Category: Beritajatim.com Politik

  • Wawali Surabaya Cak Ji Tegaskan Tidak Hadiri Retret di Magelang Sesuai Instruksi Megawati

    Wawali Surabaya Cak Ji Tegaskan Tidak Hadiri Retret di Magelang Sesuai Instruksi Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengikuti retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari 2025. Hal ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai tersebut untuk hadir pada acara tersebut.

    “Jadi undangan itu (Retret) dari Kemendagri, sesuai dengan perintah harian yang dikeluarkan oleh ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk sementara saya sebagai wakil wali kota Surabaya akan mengikuti perintah tersebut,” ujar Cak Ji sapaan akrabnya saat ditemui di rumahnya, Jumat (21/2/2025).

    Cak Ji menambahkan bahwa dirinya seharusnya mengikuti retret yang dijadwalkan pada tanggal 27-28 Februari mendatang. Namun, sambil menunggu perintah lanjutan dari Megawati, dirinya memutuskan untuk tidak menghadiri acara tersebut.

    “Jadi kan saya nanti retretnya tanggal 27 dan 28, mangkanya sambil menunggu perintah harian berikutnya, itulah yang saya putuskan untuk tidak mengikuti retret,” katanya.

    Ketika ditanya apakah sudah ada perintah lanjutan terkait instruksi tersebut, Cak Ji menjelaskan bahwa belum ada perubahan. Ia pun menegaskan komitmennya untuk tetap patuh pada keputusan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.

    “Belum ada lanjutan perintah harian, jadi saya masih berpegang pada perintah harian yang dikeluarkan bu ketum. Itu menunjukkan kesolidan kita kepada ketua umum kita, Megawati Soekarnoputri. Itu diuji pada saat seperti ini,” tegas Cak Ji.

    Meskipun keputusan untuk tidak mengikuti retret bisa berisiko, Cak Ji mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa terancam jika ada sanksi dari Kemendagri. Ia menyebutkan bahwa retret tersebut tidak lebih dari sebuah kegiatan serupa dengan yang sebelumnya dilaksanakan di Lemhanas, meskipun kali ini diselenggarakan di Akademi Militer Magelang.

    “Enggak ada, sanksi yang seperti apa? Enggak ada. Jadi retret ini kan seperti kayak kita melakukan di Lemhanas, bahkan saya juga pernah ikut. Cuma tempatnya sekarang aja yang berbeda. Kalau ini di Magelang, kalau dulu di kantor Lemhanas,” jelasnya.

    Cak Ji juga menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum berkomunikasi dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang harusnya sudah memulai retret pada hari yang sama.

    “Belum tadi pagi saya masih kelihatan (Eri Cahyadi) di Jakarta ya. Karena kan pesawat saya jam 10 tadi sekitar jam 7-8 masih di Jakarta,” katanya.

    Meskipun demikian, Cak Ji menegaskan bahwa ia akan tetap menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat Surabaya, menunggu instruksi selanjutnya dari Ketua Umum, sembari melanjutkan pekerjaan rutin yang ada. “Ya kita akan melakukan pelayanan publik melayani masyarakat seperti biasa. Kebetulan banyak aspirasi yang harus ditindaklanjuti,” tandasnya.[asg/kun]

  • Kemenag Magetan Serahkan Izin Operasional KBIHU Ar Roudhoh

    Kemenag Magetan Serahkan Izin Operasional KBIHU Ar Roudhoh

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Dr. Taufiqurrohman, M.Ag., menyerahkan izin operasional kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Ar Roudhoh YPM Darul Ulum Poncol. Penyerahan ini didampingi oleh Kepala Seksi PHU, Ida Dwi Martini.

    Kankemenag Magetan menyampaikan bahwa KBIHU memiliki posisi strategis dan diakui dalam regulasi UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 33 Ayat 1. Regulasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat melibatkan KBIHU dalam pimpinan manasik haji, serta sebagai lembaga resmi yang memiliki izin untuk memberikan bimbingan dan pendampingan jamaah haji hingga ke Arab Saudi dan kembali ke tanah air.

    Dr. Taufiqurrohman berpesan kepada KBIHU Ar Roudhoh agar menyampaikan kepada jamaah bahwa haji adalah panggilan Allah. “Haji tidak hanya sekadar sehat fisik dan memiliki materi, tetapi juga merupakan panggilan Allah. Menjadi pelayan tamu Allah adalah sebuah ibadah yang harus ditata agar sesuai dengan harapan,” ujarnya.

    Beliau juga menekankan bahwa keberadaan KBIHU bukan hanya untuk membesarkan nama pribadi, melainkan juga mengangkat nama Kabupaten Magetan saat berada di tanah suci. “Selain itu, KBIHU di Magetan tidak boleh memberatkan jamaah. Pelayanan harus diutamakan agar ibadah terlaksana sesuai mekanisme dan tata cara yang ada. Selain itu, keharmonisan antar-KBIHU di Magetan harus tetap terjaga,” tambahnya.

    Terkait aspek ibadah, ia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya ada skema murur, di mana jamaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, serta skema tanazul. “Muzdalifah semakin sempit karena tambahan toilet serta meningkatnya jumlah jamaah haji non-kuota seperti furoda, mujamalah, visa ziarah, dan haji multiple,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Dr. Taufiqurrohman menekankan pentingnya menjaga tata krama dan menjalin kerja sama yang baik di tanah suci untuk kelancaran ibadah jamaah haji.

    Sementara itu, Kabag Kesra Kabupaten Magetan, Permadi Bagus Darmawan, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada KBIHU Ar Roudhoh atas diterbitkannya izin operasional.

    “Semoga ke depan bisa terus bersinergi dengan Kemenag dan Pemkab Magetan dalam hal pelayanan dan pembimbingan jamaah haji. Dengan adanya KBIHU ini, diharapkan jamaah haji Magetan akan mendapatkan pendampingan maksimal,” harapnya.

    Dengan berdirinya KBIHU Ar Roudhoh YPM Darul Ulum Poncol, pelayanan kepada jamaah semakin mudah dan mendapat dukungan penuh dari Pemkab Magetan. Kehadiran lembaga-lembaga pelayanan umat juga diharapkan memunculkan persaingan sehat dalam kualitas pelayanan.

    KH. Ahmad Fathoni, Ketua MUI Kabupaten Magetan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol, turut memberikan dukungan terhadap keberadaan KBIHU Ar Roudhoh.

    “Diharapkan KBIHU ini dapat membantu jamaah haji dan umroh dalam pendampingan ibadah. Dengan latar belakang pesantren, insyaallah KBIHU Ar Roudhoh unggul dalam aspek pendampingan ibadah,” tambahnya.

    Penyerahan izin operasional dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Magetan, Taufiqurrohman, Ketua KBIHU Ar Roudhoh, Agus H. Habib Mustofa yang juga pengasuh PP Unggulan An-Najah YPM Darul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu berdirinya KBIHU Ar Roudhoh.

    “Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga KBIHU ini diberkahi dan sukses dalam mengawal jamaah haji untuk memenuhi panggilan Allah,” tutupnya. [fiq/kun]

  • Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Teatrikal menaburkan bunga ke atas keranda, melambangkan matinya keadilan, menghiasi demontrasi ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Ponorogo. Para mahasiswa dari berbagai organisasi itu, unjuk rasa untuk mengevaluasi 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Tuntutan dengan membawa berbagai alternatif kebijakan pun disuarakan ratusan mahasiswa yang kompak memakai pakaian serba hitam tersebut. Dalam aksinya, selain berorasi secara bergantian, para mahasiswa juga mengangkat poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menyuarakan aspirasi yang dianggap penting bagi rakyat.

    Mahasiswa itu menyoroti berbagai isu, salah satunya terkait anggaran pendidikan yang hanya menerima alokasi lebih kecil dari ketentuan dalam UUD 1945. Mereka menghitung alokasi untuk anggaran pendidikan pada pemerintahan kali ini hanya 18 persen dari APBN. Padahal, amanat konstitusi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan.

    “Konstitusi sudah jelas mengamanatkan minimal 20 persen untuk pendidikan. Kami menolak kebijakan yang bertentangan dengan aturan dasar negara,” kata Koordinator Aksi, Nanda Dwi Yanuari, Kamis (21/02/2025).

    Selain itu, mahasiswa mendesak DPR untuk mencabut pasal dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu. Meraka menilai pasal dalam undang-undang bermasalah dan kontroversial. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG) agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan proporsional.

    “Kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengevaluasi MBG, yang memangkas anggaran berbagai sektor untuk mensukseskan MBG tersebut,” katanya.

    Mahasiswa juga menuntut transparansi dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden terbaru, agar pelaksanaannya lebih terbuka dan akuntabel.

    “Kami meminta agar mahasiswa dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan anggaran supaya penggunaannya tidak menyimpang,” tambah Nanda.

    Setelah berorasi, perwakilan massa akhirnya ditemui oleh perwakilan dari anggota DPRD Ponorogo. Salah satunya anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Eka Rekno Setiani. Ia mengapresiasi terhadap aspirasi mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan, termasuk kepada Presiden.

    “Kami mengapresiasi semangat teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Kami akan membawa tuntutan ini ke pihak yang berwenang,” ujar Eka.

    Ia menambahkan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa terkait kebijakan Pemerintah Pusat. Namun pihaknya tetap berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi tersebut. “Kami tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan evaluasi kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

    Aksi ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri setelah audiensi dengan perwakilan anggota DPRD Ponorogo. Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. (end/kun)

  • Survei ARCI: 80,6% Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

    Survei ARCI: 80,6% Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

    Surabaya (beritajatim.com) – Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 100 hari pertama bekerja. Hasilnya, 80,6 persen warga Jatim puas kinerja Prabowo-Gibran.

    “Mayoritas responden yang merupakan warga Jawa Timur menyatakan puas atas kinerja Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama bekerja,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt saat paparan, Jumat (21/2/2025).

    Baihaki mengatakan dari 80,6 persen responden warga Jatim yang menyatakan puas, rinciannya 10,5 persen sangat puas, 39,7 persen puas, serta 30,4 cukup puas.

    “Ada 19,4 persen responden yang menyatakan tidak puas,” tambahnya.

    Baihaki menyebut faktor yang membuat responden menyatakan puas atas kinerja Prabowo-Gibran di antaranya karena tegas dan berani.

    “Kemudian komitmen terhadap pemberantasan korupsi dianggap cukup baik oleh responden. Selain itu ada program pemerintah yang pro rakyat dan juga terkait kepuasan makan bergizi gratis,” tambahnya.

    Lebih lanjut Baihaki mengatakan responden juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Prabowo-Gibran. Salah satunya pengentasan kemiskinan.

    “Pengentasan kemiskinan, maraknya kasus korupsi, hingga tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi diharapkan responden bisa diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” jelasnya.

    “Peningkatan kualitas pendidikan dan perhatian pada sektor pertanian juga menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Prabowo-Gibran,” tambahnya.

    Kepuasan warga yang tinggi kepada Prabowo-Gibran, juga linier dengan kepuasan warga Jatim terhadap partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Gerindra menjadi partai dengan kinerja terbaik menurut responden di Jatim yakni di angka 23,2 persen, disusul Golkar 16,5 persen. Lalu ada Demokrat 13,2 persen,” tambah Baihaki.

    Survei ARCI dilakukan pada 2-10 Februari 2025. Survei ARCI melibatkan 1.200 responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Survei ini memiliki margin of error di angka 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling. [tok/beq]

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP ikut retret ke Magelang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tak digubris Bupati Malang terpilih HM Sanusi.

    Memakai topi dan berseragam loreng, Sanusi nampak enjoy setibanya di Akademi Militer Magelang. Bupati Malang dua periode tersebut bahkan mengabadikan momen kedatangan dirinya yang disambut marching band Akmil Magelang.

    Sambil berbaris, Sanusi mengabadikan dirinya dengan swavideo diiringi alunan marching band. Ia berbaris rapi dengan sejumlah Kepala Daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan di Akmil mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

    Juru Bicara (Jubir) Tim 9 HM Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan, Sanusi setelah dilantik langsung bersiap mengikuti retret bersama kepala daerah lain di Magelang.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus yang ikut mendampingi Pelantikan Sanusi ke Jakarta okeh Presiden Prabowo bilang, Abah Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati tentang pelarangan ikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan, instruksi ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan sebagai sikap dari ditangkapnya sekjen partai oleh KPK adalah hal yang manusiawi, dan hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik sekalipun.

    Masih kata Mas Kus, berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi – Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol. Disamping dapat rekom dari PDI-Perjuangan, paslon ini juga ada PKB, Nasdem, dan Gerindra, serta parpol non parlemen lainnya, termasuk PSI.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie Pamit, Ajak Warga Jaga Kebersihan dan Kondusivitas

    Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie Pamit, Ajak Warga Jaga Kebersihan dan Kondusivitas

    Bangkalan (beritajatim.com) – Masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M Edie, telah berakhir. Ia berpamitan kepada warga dalam acara di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (20/2/2025).

    Dalam sambutannya, Arief menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengabdi di Bangkalan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat selama masa kepemimpinannya.

    “Seporanah, semoga semua sehat dan terima kasih pada pak bupati terpilih sudah memberikan waktu pada saya, dan terima kasih untuk pak Kapolres, Ketua DPRD, pak Dandim atas dukungannya, serta untuk masyarakat Bangkalan yang terus mendukung dan mendoakan saya,” ujarnya.

    Selain berpamitan, Arief mengajak seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam membangun Bangkalan agar lebih baik ke depannya.

    “Tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, kita jaga Bangkalan bersama,” imbuhnya.

    Arief juga berharap masyarakat dan semua pihak dapat menjaga serta merawat Bangkalan agar tetap kondusif.

    “Terima kasih telah memberikan saya kesempatan yang luar biasa untuk ada di Bangkalan selama 17 bulan ini. Bangkalan hebat,” pungkasnya. [sar/beq]

  • Sambut Ramadan, Pemkab Pamekasan Bangun Sinergi Bersama Ulama dan Ormas

    Sambut Ramadan, Pemkab Pamekasan Bangun Sinergi Bersama Ulama dan Ormas

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menjalin sinergi bersama sejumlah ulama dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah setempat, guna menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah.

    Sinergi tersebut dilakukan dalam koordinasi bertajuk Silaturahim antara Pemkab Pamekasan, bersama ulama dan ormas di Pamekasan. Sekaligus dijadikan sebagai ajang serap aspirasi dalam rangka menyambut bulan suci umat Islam.

    “Silahturahmi ini dalam rangka meminta saran dan masukan atas segala hal menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, dan nantinya akan kita jadikan sebagai Surat Edaran (SE) kepada masyarakat,” kata Pj Sekda Pamekasan, Ach Faisol, Jum’at (21/2/2025).

    Lebih lanjut disampaikan jika silaturahim tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah dan upaya membangun sinergitas menjelang bulan penuh berkah. “Jadi pertemuan itu sebagai upaya membangun sinergi dan menyamakan persepsi antara ulama dan umara,” ungkapnya.

    “Tentunya dengan mensinergikan persepsi antara ulama dan umara (pemerintah), nantinya surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, selaras dengan keinginan semua lapisan masyarakat,” imbuhnya.

    Terlebih dalam silaturahim tersebut, juga disampaikan beberapa poin penting yang nantinya akan dituangkan dalam SE Bupati Pamekasan. “Beberapa item sudah kami sajikan, selanjutnya kita meminta masukkan dari para kiai, para pimpinan ormas, termasuk dari Badan Hisab dan Rukyat (BHR),” jelasnya.

    “Bahkan dalam pertemuan tersebut juga ada beberapa saran dan masukan dalam beberapa item rancangan SE, termasuk di antaranya tentang penentuan awal puasa (Ramadan), awal buka puasa, tempat hiburan, warung makan, serta beberapa item lainnya.

    Silaturahim yang digelar di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah (MD), Al Irsyad, Gerakan Ummat Islam Pamekasan (GUIP), Sarikat Islam (SI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), perwakilan BHR, perwakilan masjid agung As-Syuhada’ Pamekasan, dan beberapa perwakilan ormas lainnya. [pin/ted]

  • Lagu Sukatani Bergema Dalam Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim

    Lagu Sukatani Bergema Dalam Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Lagu Sukatani berjudul Bayar Bayar Bayar, bergema dinyanyikan ratusan massa aksi demontrasi Indonesia Gelap di depan Kantor DPRD Jawa Timur, pada Jumat 21 Februari 2025.

    Lagu yang masuk dalam album “Gelap Gempita” tahun 2023 itu ditarik dari seluruh platform musik, lantaran mengandung nada kritik institusi polisi, pada hari Kamis 20 Februari 2025 kemarin.

    Ratusan massa pendemo itu berteriak menyanyi, sembari membentangkan poster-poster tuntutan. Poster yang ditunjukkan itu diantaranya bertuliskan ‘Bangkit, Lawan, Menang’, ‘1 Presiden Berbagai Insiden’, ‘Seni Adalah Pemberontakan’, ‘Kami Bersama Sukatani’, dan ‘Di Negara Ini yang Waras Cuma Rakyat’.

    “Hidup Sukatani! Hidup Sukatani! Hidup Sukatani!,” kata salah satu orator.

    Peserta aksi Indonesia Gelap, Muhammad Abdul Gani Bima juga mengatakan, aksi ini merupakan respon dari berbagai kejadian di Indonesia selama 100 hari lebih masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak pro-rakyat. Termasuk pembentukan kabinet gemuk sebagai bentuk balas budi politik, hingga tindakan represif terhadap kesenian yang melontarkan kritik.

    “Sebenarnya menggambarkan isu-isu yang sedang kita tuntut hari ini. Banyak pembungkaman kritik dari seni, ada pemberedelan lukisan, pentas teater di Bandung juga dibredel, trus trakhir lagu Sukatani yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar,’ itu juga dibredel,” ucap salah satu peserta aksi Muhammad Abdul Gani Bima. [ram/beq]

  • Demo Indonesia Gelap di DPRD Jatim, Fuad Anaknya Risma Disiram Air

    Demo Indonesia Gelap di DPRD Jatim, Fuad Anaknya Risma Disiram Air

    Surabaya (beritajatim.com) – Langit Surabaya tampak mendung, seakan ikut menyaksikan ketegangan yang memuncak di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Jumat (21/2/2025).

    Dua anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Yordan M Batara Goa dan Fuad Bernardi, menjadi pusat perhatian. Bukan sambutan hangat yang mereka terima, melainkan siraman air doa dari massa aksi Indonesia Gelap.

    Kisah bermula ketika keduanya berinisiatif menemui para demonstran, mencoba menjembatani tuntutan yang menggema di udara.

    Namun, niat baik mereka berakhir dengan penolakan tegas. “Dari tadi kita mendengar sekadar ucapan saja, dan kalau memang beliau itu berjanji maka kita yang akan memastikan janji-janji tersebut,” ujar seorang peserta aksi, matanya menyiratkan ketidakpercayaan yang dalam.

    Di tengah riuh rendah suara massa, seorang pendemo tiba-tiba berseru, mengajak semua untuk bermunajat dalam doa tawasul.

    Dengan genggaman erat pada botol air mineral, ia mendekati M Batara Goa dan Fuad Bernardi, lalu tanpa ragu menyiramkan air ke tubuh mereka. Seketika, aksi itu disusul oleh lemparan botol-botol air mineral yang melayang dari berbagai arah, menciptakan suasana yang semakin panas.

    “Polisi, polisi sebagai tonggak awal penindas rakyat, sepakat. Biar mereka-mereka itu percaya yang namanya barokah. Kalau mereka percaya yang namanya barokah, maka semua elemen masyarakat mendoakan agar bapak ini dan kroni-kroninya menepati janji-janjinya,” seru salah satu orator dengan lantang.

    Lalu, dengan suara yang menggema, ia kembali memimpin doa. “Maka dari itu kita mendoakan, khususon ila ruhi kulhu Al-Fatihah,” ucapnya, sebelum kembali menyiramkan air sebagai simbol pengingat janji.

    Suasana semakin tak terkendali. Massa yang terbakar emosi melanjutkan aksi dengan lemparan botol air mineral, menciptakan ketegangan di tengah kerumunan.

    Melihat kondisi yang mulai berbahaya, aparat kepolisian bertindak cepat, mengawal M Batara Goa dan Fuad Bernardi keluar dari lokasi demo demi keselamatan mereka.

    Aksi ini menjadi potret ketidakpuasan masyarakat terhadap janji-janji yang dianggap tak kunjung terealisasi. Ketika kata-kata tak lagi cukup, siraman air doa menjadi simbol peringatan—sebuah pesan bahwa rakyat tak akan diam ketika kepercayaan mereka dikhianati. (ted)