Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Viral Pejabat Pemkab Blitar Temani Rijanto-Beky ke Pelantikan di Jakarta, Ini Faktanya

    Viral Pejabat Pemkab Blitar Temani Rijanto-Beky ke Pelantikan di Jakarta, Ini Faktanya

    Blitar (beritajatim.com) – Beredar informasi di media social yang menyebutkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar ikut mengantar Rijanto-Beky Herdihansah ke pelantikan di Jakarta. Dalam informasi yang diunggah oleh akun TikTok sisi.lain.blitar itu disebutkan bahwa para pejabat Pemkab Blitar itu melakukan pemborosan dengan mengantar Rijanto-Beky ke acara pelantikan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar.

    Dalam unggahan itu disebutkan sejumlah pejabat Pemkab Blitar seperti Sekda Blitar, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kesbangpol, hingga Kabag Prokopim ikut mengantar Rijanto-Beky ke pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Namun faktanya hal itu tidak benar.

    Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Kurdiyanto membantah hal itu. Kurdiyanto pun tidak berangkat ke Jakarta untuk mengantar Rijanto-Beky saat pelantikan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar.

    “Ini saya di Blitar, mau persiapan rapat zoom dengan Kemendagri jadi saya tidak ke sana (pelantikan),” ucap Kurdiyanto, Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Selasa (18/2/2025).

    Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Blitar, Herman Widodo menjelaskan bahwa dirinya ke Jakarta bukan dalam rangka untuk menemani Rijanto-Beky saja. Herman datang ke Jakarta juga karena ada rapat dengan Bappenas terkait sinkronisasi data.

    “Adapun Kominfo datang ke Jakarta selain ke pelantikan saya juga ke Bappenas terkait sinkronisasi data untuk kebutuhan satu data Indonesia, Statistik kan berkembang dan dinamis dan sata satu hal urgent untuk pemangku kebijakan dan info publik,” ungkap Herman.

    Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Umum Setda Blitar, Yudi Priyono membenarkan bahwa dirinya diberikan tugas untuk mendampingi Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih. Hal itu sudah sesuai aturan bahwa bagian Administrasi Umum memang melekat ke Bupati-Wakil Bupati terpilih.

    “Iya saya mendampingi karena kalau Bagian Administrasi Umum memang melekat,” ujarnya.

    Ketiga pejabat Pemkab Blitar tersebut pun enggan disebut melakukan pemborosan anggaran. Karena ketiganya pergi ke Jakarta untuk melaksanakan tugas. Para pejabat itu juga membantah mengikutkan istri mereka dalam perjalanan dinas ini. [owi/beq]

  • Adhy Karyono Jabat Plh. Gubernur Jatim hingga Pelantikan Khofifah-Emil

    Adhy Karyono Jabat Plh. Gubernur Jatim hingga Pelantikan Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, per tanggal 16 Februari 2025 telah kembali ke posisi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim. Dengan demikian, ia kini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Jatim hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif.

    “Per tanggal 16 Februari kemarin Hari Minggu, Pak Sekdaprov Jatim menjadi Plh. Gubernur Jatim. Jabatan ini sampai dilakukan pelantikan Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak pada 20 Februari,” kata Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Mohammad Yasin, kepada beritajatim.com, Selasa (18/2/2025).

    Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, membenarkan bahwa Adhy Karyono akan menjalankan tugas sebagai Plh. Gubernur Jatim hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    “Setelah pelantikan, Bu Gubernur akan menjalani retreat di Akmil Magelang bersama kepala daerah lainnya. Pak Wagub akan menyusul menjelang penutupan retreat. Apakah nanti Pak Wagub menjadi Plh atau Plt Gubernur Jatim, tunggu saja surat dari Mendagri, apakah Plh atau Plt nantinya,” tuturnya. [tok/beq]

  • PKB Dorong Pembentukan Pokja Wawasan Kebangsaan di Jember

    PKB Dorong Pembentukan Pokja Wawasan Kebangsaan di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendorong pembentukan kelompok kerja pelaksanaan wawasan kebangsaan tingkat kabupaten, sebagai konsekuensi pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangaan.

    “Pokja ini yang ke depan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya,” kata Anggun Tri Utami, juru bicara Fraksi PKB dalam sidang paripurna pembahasan dua rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    PKB berpendapat, Raperda itu harus memuat ketentuan yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan,pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh. “Raperda ini juga harus memuat materi wawasan kebangsaan yang mendefinisikan secara filosofis dan sosiologis tentang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang utuh,” kata Anggun.

    Anggun mengingatkan, Pancasila mutlak perlu diamalkan oleh rakyat Indonesia. “Wawasan kebangsaan adalah kunci untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman,” katanya.

    “Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis, menjaga keutuhan negara, dan menghadapi tantangan global dengan percaya diri. Raperda ini harus mengatur sasaran agar dalam pelaksanannya mampu berkontribusi yang signifikan untuk persatuan dan integrasi bangsa,” kata Anggun.

    Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Nasdem Khurul Fatoni meminta adanya pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dilaksanakan dengan baik.

    “Sehingga output-nya tidak sekadar pandai teori, tapi dapat mempraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, mencakup perspektif historis, landasan teoritis, dan aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan metode pembelajaran aktif maka dapat dengan mudah dipahami,” kata Fatoni.

    Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah satu dari dua rancangan perda yang dibahas DPRD Jember pada awal 2025. Selain perda tersebut, ada Perda Penyelenggaraan Pendidikan. [wir]

  • Efisiensi, 40 Proyek Infrastruktur di Magetan Batal, Termasuk 5 Jalan Kabupaten

    Efisiensi, 40 Proyek Infrastruktur di Magetan Batal, Termasuk 5 Jalan Kabupaten

    Magetan (beritajatim.com) – Dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berimbas pada sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Magetan.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan, Muhtar Wakid, mengungkapkan bahwa sekitar Rp23 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) batal digunakan, sehingga lima proyek jalan dan satu proyek daerah irigasi di Bulungan, Desa Banyudono, Ngariboyo terpaksa batal.

    Selain itu, Rp13 miliar dari dana transfer juga terkena pemangkasan, berdampak pada pembatalan 34 proyek lainnya.

    “Yang sudah pasti efisiensi di PUPR dari dana DAK batal sekitar Rp23 miliar, lima lokasi untuk jalan, satu lokasi untuk pembangunan daerah irigasi di Bulungan, dan Rp13 miliar dari dana transfer (34 lokasi) batal dikerjakan, sehingga ada 40 lokasi pekerjaan batal dikerjakan dampak efisiensi,” jelas Muhtar Wakid, Selasa (18/02/2025)

    Lima proyek jalan yang terkena dampak efisiensi tersebut meliputi
    Jalan Genengan-Takeran,
    Jalan Tulung-Kenongomulyo,
    Jalan Genengan-Lembeyan,
    Jalan Plaosan-Turus, dan
    Jalan Pupus-Semen.

    Selain itu, proyek pembangunan jalan dan drainase di depan Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan depan Stasiun Magetan juga batal dikerjakan meski bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Magetan.

    Muhtar Wakid menambahkan bahwa untuk efisiensi lainnya, seperti perjalanan dinas (SPPD), konsumsi rapat (makan minum), dan alat tulis kantor (ATK), pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

    Meskipun proyek yang menggunakan dana DAK dan dana transfer banyak yang dibatalkan, Muhtar memastikan bahwa proyek infrastruktur yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berjalan. Namun, akan ada pergeseran prioritas untuk realokasi anggaran ke proyek yang dianggap lebih mendesak.

    “Betul yang APBD tetap lanjut, tapi akan ada pergeseran prioritas untuk realokasi yang lebih prioritas,” tegasnya.

    Efisiensi anggaran ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan infrastruktur di Magetan, terutama dalam peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi untuk mengatasi dampak pemangkasan anggaran agar proyek-proyek yang dibatalkan bisa tetap terealisasi di masa mendatang. (ted)

  • PDI Perjuangan Usul Pembentukan Kampung Pancasila di Jember

    PDI Perjuangan Usul Pembentukan Kampung Pancasila di Jember

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan Kampung Pancasila di desa dan kelurahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan kampung tersebut sebagai media edukatif dalam menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Alfan Yusfi, juru bicara Fraksi PDIP, dalam sidang paripurna pembahasan dua rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    Usulan ini bagian dari proses pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di DPRD Jember. PDI Perjuangan meyakini keberadaan Kampung Pancasila bisa membentuk ekosistem sosial yang mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila secara nyata. “Dengan demikian dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas, persatuan, dan harmoni di tengah masyarakat,” kata Alfan.

    Selain itu, lanjut Alfan, program ini juga dapat menjadi wadah untuk berbagai kegiatan kebangsaan, seperti diskusi, pelatihan, dan praktik gotong royong. “Ini semakin memperkuat karakter kebangsaan di tingkat akar rumput,” katanya.

    PDIP menyarankan agar instrumen sasaran raperda diperluas, dengan menambahkan kepala desa dan lurah, perangkat desa, hingga rukun tetangga dan rukun warga. Pelibatan unsur pemerintahan desa dan kelurahan hingga RT dan RW ini sangat penting.

    “Tujuannya agar setiap kebijakan yang dikeluarkan di tingkat desa dan kelurahan dapat mencerminkan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” kata Alfan

    Pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan, menurut Alfan, tidak hanya terwujud dalam lingkup pendidikan formal. “Ini juga dapat diinternalisasikan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,” katanya.

    Rancangan perda wawasan kebangsaan adalah satu dari dua raperda prakarsa yang dibahas DPRD Kabupaten Jember, pada awal 2025. Raperda lainnya tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

    Edo Rahmanta, juru bicara Fraksi Partai Gerindra memuji pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang juga dibahas sebagai bagian yang sangat fundamental terhadap perkembangan kehidupan saat ini.

    “Berdasarkan alur atau proses kehidupan manusia, tidaklah dapat dimungkiri bahwa pendidikan telah mempengaruhi perkembangan manusia. Nilai berharga dan pentingnya pendidikan, menjadikannya berada pada strata tinggi kebutuhan manusia,” kata Edo Rahmanta.

    Pendidikan menjadi perhatian penting. Tidak hanya bagi pemerintah pusat namun juga bagi pemerintah daerah. “Dengan demikian, ketika DPRD Kabupaten Jember menginisiasi kebijakan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya,” kata Edo Rahmanta.

    Tujuan yang hendak dicapai melalui Reperda Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. “Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” kata Edo Rahmanta. [wir]

  • Apa yang Dilakukan Gubernur Jatim Terpilih Khofifah Jelang Pelantikan 20 Februari?

    Apa yang Dilakukan Gubernur Jatim Terpilih Khofifah Jelang Pelantikan 20 Februari?

    Surabaya (beritajatim.com) –  Menjelang pelantikan, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa ziarah ke makam suami dan orang tua di makam umum kawasan Wonocolo, Senin (17/2/2025).

    Bersama keluarga, Khofifah ziarah ke makam keluarga sebagai tawasul yang ia lakukan jelang pelantikan pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

    Suasana khusyuk pun terbangun ketika Khofifah mengirimkan doa untuk suami, dan kedua orang tua. Usai mengirim doa, Khofifah juga memimpin tabur bunga di pusara makam. Tak hanya itu, seusai berkirim doa, Khofifah juga berbagi sembako pada 150 warga tak mampu di sekitar makam.

    “Ini merupakan tradisi yang hampir selalu kami lakukan. Insya Allah kami, saya dan Mas Emil, akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim untuk periode kedua pada Kamis tanggal 20 Februari mendatang di Jakarta,” kata Khofifah.

    Pihaknya menjelaskan, pelantikan akan dilakukan di Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah pelantikan, rencana para kepala daerah akan mengikuti orientasi melalui kegiatan retreat selama satu pekan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Sebelumnya Khofifah bersama Emil juga telah menjalani tes kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Khofifah dan Emil dinyatakan dalam kondisi sehat untuk menjalani rangkaian pelantikan.

    “Jelang pelantikan ini, kami bertawasul untuk memohon restu suami dan juga orang tua yang sudah lebih dahulu berpulang. Dengan harapan semua dilancarkan oleh Allah SWT,” ujar Khofifah.

    Begitu juga dengan berbagi sembako pada warga tak mampu. Pihaknya menyebutkan bahwa sebagaimana hadist Rasulullah SWT, sedekah memiliki sangat banyak hikmah. Salah satunya membuka pintu kemudahan Allah untuk segala urusan.

    Kegiatan Khofifah sebelum dilantik menjadi Gubernur Jatim

    “Berbagi sembako ini sebagai sedekah ibaratnya mengetuk pintu langit dengan harapan Allah akan mempermudah urusan kita dan apa yang kita lakukan ke depan membawa berkah, menambah kebaikan bagi warga masyarakat Jawa Timur,” pungkas Khofifah. (tok/ted)

  • Pengelolaan Wisata Pantai Pancer Door Pacitan Disorot, Ini Respon Disparbudpora

    Pengelolaan Wisata Pantai Pancer Door Pacitan Disorot, Ini Respon Disparbudpora

    Pacitan (beritajatim.com) – Pengelolaan destinasi wisata Pantai Pancer Door Pacitan kembali menjadi sorotan. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Pancer Door, Sunyoto Karyawan, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan terkait pedagang atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan tersebut.

    “Ini berada di wilayah Kelurahan Ploso, seharusnya pelaku UMKM juga diprioritaskan untuk masyarakat sekitar. Tapi banyak juga yang dari wilayah lain, apakah itu sudah diatur oleh Disparpora atau bagaimana? Karena selama ini kami sebagai Pokdarwis belum pernah dilibatkan,” ujar Sunyoto, ditulis Senin (14/02/2025).

    Selain itu, Ia juga menyoroti aspek keamanan di kawasan wisata tersebut. Ia menilai ada beberapa fasilitas penunjang yang rusak atau hilang, termasuk lampu penerangan yang tidak berfungsi.

    “Tentunya faktor keamanan harus ada perubahan. Silakan lihat, ada beberapa fasilitas yang kurang dirawat, bahkan lampu penerangan ada yang hilang. Itu memang tidak dipasang atau ada yang mengambil?” tegasnya.

    Sementara itu, kondisi pusat kuliner di Pantai Pancer Door juga menjadi perhatian. Setelah para pedagang dipindahkan ke Plaza Kuliner di sisi selatan, lokasi lama tampak terbengkalai. Beberapa lapak mengalami kerusakan, sementara area sekitar mulai ditumbuhi rumput liar akibat kurangnya perawatan.

    Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Pacitan, Turmudi, menyatakan bahwa pihaknya tengah mencari solusi agar shelter kuliner yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu tetap bermanfaat.

    “Tahun ini ada pemeliharaan bekas lokasi pedagang lama untuk ekonomi kreatif seperti penjualan batu akik dan oleh-oleh,” katanya.

    Pemerintah daerah berupaya agar kawasan tersebut tidak menjadi aset terbengkalai. Selain revitalisasi, sejumlah lampu penerangan di Plaza Kuliner yang sempat mati dan hilang kini telah diperbaiki. Sehingga suasana lebih nyaman bagi wisatawan. Harapannya, Pantai Pancer Door dapat terus berkembang sebagai pusat ekonomi kreatif dan destinasi wisata unggulan di Pacitan. “Yang penting ada kebersamaan, tidak ribut,” pungkas Turmudi. (end/ian)

  • PDIP Jember Ingin Pertahankan ‘Pancasila’ dalam Judul Raperda Wawasan Kebangsaan

    PDIP Jember Ingin Pertahankan ‘Pancasila’ dalam Judul Raperda Wawasan Kebangsaan

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin mempertahankan ‘Pancasila’ dalam judul Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

    Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah prakarsa DPRD Jember. Semula Raperda itu bejudul Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Judul tersebut berubah setelah diharmonisasi Kementerian Hukum.

    “Penting untuk tetap mempertahankan kata ‘Pancasila’ dalam judul raperda ini. Kami meyakini, penyebutan ‘Pancasila’ dalam judul raperda ini memiliki makna yang sangat penting, setara dengan aspek wawasan kebangsaan,” kata Alfan Yusfi, juru bicara Fraksi PDIP, dalam sidang paripurna pembahasan dua raperda, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, menurut Alfan, peraturan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang masih mencantumkan ‘Pancasila’ dalam judul regulasi serupa.

    “Oleh karena itu, kami mengusulkan agar raperda ini tetap menggunakan istilah tersebut untuk menegaskan komitmen terhadap penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Jember,” kata Alfan.

    Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Edo Rahmanta menilai peraturan daerah ini sangat penting untuk menjawab penurunan semangat kebangsaan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

    “Dengan adanya payung hukum ini, Pemerintah Kabupaten Jember dapat mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun sinergi antara sektor formal maupun informal dalam pendidikan wawasan kebangsaan,” kata Edo Rahmanta.

    Edo Rahmanta menilai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

    “Dengan pengaturan yang komprehensif, peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam, tentang nilai-nilai kebangsaan serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah,” kata Edo Rahmanta. [wir]

  • Indonesia Gelap? Pakar Politik UB Ungkap Makna dan Dampaknya bagi Pemerintah

    Indonesia Gelap? Pakar Politik UB Ungkap Makna dan Dampaknya bagi Pemerintah

    Malang (beritajatim.com) – Aksi Indonesia Gelap kembali menjadi sorotan setelah menjadi bentuk protes simbolik masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan publik. Menurut Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., dosen Universitas Brawijaya (UB) Malang, aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik.

    Gerakan Indonesia Gelap dilakukan dengan cara mencolok namun tetap damai, seperti mematikan lampu, mengenakan pakaian hitam, atau menghentikan konsumsi media tertentu. Andhyka, yang merupakan Assistant Professor di Departemen Administrasi Publik UB, menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, tetapi bagian dari demokrasi yang sehat.

    Aksi ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Dalam beberapa kasus, aksi ini dilakukan ketika pemerintah dinilai membatasi kebebasan berpendapat atau mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi publik yang memadai.

    “Misalnya, jika suatu kebijakan berpotensi mengurangi kebebasan pers atau akses informasi, masyarakat akan menunjukkan penolakan mereka melalui aksi ini,” jelas Andhyka, lulusan S1 UB dan S2 UGM.

    Aksi ini memiliki makna mendalam yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu. Andhyka menyebut Indonesia Gelap punya sejumlah makna simbolik.

    “Pertama, kegelapan sebagai simbol ketidakadilan. Mematikan lampu atau berhenti mengonsumsi media tertentu bisa diartikan sebagai protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan,” ujarnya pada beritajatim.com, (17/2/2025).

    Kedua, kesadaran kolektif dan solidaritas. Ketika banyak orang bergabung, aksi ini menjadi simbol bahwa ada keresahan bersama di masyarakat. Ketiga, tekanan sosial dan politik karena aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa masyarakat sedang mengawasi kebijakan yang diambil.

    Jika aksi ini dilakukan secara luas dan mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat, dampaknya bisa signifikan. Menurut Andhyka salah satunya berdampak pada pemerintah yang melihat bahwa kebijakan yang diambil mendapat penolakan.

    “Jika tekanan cukup kuat, ada kemungkinan kebijakan tersebut dikaji ulang atau bahkan direvisi. Aksi ini juga meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi,” ujarnya.

    Selain itu, dosen UB ini menyebut aksi ini juga berdampak terhadap media dan dunia Internasional. Jika mendapat perhatian luas, aksi ini bisa menjadi sorotan global terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

    Aksi Indonesia Gelap bukan sekadar protes biasa, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Menurut Andhyka, selama dilakukan secara damai dan terorganisir, aksi ini bisa menjadi alat efektif untuk menekan pemerintah agar lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi rakyat

    “Masyarakat memiliki suara yang berharga dalam menentukan arah kebijakan negara. Aksi ini adalah salah satu bentuk partisipasi publik yang harus dihargai dalam sistem demokrasi,” tutup Andhyka Muttaqin.

    Dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, aksi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan negara harus tetap berpihak pada kepentingan publik dan transparansi pemerintahan. (dan/ian)

  • Peringatan Hari Jadi Pacitan ke-280 Digelar Lebih Awal, Ini Penyebabnya

    Peringatan Hari Jadi Pacitan ke-280 Digelar Lebih Awal, Ini Penyebabnya

    Pacitan (beritajatim.com) – Perayaan hari jadi Kabupaten Pacitan ke-280 berlangsung lebih awal. Yakni pada hari Senin (17/02) ini, dengan prosesi khidmat di Pendopo Agung Mas Tumenggung Djogokarjo. Harusnya, kegiatan ini diselenggarakan sesuai tanggal resmi, yakni pada tanggal 19 Februari 2025.

    Sengaja diajukan lebih awal, karena pada hari H, bertepatan dengan rangkaian pelantikan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 lalu. Pasangan bupati dan wakil bupati Pacitan Incumbent, yakni Indrata dan Gagarin akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

    “Peringatan ini mestinya 19 Februari, tapi karena ada agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serentak di Istana Kepresidenan, kita majukan,” kata Bupati Indrata Nur Bayuaji.

    Prosesi diawali dengan kirab Bupati Pacitan, Kanjeng Raden Tumenggung Indrata Nur Bayuaji Reksonegoro, yang didampingi istri, Efi Suraningsih Indrata Nur Bayuaji. Kirab ini berlangsung dari rumah dinas bupati menuju pendopo, diiringi oleh abdi dalem serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pacitan.

    Alunan gending Jawa mengiringi jalannya prosesi, menambah suasana sakral. Para tamu undangan yang hadir dengan busana adat Jawa, semakin memperkuat nuansa tradisi dalam peringatan ini. Sebagai pembuka, tari Sekar Pace dipersembahkan sebagai ucapan selamat datang.

    Dalam sambutannya, Bupati Pacitan menyampaikan makna peringatan hari jadi kali ini dengan mengusung semboyan Pacitan Sumandhang Nugraha, yang bermakna Pacitan penuh berkah.

    “Pengetan ambal warsa kaping 280 kanthi asesanti Pacitan Sumandhang Nugraha, ingkang ngemu sasmita Pacitan penuh berkah,” ujarnya.

    Prosesi hari jadi ini turut dihadiri oleh sejumlah tamu penting, termasuk perwakilan Bakorwil Madiun, para bupati dari kabupaten tetangga, serta mantan bupati dan sekretaris daerah Pacitan.

    Sebagai bagian dari tradisi, acara ditutup dengan penyerahan Panji Kabupaten Pacitan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah. Panji tersebut selanjutnya akan dikirab mengelilingi 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan sebagai simbol keberlanjutan perjalanan daerah yang telah mencapai usia 280 tahun. (end/ian)