Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • 2 Anggota DPRD Jatim Fraksi PDIP Disiram Air Doa oleh Massa Indonesia Gelap

    2 Anggota DPRD Jatim Fraksi PDIP Disiram Air Doa oleh Massa Indonesia Gelap

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDIP, Yordan M Batara Goa dan Fuad Bernardi disiram air doa oleh massa Indonesia Gelap di depan Kantor DPRD Jatim, Surabaya, Jumat (21/2/2025).

    Insiden ini bermula saat kedua perwakilan DPRD Jatim itu mencoba menemui massa aksi namun ditolak. Karena keduanya dinilai hanya mengobral janji.

    “Dari tadi kita mendengar sekedar ucapan saja dan kalau memang beliau itu berjanji maka kita yang akan memastikan janji janji tersebut,” ucap seorang peserta aksi kepada dua anggota DPRD Jatim dari PDIP M Batara Goa dan Fuad Bernardi.

    Kemudian, seorang pendemo itu bereriak sambil membimbing massa aksi untuk bermunajat doa tawasul. Dan dengan genggaman air mineral, dia menyiram air tersebut tepat ke posisi badan dari M Batara Goa dan Fuad Bernardi, disusul lemparan botol-botol air mineral dari massa aksi.

    “Polisi-polisi sebagai tonggak awal penindas rakyat, sepakat. Biar mereka-mereka itu percaya yang namanya barokah. Kalau mereka percaya yang namanya barokah, maka semua elemen masyarakat mendoakan agar bapak ini dan kroni-kroninya menepati janji-janjinya,” kata dia.

    “Maka dari itu kita mendoakan, khususon ila ruhi kulhu Alfatihah (disusul dengan penyiraman air),” lanjur orator.

    Massa aksi yang ikut geram melemparkan botol air mineral, sehingga suasana menjadi ricuh dan tidak terkendali. Akibatnya, M Batara Goa dan Fuad Bernardi terpaksa meninggalkan lokasi demo dengan kawalan aparat kepolisian. [ram/beq]

  • Efisiensi Anggaran Rp3 Milyar, Penyidikan di Kejari Kabupaten Pasuruan Tetap Lanjut

    Efisiensi Anggaran Rp3 Milyar, Penyidikan di Kejari Kabupaten Pasuruan Tetap Lanjut

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan melakukan efisiensi anggaran yang signifikan. Dari data yang dihimpun, angka efisiensi yang dicapai sebesar 30 persen atau setara dengan Rp 3 miliar rupiah selama satu tahun.

    Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung untuk melakukan penghematan anggaran di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.

    Kajari Kabupaten Pasuruan, Teguh Ananto menyampaikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi kinerja Kejari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, meskipun ada efisiensi anggaran. Dan kami tetap melakukan penyelidikan dalam kasus-kasus yang sudah kami list,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan cara meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, serta melakukan negosiasi dengan pihak ketiga untuk mendapatkan harga yang lebih baik.

    “Kami juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran secara berkala untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal,” tambahnya.

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan juga berupaya meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional. Dengan penggunaan teknologi, diharapkan dapat mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan administrasi dan perjalanan dinas. (ada/ted)

  • Indonesia Gelap, Ratusan Mahasiswa Jember Turun ke Jalan

    Indonesia Gelap, Ratusan Mahasiswa Jember Turun ke Jalan

    Jember (beritajatim.com) – Ratusan orang mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan berunjuk rasa meneriakkan ‘Indonesia Gelap’, di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.

    Mereka tak hanya berorasi, tapi juga membawa poster dan spanduk yang mencantumkan sejumlah isu. Mereka menolak Undang-Undang Minerba dan mengecam DPR RI dan pemerintah.

    Para mahasiswa juga membakar foto para menteri yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

    Mereka meneriakkan tiga hal, yakni menolak revisi UU Minerba, menolak efisiensi anggaran, dan menolak pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Dalam aksi itu, dosen FISIP Universitas Jember Muhammad Iqbal berorasi. “Hukum dijadikan senjata politik untuk melibas lawan politik,” katanya

    Iqbal mengakui bahwa dirinya ASN. “Saya dibayar negara, bukan kekuasaan. Maka saya di sini membersamai kawan-kawan” katanya.

    Iqbal meminta kepada mahasiswa untuk belajar lebih jauh lagi soal revisi UU Minerba, UU TNI, dan UU BUMN yang disahkan diam-diam. UU tersebut dinilai akan merugikan rakyat. [wir/beq]

  • Patuh Instruksi Megawati, Bupati Bangkalan Diminta Tak Ikut Retreat Magelang

    Patuh Instruksi Megawati, Bupati Bangkalan Diminta Tak Ikut Retreat Magelang

    Bangkalan (beritajatim.com) – Kepala daerah yang telah resmi dilantik diminta mengikuti retreat di Magelang. Tetapi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari kader PDIP diinstruksikan untuk menunda dalam mengikuti kegiatan retreat.

    Instruksi penundaan dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Surat dengan nomor nomor 7294/IN/DPP/ll/2025 itu diterbitkan kemarin oleh PDIP.

    Dalam surat itu, terdapat dua instruksi yang disampaikan Megawati. Yakni Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    Sedangkan di poin kedua yakni kader diminta tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Bangkalan terpilih, Lukman Hakim, yang merupakan kader PDIP.

    “Saya menginstruksikan pada bupati terpilih agar tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang di Magelang,” ujarnya, Jumat (21/2/2025).

    Ia mengatakan, direncanakan Lukman Hakim akan pulang ke Madura hari ini. Ia juga enggan memberikan komentar lebih terkait instruksi dari Ketum PDIP itu.

    “Insyaallah hari ini akan pulang. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan komentar lebih,” pungkasnya. [sar/but]

     

  • Resmi Jadi Bupati Blitar, Rijanto Bicara Soal Mutasi Jabatan

    Resmi Jadi Bupati Blitar, Rijanto Bicara Soal Mutasi Jabatan

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto resmi menjabat sebagai Bupati Blitar periode 2025-2030. Pria berusia 72 tahun itu pun bakal memimpin Bumi Penataran selama 5 tahun ke depan.

    Meski belum menjalankan roda pemerintahan, namun isu soal mutasi jabatan di awal kepemimpinan Rijanto telah menyeruak ke publik. Banyak isu di luaran yang menyebutkan bahwa Rijanto-Beky bakal melakukan mutasi jabatan di awal kepemimpinannya.

    Terkait hal itu Rijanto pun angkat bicara. Menurutnya perihal mutasi jabatan masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan sang wakil Beky Herdihansah.

    “Kami butuh tim yang solid namun tentu saja hal ini akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Mas Wabup dan perangkat yang ada,’’ kata Rijanto, Jumat (21/2/2025).

    Rijanto sendiri mengakui bahwa dirinya memerlukan tim yang solid untuk membangun Kabupaten Blitar. Sehingga terkait pemilihan pejabat yang akan membantu dirinya, Rijanto masih akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak terkait.

    “Perombakan atau penyesuaian dalam struktur pemerintahan adalah sesuatu yang lumrah,” tegasnya.

    Bagi Rijanto perombakan dan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah. Namun Rijanto menegaskan bahwa mutasi jabatan yang mungkin dilakukan nanti adalah atas dasar profesionalisme.

    “Namun, kami pastikan bahwa semua dilakukan secara objektif dan berdasarkan kinerja serta profesionalisme aparatur,” tandasnya.

    Rijanto sendiri sebenarnya memang diperbolehkan untuk melakukan mutasi jabatan di awal kepemimpinannya. Meski demikian mutasi jabatan harus direstui oleh Kementerian Dalam Negeri.

    “Aturan memang membolehkan, dengan syarat atas seizin atau dengan persetujuan Mendagri,” Kata Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan.

    Meski begitu mutasi jabatan harus dilakukan dengan seizin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika melakukan mutasi jabatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Blitar, Rijanto-Beky pun harus menyertakan alasan mengapa dirinya melakukan pemindahan jabatan.

    Jika mengacu pada aturan seorang bupati boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai cakada dan 6 bulan setelah dilantik. Sehingga jika Rijanto-Beky melakukan mutasi maka hal itu tidak melanggar aturan.

    “Dengan syarat atas seizin Mendagri, disertai dengan alasan untuk mendukung pengajuan mutasi pejabat tersebut,” tegasnya. [owi/beq]

  • Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat tersebut merupakan respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.

    Namun, larangan tersebut tidak mempengaruhi sikap Bupati Malang, HM Sanusi, yang tetap menjalankan retret atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Keberangkatan Sanusi ke Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025 bertolak belakang dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menunda kadernya mengikuti retret.

    Dalam Pilkada Kabupaten Malang, HM Sanusi bersama Lathifah Shohib diusung oleh beberapa partai, termasuk PDIP.

    Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim 9 Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan bahwa HM Sanusi tetap mengikuti retret karena sudah dijadwalkan sebelumnya.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus, yang ikut mendampingi pelantikan Sanusi oleh Presiden Prabowo di Jakarta, menegaskan bahwa Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati terkait larangan mengikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan bahwa instruksi Megawati merupakan respons terhadap penangkapan Sekjen PDIP oleh KPK, yang dianggap sebagai hal yang manusiawi.

    Menurutnya, berbeda dengan daerah lain, pasangan Sanusi-Lathifah memang diusung PDIP, tetapi juga mendapat dukungan dari partai lain, seperti PKB, Nasdem, Gerindra, serta parpol non-parlemen termasuk PSI.

    Mas Kus menegaskan bahwa keberangkatan Sanusi ke Magelang bukan bentuk pembangkangan terhadap partai, melainkan bagian dari penghormatan terhadap pemerintah.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Kemensos Libatkan Ormas untuk Awasi Data Warga Miskin

    Kemensos Libatkan Ormas untuk Awasi Data Warga Miskin

    Madiun (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data warga miskin, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasinya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pihaknya akan mengajak pilar sosial, dinas sosial, bupati, wali kota, serta gubernur untuk memastikan keabsahan data tersebut. Tak hanya itu, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi non-pemerintah yang memiliki program serupa juga akan diundang untuk turut serta dalam pemantauan.

    “Kami akan mengundang ormas atau organisasi nonpemerintahan, yang memang punya program serupa, untuk terjun lapangan memastikan apakah sesuai dengan kenyataan, sambil memantau data terbaru,” ujarnya.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Saifullah Yusuf setelah menggelar pertemuan dengan ratusan pilar sosial dari Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi, di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban, Jumat (21/2/2025) pukul 10.00 WIB.

    Saifullah menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melebur semua data warga miskin ke dalam satu sistem tunggal. “DTSEN mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sudah dipadankan dengan NIK,” jelasnya.

    Upaya ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan umum. Meski pemerintah daerah telah berusaha mengentaskan kemiskinan, ia menilai langkah-langkah yang ada masih belum cukup.

    “Nilainya persentasenya turun terus. Tetapi, data terbaru dari BPS menunjukkan jumlah orang miskin terbanyak masih berada di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah orangnya masih banyak. Maka dari itu kami ingin bekerja sama, mempelajarinya dengan baik, lalu kami intervensi dengan menggunakan program dan kegiatan yang tepat sasaran,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa kemiskinan harus segera dientaskan dengan menuju satu data yang terintegrasi.

    “Insya Allah kami akan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bagaimana bahu membahu menyatukan data dan pemberdayaan agar masyarakat tidak terus-terusan miskin,” ungkapnya. [fiq/beq]

  • Kenakan Baju Militer, Bupati Blitar Sekaligus Ketua PDIP Ikut Retret?

    Kenakan Baju Militer, Bupati Blitar Sekaligus Ketua PDIP Ikut Retret?

    Blitar (beritajatim.com) – Beredar foto Bupati Blitar Rijanto mengenakan baju miliar bersama Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Foto itu diduga merupakan persiapan kegiatan retret yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.

    Foto itu pun menjadi perdebatan masyarakat. Pasalnya, Rijanto merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar yang sepatutnya menjalankan instruksi dari Ketum Megawati Soekarnoputri untuk tidak mengikuti retret.

    Ada anggapan bahwa Rijanto ikut retret di Magelang dan tidak patuh pada instruksi sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun itu hanya sekedar anggapan, hingga saat ini belum ada informasi yang jelas terkait kepastian Rijanto ikut retret di Magelang atau tidak.

    “Saya belum tahu soal itu, soalnya saya pulang setelah ketemu Bappenas saya pulang, jadi belum ada informasi kepastian itu,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, Jumat (21/2/2025).

    Retret untuk kepala daerah (gubernur, wali kota, bupati) terpilih sendiri dijadwalkan akan dimulai pada hari ini pukul 15.00 WIB.

    Kepastian Rijanto apakah ikut retret atau tidak pun akan ditentukan usai pukul 15.00 WIB nanti. Hingga kini pihak pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar pun belum mendapatkan kabar pasti apakah Rijanto akan ikut retret atau tidak.

    “Saya belum tahu kalau soal itu, karena saya juga belum berkomunikasi dengan pak bupati,” ungkap Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi.

    Kini patut dinanti apakah Rijanto akan kembali ke Blitar dan mengikuti instruksi dari Ketum PDIP untuk menunda retret. Atau justru pria berusia 72 tahun itu tetap ikut retret di Magelang sebagai langkah awal sebelum melaksanakan tugas sebagai Bupati Blitar.

    “Patut dinanti pak Rijanto lebih patuh ke partai atau presiden,” ucap Aziz warga. [owi/beq]

  • Ikuti Instruksi PDIP, Wawali Kota Surabaya Tak Ikut Retret di Magelang

    Ikuti Instruksi PDIP, Wawali Kota Surabaya Tak Ikut Retret di Magelang

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengaku tidak mengikuti retret wakil kepala daerah yang dijadwalkan pada 27-28 Februari 2025, besok.

    Armuji atau Cak Ji ini mengikuti surat intruksi PDI Perjuangan (PDIP) Nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam. Disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri, merespon penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    Cak Ji menyampaikan dirinya telah balik ke Kota Surabaya dari Jakarta, dengan alasan mengikuti intruksi Ketum PDIP Megawati.

    “Alasannya ada instruksi ketum, instruksi sekretariat,” kata Armuji, melalui panggilan telepon, Jumat (21/2/2025).

    Cak Ji menyebut, retret untuk wakil gubernur, wakil wali kota, maupun waki bupati itu dijadwalkan digelar pada 27-28 Februari 2025. Namun dia menegaskan tidak akan mengikuti retret tersebut.

    “Nggak melu (nggak ikut), di Surabaya, sudah di Surabaya wes an,” katanya.

    Sedangkan menurut Cak Ji, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pagi ini masih di Jakarta. Belum diketahui pasti apakah ia akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret atau tidak.

    “Konfirmasi sendiri (ke Eri), saya udah di Surabaya,” ucap dia. [ram/beq]

  • PDIP Minta Kada Tak Ikut Retret di Magelang, Pengamat: Wajar dan Sesuai

    PDIP Minta Kada Tak Ikut Retret di Magelang, Pengamat: Wajar dan Sesuai

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik dan Sosial Universitas Negeri Malang (UM), Abdul Kodir, menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah (kada) dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang merupakan langkah wajar. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan para kepala daerah berkoordinasi dengan Presiden melalui kegiatan retret tersebut.

    “Secara normatif, tidak ada peraturan yang mengharuskan koordinasi kepala daerah dengan Presiden melalui retret. Jadi, saya rasa keputusan PDIP ini wajar dan sesuai,” ujar Kodir saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).

    Kodir menilai langkah ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa PDIP menegaskan posisinya sebagai oposisi Pemerintah. Apalagi dalam konteks politik saat ini, retret yang melibatkan kada bisa dipandang sebagai cara bagi pemerintah untuk menegaskan dominasi politik dari penguasa.

    “Dalam perspektif sosiologi politik, retret ini seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa, baik kepada menteri maupun sekarang kepada kepala daerah,” jelas mahasiswa Doktoral University of York ini.

    Dia juga menambahkan bahwa model retret yang digunakan lebih tepat diterapkan dalam sistem militer, bukan dalam ranah sipil. Kodir memandang langkah ini sebagai bentuk normalisasi militerisme dalam birokrasi pemerintahan yang lebih tidak relevan dengan kepemimpinan sipil.

    “Retret ini sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya untuk menormalisasi militerisme dalam proses kepemimpinan dan birokrasi,” tegasnya.

    Selain itu, Kodir menyampaikan bahwa tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa retret dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Sistem koordinasi pemerintahan justru seringkali terbukti tidak solid, seperti yang terlihat pada kebijakan efisiensi dan permasalahan distribusi gas yang hingga kini belum terkoordinasi dengan baik,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Kodir juga mengingatkan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Sehingga, para kada harus bertanggung jawab kepada rakyat.

    “Bahwa kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, dan bukan dipilih Presiden. Sehingga tanggung jawab kepala daerah bilamana mengacu pada UU seharusnya kepada rakyat,” kata dia. [asg/beq]