Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ikuti Instruksi PDIP, Wawali Kota Surabaya Tak Ikut Retret di Magelang

    Ikuti Instruksi PDIP, Wawali Kota Surabaya Tak Ikut Retret di Magelang

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengaku tidak mengikuti retret wakil kepala daerah yang dijadwalkan pada 27-28 Februari 2025, besok.

    Armuji atau Cak Ji ini mengikuti surat intruksi PDI Perjuangan (PDIP) Nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam. Disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri, merespon penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    Cak Ji menyampaikan dirinya telah balik ke Kota Surabaya dari Jakarta, dengan alasan mengikuti intruksi Ketum PDIP Megawati.

    “Alasannya ada instruksi ketum, instruksi sekretariat,” kata Armuji, melalui panggilan telepon, Jumat (21/2/2025).

    Cak Ji menyebut, retret untuk wakil gubernur, wakil wali kota, maupun waki bupati itu dijadwalkan digelar pada 27-28 Februari 2025. Namun dia menegaskan tidak akan mengikuti retret tersebut.

    “Nggak melu (nggak ikut), di Surabaya, sudah di Surabaya wes an,” katanya.

    Sedangkan menurut Cak Ji, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pagi ini masih di Jakarta. Belum diketahui pasti apakah ia akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret atau tidak.

    “Konfirmasi sendiri (ke Eri), saya udah di Surabaya,” ucap dia. [ram/beq]

  • PDIP Minta Kada Tak Ikut Retret di Magelang, Pengamat: Wajar dan Sesuai

    PDIP Minta Kada Tak Ikut Retret di Magelang, Pengamat: Wajar dan Sesuai

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik dan Sosial Universitas Negeri Malang (UM), Abdul Kodir, menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah (kada) dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang merupakan langkah wajar. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan para kepala daerah berkoordinasi dengan Presiden melalui kegiatan retret tersebut.

    “Secara normatif, tidak ada peraturan yang mengharuskan koordinasi kepala daerah dengan Presiden melalui retret. Jadi, saya rasa keputusan PDIP ini wajar dan sesuai,” ujar Kodir saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).

    Kodir menilai langkah ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa PDIP menegaskan posisinya sebagai oposisi Pemerintah. Apalagi dalam konteks politik saat ini, retret yang melibatkan kada bisa dipandang sebagai cara bagi pemerintah untuk menegaskan dominasi politik dari penguasa.

    “Dalam perspektif sosiologi politik, retret ini seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa, baik kepada menteri maupun sekarang kepada kepala daerah,” jelas mahasiswa Doktoral University of York ini.

    Dia juga menambahkan bahwa model retret yang digunakan lebih tepat diterapkan dalam sistem militer, bukan dalam ranah sipil. Kodir memandang langkah ini sebagai bentuk normalisasi militerisme dalam birokrasi pemerintahan yang lebih tidak relevan dengan kepemimpinan sipil.

    “Retret ini sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya untuk menormalisasi militerisme dalam proses kepemimpinan dan birokrasi,” tegasnya.

    Selain itu, Kodir menyampaikan bahwa tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa retret dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Sistem koordinasi pemerintahan justru seringkali terbukti tidak solid, seperti yang terlihat pada kebijakan efisiensi dan permasalahan distribusi gas yang hingga kini belum terkoordinasi dengan baik,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Kodir juga mengingatkan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Sehingga, para kada harus bertanggung jawab kepada rakyat.

    “Bahwa kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, dan bukan dipilih Presiden. Sehingga tanggung jawab kepala daerah bilamana mengacu pada UU seharusnya kepada rakyat,” kata dia. [asg/beq]

  • Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Usai dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2024), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan di Kota Mojokerto. Yakni lebih maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera dan berkelanjutan.

    “Ini merupakan momen bersejarah di negeri ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik langsung di Istana Negara oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ungkap Ning Ita (sapaan akrab, red), Jumat (21/2/2025).

    Masih kata Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, amanah yang diberikan oleh masyarakat Kota Mojokerto merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Ning Ita optimistis Kota Mojokerto akan terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera di masa mendatang.

    “Saya merasakan betapa besarnya amanah rakyat yang saya emban. Mari kita bersama melangkah menuju Kota Mojokerto yang lebih maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah serta masyarakat,” katanya.

    Usai dilantik, Ning Ita bersama ratusan Kepala Daerah akan mengikuti rangkaian retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Tetret akan digelar mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. [tin/kun]

  • Demokrat Pamekasan All Out Dukung AHY Jadi Ketum Lagi

    Demokrat Pamekasan All Out Dukung AHY Jadi Ketum Lagi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pamekasan, komitmen memberikan dukungan penuh bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melanjutkan masa kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, periode 2025-2030.

    Hal tersebut disampaikan menjelang Kongres VI Partai Demokrat yang dijadwalkan digelar di pada 24-25 Februari 2025 mendatang. Di mana AHY kembali menjadi salah satu kandidat ketua umum yang akan bersaing pada perhelatan musyawarah tertinggi Partai Demokrat.

    “Pengurus dan kader di semua tingkatan di Pamekasan, sepakat dan solid mendukung AHY menjadi Ketum Demokrat, Periode 2025-2030,” kata DPD Partai Demokrat Pamekasan, Ismail, Jum’at (21/2/2025).

    Pihaknya menilai jika saat ini sosok AHY memiliki popularitas, kapabilitas dan integritas yang sulit ditandingi kandidat lainnya. “Hal itu ditunjukkan Mas AHY dalam menjaga soliditas partai di tengah badai perebutan kepemimpinan pada Kongres Sibolangit, beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

    “Peristiwa kongres itu semakin memantapkan soliditas dan solidaritas kader partai, sekaligus menunjukkan kemampuan dan kepiawaian AHY dalam berpolitik yang santun, namun tetap tegas dan taktis dalam mengambil keputusan,” imbuhnya.

    Kondisi tersebut sekaligus memantapkan langkah Demokrat Pamekasan, untuk memberikan dukungan penuh bagi AHY untuk kembali maju sebagai Ketum Demokrat untuk lima tahun kedepan.

    “Selama ini, Mas AHY sudah terbukti mumpuni menghadapi berbagai tantangan di Partai Demokrat, dan mampu melakukan konsolidasi dan menjaga persatuan di Partai Demokrat pasca upaya merebut pimpinan Demokrat secara ilegal,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Cendekiawan Yudi Latif: Rakyat Sudah Lama Menanti Janji Demokrasi

    Cendekiawan Yudi Latif: Rakyat Sudah Lama Menanti Janji Demokrasi

    Jember (beritajatim.com) – Cendekiawan Yudi Latif mengatakan, rakyat sudah lama menanti janj-janji demokrasi. Mereka ingin sosok pemimpin yang bukan hanya berjanji tapi memberi bukti.

    “Dan di dalam konteks bukti itu, konsistensi menjadi penting antara apa yang dijanjikan dengan apa yang dilakukan dan konsistensi di dalam kebijakan: jangan tebang pilih. Tapi harus betul-betul di atas dasar rasionalitas,” kata Yudi, usai acara kuliah umum di Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Saat ini Prabowo mencanangkan efisiensi anggaran. Yudi menekankan pentingnya asas keadilan dan asas produktivitas nilai guna dalam efisiensi anggaran tersebut. “Jangan cuma menyunat anggaran, tapi nanti dananya tidak digunakan untuk kepentingan yang lebih strategis untuk memajukan bangsa. Jangan sampai hanya gali lubang tutup lubang,” katanya.

    Konsistensi dan ketepatan tata kelola menjadi kata kunci. “Boleh jadi maksudnya baik. Tapi kalau tata kelolanya tidak tepat, bisa jadi dampaknya tidak sesuai harapan,” kata Yudi.

    Yudi mencontohkan program Makan Bergizi Gratis. Dia menyarankan agar program ini untuk menguatkan pelaku usaha mikro kecil menengah lokal dan tidak hanya dikelola pelaku usaha besar.

    “Kemudian memfungsikan berbagai sumber daya sumber daya lokal, sehingga di balik makan siang gratis itu menjadi wahana untuk kedaulatan pangan, pemerdayaan UMKM, dan lain-lain,” katanya.

    Pemerintah tidak boleh mengambil jalan pintas untuk melaksanakan program seperti MBG. “Tapi betul-betul diperlukan tata kelola yang bisa diterjemahkan aspek detailnya yang secara keseluruhan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata mantan kepala pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

    Kembalinya militer ke posisi-posisi jabatan sipil juga dikritisi Yudi Latif. “Jangan tindakan dulu dikedepankan, baru kemudian rekayasa hukumnya dikerjakan belakangan. Karena itu akan punya kesan bahwa pemerintahan menghalalkan segala cara,” katanya.

    “Jadi kalaupun ada militer yang ingin diangkat dan ditujukan di jabatan-jabatan sipil, dia harus mundur dulu dari jabatan militernya. Atau kalau ingin revolusi, ya berarti aturan mainnya diubah dulu. Tapi itu kan berarti membalikkan seluruh jalannya sejarah kita,” kaya Yudi. [wir]

  • Usai Dilantik, Bupati Kediri Mas Dhito Fokus Selesaikan Pembangunan 5 Tahun ke Depan

    Usai Dilantik, Bupati Kediri Mas Dhito Fokus Selesaikan Pembangunan 5 Tahun ke Depan

    Kediri (beritajatim.com) – Selepas mengikuti proses pelantikan kepala daerah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) di Istana Merdeka Jakarta, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

    Mas Dhito, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa momentum pelantikan serentak ini menjadi awal dari kebersamaan membangun Indonesia yang lebih baik, termasuk Kabupaten Kediri sebagai episentrum baru di Jawa Timur. Pihaknya akan fokus menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung di periode pertamanya.

    “Tugas kita masih banyak. Tentunya saya memohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk tetap mendoakan satu sama lain,” kata Mas Dhito, usai dilantik.

    Pada kepemimpinan periode keduanya, Mas Dhito berkomitmen menyelesaikan berbagai pembangunan di sektor infrastruktur, termasuk Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ), Gedung Kesenian dan Museum Kabupaten Kediri, Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK), revitalisasi Pasar Ngadiluwih, Masjid An-Nur Pare, dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

    Di sektor kesehatan, ia berencana meningkatkan capaian Universal Health Coverage (UHC) serta melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah kecamatan yang belum memiliki akses pendidikan setingkat SMP-SMA.

    Untuk itu, selain menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, Mas Dhito mengajak elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan dan berkontribusi dalam menyukseskan pembangunan di Kabupaten Kediri.

    “Pemilu sudah selesai, sekarang waktunya bergandengan tangan membangun Kabupaten Kediri menjadi episentrum baru di Jawa Timur,” katanya, usai dilantik menjadi Bupati Kediri periode 2025-2030.

    Sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto terhadap seluruh kepala daerah yang dilantik, ia menegaskan pentingnya bekerja keras dalam melayani kepentingan rakyat.

    “Saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesan Prabowo, saat melantik 961 kepala daerah. [ADV PKP/nm]

  • Soal ‘Ndasmu’, Presiden Prabowo Disarankan Tak Terlalu Impulsif

    Soal ‘Ndasmu’, Presiden Prabowo Disarankan Tak Terlalu Impulsif

    Jember (beritajatim.com) – Cendekiawan Yudi Latif meminta Presiden Prabowo Subianto tidak mudah melontarkan pernyataan spontan. Pernyataan yang hendak dilontarkan harus dipikirkan lebih matang sebelumnya.

    Yudi menanggapi pertanyaan Beritajatim.com soal pernyataan ‘Ndasmu’ oleh Prabowo yang dianggap kasar oleh publik. “Beliau jangan terlalu impulsif. Cara berkomentar soal kebijakan jangan didasarkan pada impuls-impuls, daya dorong yang sifatnya spontan. Perlu dipikirkan lebih mendalam,” katanya, usai acara kuliah umum di Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Setidaknya empat kali Prabowo melontarkan pernyataan ‘Ndasmu’. Pertama, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra pada 15 Desember 2023. Ia menanggapi pernyataan calon presiden Anies Baswedan soal pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam putusan batas usia capres dan cawapres.

    “Bagaimana perasaan Mas Prabowo, soal etik? Etik? Etik? Endasmu Etik,” kata Prabowo dalam video yang viral di media sosial.

    ‘Ndasmu’ berikutnya dilontarkan pada saat berpidato dalam peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan, saya bilang ndasmu,” katanya.

    Dalam momentum yang sama, Prabowo menggunakan kata ‘ndasmu’ untuk merespons kritik soal gemuknya kabinetnya. “Ada orang pintar bilang, kabinet ini gemuk, terlalu besar… ndasmu,” katanya.

    Lalu, Prabowo menggunakannya untuk menampik tudingan intervensi Presiden Ketujuh Joko Widodo terhadapnya. “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” katanya.

    Tak hanya pernyataan ‘ndasmu’, Yudi Latif juga mengkritisi beberapa argumentasi Prabowo yang cenderung kurang kuat.

    “Misalkan enggak apa-apa hutan ditebang untuk sawit. Tapi dengan argumen di bawah standar rasionalitas ilmiah. Itu menurut saya, betul-betul jawaban spontan yang tidak dipikirkan secara mendalam,” kata Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) ini.

    Perbandingan gemuknya kabinet Indonesia dengan jumlah personel kabinet di Timor Leste juga menjadi sorotan “Dia kan hanya membandingkan dengan Timur Leste. Kenapa tidak membandingkan dengan Amerika yang cuma 11 orang (menteri). Bahkan Cina cuma 23 orang (menteri),” kata Yudi.

    “Jadi, itu argumen yang sumir yang tidak solid secara rasionalitas ilmiah Termasuk juga pilihan-pilihan kosakata, pilihan-pilihan diksi,harus di dalam ambang kepatutan sebagai orang nomor satu,” kata cendekiawan yang membidangi Pancasila tersebut.

    “Orang nomor satu di Indonesia kan segala ucapan tindakannya jadi role model. Jamgan sampai ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kurangnya adab itu jadi model yang akan bisa ditiru oleh masyarakat,” kata Yudi. [wir]

  • Inspektur Kota Kediri Dorong Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

    Inspektur Kota Kediri Dorong Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kediri terkait pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemahaman Pengelolaan Risiko. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (20/2/2025) dan Jumat (21/2/2025) di salah satu hotel di Kota Kediri dengan dihadiri perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kota Kediri. Muklis Isnaini, Inspektur Kota Kediri, menegaskan bahwa manajemen risiko mencakup beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis.

    “Sampai saat ini yang sudah dilakukan hanya sebatas menyusun saja, mudah-mudahan risiko-risiko yang diregister ke depan pastinya ada tindak lanjut tidak hanya sebatas kita mengenali dan mencatat risiko tapi harus ada upaya untuk melakukan meminimalisir risiko,” ujarnya.

    Berdasarkan regulasi yang berlaku, implementasi SPIP wajib dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Muklis menjelaskan, “Sesuai dengan peraturan tersebut, ada lima unsur SPIP, yakni: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan harus diimplementasi secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.”

    Menurutnya, pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah merupakan aspek penting dalam menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, risiko yang muncul di tingkat pemerintah daerah, OPD, maupun kegiatan operasional harus dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik.

    Dengan adanya kegiatan ini, Inspektorat Kota Kediri menargetkan tersusunnya dokumen register risiko Pemerintah Daerah dan register risiko OPD tahun 2025. Saat ini, Level SPIP Kota Kediri berada di level 3 dengan skor 3,207, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan skor 3,08, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dengan skor 2,76.

    “Saya mengajak seluruh OPD untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya guna demi kesejahteraan masyarakat Kota Kediri,” pungkas Muklis. [nm/ted]

  • Jelang Ramadan, Pemkot Kediri Gencar Lakukan Pengawasan Alat UTTP di Berbagai Pasar Tradisional

    Jelang Ramadan, Pemkot Kediri Gencar Lakukan Pengawasan Alat UTTP di Berbagai Pasar Tradisional

    Kediri (beritajatim.com) – Menyambut bulan suci Ramadan, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di Pasar Grosir Ngronggo, Rabu (19/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran UTTP serta memberikan perlindungan bagi konsumen.

    Wahyu Kusuma Wardani, Kepala Disperdagin Kota Kediri, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan menimbang ulang barang yang sudah dibeli oleh konsumen. “Kami melakukan pengawasan dengan cara menimbang ulang barang yang sudah dibeli oleh konsumen, kami catat tadi ada sekitar dua puluh konsumen yang melakukan penimbangan ulang,” ucapnya.

    Dalam pemeriksaan tersebut, petugas yang berjumlah lima orang dari Bidang Kemetrologian Disperdagin Kota Kediri tidak menemukan adanya alat UTTP yang tidak sesuai dengan takaran.

    Jadwal Pengawasan UTTP di Pasar Tradisional Kota Kediri

    Kegiatan bertajuk Road Show Maretket to Maretket ini akan berlangsung hingga menjelang Lebaran dengan jadwal sebagai berikut:

    Pasar Grosir: 19 – 20 Februari 2025

    Pasar Bawang: 24 – 25 Februari 2025

    Pasar Banjaran: 26 – 27 Februari 2025

    Pasar Pahing: 4 – 6 Maret 2025

    Pasar Setono Betek: 11 – 13 Maret 2025

    Pasar Mrican: 17 – 18 Maret 2025

    Pasar Bandar Lor: 19 – 21 Maret 2025

    Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar kemetrologian, Disperdagin Kota Kediri siap melakukan pemeriksaan dan memastikan penyebab ketidakakuratan timbangan.

    “Harapan kami semoga semakin menambah kepercayaan di masyarakat dan semakin memberikan pemahaman bahwa pasar-pasar di Kota Kediri sudah sesuai dengan ketentuan kemetrologian, sehingga masyarakat lebih nyaman berbelanja di pasar,” pungkas Wahyu Kusuma Wardani. [nm/ted]

  • Rekam Jejak 4 Tahun Mas Dhito Pimpin Kabupaten Kediri

    Rekam Jejak 4 Tahun Mas Dhito Pimpin Kabupaten Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito merupakan Bupati Kediri periode 2021-2025 dan 2025-2030 bersama wakilnya Dewi Mariya Ulfa.

    Pasangan bupati/wakil bupati ini pada periode keduanya dilantik bersamaan dengan ratusan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 2024. Pelantikan dilakukan langsung oleh kepala negara, Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

    Pada periode kedua, bersama Mbak Dewi sapaan Dewi Mariya Ulfa, Mas Dhito berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai di periode pertama terutama sektor pelayanan dasar.

    “Empat pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sosial itu benar-benar menjadi konsentrasi kita,” kata Mas Dhito menjelang pelantikan.

    Di era kepemimpinannya, pada periode pertama selama empat tahun berbagai terobosan telah dilakukan Mas Dhito untuk Kabupaten Kediri yang mencakup 26 kecamatan dan membawahi 343 desa serta 1 kelurahan.

    Mas Dhito sebagai bupati muda yang saat itu berusia 28 tahun membuka layanan aduan masyarakat baik melalui agenda Jumat Ngopi, melalui media sosial dan juga aplikasi Halo MasBup.

    Langkahnya ini tentu sangat berani, terlebih awal menjabat bertepatan dengan pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyak sektor, termasuk ekonomi.

    Kemudian, sektor pelayanan publik seperti pengurusan administrasi kependudukan di era kepemimpinannya dibuat semakin mudah, lebih cepat dan dekat karena bisa dilakukan di tingkat desa.

    Mendukung pelayanan kepada masyarakat, pada 2022, Mas Dhito memberikan hibah mobil siaga bagi tiap desa sebagai kendaraan operasional. Mobil ini yang juga untuk pelayanan mengantarkan warganya yang sakit ke pusat layanan kesehatan.

    Lebih lanjut, melihat nilai historis daerah yang memiliki julukan Bumi Panjalu ini, pada 25 Maret 2023 Mas Dhito melakukan rebranding tagline Kabupaten Kediri dari yang sebelumnya Kediri Lagi menjadi Kediri Berbudaya.

    Perubahan ini juga diiringi langkah Pemkab Kediri mematenkan warisan budaya khas seperti jaranan jowo, kesenian tiban, wayang krucil, getuk lindri dan tiwul. Begitupula dengan pakaian khas Kabupaten Kediri dengan motif utama lidah api dan gringsing. Adapun pakaian pria disebut Wdihan Kadiri dan untuk perempuan Ken Kadiri.

    Selama empat tahun itu pula, sebagaimana visi misinya, Mas Dhito melakukan peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan selain bersumber dari APBD Kabupaten Kediri, juga sharing dengan provinsi maupun APBN.

    Bahkan, dua jembatan penghubung antar kota/kabupaten di Desa Ngadi dan Desa Jongbiru yang hancur sejak 2017 berhasil dibangun kembali. Pembangunan ini tentunya juga menunjang akses lalu lintas menuju Bandara Dhoho.

    Tak hanya itu, di kawasan sekitar bandara, pada 2023 Mas Dhito memulai pembangunan stadion yang diberi nama Gelora Daha Jayati. Stadion ini akan dilanjutkan di periode keduanya secara bertahap.

    Mendukung ekonomi kerakyatan, pihaknya juga melakukan revitalisasi pasar tradisional yang telah dimulai dari Pasar Wates dan akan dilanjutkan untuk Pasar Ngadiluwih. Begitu pula dengan revitalisasi Masjid An-Nur di Kecamatan Pare dan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan dilanjutkan tahun 2025 ini.

    Mas Dhito juga melakukan terobosan pada sektor kesehatan. Untuk menjamin kesehatan warganya Mas Dhito dari tahun ke tahun secara bertahap menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) yang mana hingga Februari 2025 ini telah mencapai 97,05 persen.

    Pada bidang pendidikan, awal menjabat di periode pertama, Mas Dhito memberikan bisyaroh bagi guru madin (guru-guru agama non formal) yang cakupannya telah mencapai 9.500 orang dan akan ditingkatkan setiap tahun.

    Mas Dhito juga menjadi bupati yang mendirikan SMA boarding school gratis. Sekolah ini ditujukan bagi warga kurang mampu yang memiliki mimpi melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Termasuk pula pemberian beasiswa pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi.

    Begitu pula bidang sosial, Mas Dhito sangat memperhatikan kesejahteraan sosial warganya, tak terkecuali bagi kalangan disabilitas. Berbagai program dilakukan termasuk membantu dalam kemandirian ekonomi mulai dari pelatihan, pendampingan usaha sampai penyaluran bantuan modal.

    “Saya berharap lima tahun ke depan bisa lebih baik dari empat tahun lalu dan apa yang kita kerjakan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]