Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret Magelang

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret Magelang

    Magelang (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, pada Jumat (21/2) siang. Menyandang status sebagai wali kota termuda, Mbak Wali tampil segar dalam kegiatan pembekalan ini.

    Vinanda Prameswati diantar oleh jajaran Pemerintah Kota Kediri dan keluarga, sehari setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Saat tiba dengan mengenakan pakaian Komcad TNI lengkap, banyak pengantar lain yang langsung meminta foto bersamanya. Respon kagum pun banyak terdengar dari kepala daerah peserta retret yang hadir bergantian dan menyapa wali kota berusia 26 tahun tersebut.

    Mbak Wali, panggilan akrabnya, menyambut baik kegiatan retret yang akan berlangsung selama tujuh hari di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    “Kegiatan retret ini sebagai bentuk komitmen saya selaku wali kota terhadap Asta Cita Pemerintah Pusat, Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin Asta Cita bisa menjadi program penguat pembangunan Kota Kediri,” terang alumnus Magister Kenotariatan Unair Surabaya tersebut.

    “Saya akan terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan program-program Kota Kediri menjadi program-program yang bisa memajukan dan mensejahterakan warga Kota Kediri,” tambahnya.

    Selain sebagai ajang konsolidasi, kesempatan ini juga dinilai menjadi ajang mempererat koneksi antar kepala daerah lain. Mbak Wali meyakini bahwa retret ini akan menambah semangatnya dalam membangun Kota Kediri lebih maju bersama wakilnya, Qowimuddin.

    Dalam hal pemerintahan, Vinanda Prameswati telah memberikan pengarahan kepada Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik selama ia mengikuti retret.

    “Saya juga sudah memberikan pengarahan untuk wakil wali kota dan sekda selama saya melakukan kegiatan retret untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Saya mohon doa dan restu seluruh warga Kota Kediri. Kita akan bertemu kembali di Kota Kediri setelah kegiatan retret ini,” terangnya.

    “Insya Allah saya siap untuk kegiatan retret ini,” ujarnya.

    Dalam retret ini, Mbak Wali tergabung dalam Kompi D bersama beberapa kepala daerah lainnya, seperti Bupati Bandung Barat Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, Bupati Indramayu Lucky Hakim, dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendy. [nm/ian]

  • 53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    Magelang (beritajatim.com) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut, hingga Jumat, 21 Februari 2025 petang, dari jumlah 503, sebanyak 450 kepala daerah terkonfirmasi hadir. Sebanyak 53 kepala daerah terkonfirmasi tidak hadir.

    “Jumlah itu dengan rincian, 6 kepala daerah menyampaikan permohonan izin kepada panitia. Sedangkan 47 kepala daerah hingga saat ini tidak memberikan kabar,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Bima memastikan, saat ini panitia terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar tersebut. Ini mengingat kegiatan retreat ini sangat penting bagi kepala daerah, khususnya untuk memperoleh materi mengenai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta materi lainnya.

    “Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan penundaan keberangkatan kader PDI-P untuk mengikuti retreat di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat dengan nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan beberapa saat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Adapun retreat pembekalan kepala daerah masa jabatan 2025-2030 di Magelang yang digelar Kemendagri meliputi gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari 2025 mendatang. Adapun kegiatan ini direncanakan berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. [hen/ian]

  • Dua Dosen Universitas Jember Bergabung dan Berorasi dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’

    Dua Dosen Universitas Jember Bergabung dan Berorasi dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’

    Jember (beritajatim.com) – Dua orang dosen Universitas Jember bergabung dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar ratusan orang mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan, di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.

    Mereka adalah pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muhammad Iqbal dan Kris Hendrijanto. Mereka datang dengan mengenakan kaos warna hitam bertuliskan ‘Indonesia Gelap’.

    Tak hanya datang, Iqbal bahkan berorasi. “Sebagai ASN, saya punya tanggung jawab moral untuk membersamai aura dan energi kawan-kawan semua, untuk membersamai jeritan rakyat Indonesia yang saat ini tengah pontang-panting babak belur akibat kebijakan kekuasaan,” katanya disambut tepuk tangan mahasiswa.

    Iqbal kemudian menjelaskan isu-isu yang disuarakan mahasiswa, yakni penolakan terhadap revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Mineral dan Batubara.

    Salah satu mahasiswa menyeletuk, “Wah, ini sama saja kuliah tiga SKS.”

    Iqbal dan Kris memang sama-sama mantan aktivis Gerakan 1998 saat mahasiswa. Kris pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Sementara Iqbal adalah pegiat Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) di Universitas Airlangga.

    “Dosen itu dulu dan asalnya juga sebagai mahasiswa di kampus. Aktivitas utamanya adalah belajar merawat menumbuhkan nalar kritis, rasional dan mencintai kebenaran dan keadilan,” kata Iqbal.

    Maka, ketika mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil bergerak untuk menyuarakan jeritan rakyat, Iqbal memutuskan bergabung. “Jeritan mahasiswa dan rakyat adalah moral call, panggilan moral untuk membersamai gerakan mahasiswa,” katanya.

    Iqbal dalam aksi tersebut diminta beberapa koordinator lapangan untuk berorasi. “Saya terima itu sebagai mandat, karena pada hakikatnya mahasiswa dan rakyat pemegang kedaulatan negara dan bangsa ini. Pemerintah atau penguasa hanyalah memegang kewenangan yang dibatasi masanya oleh konstitusi,” katanya.

    Bukan sekali ini saja Iqbal bergabung dan berorasi dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law, dia juga berorasi menyemangati mahasiswa.

    Sementara itu, Kris Hendrijanto bergabung dengan aksi mahasiswa karena itu tanggung jawab moral. “Akademisi tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak karya jurnalnya yang masuk Scopus, tapi lebih luas dari itu adalah seberapa bermafaat tenaga dan pikirannya dituangkan bagi rakyat banyak,” katanya.

    Kris tak gentar dijatuhi sanksi oleh rektorat karena bergabung dalam aksi yang mengkritisi pemerintah. “Kebebasan berpikir dan berpendapat setiap warga negara dijamin undang-undang. Memangnya ASN bukan warga negara?” katanya.

    Kris hanya ingin menggunakan haknya sebagai warga negara untuk bersuara. “Saya rasa tidak ada yang salah kalau saya mengambil hak untuk ikut berlumpul dan berserikat, berpikiran dan mengemukakan pendapat. Saya justru heran kalau ada akademisi yang berdiam diri dan tudak melakukan apa-apa atas karut marut yang terjadi di negara ini,” katanya. [wir]

  • Wawali Surabaya Cak Ji Tegaskan Tidak Hadiri Retret di Magelang Sesuai Instruksi Megawati

    Wawali Surabaya Cak Ji Tegaskan Tidak Hadiri Retret di Magelang Sesuai Instruksi Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengikuti retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari 2025. Hal ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai tersebut untuk hadir pada acara tersebut.

    “Jadi undangan itu (Retret) dari Kemendagri, sesuai dengan perintah harian yang dikeluarkan oleh ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk sementara saya sebagai wakil wali kota Surabaya akan mengikuti perintah tersebut,” ujar Cak Ji sapaan akrabnya saat ditemui di rumahnya, Jumat (21/2/2025).

    Cak Ji menambahkan bahwa dirinya seharusnya mengikuti retret yang dijadwalkan pada tanggal 27-28 Februari mendatang. Namun, sambil menunggu perintah lanjutan dari Megawati, dirinya memutuskan untuk tidak menghadiri acara tersebut.

    “Jadi kan saya nanti retretnya tanggal 27 dan 28, mangkanya sambil menunggu perintah harian berikutnya, itulah yang saya putuskan untuk tidak mengikuti retret,” katanya.

    Ketika ditanya apakah sudah ada perintah lanjutan terkait instruksi tersebut, Cak Ji menjelaskan bahwa belum ada perubahan. Ia pun menegaskan komitmennya untuk tetap patuh pada keputusan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.

    “Belum ada lanjutan perintah harian, jadi saya masih berpegang pada perintah harian yang dikeluarkan bu ketum. Itu menunjukkan kesolidan kita kepada ketua umum kita, Megawati Soekarnoputri. Itu diuji pada saat seperti ini,” tegas Cak Ji.

    Meskipun keputusan untuk tidak mengikuti retret bisa berisiko, Cak Ji mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa terancam jika ada sanksi dari Kemendagri. Ia menyebutkan bahwa retret tersebut tidak lebih dari sebuah kegiatan serupa dengan yang sebelumnya dilaksanakan di Lemhanas, meskipun kali ini diselenggarakan di Akademi Militer Magelang.

    “Enggak ada, sanksi yang seperti apa? Enggak ada. Jadi retret ini kan seperti kayak kita melakukan di Lemhanas, bahkan saya juga pernah ikut. Cuma tempatnya sekarang aja yang berbeda. Kalau ini di Magelang, kalau dulu di kantor Lemhanas,” jelasnya.

    Cak Ji juga menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum berkomunikasi dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang harusnya sudah memulai retret pada hari yang sama.

    “Belum tadi pagi saya masih kelihatan (Eri Cahyadi) di Jakarta ya. Karena kan pesawat saya jam 10 tadi sekitar jam 7-8 masih di Jakarta,” katanya.

    Meskipun demikian, Cak Ji menegaskan bahwa ia akan tetap menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat Surabaya, menunggu instruksi selanjutnya dari Ketua Umum, sembari melanjutkan pekerjaan rutin yang ada. “Ya kita akan melakukan pelayanan publik melayani masyarakat seperti biasa. Kebetulan banyak aspirasi yang harus ditindaklanjuti,” tandasnya.[asg/kun]

  • Kemenag Magetan Serahkan Izin Operasional KBIHU Ar Roudhoh

    Kemenag Magetan Serahkan Izin Operasional KBIHU Ar Roudhoh

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Dr. Taufiqurrohman, M.Ag., menyerahkan izin operasional kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Ar Roudhoh YPM Darul Ulum Poncol. Penyerahan ini didampingi oleh Kepala Seksi PHU, Ida Dwi Martini.

    Kankemenag Magetan menyampaikan bahwa KBIHU memiliki posisi strategis dan diakui dalam regulasi UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 33 Ayat 1. Regulasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat melibatkan KBIHU dalam pimpinan manasik haji, serta sebagai lembaga resmi yang memiliki izin untuk memberikan bimbingan dan pendampingan jamaah haji hingga ke Arab Saudi dan kembali ke tanah air.

    Dr. Taufiqurrohman berpesan kepada KBIHU Ar Roudhoh agar menyampaikan kepada jamaah bahwa haji adalah panggilan Allah. “Haji tidak hanya sekadar sehat fisik dan memiliki materi, tetapi juga merupakan panggilan Allah. Menjadi pelayan tamu Allah adalah sebuah ibadah yang harus ditata agar sesuai dengan harapan,” ujarnya.

    Beliau juga menekankan bahwa keberadaan KBIHU bukan hanya untuk membesarkan nama pribadi, melainkan juga mengangkat nama Kabupaten Magetan saat berada di tanah suci. “Selain itu, KBIHU di Magetan tidak boleh memberatkan jamaah. Pelayanan harus diutamakan agar ibadah terlaksana sesuai mekanisme dan tata cara yang ada. Selain itu, keharmonisan antar-KBIHU di Magetan harus tetap terjaga,” tambahnya.

    Terkait aspek ibadah, ia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya ada skema murur, di mana jamaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, serta skema tanazul. “Muzdalifah semakin sempit karena tambahan toilet serta meningkatnya jumlah jamaah haji non-kuota seperti furoda, mujamalah, visa ziarah, dan haji multiple,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Dr. Taufiqurrohman menekankan pentingnya menjaga tata krama dan menjalin kerja sama yang baik di tanah suci untuk kelancaran ibadah jamaah haji.

    Sementara itu, Kabag Kesra Kabupaten Magetan, Permadi Bagus Darmawan, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada KBIHU Ar Roudhoh atas diterbitkannya izin operasional.

    “Semoga ke depan bisa terus bersinergi dengan Kemenag dan Pemkab Magetan dalam hal pelayanan dan pembimbingan jamaah haji. Dengan adanya KBIHU ini, diharapkan jamaah haji Magetan akan mendapatkan pendampingan maksimal,” harapnya.

    Dengan berdirinya KBIHU Ar Roudhoh YPM Darul Ulum Poncol, pelayanan kepada jamaah semakin mudah dan mendapat dukungan penuh dari Pemkab Magetan. Kehadiran lembaga-lembaga pelayanan umat juga diharapkan memunculkan persaingan sehat dalam kualitas pelayanan.

    KH. Ahmad Fathoni, Ketua MUI Kabupaten Magetan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol, turut memberikan dukungan terhadap keberadaan KBIHU Ar Roudhoh.

    “Diharapkan KBIHU ini dapat membantu jamaah haji dan umroh dalam pendampingan ibadah. Dengan latar belakang pesantren, insyaallah KBIHU Ar Roudhoh unggul dalam aspek pendampingan ibadah,” tambahnya.

    Penyerahan izin operasional dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Magetan, Taufiqurrohman, Ketua KBIHU Ar Roudhoh, Agus H. Habib Mustofa yang juga pengasuh PP Unggulan An-Najah YPM Darul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu berdirinya KBIHU Ar Roudhoh.

    “Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga KBIHU ini diberkahi dan sukses dalam mengawal jamaah haji untuk memenuhi panggilan Allah,” tutupnya. [fiq/kun]

  • Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Teatrikal menaburkan bunga ke atas keranda, melambangkan matinya keadilan, menghiasi demontrasi ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Ponorogo. Para mahasiswa dari berbagai organisasi itu, unjuk rasa untuk mengevaluasi 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Tuntutan dengan membawa berbagai alternatif kebijakan pun disuarakan ratusan mahasiswa yang kompak memakai pakaian serba hitam tersebut. Dalam aksinya, selain berorasi secara bergantian, para mahasiswa juga mengangkat poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menyuarakan aspirasi yang dianggap penting bagi rakyat.

    Mahasiswa itu menyoroti berbagai isu, salah satunya terkait anggaran pendidikan yang hanya menerima alokasi lebih kecil dari ketentuan dalam UUD 1945. Mereka menghitung alokasi untuk anggaran pendidikan pada pemerintahan kali ini hanya 18 persen dari APBN. Padahal, amanat konstitusi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan.

    “Konstitusi sudah jelas mengamanatkan minimal 20 persen untuk pendidikan. Kami menolak kebijakan yang bertentangan dengan aturan dasar negara,” kata Koordinator Aksi, Nanda Dwi Yanuari, Kamis (21/02/2025).

    Selain itu, mahasiswa mendesak DPR untuk mencabut pasal dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu. Meraka menilai pasal dalam undang-undang bermasalah dan kontroversial. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG) agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan proporsional.

    “Kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengevaluasi MBG, yang memangkas anggaran berbagai sektor untuk mensukseskan MBG tersebut,” katanya.

    Mahasiswa juga menuntut transparansi dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden terbaru, agar pelaksanaannya lebih terbuka dan akuntabel.

    “Kami meminta agar mahasiswa dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan anggaran supaya penggunaannya tidak menyimpang,” tambah Nanda.

    Setelah berorasi, perwakilan massa akhirnya ditemui oleh perwakilan dari anggota DPRD Ponorogo. Salah satunya anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Eka Rekno Setiani. Ia mengapresiasi terhadap aspirasi mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan, termasuk kepada Presiden.

    “Kami mengapresiasi semangat teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Kami akan membawa tuntutan ini ke pihak yang berwenang,” ujar Eka.

    Ia menambahkan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa terkait kebijakan Pemerintah Pusat. Namun pihaknya tetap berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi tersebut. “Kami tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan evaluasi kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

    Aksi ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri setelah audiensi dengan perwakilan anggota DPRD Ponorogo. Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. (end/kun)

  • Survei ARCI: 80,6% Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

    Survei ARCI: 80,6% Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

    Surabaya (beritajatim.com) – Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 100 hari pertama bekerja. Hasilnya, 80,6 persen warga Jatim puas kinerja Prabowo-Gibran.

    “Mayoritas responden yang merupakan warga Jawa Timur menyatakan puas atas kinerja Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama bekerja,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt saat paparan, Jumat (21/2/2025).

    Baihaki mengatakan dari 80,6 persen responden warga Jatim yang menyatakan puas, rinciannya 10,5 persen sangat puas, 39,7 persen puas, serta 30,4 cukup puas.

    “Ada 19,4 persen responden yang menyatakan tidak puas,” tambahnya.

    Baihaki menyebut faktor yang membuat responden menyatakan puas atas kinerja Prabowo-Gibran di antaranya karena tegas dan berani.

    “Kemudian komitmen terhadap pemberantasan korupsi dianggap cukup baik oleh responden. Selain itu ada program pemerintah yang pro rakyat dan juga terkait kepuasan makan bergizi gratis,” tambahnya.

    Lebih lanjut Baihaki mengatakan responden juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Prabowo-Gibran. Salah satunya pengentasan kemiskinan.

    “Pengentasan kemiskinan, maraknya kasus korupsi, hingga tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi diharapkan responden bisa diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” jelasnya.

    “Peningkatan kualitas pendidikan dan perhatian pada sektor pertanian juga menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Prabowo-Gibran,” tambahnya.

    Kepuasan warga yang tinggi kepada Prabowo-Gibran, juga linier dengan kepuasan warga Jatim terhadap partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Gerindra menjadi partai dengan kinerja terbaik menurut responden di Jatim yakni di angka 23,2 persen, disusul Golkar 16,5 persen. Lalu ada Demokrat 13,2 persen,” tambah Baihaki.

    Survei ARCI dilakukan pada 2-10 Februari 2025. Survei ARCI melibatkan 1.200 responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Survei ini memiliki margin of error di angka 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling. [tok/beq]

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP ikut retret ke Magelang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tak digubris Bupati Malang terpilih HM Sanusi.

    Memakai topi dan berseragam loreng, Sanusi nampak enjoy setibanya di Akademi Militer Magelang. Bupati Malang dua periode tersebut bahkan mengabadikan momen kedatangan dirinya yang disambut marching band Akmil Magelang.

    Sambil berbaris, Sanusi mengabadikan dirinya dengan swavideo diiringi alunan marching band. Ia berbaris rapi dengan sejumlah Kepala Daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan di Akmil mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

    Juru Bicara (Jubir) Tim 9 HM Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan, Sanusi setelah dilantik langsung bersiap mengikuti retret bersama kepala daerah lain di Magelang.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus yang ikut mendampingi Pelantikan Sanusi ke Jakarta okeh Presiden Prabowo bilang, Abah Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati tentang pelarangan ikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan, instruksi ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan sebagai sikap dari ditangkapnya sekjen partai oleh KPK adalah hal yang manusiawi, dan hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik sekalipun.

    Masih kata Mas Kus, berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi – Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol. Disamping dapat rekom dari PDI-Perjuangan, paslon ini juga ada PKB, Nasdem, dan Gerindra, serta parpol non parlemen lainnya, termasuk PSI.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie Pamit, Ajak Warga Jaga Kebersihan dan Kondusivitas

    Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie Pamit, Ajak Warga Jaga Kebersihan dan Kondusivitas

    Bangkalan (beritajatim.com) – Masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M Edie, telah berakhir. Ia berpamitan kepada warga dalam acara di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (20/2/2025).

    Dalam sambutannya, Arief menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengabdi di Bangkalan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat selama masa kepemimpinannya.

    “Seporanah, semoga semua sehat dan terima kasih pada pak bupati terpilih sudah memberikan waktu pada saya, dan terima kasih untuk pak Kapolres, Ketua DPRD, pak Dandim atas dukungannya, serta untuk masyarakat Bangkalan yang terus mendukung dan mendoakan saya,” ujarnya.

    Selain berpamitan, Arief mengajak seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam membangun Bangkalan agar lebih baik ke depannya.

    “Tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, kita jaga Bangkalan bersama,” imbuhnya.

    Arief juga berharap masyarakat dan semua pihak dapat menjaga serta merawat Bangkalan agar tetap kondusif.

    “Terima kasih telah memberikan saya kesempatan yang luar biasa untuk ada di Bangkalan selama 17 bulan ini. Bangkalan hebat,” pungkasnya. [sar/beq]