Category: Beritajatim.com Politik

Santri dan Hafiz Al-Qur’an Dapat Kuota Prioritas dalam Rekrutmen Polri 2025

Magetan (beritajatim.com) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali membuka penerimaan anggota Polri untuk tahun anggaran 2025. Pada rekrutmen kali ini, santri pondok pesantren dan hafiz Al-Qur’an menjadi salah satu prioritas dalam seleksi.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menegaskan bahwa jalur rekrutmen santri tetap menjadi program utama dalam penerimaan Polri. Menurutnya, pendidikan pesantren memberikan nilai tambah bagi calon anggota kepolisian, terutama dalam aspek karakter, moral, dan etika.

Penerimaan Polri 2025 telah resmi dibuka sejak 5 Februari hingga 6 Maret 2025, mencakup jalur Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama. Kesempatan ini tersedia bagi pria dan wanita dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA/SMK, D3, hingga D4/S1, sesuai dengan persyaratan masing-masing jalur.

Kabag SDM Polres Magetan, Kompol Cecep Wahyudi, menegaskan bahwa proses seleksi tetap mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

“Kami memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan transparan dan berintegritas. Bagi para santri dan hafiz Al-Qur’an yang memenuhi kualifikasi, ini merupakan kesempatan emas untuk mengabdi kepada bangsa melalui jalur kepolisian,” ujarnya.

Kompol Cecep juga mengimbau masyarakat Magetan, khususnya para pemuda yang bercita-cita menjadi anggota Polri, agar segera mempersiapkan diri dengan baik.

“Kami mengajak seluruh putra-putri terbaik Magetan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi ini. Persiapkan diri dengan latihan fisik yang baik, tingkatkan kemampuan akademik, serta perbanyak wawasan kebangsaan. Kami dari Polres Magetan siap memberikan pendampingan dan informasi yang diperlukan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

“Jangan percaya pada calo atau siapapun yang menawarkan jalan pintas dalam seleksi ini. Semua tahapan dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik percaloan. Jika menemukan indikasi kecurangan, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti seleksi penerimaan Polri 2025, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs resmi https://penerimaan.polri.go.id/. Setelah mendaftar secara daring, calon peserta akan menjalani tahapan verifikasi awal di Panitia Penerimaan Terpadu Anggota Polri T.A. 2025 Pabanrim Polres Magetan.

Dengan dibukanya kesempatan ini, diharapkan semakin banyak pemuda berbakat dari berbagai latar belakang, termasuk santri pondok pesantren dan hafiz Al-Qur’an, yang dapat bergabung menjadi anggota Polri. Dengan karakter yang kuat, mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. [fiq/but]

19/02/2025 18:16
Peduli Lingkungan, PWI Gresik Tanam Ratusan Pohon Produktif

Gresik (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik menggelar aksi penanaman 400 pohon di lahan Tanah Tujuh, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Gresik.

Aksi penghijauan ini melibatkan berbagai instansi, perusahaan, serta pemangku kepentingan guna berkolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, terutama di kawasan rawan longsor.

Sebanyak 400 pohon produktif ditanam, di antaranya mangga, nangka, kelengkeng, sukun, dan sawo. Selain sebagai bentuk penghijauan, pohon-pohon ini juga mendukung program ketahanan pangan pemerintah daerah.

Ketua PWI Kabupaten Gresik, Deni Ali Setiono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus bentuk kepedulian insan pers terhadap kelestarian alam.

“Selain memperingati HPN 2025, penanaman pohon ini juga menjadi wujud kepedulian kami sebagai jurnalis terhadap lingkungan,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, Achmad Washil Miftahul Rahman, mengapresiasi inisiatif ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Ini merupakan kegiatan positif yang bisa menjadi penyeimbang lingkungan di daerah dan harus ditindaklanjuti secara berkesinambungan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik, Sri Subaidah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada PWI atas kepeduliannya terhadap lingkungan. Semoga ke depan semakin banyak kerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Subaidah juga berbagi pengalaman studi tiru di Jepang, di mana kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sudah terbentuk dengan baik.

“Di Jepang, industri dan lingkungan bisa berjalan selaras karena adanya kesadaran bersama. Pola ini bisa kita tiru dengan kolaborasi antar berbagai pihak,” tambahnya.

Camat Kebomas, Tri Joko Efendi, juga menyambut positif kegiatan ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat.

“Saya mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan PWI dan seluruh instansi terkait. Alhamdulillah, Kebomas menjadi lokasi terpilih dengan 400 pohon produktif yang ditanam,” ungkapnya.

Kegiatan penanaman pohon ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Ngargosari, Tanah Tujuh Kuliner, serta beberapa perusahaan seperti PT Petrokimia Gresik, PT Indospring, PT PLN Nusantara Power UP, PT Cargill Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Smelting. [dny/but]

19/02/2025 18:06
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kabupaten Madiun Sepi Peminat, Ini Kendalanya

Madiun (beritajatim.com) – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digulirkan di Kabupaten Madiun sejak dua minggu lalu masih minim peminat. Padahal, program ini merupakan salah satu andalan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.

Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Soelaiman, mengungkapkan bahwa rata-rata hanya ada 5 hingga 10 pasien yang memanfaatkan layanan ini di masing-masing puskesmas.

“Estimasi kami ada 150 orang yang ulang tahun per hari. Tetapi realitanya hanya 5 sampai 10 orang,” ujar dr. Soelaiman saat ditemui di Puskesmas Gemarang, Rabu (19/2/2025).

Di Kabupaten Madiun sendiri, terdapat 26 puskesmas yang menyediakan layanan PKG secara serentak. Namun, kendala utama dalam pemanfaatan layanan ini adalah keharusan menggunakan aplikasi Satu Sehat sebelum mengakses layanan.

“Sudah kami sosialisasikan di desa. Kendalanya karena harus pakai aplikasi Satu Sehat sebelum menggunakan PKG. Sehingga tidak semua masyarakat tahu aplikasi tersebut,” katanya.

Meski demikian, seluruh puskesmas di Kabupaten Madiun telah memiliki Integrasi Layanan Primer, yang mencakup tingkat desa, kecamatan, hingga wilayah sekitar puskesmas. Upaya sosialisasi terus digencarkan, termasuk melalui posyandu.

“Kami terus memaksimalkan sosialisasi hingga ke posyandu. Sembari diantisipasi manual. Masyarakat bisa langsung datang ke puskesmas maupun bisa pakai aplikasi. Kalau tidak bisa akan kami bantu,” pungkas dr. Soelaiman.

Dengan terus meningkatnya sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami manfaat PKG dan memanfaatkannya secara optimal untuk menjaga kesehatan mereka. [fiq/but]

19/02/2025 17:53
Efisiensi Anggaran, Pemkab Pasuruan Tunggu Kebijakan Bupati Baru

Pasuruan (beritajatim.com) – Efisiensi anggaran yang telah diterbitkan oleh kementrian keuangan menjadi acuan pemerintah daerah untuk menghemat. Hal ini juga dilakukan oleh Pemkab Pasuruan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengatakan jika effisiensi nantinya akan dipotong 50 persen tidak akan jadi kendala terhadap pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

“Untuk jelasnya kami masih menunggu SE dari Kemendagri. Kalau mengacu dari rambu-rambu yang kemarin dan pemotongan 50 persen tidaknterlalu berpengaruh dalam pembwngunan 5-10 tahun kedepan. Itu pun kalau memang yang dipotong perjalanan dinas,” ungkap Bakti, Rabu (19/2/2025).

Bakti juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan menyesuaikan rancangan jika memang ada efisiensi anggaran. Namun, dirinya mengklaim bahwa untuk saat ini effisiensi anggaran masih belum diterapkan dan akan menunggu keputusan dari kepala daerah setelah dilantik.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko yang masih belum membocorkan terkait berapa persen pemotongan efisiensi anggaran. Meski begitu Yudha memastikan untuk skala prioritas masih tetap sama.

“Untuk skala prioritasnya tetap. Terkait visi misi, dan pelayanan masih terus kami lakukan. Kami juga sudah punya keyhidennya tinggal nunggu surat dari Kemendagri,” ungkap Yudha.

Yudha sendiri berharap jika nantinya terdapat efisiensi anggaran untuk pelayanan dasar tidak terganggu. Sehingga rancangan daerah yang sudah tersusun akan terus berjalan terutama pada tahun 2025. (ada/but)

19/02/2025 17:26
Sempat Dirawat, Begini Kondisi Kesehatan Rijanto Jelang Pelantikan Bupati Blitar

Blitar (beritajatim.com) – Rijanto sempat dirawat di klinik lantaran kondisi kesehatannya menurun jelang pelantikan sebagai Bupati Blitar. Kondisi pria berusia 72 tahun itu drop usai menjalani gladi kotor di Monas, Jakarta.

Plt Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto menjelaskan bahwa kondisi Rijanto memang dalam keadaan flu. Sehingga usai melakukan gladi kotor, kondisi pria berusia 72 tahun tersebut menurun drastis.

“Itu kejadiannya kemarin, memang sedang flu sehingga dibantu uap sama vitamin,” ungkap Rully, Rabu (19/2/2025).

Rijanto pun langsung mendapatkan perawatan medis usai kondisi kesehatannya menurun. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu juga diberikan vitamin oleh tim medis agar kondisi kesehatannya segera membaik.

“Tadi gladi bersih sudah oke kondisinya dan siap untuk menjalani pelantikan,” ungkapnya.

Meski sempat menurun, namun kondisi kesehatan Rijanto telah membaik. Pria kelahiran tahun 1953 itu pun telah dinyatakan sehat dan bisa menjalani pelantikan.

“Insya Allah siap untuk menjalani pelantikan besok tanggal 20 besok,” tegasnya.

Doa masyarakat Blitar pun mengiringi Rijanto selama prosesi pelantikan dan retret di Akademi Militer Magelang. Masyarakat Blitar pun berharap Rijanto tetap sehat dan bisa kembali ke Blitar dengan kondisi sehat dan bisa menjalankan pemerintahan Kabupaten Blitar untuk 5 tahun ke depan.

“Semoga Pak Rijanto bisa melewati pelantikan dan retret dan kembali ke Blitar dan bisa membawa Blitar semakin lebih baik lagi,” ungkap Langkah. [owi/beq]

19/02/2025 16:23
Paripurna DPRD Surabaya Dijadwalkan 3 Maret 2025 Usai Pelantikan Kada

Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Surabaya terkait penyampaian pidato Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2025-2030 telah ditetapkan. Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, mengungkapkan bahwa acara ini akan berlangsung pada 3 Maret 2025, setelah pelantikan yang akan dilaksanakan di Jakarta.

“Sudah kita rapatkan dalam rapat di Badan Musyawarah (Banmus). Pelaksanaannya setelah pelantikan di Jakarta dan retret kepala daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” ujar Adi, Rabu (19/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Adi juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki wewenang untuk menggelar Sidang Paripurna setelah pengucapan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

Adi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, menambahkan bahwa pidato ini akan menjadi pidato pertama dari Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang baru terpilih.

“Jadi, pidato Walikota dan Wakil Walikota Surabaya ini merupakan pidato pertama keduanya pasca pelantikan yang diselenggarakan serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Jakarta,” jelas Adi.

Selain itu, perubahan jadwal pelantikan kepala daerah turut mempengaruhi waktu pelaksanaan Sidang Paripurna ini. Seperti diketahui, sebelumnya jadwal pelantikan kepala daerah direncanakan pada 6 Februari 2025.

Namun, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah tahap pertama.

“Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis,” jelas Tito Karnavian.

Pemilihan tanggal tersebut didasarkan pada pertimbangan terkait administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan pihak terkait lainnya.

Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pemilihan tanggal 20 Februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah bukan merupakan perintah langsung dari Presiden.

“Saya ingin mengoreksi bahwa tanggal 20 Februari ini bukan perintah Presiden, melainkan usulan saya yang kemudian dipilih oleh beliau,” pungkasnya. [asg/beq]

19/02/2025 15:53
DPRD Bondowoso Desak Bupati Segera Rampungkan Perbup Pendidikan Pancasila

Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Bondowoso mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih, KH. Abdul Hamid Wahid – KH. As’ad Yahya Syafi’i, segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan setelah pelantikan mereka pada Kamis (20/2/2025).

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan bahwa Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah disahkan oleh DPRD pada Desember 2024. Namun, hingga kini, aturan pelaksananya belum diterbitkan oleh eksekutif, sehingga implementasi kebijakan tersebut masih tertunda.

“Bagaimana bisa perda itu dilaksanakan kalau kelengkapannya belum tuntas pembahasan di tingkat eksekutif,” kata Sinung pada BeritaJatim.com, Rabu (19/2/2025).

Legislator PDI Perjuangan ini meminta Bupati Ra Hamid untuk segera mengambil langkah konkret setelah dilantik agar regulasi ini dapat segera diterapkan.

“Untuk itu, bupati terlantik harus sat-set kerjanya, menimbang pentingnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan itu,” terang Sekretaris DPC PDIP Bondowoso ini.

Selain itu, Sinung juga mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) dan segera mengajukannya ke bagian hukum.

“Jadi, raperbup yang sudah disusun segera kirim ke Bakesbang, dan segera diajukan ke bagian hukum agar waktunya tidak molor lagi,” pintanya.

Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini digagas sebagai upaya untuk menangkal semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sinung menjelaskan bahwa perda ini akan diterapkan melalui dua pendekatan, yakni formal dan informal.

Pendekatan formal akan memasukkan Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sementara itu, secara informal, sosialisasi akan dilakukan hingga tingkat RT/RW oleh petugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta beberapa OPD yang ditunjuk oleh bupati.

Selain Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, DPRD Bondowoso juga akan segera mengesahkan Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

Fraksi PDIP Bondowoso yang menggagas kedua regulasi ini menegaskan pentingnya perda tersebut untuk melestarikan budaya daerah serta memperkuat identitas Bondowoso sebagai kawasan UNESCO Global Geopark (UGG).

“Alam dan budaya harus lestari, masyarakat harus sejahtera dalam bingkai falsafah Pancasila,” pungkas Sinung. [awi/beq]

19/02/2025 15:03
Efisiensi Anggaran, Pemkab Pamekasan Siapkan Opsi Program Safari Ramadan 2025

Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menyiapkan beragam opsi dalam melaksanakan program Safari Ramadan 1446 Hijriah, yang biasa dilaksanakan setiap Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya.

Opsi tersebut direncanakan sering dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Anggaran, terlebih selama ini program Safari Ramadan yang dilaksanakan Pemkab Pamekasan, digelar secara maraton di seluruh kecamatan di wilayah setempat.

“Seiring dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Anggaran, kita siapkan beberapa opsi sebagai inisiatif agar tidak menghabiskan anggaran secara berlebihan,” kata Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, Rabu (19/2/2025).

Selain itu pihaknya menilai jika inpres tersebut menitikberatkan pada aspek efisiensi tanpa menghilangkan program yang sudah dicanangkan. “Artinya kita tidak melakukan kegiatan dengan anggaran berlebihan, sebab inpres itu berisi kesederhanaan,” ungkapnya.

“Minimal ada beberapa opsi yang kita siapkan, di antaranya tetap dilaksanakan di 13 kecamatan, tapi hanya mengundang anak yatim (santunan). Bisa juga kita laksanakan satu kali di Pendopo Ronggosukowati, dan mengundang anak yatim,” jelasnya.

Hanya saja opsi tersebut belum sepenuhnya final, sebab pihaknya berencana untuk kembali melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait program Safari Ramadan yang dilaksanakan selama bulan puasa Ramadan. “Jadi masih kita musyawarahkan lebih lanjut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Safari Ramadan di Pamekasan, dilaksanakan dengan beragam tujuan. Di antaranya menjalin silaturahim antara jajaran Forkompinda beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Camat dan Kepala Desa (Kades) atau Lurah beserta jajaran.

Selain itu, program tersebut juga dilakukan sebagai sarana memberikan apresiasi bagi para guru ngaji maupun bantuan bagi warga kurang mampu, mushalla hingga masjid di pedesaan, termasuk memberikan santunan dan tali asih bagi anak yatim.

Terlebih dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai upaya serap aspirasi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda serta organisasi kemasyarakatan lainnya bersama Pemkab Pamekasan, khususnya berkenaan dengan beragam program pemerintah. [pin/beq]

19/02/2025 14:43
Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Kamis (20/2/2025) besok. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian.

Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan. Termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan hingga gladi bersih.

Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan (Retret);yang akan berlangsung mulai 21-28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

Dihubungi beritajatim.com, Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengaku siap mengikuti proses pelantikan. “Insya Allah besok kita siap melaksanakan plantikan. Dua hari ini kita sudah melakukan gladi kotor dan bersih semoga besok pelantikan bisa berjalan lancar,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).

Gus Barra (panggilan akrab, red) berharap kedepan ia bersama Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Rizal Oktavian bisa merealisasikan visi misi pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian). Yakni membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

“Harapannya kedepan, kita bisa merealisasikan visi misi dan program kerja kita kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

Pasangan nomor urut 2 ini, berhasil meraih 372.537 suara atau 53,38 persen dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

Pasangan Gus Barra dan dr Rizal merupakan putra tokoh besar di Kabupaten Mojokerto. Gus Barra merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, sementara dr Rizal merupakan putra Achmady, Bupati Mojokerto 2 periode, yakni tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010.

Keduanya diusung diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. [tin/beq]

19/02/2025 14:33
Pemkab Banyuwangi Imbau Karangan Bunga Pelantikan Bupati Diganti Paket Sembako Untuk Warga Miskin

Banyuwangi (Beritajatim.com) – Ipuk Fiestiandani dan Mujiono akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta besok Kamis 20 Februari 2025.

Pemkab Banyuwangi mengimbau kepada semua pihak yang akan memberikan karangan bunga sebagai ucapan selamat pelantikan diganti dan dirupakan dalam bentuk paket sembako.

“Bagi semua pihak yang ingin mengucapkan selamat pelantikan lewat karangan bunga kami imbau agar mengalihkannya menjadi paket sembako saja, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Paket sembakonya yang setara dengan harga karangan bunganya,” kata Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo.

Ditambahkan Guntur, paket sembako yang diterima tersebut akan didistribusikan kepada warga pra sejahtera dan kepada warga yang terdampak bencana angin kencang beberapa waktu lalu.

“Nanti kita distribusikan ke warga miskin, juga keluarga yang kemarin kena bencana angin kencang. Paket sembako bisa dikumpulkan mulai besok pagi,” tambah Guntur.

Paket sembako tersebut bisa dikumpulkan di Pendopo Sabha Swagata mulai Kamis – Jumat 20 – 21 Februari 2025 dari pukul 08.00 – 14.00 WIB.

“Paket sembako bisa langsung diantar nanti akan ada petugas yang menerima,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, Henik Setyorini.

Untuk paket sembako, Henik mengatakan bisa menyesuaikan. Namun jika ingin diseragamkan bisa berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter dan mie instan 5 bungkus.

“Nanti pihak Pemkab bersama tim relawan dari Dinas Siosial yang akan membantu menyalurkan,”ujar Henik.

Pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ipuk Fiestiandani-Mujiono, akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pelantikan serentak kepala daerah beserta wakilnya mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Ada 481 kepala daerah dari total 505 kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara. (ted)

19/02/2025 14:03