Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Presiden Prabowo Resmikan Super Holding Danantara Indonesia

    Presiden Prabowo Resmikan Super Holding Danantara Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Danantara Indonesia, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

    Dalam pidato bersejarahnya, Presiden menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar dana investasi, melainkan instrumen strategis untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

    Menjawab Tantangan 80 Tahun Kemerdekaan

    Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Presiden Prabowo menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa.

    Meskipun telah mencapai banyak keberhasilan, masih ada anak-anak yang mengalami kelaparan, petani dan nelayan yang berjuang mendapatkan penghasilan layak, serta daerah yang belum tersentuh listrik.

    “Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tetapi cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya optimal untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden Prabowo, Senin (24/2/2024).

    Sebagai solusi, Danantara Indonesia dihadirkan untuk merevolusi cara pengelolaan sumber daya nasional, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Investasi untuk Masa Depan Indonesia

    Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo mengungkapkan keberhasilannya mengamankan lebih dari Rp300 triliun atau hampir 20 miliar dolar AS dalam bentuk tabungan negara.

    Dana ini sebelumnya terhambat oleh inefisiensi dan belanja yang kurang tepat sasaran. Kini, melalui Danantara Indonesia, dana tersebut akan dialokasikan ke lebih dari 20 proyek strategis nasional.

    “Proyek-proyek ini akan menciptakan nilai tambah yang signifikan, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mendorong kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Beberapa sektor prioritas investasi meliputi industri pengolahan tembaga, pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, petrokimia, produksi pangan, akuakultur, serta energi terbarukan. Dengan total aset mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS, Danantara Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia.

    Membangun BUMN Kelas Dunia

    Presiden Prabowo menekankan bahwa Danantara Indonesia akan berperan dalam mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih kompetitif di tingkat global.

    Tidak hanya menginvestasikan dividen BUMN ke industri strategis, tetapi juga mentransformasi perusahaan pelat merah menjadi pemimpin di sektor masing-masing.

    “Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar perusahaan kelas dunia. Indonesia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga pelopor dan pemimpin dalam perekonomian global,” tambahnya.

    Melalui investasi awal senilai 20 miliar dolar AS, Danantara Indonesia akan fokus pada proyek-proyek strategis yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Transformasi BUMN menjadi perusahaan berstandar tinggi dengan produk unggulan, inovasi teknologi, serta tata kelola transparan menjadi prioritas utama.

    Komitmen Melawan Korupsi

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

    Ia berjanji akan memerangi korupsi dengan segala daya dan upaya, tanpa pandang bulu. Prinsip ini juga akan diterapkan dalam pengelolaan Danantara Indonesia agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

    “Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah hal baru. Para pendiri bangsa telah menanamkan fondasi melalui berbagai institusi strategis, dan kini tugas kita adalah mengamankan serta meneruskan cita-cita tersebut,” kata Presiden.

    Indonesia di Panggung Global

    Selain fokus pada pembangunan dalam negeri, Danantara Indonesia juga akan menjadi instrumen bagi peran global Indonesia. Melalui kemitraan strategis di sektor energi terbarukan, infrastruktur, dan pendidikan, Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam perekonomian dunia.

    “Danantara Indonesia adalah bukti bahwa Indonesia siap bekerja sama dan bersaing di tingkat global. Dengan manajemen yang efisien dan strategi yang tepat, kita akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia,” tutup Presiden Prabowo.

    Dengan peluncuran Danantara Indonesia, pemerintah optimistis dapat membawa Indonesia ke era baru pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan visi menjadi negara maju dalam waktu dekat. (ted)

    Tentang Danantara Indonesia
    Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara adalah lembaga investasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk mengelola aset negara, khususnya yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Tujuan Utama:  Mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.  Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Fungsi:  Mengelola dividen, operasi, dan investasi BUMN. Melakukan konsolidasi kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN. Mengelola aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional.

    Status: Bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Memiliki dewan pengawas dan badan pelaksana.

    Filosofi Nama: Danantara memiliki makna Daya Anagata Nusantara.

    Harapan: Dengan adanya Danantara, diharapkan pengelolaan aset negara menjadi lebih efisien dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

    Dengan demikian, BPI Danantara memiliki peran penting dalam pengelolaan aset negara dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. (ted)

  • Peluncuran Danantara Dibarengi Isu Penarikan Dana di Bank BUMN, GBK: Receh

    Peluncuran Danantara Dibarengi Isu Penarikan Dana di Bank BUMN, GBK: Receh

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Namun, peluncuran ini dibayangi oleh isu penarikan dana dari nasabah terhadap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid), menegaskan bahwa kekhawatiran terkait penggabungan bank-bank BUMN ke dalam Danantara hingga pembekuan dana adalah isu yang tidak perlu ditanggapi serius.

    “Beberapa kawan pengusaha banyak menanyakan langsung kepada kami terkait efek penggabungan Bank-bank BUMN ke dalam Danantara yang akan membekukan dana mereka di bank, dan ajakan mereka menarik dananya dari bank sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Ini menurut kami isu receh yang tidak perlu ditanggapi oleh masyarakat,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Gus Ubaid menegaskan bahwa pembekuan dana nasabah dalam bank BUMN yang tergabung dalam Danantara akan berdampak besar pada ekonomi nasional. “Yang jelas pemerintah tidak akan mengorbankan rakyatnya. Jadi, masyarakat menurut saya tidak perlu khawatir dan tidak menarik dananya di Bank, karena uang kita di Bank Insyallah lebih aman, daripada menyimpannya di rumah,” katanya.

    Ia menilai pembentukan superholding Danantara merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi nasional. “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan energi ekonomi yang dikelola oleh BUMN, yang nantinya dapat dirasakan hasilnya oleh anak cucu kita, dalam menggapai Indonesia Emas 2045. Beberapa BUMN tergabung di dalamnya, tak terkecuali Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri),” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Ubaid menyebut bahwa isu yang beredar di grup WhatsApp mengenai dampak negatif Danantara adalah propaganda yang tidak bertanggung jawab. “Beberapa hari ini beredar isu negatif lewat group-group WhatsApp yang sengaja dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan, menurut pribadi kami, itu hanya ingin membuat kegaduhan di dalam masyarakat,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Komandan Tempur Basmi PKI Madiun, TP2GD Jatim Usulkan KH Yusuf Hasyim Pahlawan Nasional

    Komandan Tempur Basmi PKI Madiun, TP2GD Jatim Usulkan KH Yusuf Hasyim Pahlawan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Tahap pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (GPN) untuk KH M Yusuf Hasyim asal Kabupaten Jombang terus bergulir.

    Terbaru, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jawa Timur telah menggelar sidang sebagai salah satu persyaratan usulan di Ruang Rapim I Gedung A Dinas Sosial (Dinsos) Jatim.

    Setelah diteliti dan dikaji terkait data perjuangannya, putra bungsu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari itu dipandang layak untuk diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional (CPN). Bahkan, dalam sidang TP2GD yang berjumlah 13 orang itu tidak ada yang keberatan atas usulan KH M Yusuf Hasyim sebagai CPN.

    Banyak catatan sejarah kepahlawanannya yang membuat layak dijadikan Pahlawan Nasional. Di antaranya yang paling menonjol yakni, KH M Yusuf Hasyim menjadi komandan tempur melawan pemberontakan PKI di Madiun, 18 September 1948.

    Kiai Yusuf menyelamatkan banyak tokoh dan kiai di wilayah Madiun dan sekitarnya, antara lain Kapten Hambali, KH Ahmad Sahal dan KH Imam Zarkasyi.

    Selain itu, KH Yusuf Hasyim yang memiliki pangkat Letnan Satu juga ikut perang melawan Van Der Plas pada Juli 1947 di Desa Laban. Dua kilometer ke utara Tebuireng, Jombang. Beliau terkena tembak, tapi masih selamat. Di tahun 1949, beliau pernah menjadi Komandan Kompi Laskar Hizbullah Jombang untuk menghalau mundur pasukan Belanda di Desa Cukir, Jombang.

    Bahkan di luar itu masih banyak jasa KH Yusuf Hasyim yang mampu menjadi pemersatu bangsa melalui syiar-syiar agama. Salah satunya menjadi Komandan Banser NU menjelang peristiwa pemberontakan G30S/PKI 1965 yang gagal.

    Atas segala perjuangannya dalam menyelamatkan negara dan pangkat yang diperoleh, KH Yusuf Hasyim disebut sebagai kiai yang memiliki pangkat militer.

    Kepala Dinsos Jatim, Dra Restu Novi Widiani MM melalui Plt Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Yusmanu SST menyebutkan, hasil sidang TP2GD terkait pengusulan GPN KH M Yusuf Hasyim sudah dibuatkan berita acara. Sehingga, lanjutan usulan gelar pahlawan akan dilanjutkan ke Seminar Nasional.

    “Berkas-berkas pengajuan sudah lengkap. Dari TP2GD Jatim juga sepakat untuk berlanjut ke Seminar Nasional,” katanya, Senin (24/2/2025).

    Seminar Nasional yang dimaksud itu akan melibatkan berbagai unsur. Baik tingkat nasional maupun tingkat daerah dan ditetapkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, baru disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk diproses lebih lanjut.

    Sebelum naik ke tingkat provinsi, pada Februari lalu usulan KH Yusuf Hasyim juga telah melalui pengkajian oleh TP2GD Kabupaten Jombang. Pada saat itu, peserta TP2GD Kabupaten Jombang telah mengambil kesepakatan setuju dan layak M KH Yusuf Hasyim diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

    “Sebelum naik ke tingkat provinsi, di kabupaten harus melalui kajian lewat TP2GD Kabupaten Jombang. Jadi, ketika TP2GD Kabupaten Jombang sudah setuju, maka lanjut ke tingkat provinsi,” imbuhnya.

    Sementara itu, turut hadir dalam sidang TP2GD Jawa Timur, Asisten Administrasi Umum, Setdaprov Jatim Dr H Akh Jazuli SH MSi menyebutkan, dari segala perjuangan yang pernah dilakukan, KH Yusuf Hasyim layak untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. “Berdasarkan bukti sejarah yang ada, semoga KH Yusuf Hasyim dapat gelar sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.

    Sebagai informasi, ada sejumlah cara untuk mengusulkan CPN. Di antaranya, masyarakat mengusulkan langsung CPN ke Bupati atau Wali Kota setempat. Lalu Bupati atau Wali Kota mengusulkan CPN ke Gubernur melalui Dinsos Provinsi. Tentunya dilengkapi dengan berbagai persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

    Setelah itu, Dinsos Provinsi mengajukan pembentukan TP2GD kepada Gubernur dan disahkan melalui surat keputusan Gubernur. TP2GD yang sudah disahkan, bakal mulai membahas, meneliti dan mengkaji usulan yang telah diterima Dinsos Provinsi.

    Ketika usulan dinyatakan memenuhi syarat, maka akan diajukan ke Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat rekomendasi kepada Kemensos RI. Jika sudah memenuhi syarat, makam Kemensos RI akan menindaklanjuti usulan CPN kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK).

    Selanjutnya, kewenangan penganugerahan GPN adalah hak prerogatif Presiden RI. Jika sudah disepakati, maka upacara penganugerahan GPN oleh Presiden RI dilakukan menjelang atau saat peringatan Hari Pahlawan 10 November. (tok/ted)

  • Ahnaf Al Ashbahani Terpilih Aklamasi Ketua GP Ansor Surabaya

    Ahnaf Al Ashbahani Terpilih Aklamasi Ketua GP Ansor Surabaya

    Jakarta (beritajatim.com) – Konferensi Cabang (Konfercab) ke-20 Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Surabaya akhirnya sukses digelar setelah sempat tertunda.

    Acara yang seharusnya berlangsung di Alun-Alun Surabaya ini dialihkan ke Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor di Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada Minggu (23/02/2025), sesuai arahan dari pimpinan pusat organisasi.

    Ketua Panitia Konfercab GP Ansor Kota Surabaya, Muhammad Fatih, menegaskan bahwa seluruh proses persiapan telah mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku.

    “Sahabat-sahabat Ketua PAC yang berangkat ke Jakarta mendapatkan mandat penuh secara tertulis dari para Pimpinan Ranting. Semua akomodasi dan transportasi telah ditanggung oleh PC GP Ansor Kota Surabaya. Para Ketua PAC atau perwakilannya diberi kebebasan untuk berangkat secara rombongan atau mandiri,” ujarnya.

    Sidang Konfercab dipimpin oleh tiga Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, yaitu sahabat H.M Rustam Hatala, H. Sumarno, dan Dwi Winarno.

    Fatih menjelaskan bahwa mandat untuk ketiga pimpinan sidang ini diberikan langsung oleh Ketua Umum PP GP Ansor, sahabat H. Addin Jauharudin, serta Sekretaris Jenderal PP GP Ansor, H. Rifqi Al Mubarok. “Bahkan tadi sahabat Sekjend turut memberikan sambutan dan arahan melalui Zoom,” tambahnya.

    Meskipun Pimpinan Ranting GP Ansor se-Kota Surabaya telah memberikan mandat penuh kepada Ketua PAC atau perwakilannya, mereka tetap diundang untuk mengikuti jalannya konferensi secara virtual.

    Sebelum pemilihan ketua, sidang pleno ketiga digelar untuk membacakan laporan pertanggungjawaban PC GP Ansor Kota Surabaya masa khidmat 2021-2025 oleh Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya, H. Rizam Syafiq.

    “Alhamdulillah, laporan pertanggungjawaban langsung diterima oleh peserta Konfercab, sehingga Pimpinan Pusat GP Ansor kemudian melakukan proses demisioner terhadap pengurus yang masa jabatannya akan berakhir pada 25 Februari 2025,” jelas Rizam.

    Dalam sidang pleno tata tertib pemilihan ketua, sahabat Ahnaf Al Ashbahani terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya masa khidmat 2025-2029. Ahnaf mengantongi rekomendasi dari 20 PAC dari total 25 PAC yang menjadi peserta aktif, serta didukung oleh 90 Pimpinan Ranting (PR) dari 121 PR GP Ansor Kota Surabaya.

    Ketua Steering Committee (SC) Konfercab GP Ansor Kota Surabaya, Abul A’la Al Maududi, mengonfirmasi bahwa tidak ada kandidat lain yang mengajukan diri selain Ahnaf.

    “Hingga pembacaan sidang pleno tata tertib pemilihan ketua, tidak ada rekomendasi yang masuk kecuali rekomendasi calon ketua sahabat Ahnaf. Akhirnya, oleh pimpinan sidang, Ahnaf disahkan secara aklamasi setelah berkas-berkas pencalonannya diverifikasi, termasuk jarak kaderisasi antara PKD dan PKL,” ungkapnya.

    Setelah resmi terpilih, Ahnaf Al Ashbahani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Konfercab ini. “Kepada sahabat Ketum dan Sekjend, Pimpinan Pusat yang menjadi pimpinan sidang, Satkorwil Banser DKI, PH PC GP Ansor Kota Surabaya Masa Khidmat 2021-2025, serta semua tim teknis yang telah menyiapkan Konfercab ini, kami menghaturkan terima kasih,” ucapnya.

    Dengan terpilihnya Ahnaf Al Ashbahani, diharapkan kepemimpinan GP Ansor Kota Surabaya ke depan dapat terus membawa organisasi ini semakin maju dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. (ted)

  • Purna Tugas di KPU Jatim, Choirul Anam Jadi Ketua Fokal IMM

    Purna Tugas di KPU Jatim, Choirul Anam Jadi Ketua Fokal IMM

    Malang (beritajatim.com) – Musyawarah Wilayah (Musywil) V Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Jawa Timur menunjuk Choirul Anam sebagai ketua. Choirul yang pernah menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur periode 2019-2024 itu akan memimpin Fokal IMM Jatim untuk periode 2025 hingga 2030.

    Alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tersebut terpilih berdasarkan kesepakatan rapat 13 orang formatur yang terpilih. Anam sebagai ketua Korwil FOKAL IMM Jatim akan didampingi Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin sebagai sekretaris dan Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa sebagai bendahara.

    Anam akan memimpin Korwil Fokal IMM Jatim selama lima tahun ke depan menggantikan anggota DPRD Jatim Suli Daim. Dalam pidato perdananya di hadapan ratusan peserta musyawarah, Anam menekankan agar Fokal IMM bisa menjadi organisasi yang mampu mengakomodasi dan memperkuat peran alumni di berbagai bidang.

    ”Amanah ini bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi dengan kerja sama dan sinergi yang kuat, kita bisa menjadikan Fokal IMM sebagai wadah yang produktif dan berdampak luas,” ujar Anam.

    ”Alumni IMM telah berkiprah di berbagai sektor, mulai dari akademik, sosial, politik, hingga ekonomi. Tugas kita adalah memastikan jejaring ini dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

    Sementara Ali Muthohiorin menyebut kepengurusan baru nantinya akan fokus dalam penguatan jaringan alumni serta mempererat hubungan dengan berbagai sektor, termasuk dunia usaha dan pemerintahan.

    Di sisi lain, sebagai demisioner Ketua Korwil Fokal IMM Jatim, Suli Daim berharap Fokal IMM bukan sekadar tempat untuk bernostalgia masa lalu ketika masih menjadi mahasiswa. Fokal IMM diharapkan mampu menjembatani kader IMM untuk menyebar disemua bidang.

    ”Lebih dari itu, Fokal IMM Jatim diharapkan mampu betul-betul mendampingi, mengawal, dan menyiapkan kader-kader IMM untuk kemudian berdiaspora di berbagai bidang di masa depan,” ujar politisi PAN. (luc/but)

     

  • Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik, Adeng: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu

    Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik, Adeng: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu

    Malang (beritajatim.com) – Intensitas kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Malang yang cukup tinggi, beberapa waktu terakhir, mendapatkan kritik dari masyarakat. DPRD Kabupaten Malang, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, mengaku tidak keberatan adanya kritikan itu. Namun, ada banyak perspektif yang harus diperhatikan.

    “Masalah di Kabupaten Malang ini kompleks, dan itu butuh penanganan serius. Untuk itu perspektifnya jangan hanya dibangun dari cerita di Jalan Gede (rumah dinas Bupati Sanusi, red), sesekali ngopinya ke Gedung DPRD Jalan Panji Kepanjen, jangan di Jalan Gede mulu, kita saling bertukar pikiran agar wawasannya sama-sama terbuka,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, Minggu (23/2/2025).

    Pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini bilang, kunker yang dilakukan para wakil rakyat jangan dipukul rata semua dengan konotasi negatif yang seakan-akan selalu menghamburkan duit rakyat.

    “Teman-teman NGO (Non-Governmental Organization/Lemaga Swadaya Masyarakat, red) juga harus sedikit dikembangkan wawasannya, bahwa tata kelola pemerintahan eksekutif di Kabupaten Malang ini gak hebat-hebat benar, masih jauh dari konsep baldatun toyibatun warobun ghofur, sehingga disitulah dibutuhkan kerja sama dengan daerah lain, jalinan kerja sama itu ya salah satunya ditempuh dengan kunker itu,” tutur Abdul Qodir.

    Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, menyampaikan jika kunker yang dilakukan para anggota dewan itu bukan semata-mata keinginan pribadi mereka, tetapi untuk menunaikan aspirasi masyarakat yang jawabannya selama ini belum ada di Kabupaten Malang.

    “Jadi gak bener kalau kunker dewan diidentikkan dengan pemborosan anggaran, justru kami sedang menjalankan tugas konstitusional kami untuk mencei solusi-solusi konkrit dari setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.

    Di sisi lain, meskipun belum genap setahun dilantik, para wakil rakyat di Kabupaten Malang periode sekarang sudah menerima aduan maupun laporan beragam problematika yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari. Para legislator itupun memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikan berbagai problematika rakyat yang telah memberikan mandat.

    “DPRD banyak menerima Dumas, dan ketika masalah itu kita sounding kepada OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait, ternyata OPD kesulitan untuk fasilitasi. Banyak faktor, mulai regulasi yang belum ada, sampai soal penganggaran, disitulah muncul problematika. Nah, berangkat dari problematika itulah kemudian kita cari solusinya ke daerah lain yang sudah menerapkan regulasi dari permasalahan yang sama yang kita temui di Kabupaten Malang, contoh seperti penataan jaringan kabel internet yang kemaren sudah menelan nyawa warga lawang, Bupati belum punya solusinya, makanya kita bantu cari solusi, belajar dari Kota Denpasar, itulah yang disebut kunker, ” terang Adeng.

    Terlepas dari pandangan negatif beberapa pihak soal intensitas kunker DPRD Kabupaten Malang, Adeng memberikan apresiasi atas kritikan yang telah disampaikan.

    “Saya apresiasi atas kritik yang disampaikan kepada kami soal padatnya agenda kunker dewan. Saya memaknai kritik yang disampaikan kepada kami adalah bahasa cinta, dimana rakyat masih menggantungkan harapan kepada kami yang mewakilinya untuk suatu keadaan yang lebih baik. DPRD melaksanakan kunker jangan kemudian dimaknai pemborosan, itu tuduhan yang naif,” ucap pria asal Kecamatan Dau ini.

    Lebih jauh, Adeng kembali menjelaskan bahwa kunker yang dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Malang merupakan rangkaian dari kerja-kerja politik yang telah mereka teken komitmennya dengan rakyat.

    “Saya perlu tegaskan dan sedikit pencerahan bahwa kunker dewan itu bagian dari kerja-kerja politik dalam rangka mencari solusi dari problematika yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada wakil rakyat. Kalau kita tidak mencari solusi dengan kunker salah satunya, lalu siapa yang mau bertanggung jawab jika rakyat menuntut karena kami tidak bisa berbuat apa-apa?, beda kemudian ketika narasi dibangun karena hidden agenda yang menginginkan wakil rakyat kabupaten malang di kungkung supaya bodoh, karena dengan bodoh itu ada pihak yang akan diuntungkan disegala aspek, apakah ini yang di inginkan” pungkasnya. (yog/but)

     

  • Tebing Penahan Longsor Senilai Rp40 Miliar di Bojonegoro Ambrol, Ternyata Dibangun di Atas Tanah Warga

    Tebing Penahan Longsor Senilai Rp40 Miliar di Bojonegoro Ambrol, Ternyata Dibangun di Atas Tanah Warga

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah proyek pembangunan tebing penahan longsor senilai Rp40 miliar di sepanjang Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Lebaksari dan Tanggungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, mengalami ambrol.

    Fakta mengejutkan terungkap bahwa bangunan tersebut ternyata dibangun di atas tanah milik warga, Minggu (23/2/2025).

    Menurut keterangan Kepala Dusun Gowok, Desa Lebaksari, Masfukin, pembangunan tebing penahan longsor ini awalnya diusulkan oleh masyarakat setempat, terutama mereka yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa yang rawan tergerus longsor.

    “Sepengetahuan saya, tebing ini dibangun di atas tanah warga. Pengajuan proyek ini berasal dari pihak Desa Lebaksari,” jelas Masfukin.

    Meski tidak mengetahui secara pasti luas tanah warga yang digunakan untuk proyek tersebut, Masfukin memperkirakan areanya mencapai ratusan meter. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah karena proyek ini merupakan inisiatif warga.

    “Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Masyarakat sendiri yang meminta pembangunan tebing ini, jadi tidak ada ganti rugi,” tambahnya.

    Masyarakat setempat berharap kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek ini segera melakukan perbaikan mengingat bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan.

    “Karena masih dalam masa pemeliharaan, masyarakat berharap tebing ini segera diperbaiki agar kerusakan tidak semakin meluas,” ujar Masfukin.

    Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro, Iwan Kristian, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait pembangunan tebing di atas tanah warga tersebut.

    Sebelumnya, Juru Bicara PT Indopenta Bumi Permai, Adriyana, selaku pelaksana proyek, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dan rekomendasi teknis (rekomtek) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

    “Kami masih menunggu rekomendasi teknis dari ITS Surabaya. Hasilnya diperkirakan akan keluar dalam 10 hingga 12 hari ke depan,” jelas Adriyana.

    Rekomendasi teknis dari ITS tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan lebih lanjut terhadap tebing penahan longsor yang ambrol tersebut.

    Proyek ini menjadi sorotan publik setelah kurang lebih baru dua bulan pasca proyek selesai bangunan ambrol. Bangunan tebing penahan longsor yang ambrol itu menimbulkan kekhawatiran akan dampak kerusakan yang lebih luas jika tidak segera ditangani. [lus]

  • PDIP Jatim Tanam Ribuan Bibit Pohon di Kawasan Wisata Paralayang Malang Selatan

    PDIP Jatim Tanam Ribuan Bibit Pohon di Kawasan Wisata Paralayang Malang Selatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar aksi peduli lingkungan dengan menanam 2.500 bibit pohon di kawasan wisata paralayang Bukit Waung, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Minggu (23/2/2025).

    Dari 2.500 bibit pohon yang ditanam di kawasan dekat Pantai Modangan tersebut, 400 di antaranya tanaman buah-buahan dan 2.100 bibit tanaman kopi.

    Aksi peduli lingkungan yang digelar DPD Jatim bersama DPC PDIP Kabupaten Malang itu masih dalam rangkaian acara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-52 pada 10 Januari, serta HUT ke-78 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Hari ini kita mengadakan rangkaian hari jadi PDI Perjuangan serta Hari Ulang Tahun Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kita targetkan menghijaukan wilayah-wilayah tangkapan-tangkapan air dengan harapan menjadi sumber air bagi semua kehidupan di bumi,” ujar Ketua Harian DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi Sulistyono.

    Politisi yang juga anggota DPR RI akrab disapa Kanang tersebut mengajak masyarakat sekitar, tokoh-tokoh, masyarakat, hingga perangkat desa agar bersama-sama ikut menjaga bibit pohon yang ditanam agar dapat tumbuh dengan baik.

    Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, penghijauan ini merupakan intruksi langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk terus menjaga lingkungan.

    “Ibu ketum memberikan pesan untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita yang semakin terkikis dan butuh dihijaukan kembali. Karena itu, kita melakukan penanaman pohon ini,” terang Untari.

    Perempuan yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim itu menyebut jika pemilihan lokasi di Kabupaten Malang ini dinilai tepat lantaran sering terjadi bencana alam.

    “Kabupaten Malang ini daerah paling lengkap bencananya. Seperti tanah gerak, tanah longsor, gunung berapi, ini semuanya ada, sehingga perlu kesiapsiagaan masyarakat secara keseluruhan. Kami dari partai politik tidak hanya bicara tentang politik tapi juga berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat salah satunya melalui lingkungan hidup,” katanya.

    Aksi penghijauan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim, serta anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim.

    Hadir juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto serta jajaran pengurus DPC, Pengurus Anak Cabang (PAC) beserta dan Ranting se-Kecamatan Donomulyo, serta anggota fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang.

    Sebelum aksi penanaman pohon, dilaksanakan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) diikuti ratusan masyarakat yang didominasi para ibu-ibu. (tok/ted)

  • Sukses, PWI Tuban Gelar Fun Run Night Color Pertama Kali

    Sukses, PWI Tuban Gelar Fun Run Night Color Pertama Kali

    Tuban (beritajatim.com) – Fun Run Night Color pertama kali di Tuban, ratusan peserta antusias meriahkan acara yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban, Sabtu (22/2/2025) malam, di Kompi Senapan C Tuban, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke 79.

    Selain Fun Run Night Color, sejumlah awak media yang masuk dalam kepengurusan PWI Tuban juga dilantik untuk periode 2025-2028 yang langsung dipimpin oleh Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim.

    Nampak pada kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono bersama jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Tuban.

    Ketua PWI Tuban, Suwandi mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat.

    “Kami ingin menghadirkan pengalaman olahraga yang berbeda, di mana masyarakat bisa berolahraga sambil bersenang-senang dalam suasana penuh warna serta kegembiraan yang juga baru pertama di Tuban,” ucap Suwandi.

    Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Tuban Runners dan dikonsep penuh warna, sehingga memberikan kesan tersendiri bagi peserta selain berolahraga.

    “Kami juga mengucapkan banyak terimakasih untuk seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini, termasuk peserta yang antusiasnya ramai sekali,” terang Suwandi.

    Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, memberikan apresiasi atas kegiatan Fun Run Night Color yang diselenggarakan oleh PWI Tuban.

    “Saya rasa selagi kegiatan ini memiliki manfaat untuk masyarakat, kami dari Pemkab Tuban tentu akan memberikan dukungan untuk kegiatan yang memiliki nilai lebih,” tutur Joko Sarwono.

    Sehingga, Joko Sarwono berharap bahwa kegiatan seperti ini terus diselenggarakan di masa mendatang, melalui kolaborasi dan sinergitas antara insan pers dan masyarakat.

    “Melalui acara ini, menjadi bukti bahwa olahraga bisa dikemas secara menyenangkan dan menjadi ajang kebersamaan bagi masyarakat luas,” pungkasnya. [ayu/ted]

  • Hari Pertama Kerja, Wagub Emil Tancap Gas Tuntaskan Arahan Gubernur Khofifah

    Hari Pertama Kerja, Wagub Emil Tancap Gas Tuntaskan Arahan Gubernur Khofifah

    Surabaya (beritatajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak langsung menindaklanjuti arahan Gubernur Khofifah, menemui Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dalam menangani persoalan aduan dugaan pungutan-pungutan yang ada di sekolah negeri dan penyaluran beasiswa PIP serta menindaklanjuti aduan penahanan ijazah/partisipasi ujian.

    Hal ini dilakukan Emil di hari pertama masa jabatan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. “Saya tadi sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan dan langsung berkoordinasi untuk menangani aduan pungutan di sekolah negeri termasuk juga membahas beasiswa PIP serta penahanan ijazah,” ujar Emil

    Emil menegaskan Pemprov terus menindaklanjuti aduan yang terjadi di sekolah-sekolah negeri tersebut. Mulai persoalan penahanan ijazah, penyaluran beasiswa PIP hingga adanya pungutan-pungutan di sekolah yang diluar ketentuan.

    Emil juga menyampaikan adanya keperluan reformulasi program Tis-Tas untuk memastikan adanya solusi ditengah pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jatim akibat penerapan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dimana sebagian porsi yang diterima pemprov beralih ke pemkab dan pemkot.

    Emil juga bertemu dengan Balai Besar Jalan Nasional Kementerian PU untuk menindaklanjuti adanya aduan kerusakan di jalan nasional Situbondo, Jombang, Pasuruan. Turut mengikuti pertemuan adalah Kadis PU Bina Marga Provinsi Jatim, sekaligus membahas kerusakan ruas jalan provinsi di Puger, Jember.

    “Jadi atas arahan Bu Gubernur Khofifah, di hari pertama ini kami memang bergerak untuk menangani hal-hal yang krusial, seperti tadi di Dinas Pendidikan, dan sekarang juga adanya kerusakan pada ruas jalan nasional di Situbondo, Jombang, Pasuruan, termasuk jalan provinsi di Puger, Jember,” terang Suami Arumi Bachsin ini.

    Emil menerangkan bahwa Balai Besar Jalan Nasional telah memulai penanganan lubang di ruas pantura Situbondo, ruas Mojosari-Peterongan Jombang, dan ruas Kraton Pasuruan, meskipun cakupannya masih terkendala proses anggaran di pusat yang belum rampung. Untuk jalan provinsi di Jember, Emil menyampaikan bahwa lubang telah dimulai penanganannya namun karena skala kerusakan akan membutuhkan waktu cukup panjang. Emil turut menyampaikan adanya kesepakatan pemerintah daerah dengan warga mengenai segmen yang akan ditangani PT Imasco selaku pabrik semen pengguna jalan, dan ruas yang akan dibeton oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi.

    Selain itu, Emil juga menyempatkan untuk menerima audiensi dan menyerap aspirasi dari media komunitas. Mereka menyampaikan isu keresahan seputar dampak jembatan suramadu kepada kriminalitas di Surabaya dan isu premanisme ormas yang meresahkan pelaku usaha.

    “Mereka menyampaikan kepada kami bahwa banyak sekali isu miring mengenai dampak jembatan suramadu, ya nanti kita akan coba bahas lebih dalam, tapi saya memahami maksud dari teman-teman media komunitas, dan juga disampaikan adanya premanisme ormas tertentu terhadap pelaku usaha,” ungkap Emil.[asg/kun]