang berlebihan.

    “Kita harus memastikan bahwa siswa tidak merasa terbebani. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka kehilangan minat belajar karena merasa terlalu dipaksa,” tutur politisi PPP ini.

    Agus juga meminta Pemkot untuk melakukan kajian berbasis data sebelum menerapkan kebijakan ini. Ia mengusulkan agar pemerintah melibatkan tenaga ahli pendidikan dan guru dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif.

    “Kalau memang ingin menambah durasi bahasa Inggris, sebaiknya didukung dengan metode pengajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Jangan hanya menambah jam belajar tanpa memperhatikan efektivitasnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan harus disusun dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan siswa. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang signifikan.

    “Kami akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini. Jika memang terbukti efektif dan tidak membebani siswa maupun sekolah, tentu kami akan mendukungnya. Namun, jika ada kendala di lapangan, harus ada solusi yang cepat dari Pemkot,” tegasnya.

    Hingga saat ini, DPRD masih menunggu langkah konkret dari Pemkot Surabaya terkait kajian lebih lanjut mengenai penambahan durasi bahasa Inggris di sekolah. “Kami berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Surabaya,” tandasnya.[asg/ted]

  • Pemkab Bondowoso Tegaskan Belum Ada Rencana Merumahkan Tenaga Honorer

    Pemkab Bondowoso Tegaskan Belum Ada Rencana Merumahkan Tenaga Honorer

    Bondowoso (beritajatim.com) — Di tengah ketidakpastian status tenaga honorer di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk merumahkan honorer dari kategori mana pun.

    Kebijakan ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang mulai melakukan pemberhentian atau perubahan sistem kerja bagi tenaga honorer mereka.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Pegawai ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Moh. Munir, mengatakan bahwa Pemkab masih mempertahankan tenaga honorer dan belum memiliki inisiatif untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal.

    “Sejauh ini, Bondowoso belum ada kebijakan untuk merumahkan honorer kategori apa pun, berbeda dengan beberapa kabupaten lainnya yang mulai memberhentikan atau mengubah sistem pembayaran mereka,” ujar Munir.

    Munir menjelaskan bahwa perbedaan kebijakan antara daerah terjadi karena perbedaan dalam mempersepsikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) serta aturan turunannya.

    “Ada kabupaten yang memilih memberhentikan honorer, ada yang tetap mempekerjakan tapi ragu membayar honor, dan ada juga yang berjalan seperti biasa. Rata-rata kabupaten/kota masih mempertahankan tenaga honorer sambil menunggu regulasi yang lebih jelas dari pusat,” tuturnya.

    Pemkab Bondowoso sendiri, lanjut Munir, berupaya untuk mempertahankan para tenaga honorer sambil tetap mencermati kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Prinsipnya, Bondowoso belum ada sinyal untuk mengambil langkah ekstrem atau nonpopulis seperti beberapa kabupaten yang saat ini menjadi sorotan. Namun, pembahasan mengenai kebijakan tenaga honorer kemungkinan akan segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi polemik di kemudian hari,” jelasnya.

    Selain tenaga honorer yang sudah masuk dalam database, Pemkab Bondowoso juga masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun.

    Kelompok ini masih belum memiliki kejelasan apakah nantinya akan diakomodasi dalam sistem kerja paruh waktu atau diberhentikan.

    “Masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat, baik di BKN maupun Kemenpan RB. Sampai sekarang, aturan untuk honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun belum final,” imbuh Munir.

    Saat ini, jumlah tenaga honorer di Bondowoso tercatat lebih dari dua ribu orang, baik yang masuk dalam database maupun yang tidak.

    Sebagian besar dari mereka telah mengikuti seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua. Jika tidak lolos seleksi, mereka kemungkinan akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu.

    “Sementara untuk tenaga honorer yang tidak masuk database, kebijakan lebih lanjut masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. [awi/beq]