Category: Beritajatim.com Politik

DPRD Bondowoso Desak Bupati Segera Rampungkan Perbup Pendidikan Pancasila

Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Bondowoso mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih, KH. Abdul Hamid Wahid – KH. As’ad Yahya Syafi’i, segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan setelah pelantikan mereka pada Kamis (20/2/2025).

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan bahwa Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah disahkan oleh DPRD pada Desember 2024. Namun, hingga kini, aturan pelaksananya belum diterbitkan oleh eksekutif, sehingga implementasi kebijakan tersebut masih tertunda.

“Bagaimana bisa perda itu dilaksanakan kalau kelengkapannya belum tuntas pembahasan di tingkat eksekutif,” kata Sinung pada BeritaJatim.com, Rabu (19/2/2025).

Legislator PDI Perjuangan ini meminta Bupati Ra Hamid untuk segera mengambil langkah konkret setelah dilantik agar regulasi ini dapat segera diterapkan.

“Untuk itu, bupati terlantik harus sat-set kerjanya, menimbang pentingnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan itu,” terang Sekretaris DPC PDIP Bondowoso ini.

Selain itu, Sinung juga mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) dan segera mengajukannya ke bagian hukum.

“Jadi, raperbup yang sudah disusun segera kirim ke Bakesbang, dan segera diajukan ke bagian hukum agar waktunya tidak molor lagi,” pintanya.

Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini digagas sebagai upaya untuk menangkal semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sinung menjelaskan bahwa perda ini akan diterapkan melalui dua pendekatan, yakni formal dan informal.

Pendekatan formal akan memasukkan Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sementara itu, secara informal, sosialisasi akan dilakukan hingga tingkat RT/RW oleh petugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta beberapa OPD yang ditunjuk oleh bupati.

Selain Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, DPRD Bondowoso juga akan segera mengesahkan Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

Fraksi PDIP Bondowoso yang menggagas kedua regulasi ini menegaskan pentingnya perda tersebut untuk melestarikan budaya daerah serta memperkuat identitas Bondowoso sebagai kawasan UNESCO Global Geopark (UGG).

“Alam dan budaya harus lestari, masyarakat harus sejahtera dalam bingkai falsafah Pancasila,” pungkas Sinung. [awi/beq]

19/02/2025 15:03
Efisiensi Anggaran, Pemkab Pamekasan Siapkan Opsi Program Safari Ramadan 2025

Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menyiapkan beragam opsi dalam melaksanakan program Safari Ramadan 1446 Hijriah, yang biasa dilaksanakan setiap Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya.

Opsi tersebut direncanakan sering dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Anggaran, terlebih selama ini program Safari Ramadan yang dilaksanakan Pemkab Pamekasan, digelar secara maraton di seluruh kecamatan di wilayah setempat.

“Seiring dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Anggaran, kita siapkan beberapa opsi sebagai inisiatif agar tidak menghabiskan anggaran secara berlebihan,” kata Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, Rabu (19/2/2025).

Selain itu pihaknya menilai jika inpres tersebut menitikberatkan pada aspek efisiensi tanpa menghilangkan program yang sudah dicanangkan. “Artinya kita tidak melakukan kegiatan dengan anggaran berlebihan, sebab inpres itu berisi kesederhanaan,” ungkapnya.

“Minimal ada beberapa opsi yang kita siapkan, di antaranya tetap dilaksanakan di 13 kecamatan, tapi hanya mengundang anak yatim (santunan). Bisa juga kita laksanakan satu kali di Pendopo Ronggosukowati, dan mengundang anak yatim,” jelasnya.

Hanya saja opsi tersebut belum sepenuhnya final, sebab pihaknya berencana untuk kembali melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait program Safari Ramadan yang dilaksanakan selama bulan puasa Ramadan. “Jadi masih kita musyawarahkan lebih lanjut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Safari Ramadan di Pamekasan, dilaksanakan dengan beragam tujuan. Di antaranya menjalin silaturahim antara jajaran Forkompinda beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Camat dan Kepala Desa (Kades) atau Lurah beserta jajaran.

Selain itu, program tersebut juga dilakukan sebagai sarana memberikan apresiasi bagi para guru ngaji maupun bantuan bagi warga kurang mampu, mushalla hingga masjid di pedesaan, termasuk memberikan santunan dan tali asih bagi anak yatim.

Terlebih dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai upaya serap aspirasi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda serta organisasi kemasyarakatan lainnya bersama Pemkab Pamekasan, khususnya berkenaan dengan beragam program pemerintah. [pin/beq]

19/02/2025 14:43
Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Kamis (20/2/2025) besok. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian.

Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan. Termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan hingga gladi bersih.

Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan (Retret);yang akan berlangsung mulai 21-28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

Dihubungi beritajatim.com, Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengaku siap mengikuti proses pelantikan. “Insya Allah besok kita siap melaksanakan plantikan. Dua hari ini kita sudah melakukan gladi kotor dan bersih semoga besok pelantikan bisa berjalan lancar,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).

Gus Barra (panggilan akrab, red) berharap kedepan ia bersama Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Rizal Oktavian bisa merealisasikan visi misi pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian). Yakni membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

“Harapannya kedepan, kita bisa merealisasikan visi misi dan program kerja kita kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

Pasangan nomor urut 2 ini, berhasil meraih 372.537 suara atau 53,38 persen dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

Pasangan Gus Barra dan dr Rizal merupakan putra tokoh besar di Kabupaten Mojokerto. Gus Barra merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, sementara dr Rizal merupakan putra Achmady, Bupati Mojokerto 2 periode, yakni tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010.

Keduanya diusung diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. [tin/beq]

19/02/2025 14:33
Pemkab Banyuwangi Imbau Karangan Bunga Pelantikan Bupati Diganti Paket Sembako Untuk Warga Miskin

Banyuwangi (Beritajatim.com) – Ipuk Fiestiandani dan Mujiono akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta besok Kamis 20 Februari 2025.

Pemkab Banyuwangi mengimbau kepada semua pihak yang akan memberikan karangan bunga sebagai ucapan selamat pelantikan diganti dan dirupakan dalam bentuk paket sembako.

“Bagi semua pihak yang ingin mengucapkan selamat pelantikan lewat karangan bunga kami imbau agar mengalihkannya menjadi paket sembako saja, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Paket sembakonya yang setara dengan harga karangan bunganya,” kata Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo.

Ditambahkan Guntur, paket sembako yang diterima tersebut akan didistribusikan kepada warga pra sejahtera dan kepada warga yang terdampak bencana angin kencang beberapa waktu lalu.

“Nanti kita distribusikan ke warga miskin, juga keluarga yang kemarin kena bencana angin kencang. Paket sembako bisa dikumpulkan mulai besok pagi,” tambah Guntur.

Paket sembako tersebut bisa dikumpulkan di Pendopo Sabha Swagata mulai Kamis – Jumat 20 – 21 Februari 2025 dari pukul 08.00 – 14.00 WIB.

“Paket sembako bisa langsung diantar nanti akan ada petugas yang menerima,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, Henik Setyorini.

Untuk paket sembako, Henik mengatakan bisa menyesuaikan. Namun jika ingin diseragamkan bisa berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter dan mie instan 5 bungkus.

“Nanti pihak Pemkab bersama tim relawan dari Dinas Siosial yang akan membantu menyalurkan,”ujar Henik.

Pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ipuk Fiestiandani-Mujiono, akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pelantikan serentak kepala daerah beserta wakilnya mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Ada 481 kepala daerah dari total 505 kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara. (ted)

19/02/2025 14:03
Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

Pasuruan (beritajatim.com) – Proses legislasi daerah di Kabupaten Pasuruan akan segera dimulai. DPRD Kabupaten Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memetakan rancangan peraturan daerah (raperda) mana saja yang menjadi prioritas untuk dibahas terlebih dahulu.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, memastikan bahwa parlemen daerah siap untuk memulai pembahasan raperda. Termasuk 24 raperda yang merupakan inisiatif dari dewan.

“Untuk raperda inisiatif, sudah kami kembalikan ke masing-masing komisi pengusul,” kata Sugiyanto.

Ia merinci, Komisi IV menjadi pengusul raperda terbanyak dengan delapan raperda. Sedangkan Komisi I dan Komisi II masing-masing mengusulkan dua raperda, ditambah satu raperda usulan dari Komisi III.

“Saat ini ada 13 raperda yang sedang dalam proses konsultasi ke Kemenkumham. Tinggal penyempurnaan saja sebelum dimulai pembahasannya,” ujarnya.

Sugiyanto memastikan bahwa separuh dari 34 usulan raperda yang masuk dalam program pembentukan perda tahun ini bisa diselesaikan. Sebab, legislasi merupakan salah satu fungsi parlemen selain penganggaran dan pengawasan.

“Yang jelas, ada kesanggupan dari masing-masing komisi yang mengusulkan untuk menyelesaikan setidaknya 50 persen dari raperda yang mereka usulkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul, mengaku akan segera merumuskan raperda super prioritas. Tujuannya agar raperda tersebut dapat segera dibahas bersama dengan legislatif.

“Tentu kami perlu berkomunikasi dengan pimpinan untuk menetapkan mana yang prioritas dan mana yang super prioritas,” kata Alfan.

Namun, Alfan menyebutkan bahwa saat ini setidaknya ada empat raperda yang siap untuk dibahas. Antara lain raperda tentang CSR, BUMDes, Mina Mandiri, dan Perubahan Raperda SOTK. Seluruhnya sudah diajukan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Artinya, jika sudah proses harmonisasi, naskah akademiknya juga sudah ada. Tinggal apakah nanti masuk dalam super prioritas atau tidak, itu kebijakan pimpinan,” pungkasnya. [ada/beq]

19/02/2025 13:53
Didik Gatot Subroto Lepas Jabatan Wakil Bupati Malang, Pamit ke ASN

Malang (beritajatim.com) – Didik Gatot Subroto resmi melepas jabatannya sebagai Wakil Bupati Malang usai memimpin apel pagi di halaman kantor Pendopo Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (19/2/2025).

Dalam sambutannya, Didik menyampaikan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya di Pemerintah Kabupaten Malang.

“Saya berdiri di atas mimbar ini merupakan yang terakhir kalinya bersama-sama dengan panjenengan semuanya. Secara pribadi dan sebagai Wakil Bupati Malang, mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan-karyawati di semua Dinas, Kecamatan, hingga Pemerintah Desa, yang telah membantu dan mendukung saya selama menjadi Wakil Bupati Malang,” kata Didik.

Didik mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya, Pemerintah Kabupaten Malang berhasil meraih 184 penghargaan dari tingkat Provinsi, Nasional, hingga tingkat ASEAN. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari kerja sama, inovasi, dan sinergi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

“Keberhasilan yang kita raih selama empat tahun ini, merupakan jerih payah panjenengan semua untuk memajukan Kabupaten Malang. Tentunya tak lepas dari kolaborasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antar seluruh SKPD, tokoh masyarakat, media, serta organisasi sosial kemasyarakatan,” tuturnya.

Momen haru menyelimuti apel perpisahan tersebut ketika Didik turun dari mimbar untuk bersalaman dan berpamitan dengan para ASN peserta apel.

“Setelah saya tidak menjabat sebagai Wakil Bupati, saya akan menekuni kembali usaha yang bergerak di bidang kesehatan. Tadi saya juga berpesan pada beliau-beliau untuk tetap mendukung kepemimpinan Abah Sanusi dan Hj. Lathifah, terus berinovasi untuk capaian Malang Makmur Berkelanjutan,” pungkas Didik. [yog/beq]

19/02/2025 13:12
IKAMA Tolak Wacana Tol Suramadu Berbayar

Malang (beritajatim.com) – Wacana pengembalian tarif tol Jembatan Suramadu memantik reaksi Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), H Muhammad Rawi. IKAMA menegaskan sikapnya menolak wacana pengembalian tarif tol Jembatan Suramadu.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers, Rabu (19/2/2025), menanggapi usulan anggota DPRD Jatim Nurul Huda.

“Sejak awal pembangunan Jembatan Suramadu, Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) telah aktif mengawal dan mendorong agar infrastruktur ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Madura,” ujar H. Muhammad Rawi yang juga pernah Jadi Ketua Umum Nasional Karang Taruna (PNKT).

Kata Muhammad Rawi, sejak Suramadu dioperasikan, IKAMA terus memperjuangkan agar akses melintas di jembatan tersebut digratiskan.

“Menjelang tahun 2019, DPP IKAMA dengan difasilitasi oleh Mbak Yenny Wahid bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permintaan tersebut. Alhamdulillah, aspirasi dan perjuangan kami dikabulkan,” tegasnya.

Terkait tingginya tingkat kriminalitas di sekitar Jembatan Suramadu, H. Muhammad Rawi menekankan perlunya sinergi antara berbagai pihak.

“Kita harus bekerja sama. Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kota Surabaya, TNI-Polri, tokoh masyarakat, ulama, serta seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Suramadu,” tuturnya.

Menurutnya, Jembatan Suramadu bukan hanya sekadar penghubung fisik, tetapi juga simbol persatuan antara Surabaya dan Madura.

“Suramadu adalah ikon yang harus dijaga. Ini bukan hanya infrastruktur, tetapi lambang kemajuan dan kebersamaan antara dua wilayah,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Madura memiliki warisan keagamaan yang kuat dan telah melahirkan banyak ulama besar, seperti Syechona Muhammad Cholil.

“Madura harus dijaga dengan mengedepankan akhlaqul karimah, sehingga nilai-nilai luhur tetap terpelihara,” ujarnya.

Muhammad Rawi juga menyoroti pentingnya falsafah hidup masyarakat Madura. “Konsep Bepak – Bebuk – Guruh – Ratoh harus menjadi pegangan kita semua dalam menjaga eksistensi dan budaya Madura,” ucapnya.

Muhammad Rawi menambahkan, Madura harus terus berkontribusi dalam menjaga arah perjalanan bangsa. “Madura memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, dan masyarakatnya harus aktif dalam berbagai sektor,” imbuhnya.

Saat ini, banyak tokoh Madura yang telah berkiprah di berbagai bidang, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga TNI-Polri.

“Keberadaan mereka adalah aset penting dalam membangun bangsa. Potensi ini harus kita manfaatkan untuk menunjukkan kiprah Madura dalam perjalanan bangsa dan negara,” pungkasnya. (yog/ted)

19/02/2025 12:33
Integrasi Pembayaran Transportasi Publik Surabaya, DPRD: Perlu Terus Ditingkatkan

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M Eri Irawan menyebut upaya untuk mengintegrasikan layanan transportasi publik di Kota Surabaya perlu terus dioptimalkan.

Salah satunya terkait integrasi sistem pembayaran, di mana yang terbaru adalah adanya integrasi antara tarif Wira-Wiri Suroboyo, Suroboyo Bus, dan Trans Semanggi Suroboyo pada rute tertentu.

”Setiap upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik adalah kabar gembira bagi kita semua, karena transportasi publik sudah seharus menjadi salah satu arus utama pembangunan kota,” ujar Eri, Rabu (19/2/2025).

Eri mencontohkan integrasi tarif Wira-Wiri Suroboyo dan Suroboyo Bus dengan Trans Semanggi Suroboyo pada rute yang menghubungkan antara kampus Universitas Surabaya (Unesa) di kawasan Lidah Wetan, Universitas Airlangga, ITS, hingga wilayah Kejawan Putih Tambak di Kecamatan Mulyorejo. Rute yang menghubungkan kawasan timur dan barat Surabaya itu merupakan salah satu koridor utama transportasi publik Kota Pahlawan.

Dengan integrasi ini, masyarakat cukup melakukan pembayaran nontunai dengan tarif terintegrasi melalui e-Toll atau aplikasi GoBis. Sehingga bisa lebih mudah dan murah dalam melakukan perjalanan, karena bukan hanya rutenya saja yang terintegrasi seperti yang selama ini berjalan, tetapi juga sistem pembayarannya.

“Tahap demi tahap peningkatan kualitas layanan ini bisa menjadi trigger untuk meningkatkan volume pengguna transportasi publik di Surabaya,” ujar Eri.

”Tapi yang perlu diingat, Dinas Perhubungan juga harus terus memastikan tidak ada kendala teknis dalam integrasi sistem pembayaran tersebut yang bisa mengganggu kenyamanan pengguna,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

Eri berharap, setahap langkah maju dalam transportasi publik ini terus ditingkatkan, mengingat masih ada rute yang tarifnya belum terintegrasi.

Selain integrasi sistem pembayaran, Eri juga mendorong agar Dinas Perhubungan terus melakukan upaya-upaya inovatif dalam mengakselerasi pengembangan transportasi publik di Surabaya.

Salah satu yang paling utama adalah penambahan armada dan rute untuk menjangkau semakin banyak wilayah dengan berbagai skema pendanaan yang memungkinkan, sehingga masyarakat lebih memilih bermobilitas dengan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

Eri mengatakan, meski Surabaya di masa depan diharapkan bisa menjadi kota berkonsep ”15-minutes city” yang mengandalkan mobilitas aktif dengan berjalan kaki atau bersepeda karena semua tempat penting bisa dijangkau dalam 15 menit, keberadaan transportasi publik tetap harus menjadi perhatian utama sejak saat ini untuk menopang mobilitas warga demi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, terutama untuk keperluan jarak jauh.

”Konsep 15-minutes city harus dipadukan dengan integrasi transportasi publik, jalur sepeda, dan ketersediaan ruang bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman, memikirkan skema first mile dan last mile yang terukur, sehingga semuanya saling mendukung untuk menciptakan mobilitas warga secara efektif dan ramah lingkungan,” papar Eri Irawan.

“Di kota-kota dunia yang menuju konsep 15-minutes city pun, perhatian terhadap penyempurnaan transportasi publik juga terus dilakukan tanpa henti,” pungkas Eri.[asg/ted]

19/02/2025 12:23
Ipuk-Mujiono Jalani Gladi Bersih Pelantikan Bupati-Wabup Banyuwangi di Jakarta

Jakarta (beritajatim.com) – Pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ipuk Fiestiandani-Mujiono, menjalani gladi bersih pelantikan di Monas, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan sebelum mereka resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, kepala daerah dilantik secara serentak. Sebanyak 481 kepala daerah dari total 505 kepala daerah terpilih akan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara.

Selama gladi bersih, Ipuk-Mujiono bersama kepala daerah lainnya mengikuti prosesi latihan yang dipandu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses ini mencakup pemanasan, baris-berbaris, serta jalan kaki dari Monas menuju Istana Negara sebagai bagian dari persiapan utama pelantikan.

“Hari ini semua kepala daerah menjalani gladi bersih. Kemarin sudah dilaksanakan gladi kotor. Selain menjalin silaturahmi antar kepala daerah, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa nasionalisme,” ujar Ipuk.

Selain itu, sebelum mengikuti gladi, Ipuk dan Mujiono juga telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada Minggu (16/2/2025). “Iya pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah juga berjalan lancar,” tambah Ipuk.

Setelah resmi dilantik, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, selama tujuh hari mulai Jumat (21/2/2025) sebagai bagian dari pembekalan kepemimpinan. [alr/beq]

19/02/2025 12:11
Hasil Final Pilkada Magetan Tunggu Putusan MK 24 Februari 2025

Magetan (beritajatim.com) – Perselisihan hasil Pilkada Magetan masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim pasangan calon 01 Nanik Endang Rusminiarti-Suyatni Priasmoro, Didik Haryono menegaskan bahwa proses hukum masih berlangsung, sehingga belum ada keputusan final terkait kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU).

“Pada 7 Februari 2025 lalu, MK telah menggelar sidang pembuktian atas gugatan pasangan calon 03 (Sujatno-Ida Yuhana Ulfa). Dalam sidang tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pihak terkait dari pasangan calon 01 telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Putusan resmi dari MK dijadwalkan pada 24 Februari 2025,” terang Didik, Rabu (19/2/2025)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 17 dan Peraturan Bawaslu, PSU dapat dilakukan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi objek gugatan pemohon.

“Dalam gugatan pasangan calon 03, terdapat tiga TPS yang dipersoalkan, yaitu satu TPS di Nguri dan dua TPS di Kinandang. Dari tiga TPS tersebut, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Bendo merekomendasikan PSU di dua TPS yang berada di Kinandang. Namun, rekomendasi ini masih menjadi tanda tanya besar karena dikeluarkan setelah hasil Pilkada Magetan ditetapkan. Oleh karena itu, keputusan akhir tetap berada di tangan MK,” kata Didik.

Meskipun PSU memiliki peluang terjadi, tim pasangan calon 01 menilai kemungkinannya sangat kecil. Ada dua alasan utama:

1. Rekomendasi PSU dari Panwascam Bendo diterbitkan setelah penetapan hasil Pilkada, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut di MK.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17, PSU hanya dilakukan jika ada lebih dari satu pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau mengalami kendala. Sementara itu, gugatan pasangan calon 03 hanya berkaitan dengan satu pemilih di masing-masing TPS 2 dan TPS 4 Desa Kinandang.

Seluruh pihak diharapkan menunggu hingga 24 Februari 2025 untuk mengetahui keputusan MK. Apakah gugatan pasangan calon 03 akan ditolak atau MK akan memutuskan untuk menggelar PSU?

“Hingga saat ini, kami tim pasangan calon 01 optimistis bahwa MK akan menolak gugatan tersebut demi menjunjung tinggi keadilan dan demokrasi dalam Pilkada Magetan,” terang Didik.

Dengan demikian, masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu keputusan resmi dari MK tanpa berspekulasi lebih jauh mengenai kemungkinan PSU. [fiq/beq]

19/02/2025 11:31