Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Tak Hanya Pelantikan, Camat Wates Blitar Akan Temani Rijanto Retreat di Magelang

    Tak Hanya Pelantikan, Camat Wates Blitar Akan Temani Rijanto Retreat di Magelang

    Blitar (beritajatim.com) – Camat Wates Kabupaten Blitar, Agus Zaenal juga akan akan menemani Rijanto menjalani retret akademi militer di Magelang. Agus Zaenal pun akan menemani Bupati Blitar yang baru untuk menjalani pendidikan militer di Magelang mulai tanggal 21-28 Februari 2025 mendatang.

    Hal itu diungkapkan oleh Plt Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto. Menurut Rully sesuai aturan seseorang yang ditunjuk sebagai PIC dalam hal ini Camat Wates bakal menemani Bupati Blitar selama kegiatan retret di Magelang.

    “Di alur tugas PIC memang begitu (menemani Bupati Blitar dalam kegiatan retret),” ucap Rully, Kamis (20/02/2025).

    Saat ini Agus Zaenal sendiri masih menemani Rijanto-Beky di Jakarta. Camat Wates itu memang ditunjuk Sekda Kabupaten Blitar sebagai PIC selama proses pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Nantinya usai pelantikan, Camat Wates itu akan langsung ikut rombongan Bupati Blitar ke Magelang. Disana Agus Zaenal akan nemani Rijanto selama 7 hari penuh.

    Selama itu pula, Agus Zaenal tidak akan mengurusi jalannya pemerintahan di Kecamatan Wates. Ia bakal fokus menemani sang bupati di Magelang. Sementara jalannya pemerintahan Kecamatan Wates bakal diemban sementara oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam).

    “Nanti saya koordinasi supaya semua berjalan dengan baik,” tegasnya.

    Penunjukan Agus Zaenal sebagai PIC ini sebenarnya menuai pertanyaan dari berbagai pihak. Pasalnya Agus Zaenal merupakan seorang camat, yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan publik.

    Pemerintah Kabupaten Blitar sebenarnya sudah memiliki Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Namun justru Camat Wates lah yang ditunjuk sebagai PIC pelantikan Bupati Blitar.

    Selain menuai pertanyaan, penunjukan Camat Wates sebagai PIC pelantikan nampaknya juga akan menimbulkan sedikit permasalahan di tingkat kecamatan. Pasalnya pada pekan depan, Kecamatan Wates dijadwalkan bakal menggelar Musrembang.

    Dengan kondisi itu, Plt Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blitar nampaknya akan mengawal langsung jalannya Musrembang. Pasalnya sang camat masih fokus pada pelantikan dan retret Bupati Blitar.

    “Nanti kita koordinasikan dengan Camat Wates terkait persiapan Musrembang di Kecamatan Wates tersebut,” tandasnya.

    Meski menuai pertanyaan, namun apa yang dilakukan oleh Camat Wates ini sudah sesuai dengan prosedur dan aturan. Pasalnya penunjukan Camat Wates sebagai PIC sudah melalui prosedur hukum yang sah. [owi/beq]

  • Ucapkan Selamat Pelantikan Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan

    Ucapkan Selamat Pelantikan Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono mengucapkan selamat kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak atas pelantikan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua.

    Pelantikan pasangan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) hari ini.

    Menurut dia, sebagai partai pengusung, Demokat siap mendukung mensukseskan program Khofifah-Emil, agar warga Jawa Timur semakin sejahtera.

    “Selamat kepada Ibu Khofifah dan Bapak Emil atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Jawa Timur untuk memimpin kembali provinsi ini. Kami Fraksi Demokrat, sebagai partai pengusung, siap memberikan dukungan penuh terhadap segala kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan,” ujarnya.

    Sebagai partai yang turut mengusung pasangan Khofifah-Emil, Dokter Agung menegaskan bahwa Fraksi Demokrat akan terus mengawal setiap kebijakan yang diambil, demi kepentingan rakyat dan kemajuan Jawa Timur.

    “Kami akan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, memastikan program-program yang pro-rakyat berjalan dengan baik. Kami berharap kerja sama ini dapat membawa Jawa Timur ke arah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih baik lagi,” kata Bendahara DPD Demokrat Jatim tersebut.

    Dia menjelaskan, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD Jatim tiga periode itu berharap agar kepemimpinan Khofifah dan Emil pada periode kedua ini terus memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.

    “Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan berkah dalam menjalankan amanah ini. Kami di Fraksi Demokrat siap mendukung penuh setiap langkah demi kemajuan Jawa Timur,” kata pria kelahiran Banyuwangi tersebut.

    Seperti diketahui, pelantikan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2030 akan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa total pasangan calon yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo mencapai 481 pasangan calon.

    Selanjutnya, sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

    Dengan pelantikan ini, diharapkan Jawa Timur dapat terus berkembang dan semakin sejahtera, melalui berbagai program yang akan dijalankan oleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak pada periode kedua ini.

    Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina memberikan pernyataan penuh semangat atas pelantikan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

    Menurut dia, seluruh kader Partai Demokrat bersyukur dan bahagia karena berhasil mengantarkan Khofifah-Emil kembali memimpin Jatim di periode kedua.

    “Kami ikut senang, kalau dalam bahasa Jawa itu mengayu bagyo, ini bukti kemenangan seluruh masyarakat Jawa Timur.” katanya.

    “Ini titik kulminasi atau titik puncak perjuangan kami ketika di Pilgub 2024 lalu. Kedepan kita siap mengawal dan mensukseskan program Khofifah-Emil dan melanjutkan yang sudah bagus. Kader Demokrat akan menjadi garda terdepan mensukseskan program Khofifah-Emil,” jelas anggota DPRD Jatim dari Dapil Ponorogo-Pacitan-Trenggalek-Ngawi tersebut.

    Dengan dilantiknya pasangan Khofifah-Emil, Indra menegaskan bahwa partai Demokrat siap mendukung penuh pemerintahan mereka ke depan.

    “Kami bertekad untuk mengawal dan mempercepat tercapainya berbagai program yang telah dirancang oleh pasangan Khofifah-Emil. Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Gubernur Khofifah dan Mas Emil akan dilanjutkan dengan semangat dan inovasi baru yang diusung oleh pasangan ini,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Jelang Pelantikan, Vinanda Prameswati Audiensi dengan Kementerian PU di Jakarta Bahas Infrastruktur Kota Kediri

    Jelang Pelantikan, Vinanda Prameswati Audiensi dengan Kementerian PU di Jakarta Bahas Infrastruktur Kota Kediri

    Jakarta (beritajatim.com – Vinanda Prameswati resmi dilantik menjadi Wali Kota Kediri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Bersama KH Qowimuddin Thoha, Mbak Wali, panggilan akrabnya, akan memimpin Kota Tahu hingga 2030 mendatang.

    Di sela rangkaian tersebut, Alumnus Magister Kenotariatan Unair Surabaya itu melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam pertemuan tersebut, Mbak Wali membahas sejumlah permasalahan infrastruktur di Kota Kediri yang memerlukan perhatian pemerintah pusat.

    Dalam audiensi itu, Vinanda Prameswati bertemu dengan Sekjen PU Zainal Fatah, yang didampingi Deputi Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Deputi Pengelolaan Aset Negara. Pembahasan berlangsung hangat, dengan salah satu fokus utama mengenai kondisi jalan nasional di Kota Kediri yang mengalami kerusakan.

    Jalan Nasional di Kota Kediri Butuh Perhatian

    “Ya banyak yang kita bahas kemarin, terkait permasalahan infrastruktur di Kota Kediri. Salah satunya banyak jalan nasional yang rusak,” kata Vinanda, Kamis (20/2/2025) pagi, jelang pelantikan.

    Infrastruktur memang menjadi salah satu prioritas utama dalam program 7 Sapta Cita yang diusung Vinanda dan Qowimuddin. Salah satu targetnya adalah revitalisasi jalan kota serta perbaikan saluran air untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga. Vinanda menegaskan bahwa pihaknya ingin segera bergerak cepat agar program-program tersebut bisa segera terealisasi.

    Harapan untuk Bantuan Pemerintah Pusat

    “Saya berharap dengan Kementerian PU, Kota Kediri bisa mendapat bantuan. Jalan nasional kan banyak yang rusak, biar bisa lebih diperhatikan,” harapnya.

    Di Kota Kediri, masih terdapat banyak ruas jalan nasional yang memerlukan perhatian serius. Setidaknya, ada lima titik yang membutuhkan perbaikan segera guna menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Beberapa ruas tersebut di antaranya:

    – Jl. Sersan Suharmaji
    – Jl. Urip Sumoharjo
    – Jl. Agus Salim (sebagian)
    – Jl. Dr. Saharjo
    – Jl. Suparjan Mangun Wijaya

    Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dan Kementerian PU dapat mempercepat upaya perbaikan infrastruktur, demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas. [nm/suf]

  • Pemkab Lamongan Intensifkan Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Turunkan Stunting

    Pemkab Lamongan Intensifkan Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Turunkan Stunting

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus meningkatkan intervensi spesifik dan sensitif dalam menangani kasus stunting. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan memastikan penanganan yang tepat sasaran.

    Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Nur Indra Tsani Husaini, menegaskan bahwa upaya ini sangat penting mengingat dampak jangka panjang stunting bagi anak-anak di Indonesia.

    “Stunting adalah permasalahan yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi anak di Indonesia. Maka dari itu terus dilakukan rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, guna merealisasikan program penurunan stunting di Kabupaten Lamongan dan penanganan yang tepat sasaran,” ujar Indra, usai rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, di Ruang Maharani Dinas Kesehatan Lamongan, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Indra, pencegahan stunting memerlukan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah telah menetapkan lima pilar pencegahan stunting dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu:

    Komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Kemudian, gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.

    Pada intervensi spesifik, Pemkab Lamongan memastikan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, serta makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dengan gizi kurang.

    “Intervensi stunting pada balita harus dilaksanakan pada sasaran di hulu yaitu sejak mengalami weight faltering dan berat badannya rendah, agar tidak menjadi akut maupun kronis sehingga menjadi stunting,” tambahnya.

    Indra juga menekankan bahwa Pemkab Lamongan tidak hanya fokus pada penanganan penderita stunting, tetapi juga memberikan edukasi kepada orang tua hingga remaja. Beberapa program intervensi spesifik yang telah dilakukan meliputi:

    Program 1-10-100. Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa (Monalisa Berdansa). Gerakan Bersama Cegah Ibu Hamil Anemia. Tinggal Klik Informasi Seputar Kesehatan Ibu Hamil (Tilik Insert Bumil), serta Forum Gemar Makan Ikan (Forikan).

    Selanjutnya,audit Kasus Stunting tingkat Kecamatan. Pemberian Sertifikat untuk Ibu Menyusui.
    Pendataan Keluarga Berisiko Stunting. Selain itu, intervensi sensitif juga telah diterapkan melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan Remaja Sehat Bersama Dapur Sehat Atasi Stunting (Resa Bersama Dashat).

    Hasilnya, angka stunting di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2023, angka stunting turun menjadi 9,4% dari sebelumnya 27,5% di tahun 2022.

    Berdasarkan laporan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) bulan Desember 2024, tercatat di Kota Soto terdapat 2.886 balita stunting (4,76%), 4.124 balita underweight (6,78%), dan 2.857 balita wasting (4,71%).

    Upaya ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Lamongan dalam menurunkan angka stunting melalui strategi yang terencana dan terintegrasi. [fak/suf]

  • Terlihat Mas Lindra Bupati dan Wakil Bupati Tuban Persiapan Pelantikan di Istana Negara

    Terlihat Mas Lindra Bupati dan Wakil Bupati Tuban Persiapan Pelantikan di Istana Negara

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih, Aditya Halindra Faridzky, S.E., dan Drs. Joko Sarwono bakal mengikuti gladi bersih pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia 19-20 Februari 2025 di Istana Negara.

    Pria yang akrab disapa Mas Lindra dan Wakilnya Pak Joko ini tampak berbaur dengan 481 Kepala Daerah lainnya di seluruh penjuru Indonesia yang hadir dalam gladi bersih di kawasan Monumen Nasional (Monas) dengan ditemani rintik hujan, namun tetap bersemangat mengikuti seluruh rangkaian persiapan.

    Mas Lindra menyampaikan bahwa pelantikan yang akan dilaksanakan pada Kamis 20 Februari nanti mudah-mudahan berjalan lancar. Kemudian, setelah pelantikan, ia bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya berlanjut ke Magelang.

    “Insya Allah usai pelantikan saya akan mengikuti retret di Magelang,” tutur Mas Lindra. Rabu (19/02/2025).

    Sementara itu, jika dilihat berdasarkan rundown kegiatan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Serentak 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan diawali dengan berkumpulnya para Kepala Daerah di kawasan Monas.

    Selanjutnya, pukul 09.30 WIB, mereka akan membentuk barisan yang dipimpin oleh Drum Band Gita Praja IPDN dan 09.45 WIB para kepala daerah akan memasuki Istana Kepresidenan melalui Pintu Utama dan menerima Jajaran Kehormatan dari Yonwalprotneg Paspampres.

    Setelah itu, dilanjutkan Kepala Daerah maju hingga Presiden Lounge sebelum memasuki lorong menuju tenda tempat acara berlangsung dan dijadwalkan pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi dan acara pelantikan dimulai.

    Adapun untuk rangkaian prosesi meliputi menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, pemberian SK serta penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah, pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden RI, penandatanganan Berita Acara Pelantikan, hingga ditutup dengan pemberian selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Sebagai informasi, pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan mencakup 481 Kepala Daerah yang terdiri dari 33 Gubernur dan Wakil Gubernur, 364 Bupati dan Wakil Bupati, serta 84 Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari seluruh Indonesia.

    Serta setelah prosesi pelantikan selesai, seluruh Kepala Daerah dijadwalkan menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21 Februari 2025 yang akan dipandu oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). [ayu/ian]

  • Khofifah Kunjungi Kraton Majapahit Jakarta: Semangat Wujudkan Gerbang Baru Nusantara

    Khofifah Kunjungi Kraton Majapahit Jakarta: Semangat Wujudkan Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelantikan kepala daerah, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Kraton Majapahit Jakarta yang terletak di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 45, RT. 07/RW. 02, Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (19/2/2025).

    Setibanya di Kraton Majapahit Jakarta, Khofifah dipakaikan tanda kehormatan berupa udeng oleh AM. Hendropriyono. Setelahnya, ia diajak berkeliling melihat replika dari sebagian Istana Kerajaan Majapahit.

    Mulai dari replika kereta kencana, seperangkat gamelan, patung Ratu Tribhwuana Tunggadewi, patung Raja Hayam Wuruk, patung Mahapatih Gajah Mada, replika mahkota Ratu Tribhwuana Tunggadewi, mahkota Raja Hayam Wuruk dan keris Majapahit.

    Kraton Majapahit Jakarta sendiri dibangun di atas lahan seluas 5.500 meter persegi, di mana pada masa silam istana asli dari Kraton Majapahit ini luasnya mencapai 6 hektare dan berada di wilayah Jawa Timur tepatnya di Dusun Bendo Desa Kumitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

    Khofifah tampak terkesan dan kagum atas replika dari sebagian Istana Kerajaan Majapahit yang digagas oleh Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pertama di Indonesia ini. Ia pun menyebut Kraton Majapahit Jakarta mampu membangkitkan semangat kebesaran Kerajaan Majapahit untuk mewujudkan Jawa Timur Sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Kraton Majapahit Jakarta yang digagas Bapak Hendropriyono ini mampu merekonstruksi kebesaran kerajaan Majapahit, sehingga mampu memantik semangat dan merefleksikan bagaimana kebesaran Majapahit di masa kejayaannya dulu,” kata Khofifah.

    Kerajaan Majapahit dulu pernah menjadi imperium terbesar dan terkuat di Asia Tenggara pada 1293-1527 Masehi. Menurutnya hal ini harus menjadi semangat tersendiri untuk membangun Indonesia.

    “Majapahit ini ada di Jawa Timur, harapan saya kebesaran Majapahit dapat perlahan direfleksikan dan itu dimulai dari Jawa Timur,” terangnya.

    Bagi Khofifah, kunjungan ke Kraton Majapahit Jakarta sehari jelang pelantikannya adalah hal yang bukan kebetulan. Karena nuansanya yang mampu mengajak semua kembali ke masa kejayaan Majapahit, maka harus ada nilai yang diambil dari besarnya Majapahit.

    “Saya bersyukur mendapatkan kesempatan luar biasa mengunjungi Kraton Majapahit Jakarta sehari sebelum dilantik,” ucapnya.

    Tak berhenti di situ, pada sisi kanan pintu Balairung Gajah Mada terdapat kutipan dari Sumpah Amukti Palapa Mahapatih Gajah Mada yang mengingatkan tentang kegigihan seorang maha patih Gajah Mada untuk dapat menyatukan Nusantara.

    Menurutnya hal ini juga harus menjadi pengingat bagi semua agar selalu memiliki semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Ini harus kita jadikan pengingat untuk selalu punya semangat menjaga persatuan dan kesatuan NKRI” tegasnya.

    Selain replika-replika yang berkaitan dengan Majapahit, di tempat ini juga ada Pohon Maja Pahit hingga Patung Pangeran Jaya Samudera, cucu kelima Raja Brawijaya yang kemudian beragama Islam dan bergelar Sultan Suriansyah.

    Tidak hanya itu, Kraton Majapahit Jakarta dilengkapi dengan Pendopo Hayam Wuruk, Balairung Gajah Mada yang dapat disewakan untuk berbagai acara istimewa.

    Di Kraton Majapahit Jakarta juga terdapat taman Madakaripura yang merupakan replika air terjun Madakaripura yang ada di Probolinggo. Air terjun ini pun tidak lepas dari kaitan Majapahit di mana air terjun Madakaripura adalah tempat pertapaan terakhir dari Maha Patih Gajah Mada. (tok/ian)

  • Usai Pelantikan, Khofifah-Emil Langsung Ngegas Rakor dengan Pejabat Pemprov Jatim

    Usai Pelantikan, Khofifah-Emil Langsung Ngegas Rakor dengan Pejabat Pemprov Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mengikuti Gladi Bersih jelang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Khofifah bersama Emil kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam saat gladi bersih.

    Meski sempat diwarnai gerimis, tak menyurutkan semangat Khofifah dan Emil mengikuti seluruh rangkaian gladi bersih dan pembekalan. Mulai dari materi penerapan SOP masuk istana, peregangan, hingga kembali latihan baris berbaris.

    Tak hanya itu, melengkapi rangkaian gladi bersih, para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih melakukan baris berbaris dari Monas menuju Istana Negara, diiringi Marching Band Gita Abdi Praja IPDN.

    “Bismillah untuk pelantikan besok. Kami mohon doa semoga semua lancar tanpa kendala. Dan, Alhamdulillah untuk besok pakaian dinas upacara besar (PDUB) juga sudah disiapkan. Gladi yang kita lakukan dua hari ini Insya Allah membantu untuk memastikan semua prosesi pelantikan berjalan sesuai dengan rencana,” ujar Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah menuturkan, saat gladi di Istana Negara, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih juga telah diberi penjelasan teknis terkait pelantikan besok. Selain itu yang tak kalah penting, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diimbau untuk segera istirahat usai gladi hari ini agar kondisi tubuh dan stamina tetap optimal.

    “Hal-hal teknis tadi juga sudah dijelaskan supaya malam ini masing-masing bisa menjaga stamina karena sangat mungkin besok mereka berdiri dalam waktu yang cukup lama,” jelasnya.

    Pihaknya menyebut bahwa pelantikan kali ini berbeda dengan pelantikan kepala daerah sebelumnya. Di mana semua dibarengkan dalam satu waktu. Meski begitu, Khofifah tetap berharap seluruh kepala daerah yang dilantik bisa mendapat kesempatan untuk berjabat tangan secara langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Mudah-mudahan masing-masing mendapatkan kesempatan untuk bisa berjabat tangan dengan Bapak Presiden,” harapnya.

    Usai pelantikan, Khofifah dipastikan akan langsung tancap gas. Pihaknya bahkan sudah menjadwalkan untuk menggelar rakor dengan mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim.

    Rakor tersebut penting dilakukan sebagai upaya koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang harus segera dilakukan.

    “Besok siang usai dilantik, saya dan Mas Emil akan langsung rakor dengan Sekda dan Kepala Perangkat Daerah Jawa Timur, untuk brifing hal-hal yang harus kita lakukan, karena saya harus ke Magelang untuk pembekalan setelah pelantikan,” tukas Khofifah.

    Sebagaimana diketahui bahwa usai pelantikan seluruh kepala daerah akan mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang mulai 21 hingga 28 Februari 2025. (tok/ian)

  • Legislator Golkar Muhamad Nur Purnamasidi Masuk Bursa Ketua Umum IKA-PMII

    Legislator Golkar Muhamad Nur Purnamasidi Masuk Bursa Ketua Umum IKA-PMII

    Jember (beritajatim.com) – Muhamad Nur Purnamasidi, legislator DPR RI dari Partai Golkar, masuk bursa Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-23 Februari 2025.

    Purnamasidi mendapatkan dukungan dari IKA-PMII Kabupaten Jember. “Kalau dari rumah sendiri, masa tidak didukung,” kata Sekretaris IKA-PMII Jember Sutrisno, Rabu (19/2/2025).

    Purnamasidi yang akrab disapa Bang Pur memang kader PMII Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember selama kuliah. Pria kelahiran Bekasi, 3 September 1971 tersebut sudah tiga periode menjabat anggota DPR RI sejak 2014.

    “Kami merespons kesiapan kader kami yang sudah mendaftar sebagai calon ketua umum dengan menyampaikan kesiapan Pengurus Cabang IKA-PMII Jember untuk mengawalnya, sampai tahap pemilihan,” kata Sutrisno.

    IKA-PMII siap memperjuangkan Purnamasidi tanpa memandang model pemilihannya. “Apakah melalui pemilihan raya, melalui AHWA, atau musyarakat mufakat, kami siap mengawal dengan kekuatan penuh. Kami mengirimkan dua peserta dan dua peninjau di arena Munas VII,” kata Sutrisno.

    Pengalaman Purnamasidi sebagai anggota DPR RI menjadi modal penting. “Di tingkat nasional, kami anggap beliau layak jadi ketua umum. Calon kami punya kemampuan mengonsolidasikan kekuatan IKA-PMII secara nasional,” kata Sutrisno.

    Purnamasidi dipercaya bisa berdiri di tengah polarisasi IKA-PMII yang memiliki preferensi politik beragam. “Tidak hanya di partai politik, tapi juga di perguruan tinggi, dan sektor swasta,” kata Sutrsino.

    Sutrisno menyadari selama peran IKA-PMII kurang begitu kuat. Oleh sebab itu, Purnamasidi diharapkan mengambil peran strategis di tingkat nasional setelah pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. “Kami harus segera menganbil peran strategis, karena banyak sekali kebutuhan kepemimpinan nasional yang harus diisi sahabat-sahabat PMII,” katanya.

    Purnamasidi juga dipercaya mengawal kepemimpinan nasional. “Terlepas dari dinamika yang sekarang terjadi. Harus ada peran IKA-PMII untuk menyelesaikan masalah kebangsaan. Ada hal-hal besar yang tak bisa diselesaikan pemerintah sendiri,” kata Sutrisno.

    Namun Sutrisno menolak jika kemudian IKA-PMII dijadikan alat politik. “Ini lebih pada penguatan distribusi kader, sumbangsih gagasan, dan peran konkret untuk perjalanan pemerintahan saat ini,” katanya. [wir]

  • Wali Kota Surabaya Terbitkan SE 10 Poin Terkait Efisiensi Anggaran untuk OPD hingga Camat

    Wali Kota Surabaya Terbitkan SE 10 Poin Terkait Efisiensi Anggaran untuk OPD hingga Camat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) No 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Merespon Intruksi Presiden (Inpres), No. 1 Tahun 2025.

    SE tersebut ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran camat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

    Wali Kota Eri Cahyadi, dalam SE tersebut mewajibkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat untuk melakukan efisiensi anggaran secara sistematis dan terukur. SE tersebut memuat 10 poin utama terkait langkah-langkah efisiensi yang harus dilakukan.

    “Melakukan reviu lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” ujar Eri dalam poin pertama SE.

    Pada poin kedua, Eri menginstruksikan seluruh Kepala OPD agar melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

    Selanjutnya pada poin ketiga, ia juga meminta Kepala PD untuk membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion (FGD).

    “Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen,” tambah Eri dalam poin keempat.

    Kemudian pada poin kelima, Eri meminta Kepala PD untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium.

    Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

    “Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur,” tambah Wali Kota Eri dalam poin keenam.

    Lalu pada poin ketujuh, ia meminta Kepala PD memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau alokasi anggaran sebelumnya.

    “Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian atau lembaga,” ucap Eri pada poin kedelapan.

    Sementara pada poin kesembilan, Eri meminta Kepala PD dan camat untuk menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

    “Menyampaikan hasil review dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor satu sampai sembilan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) maksimal Rabu, 19 Februari 2025,” pungkasnya. [ram/ian]

  • DPRD Surabaya Pastikan Kompensasi Lahan 5.000 M² untuk Warga Kedurus, Pengembang Setuju Hibah Murni

    DPRD Surabaya Pastikan Kompensasi Lahan 5.000 M² untuk Warga Kedurus, Pengembang Setuju Hibah Murni

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Surabaya menanggapi aduan warga Kedurus terkait janji kompensasi lahan 5.000 meter persegi dari PT Agra Paripurna. Kompensasi ini berkaitan dengan pembukaan blokir lahan BTKD seluas 7,6 hektare yang ada di wilayah Gunungsari Indah.

    Ketua Komisi A DPRD Yona Bagus Widyatmoko menegaskan pentingnya kejelasan dalam kesepakatan antara warga dan pengembang agar tidak terjadi permasalahan serupa di masa mendatang. Ia menambahkan bahwa kesepakatan yang dibuat harus memenuhi unsur SMART—spesifik, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Jadi ini juga untuk edukasi kepada masyarakat bahwa kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara warga dengan pengembang itu seharusnya semuanya itu harus tertulis,” ujar Yona usai hearing di DPRD Surabaya, Rabu (19/2/2025).

    Politisi Gerindra ini mengatakan permintaan warga Kedurus, yang diwakili oleh LPMK, mengharapkan 5.000 meter persegi tersebut dipergunakan untuk fasilitas umum seperti lapangan olahraga, sarana pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya, terpisah dari PSU yang merupakan tanggung jawab pengembang.

    “5.000 m² yang dimaksud seharusnya sesuai dengan keinginan warga, ya, adalah 5.000 m² yang itu diberikan oleh pengembang untuk lapangan olahraga, lain-lain termasuk fasilitas pendidikan,” jelas Yona.

    Yona menambahkan, salah satu masalah yang muncul dalam hearing adalah ketidakjelasan mengenai lokasi lahan 5.000 meter persegi yang dijanjikan pengembang untuk fasilitas sosial dan pendidikan.

    “Sepanjang hearing tadi, memang akhirnya ini tidak terpenuhi dan memang ada kelemahan dari warga yang tidak menyampaikan kompensasi itu dalam bentuk yang detail. Di mana titik koordinatnya? Karena tadi dari DPRKPP juga menyampaikan tidak ada titik koordinatnya. 5.000 meter persegi itu di mana?” tambahnya.

    Meski demikian, ada perkembangan positif dari pihak pengembang. PT Agra Paripurna, yang diwakili oleh Salim Bahmid, menyatakan kesediaannya untuk tetap memberikan lahan tersebut dalam bentuk hibah murni. Namun, mekanisme penyerahan lahan masih perlu dibahas lebih lanjut, apakah akan diserahkan langsung kepada warga sebagai hibah murni atau melalui hibah kepada Pemkot Surabaya untuk keperluan pembangunan sarana bagi warga kelurahan Kedurus.

    “Yang penting dalam pertemuan kali ini, pihak pengembang menyanggupi untuk memberikan kompensasi lahan 5.000 meter persegi sebagaimana yang pernah diperjanjikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya,” tegas Yona.

    Hearing ini juga dihadiri oleh perwakilan warga Kedurus, yakni Husni Thamrin, Sutiyoso, Sumarsono, dan Indrawarsih selaku Ketua LPMK Kedurus, serta Lurah Kedurus. DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar janji kompensasi benar-benar direalisasikan oleh pengembang sesuai kesepakatan.

    Menurut surat yang disampaikan PT Agra Paripurna kepada LPMK Kelurahan Kedurus pada 10 Februari 2017, lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut tidak termasuk dalam PSU. Tanah tersebut sudah disiapkan untuk hibah murni dan akan diserahkan kepada warga kelurahan kedurus atau kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan warga Kedurus. PT Agra Paripurna, yang berkoalisi dengan PT Mitra Karisma dan PT Sekar Anggun, menegaskan komitmennya dalam hal ini.

    Terkait dengan mekanisme dan titik koordinat lahan, Salim Bahmid dari PT Agra Paripurna memastikan akan ada koordinasi lebih lanjut antara pihak pengembang dan Pemerintah Kota Surabaya. Mereka akan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penyerahan hibah murni tersebut.

    Proses selanjutnya, termasuk waktu dan mekanismenya, akan segera dilaporkan secara resmi kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan Komisi A DPRD Kota Surabaya.

    “DPRD Surabaya melalui Komisi A akan mengawal proses dan progresnya terkait dengan kesepakatan antar pihak ini, agar warga tidak di-PHP. Kami menyikapi ini secara positif dan menaruh keyakinan bahwa pihak pengembang bisa merealisasikan dengan baik,” tutup Wakil Ketua DPC Gerindra ini. [asg/ian]