Category: Beritajatim.com Politik

  • Usai Dilantik, Wabup Lumajang Yudha Adji Kusuma Gelar Langsung Kunjungi OPD

    Usai Dilantik, Wabup Lumajang Yudha Adji Kusuma Gelar Langsung Kunjungi OPD

    Lumajang (beritajatim.com) – Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, memulai hari kerja pertamanya dengan melakukan kunjungan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Senin (24/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran kinerja aparatur serta menyelaraskan visi dan misi pemerintahan daerah.

    Yudha Adji Kusuma, yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (20/2/2025), langsung tancap gas dengan mengunjungi delapan kantor bagian, dua badan, dan satu dinas di lingkungan pemerintah daerah. Kedatangannya disambut hangat oleh para pegawai, yang juga mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama.

    Dalam keterangannya, Yudha Adji menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan amanat dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang saat ini sedang menjalani retret di Magelang. Ia menekankan pentingnya kesatuan visi dan misi antar-OPD untuk memastikan jalannya program pemerintahan secara optimal.

    “Kami ingin memastikan bahwa kinerja OPD berjalan dengan baik serta menyelaraskan visi-misi yang telah dirancang. Bupati Lumajang berpesan agar seluruh OPD dapat memaksimalkan pelayanan publik dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yudha Adji mengungkapkan bahwa pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Indah Amperawati, Pemkab Lumajang akan fokus pada peningkatan layanan kesehatan gratis dan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.

    Meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran, ia optimistis bahwa program-program tersebut dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.

    “Kita semua harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya kepada pimpinan daerah, tetapi yang paling utama adalah kepada masyarakat Lumajang,” tegasnya.

    Menutup rangkaian kunjungannya, Yudha Adji berpesan kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kinerja dan bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan.

    “Tidak ada masalah yang terlalu sulit jika kita memiliki tekad kuat. Saya berharap ke depan, Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat terus maju dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Kunjungan perdana Yudha Adji Kusuma ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-OPD dan mempercepat realisasi program-program pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Lumajang. [vid/ian]

  • Kementerian/Lembaga Dinilai Salah Artikan Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Kementerian/Lembaga Dinilai Salah Artikan Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian dan Lembaga setingkat Menteri dinilai banyak menyalahartikan kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden Prabowo menginstruksikan agar adanya efektifitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief.

    Menurutnya, dari Inpres nomor 1 tahun 2025 itu mesti dapat mendukung peningkatan sektor produktif. Sektor produktif itu, lanjut Hendry, khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Banyak program pemerintah yang selama ini menyasar dan meningkatkan produktifitas UMKM.

    “Maka, kita minta para pejabat negara dan daerah jangan salah tafsirkan Inpres itu. Disitu jelas apa-apa saja yang boleh di atur ulang anggarannya. Ada 16 item. Maka kita minta dari hasil efisiensi, sektor produktif akan makin menggeliat, birokrasi makin ramping hingga apa yang diharapkan bapak presiden terealisasi,” kata Hendry Munief.

    Apalagi dengan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil, dia berpendapat. akan sangat membahayakan ke depannya jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman produk luar, disrupsi ekonomi hingga perekonomian global yang tidak menentu.

    “Selain itu sektor perindustrian, ini juga penting. Kita harus menjaga kebijakan sektor ini terus berjalan. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, menjaga iklim investasi, industri IKM, industri digital, dan lainnya. Ini penting bagi perekonomian nasional.” papar Hendry. (hen/ted)

  • Wakil Wali Kota Kediri Hadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi

    Wakil Wali Kota Kediri Hadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, menghadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi di Pos KB Kes Terpadu Kemuning Yonif 521/DY pada Senin (24/2). Acara ini dihadiri oleh tim juri dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.

    “Bagi saya pribadi ini adalah momen istimewa karena merupakan salah satu agenda pertama saya sebagai Wakil Wali Kota. Acara ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Kota Kediri dapat menjadi bagian dari kegiatan yang memiliki dampak besar bagi kemajuan kesehatan masyarakat di Indonesia,” ujar Qowimuddin, yang akrab disapa Gus Qowim.

    Peran Penting Posyandu dalam Kesehatan Masyarakat

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Selain sebagai tempat pemeriksaan kesehatan, Posyandu juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

    “Melalui Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi tingkat nasional ini saya dan Mbak Wali Kota Kediri Vinanda berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh Indonesia termasuk Kota Kediri. Serta memotivasi dan memberikan penghargaan kepada seluruh kader kesehatan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat,” ungkapnya.

    Prestasi Posyandu Kemuning Yonif 521/DY

    Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, menghadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi di Pos KB Kes Terpadu Kemuning Yonif 521/DY

    Wakil Wali Kota Kediri juga mengapresiasi berbagai prestasi yang telah diraih Posyandu Kemuning Yonif 521/DY. Posyandu ini telah terintegrasi layanan primer dengan seluruh kadernya memiliki 25 kompetensi kader kesehatan. Beberapa penghargaan yang telah diraih antara lain:

    Penggerak IVA Kota Kediri tahun 2022

    Juara I Posyandu berprestasi tingkat Puskesmas tahun 2024

    Juara I Posyandu berprestasi tingkat Persit Kartika Candra Kirana Daerah V Brawijaya 2024

    Juara I kader Posyandu berprestasi tingkat Puskesmas tahun 2024

    Juara IV kader Posyandu berprestasi tingkat Kota Kediri tahun 2024

    “Posyandu Kemuning Yonif 521/DY memiliki 14 program inovasi dengan inovasi unggulan yaitu Kartika School serta Gizi Ibu Hamil dan Balita (ZIMITA). Hal ini untuk mewujudkan generasi emas dengan gerak dan rasa,” imbuhnya.

    Komitmen untuk Peningkatan Layanan Posyandu

    Dalam acara tersebut, Gus Qowim menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader kesehatan yang telah berkontribusi dalam pengembangan Posyandu. Ia menegaskan bahwa lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan juga sarana untuk berbagi pengalaman, ide, serta inovasi terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

    “Saya mengajak kita semua untuk berkomitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses dan membawa manfaat,” pungkasnya.

    Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Lomba Posyandu dan BKB tingkat pusat Atik Eko Margiono, Ketua Tim Revitalisasi Posyandu Persit Pusat Tini Susilo, jajaran tim juri, Kepala Rumah Sakit Tingkat IV Kediri Dwi Darmanto, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin, Camat Kota Bagus Hermawan, perwakilan Kodim 0809, perwakilan Polres Kediri Kota, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Ribuan Paket Sembako Pengganti Karangan Bunga Mulai Didistribusikan di Banyuwangi

    Ribuan Paket Sembako Pengganti Karangan Bunga Mulai Didistribusikan di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 2.657 paket sembako yang dikumpulkan sebagai pengganti karangan bunga dalam rangka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani – Mujiono, mulai disalurkan kepada warga miskin dan terdampak bencana.

    Pendistribusian bantuan dimulai pada Senin (24/2/2024) di wilayah Kecamatan Banyuwangi, dengan sasaran utama warga korban banjir dan angin kencang. Asisten Administrasi dan Pembangunan Choiril Ustadi menyatakan bahwa proses distribusi dilakukan langsung ke rumah-rumah oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, pihak kecamatan, dan kelurahan.

    “Kami diperintahkan oleh Bupati Ipuk untuk segera mendistribusikan ribuan paket sembako yang telah terkumpul. Hari ini kami bersama tim turun langsung untuk mendistribusikannya kepada warga,” ujar Ustadi.

    Menurutnya, distribusi tahap awal ini ditujukan kepada 566 warga terdampak bencana di Kecamatan Banyuwangi. Selanjutnya, bantuan akan diberikan kepada warga miskin yang telah terdata oleh Dinas Sosial.

    “Sebagaimana sesuai arahan Bupati, sembako dibagikan bertahap bagi warga miskin dan terdampak bencana. Untuk Kecamatan Banyuwangi, sembako difokuskan pada warga korban bencana banjir dan angin kencang,” jelasnya.

    Selain di Kecamatan Banyuwangi, distribusi juga akan dilakukan di Kecamatan Pesanggaran dan Purwoharjo dengan jumlah penerima sebanyak 600 warga terdampak bencana.

    Sebelumnya, Bupati Ipuk Fiestiandani mengimbau agar ucapan selamat atas pelantikannya yang biasanya berupa karangan bunga diganti dengan bantuan sembako. Imbauan ini bertujuan untuk mengutamakan asas kebermanfaatan bagi sesama.

    “Bupati menyampaikan terima kasih atas partisipasi para pihak yang telah mensuport imbauan ini. Beliau menyampaikan jika ini bukan hanya sekadar ucapan selamat tapi bentuk kepedulian banyak pihak terhadap sesama,” pungkas Ustadi. [alr/suf]

  • Wamen Perindustrian Jelaskan Inpres No 1/2025 Soal Efisiensi Anggaran

    Wamen Perindustrian Jelaskan Inpres No 1/2025 Soal Efisiensi Anggaran

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memberikan penjelaskan soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 soal efisiensi anggaran melalui akun instagram @masfaisolriza yang diunggah malam ini.

    “Ada yang bertanya kepada saya kenapa Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 yang isinya pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran,” kata Faisol Riza, Senin (24/2/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini harus memastikan bahwa alokasi dana benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Apakah uangnya tidak ada? Saya ingin luruskan bahwa negara kita ini kaya raya. Kalau masih banyak rakyat yang miskin bertahun-tahun, berarti ada masalah. Mungkin sebagian dana digunakan untuk program pemerintah, tapi tidak tepat sasaran,” ujar Faisol Riza.

    Ia menekankan bahwa fungsi utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikembalikan ke tujuan sejatinya, yakni belanja langsung untuk kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

    Faisol Riza juga menyoroti program pemerintah dalam memastikan pangan berkualitas. “Sebelumnya, anggaran negara sudah digunakan untuk mengendalikan inflasi. Hari ini, Presiden tidak hanya mempertahankan kebijakan tersebut, tetapi juga meningkatkan kualitas pangan dengan memastikan makanan bergizi gratis (MBG),” jelasnya.

    Tak hanya itu, ia juga menyinggung masalah perumahan rakyat yang selama ini kurang mendapat perhatian. “Bertahun-tahun, bantuan perumahan hanya menyentuh angka 100-200 ribu unit. Hari ini, Presiden menargetkan 3 juta rumah untuk rakyat,” tegasnya.

    Di sektor pendidikan, Faisol Riza menyoroti kondisi sekolah yang masih banyak mengalami kerusakan. Ia menjelaskan anggaran APBN yang selama ini digunakan untuk seminar, diskusi dan perjalanan dinas yang tidak perlu itu dikurangi, sementara banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan.

    “Bukan berarti diskusi atau seminar itu tidak penting, tapi yang mendesak saat ini adalah memperbaiki gedung sekolah agar generasi mendatang mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, masak yang begini kita harus protes tentuk kan untuk generasi muda” katanya.

    Menurutnya jangan dibiarkan dana yang sudah dialokasikan untuk kegiatan itu kembali diulang seperti tahun-tahun sebelumnya. “Dana pendidikan dan dana kesehatan sama sekali tidak dikurangi,” pungkas Faisol Riza.

    Dengan adanya efisiensi anggaran ini, Faisol Riza berharap seluruh dana yang diselamatkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Kita harus bangga! Dana efisiensi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pangan, pendidikan, dan perumahan rakyat,” pungkasnya. (ted)

  • Musrenbang GEDSI Kota Kediri 2025: Wujudkan Pembangunan Berkeadilan untuk Kelompok Rentan

    Musrenbang GEDSI Kota Kediri 2025: Wujudkan Pembangunan Berkeadilan untuk Kelompok Rentan

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok inklusif, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) pada Senin (24/2/2025). Mengangkat tema Menyatukan Aspirasi, Mewujudkan Inklusi, kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri.

    Musrenbang GEDSI bertujuan memperkuat partisipasi aktif kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan serta memastikan bahwa program dan kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan mereka secara adil dan proporsional. Kepala Bappeda Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, menegaskan pentingnya pendekatan ini dalam proses pembangunan daerah.

    Musrenbang GEDSI: Wadah Aspirasi untuk Pembangunan Inklusif

    “Sesuai arahan pemerintah pusat, semua proses perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan perspektif gender, perlindungan anak, dan inklusi sosial. Untuk itu, Musrenbang GEDSI ini menjadi sarana pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif untuk memastikan setiap kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan yang setara dalam perencanaan pembangunan daerah,” ungkap Chevy Ning Suyudi melalui sambungan telepon.

    Musrenbang GEDSI menghadirkan pemateri dari widyaiswara BPSDM dan fasilitator PUG/KLA Provinsi Jawa Timur, Arie Cahyono. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), perwakilan media, serta perwakilan kelompok GEDSI dari berbagai latar belakang.

    Dengan kontribusi dan keterlibatan berbagai pihak tersebut, Chevy berharap Musrenbang GEDSI dapat menjadi forum strategis dalam mengidentifikasi isu-isu prioritas, menyusun rekomendasi kebijakan, serta mengusulkan program yang lebih berpihak pada kelompok rentan.

    Kolaborasi Multi-Pihak untuk Pembangunan yang Inklusif

    “Adanya pendekatan tematik ini diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kondisi sosial yang ada di masyarakat. Memperkuat kolaborasi multi-pihak melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif,” harapnya.

    Chevy juga berharap para peserta dapat menyuarakan ide dan gagasan mereka untuk memperbaiki implementasi kebijakan Kota Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Kediri.

    Usulan Musrenbang Tematik GEDSI 2025

    Dalam kesempatan ini, sejumlah usulan Musrenbang Tematik GEDSI Kota Kediri Tahun 2025 disampaikan, antara lain:

    Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Anak sebagai wadah kegiatan positif guna mengantisipasi kekerasan berbasis digital.

    Pelatihan khusus bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKA).

    Perluasan pelatihan kerja untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai bagi penyandang disabilitas.

    Penyediaan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas pada forum resmi pemerintah.

    Penyelenggaraan Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) di setiap kelurahan.

    “Hasil Musrenbang GEDSI ini akan menjadi salah satu materi pembahasan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Kota Kediri Tahun 2026,” tutup Chevy Ning Suyudi. [nm/beq]

  • Imbas Efisiensi, Jatah Fogging Dinkes Tulungagung Turun 75 Persen

    Imbas Efisiensi, Jatah Fogging Dinkes Tulungagung Turun 75 Persen

    Tulungagung (beritajatim.com) – Angka kematian kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Tulungagung cukup tinggi. Dalam dua bulan pertama di tahun 2025, sudah terdapat 4 kasus kematian. Meskipun begitu, Dinas Kesehatan mengalami kendala dalam penanganan penyakit ini, salah satunya adalah pemangkasan anggaran untuk pelaksanaan fogging dari tahun sebelumnya.

    Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Desi Lusiana Wardani, mengatakan bahwa tahun ini pihaknya hanya mendapatkan alokasi jatah pelaksanaan fogging di 20 titik saja. Padahal, tahun lalu mereka mendapatkan alokasi anggaran untuk melakukan fogging di 80 titik.

    Dari jatah 20 titik itu, sampai saat ini sudah 10 titik yang terlaksana, sedangkan sisanya akan digunakan untuk pelaksanaan fogging hingga akhir tahun nanti.

    “Dari Januari – Februari ini sudah 10 kali fogging, sisanya ya harus kita hemat sampai akhir tahun nanti,” ujarnya, Senin (24/02/2025).

    Dengan kondisi ini, pihaknya sangat selektif dalam pelaksanaan fogging untuk memastikan jatah fogging yang ada bisa dimaksimalkan sampai akhir tahun. Mereka juga mengedepankan sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) kepada masyarakat. Cara ini dinilai lebih ampuh dibandingkan dengan kegiatan fogging.

    “Kita juga memaksimalkan obat dan alat yang masih kita punya, sisa di lokasi sebelumnya yang bisa kita pakai, ya kita maksimal di lokasi fogging lainnya,” tuturnya.

    Pihaknya sudah berkoordinasi dengan banyak pihak terkait efisiensi yang berimbas pada jatah fogging ini. Mereka juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat guna mendorong pemerintah desa mengalokasikan sebagian Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa untuk pengadaan alat fogging secara mandiri.

    “Kami berharap pemerintah desa berkenan menganggarkannya sebagian dananya untuk pengadaan alat fogging, kalau masalah pelatihan SDM, kami siap dan sudah melakukan itu beberapa waktu lalu,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Tahun Ini, Dishub Surabaya Berencana Pasang Ribuan Lampu Jalan Baru

    Tahun Ini, Dishub Surabaya Berencana Pasang Ribuan Lampu Jalan Baru

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Surabaya berencana memasang 5.884 lampu jalan (PJU) baru, di seluruh kawasan sudut kota selama tahun 2025 mulai Senin (24/2) hari ini.

    Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, pemasangan lampu jalan baru di Surabaya ini akan dilakukan secara bertahap. Disesuaikan dengan kebutuhan warga yang disampaikan melalui musyawarah pembangunan dan usulan langsung.

    “Tahun ini, targetnya sekitar 3.000 hingga 5.884 unit lampu PJU akan dipasang di seluruh kawasan Kota Surabaya,” kata Tundjung, Senin (24/2/2025).

    Tundjung menjelaskan, lokasi pemasangan lampu jalan ini akan dilakukan di sejumlah wilayah Surabaya, antara lain Kelurahan Lakarsantri, Kenjeran, Rungkut, Keputran, Dupak, Kedungdoro dan Kedung Baruk.

    “Selain di disitu, pemasangan PJU juga dilakukan di wilayah Kelurahan Baratajaya, Wiyung, Peneleh, Perak, Wonorejo, Kedurus, Manukan Wetan, Kutisari, Panjang Jiwo, Kebonsari, Dukuh Setro, dan lainnya,” lanjut Tundjung.

    Menurut Tundjung, Dishub Surabaya masih akan terus menambah kebutuhan pemasangan lampu PJU hingga merata ke seluruh sudut Kota Surabaya. Kata dia, sesuai dengan arahan Wali Kota Eri Cahyadi.

    “Target ini bisa bertambah seiring dengan banyaknya permintaan. Sementara untuk biaya pemasangan tergantung pada lokasi masing-masing, karena kebutuhan di setiap daerah berbeda-beda,” ucap Tundjung. [ram/ian]

  • Pimpin Apel Perdana, Wawali Malang: Kulo Nuwun

    Pimpin Apel Perdana, Wawali Malang: Kulo Nuwun

    Malang (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin memimpin apel pagi di halaman depan Balai Kota Malang, Senin (24/2/2025). Hal ini menjadi penanda dimulainya tugas pasangan Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang.

    Ali sendiri didapuk sebagai pimpinan apel menggantikan Wahyu Hidayat yang sedang mengikuti kegiatan retret di Magelang. Dalam kesempatan ini, Ali mengucapkan “Kulo Nuwun” di hadapan ratusan ASN di Pemerintah Kota Malang sebagai awalan dia menjadi wakil kepala daerah.

    Jajaran pejabat Pemkot Malang mulai Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, Direktur Perumda, hingga camat dan lurah juga hadir dalam apel pagi spesial itu.

    Ali menuturkan dia dan Wahyu Hidayat berharap dukungan dan doa restu dari seluruh jajaran di Pemkot Malang untuk mengemban amanah lima tahun ke depan. Dirinya berharap visi misi untuk membawa Kota Malang semakin mbois berkelas dapat terealisasi selama masa kepemimpinannya.

    “Hari ini, saya dengan Pak Wali Kota ijin kulo nuwun bertugas di Pemkot Malang. Kami berdua meminta dukungan Bapak Ibu sekalian mensukseskan visi misi dan arah kebijakan Kota Malang mbois berkelas. Harapan kami bisa membantu dan bekerja keras selama lima tahun ke depan,” ujar Ali.

    Ali menambahkan di tengah tantangan birokrasi, pengabdian dan loyalitas menjadi kunci keberhasilan. Ali meminta semua ASN Pemkot Malang memiliki kredibilitas demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Malang.

    “Di tengah tantangan birokrasi seperti sekarang, saya harap ASN memiliki prinsip pengabdian dan loyalitas, tidak cuma kepada pimpinan tapi juga kepada masyarakat. Jadi sebagai garda depan wajib memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Malang,” ujar Ali.

    Ali mengatakan prioritas yang akan dilakukannya dalam seratus hari kepemimpinannya bersama Wahyu Hidayat yaitu fokus pada program-program yang juga menjadi janji politiknya selama kampanye.

    “Dalam seratus hari nanti, menjadi tolok ukur dan evaluasi prioritas, terutama program-program yang jadi arah kebijakan. Selain itu kita juga persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka perlu untuk kita persiapkan semuanya,” ujar Ali. [luc/beq]

  • Wakil Bupati Sidoarjo Tinjau Pelayanan di MPP dan RSUD RT Notopuro

    Wakil Bupati Sidoarjo Tinjau Pelayanan di MPP dan RSUD RT Notopuro

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengunjungi dua tempat pelayanan publik, yakni Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Lingkar Timur dan RSUD RT Notopuro Sidoarjo, Senin (24/2/2025).

    Kunjungan Wabup Mimik ini untuk memastikan pelayanan publik kepada masyarakat Sidoarjo berjalan optimal. Di MPP Lingkar Timur, Wabup melihat langsung bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kapada masyarakat.

    Dalam kunjungannya, Mimik juga sempat bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat di sana. Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa titik yang harus di perbaiki.

    Seperti fasilitas ruang tunggu yang menurutnya harus ditambah dan dibuat senyaman mungkin serta perlunya tambahan loket pelayanan agar tidak terjadi penumpukan antrian.

    “Secara keseluruhan pelayanan sampai saat ini berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa titik yang harus di perbaiki diantaranya untuk fasilitas ruang tunggu harus ditambah lagi dan dibuat senyaman mungkin karena ada kemungkinan dalam pelayanan masyarakat masih harus menunggu serta perlunya tambahan loket pelayanan agar tidak terjadi penumpukan antrian,” ucapnya.

    Wabup Sidoarjo Mimik Idayana juga meninjau langsung layanan dari Pengadilan Agama Sidoarjo yang berada di MPP Lingkar Timur tersebut. Pelayanan pengajuan perceraian menjadi salah satu perhatian khusus darinya.

    Di sana ditemukan jumlah pengajuan perceraian yang bisa mencapai 80 orang dalam sehari. Jumlah tersebut membuatnya prihatin. Ia ingin angka kasus perceraian yang terjadi bisa ditekan.

    “Pengajuan perceraian pada layanan Pengadilan Agama Sidoarjo di MPP ini bisa 80 orang sehari, sehingga perlu adanya bimbingan dan pembinaan pada saat pengajuan perkawinan supaya tidak terjadi perceraian,”ujarnya.

    Dalam kesempatan itu Mimik Idayana juga melihat langsung layanan Imigrasi. Ada beberapa sarana penunjang layanan yang menurutnya harus diperbaiki. Selain itu ia juga meminta fasilitas yang ada dapat dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan.

    “Harapan saya kedepan benar-benar bisa diperbarui dan diperbaiki di beberapa titik pelayanan yang kurang, seperti ruang tunggu serta ruang pelayanan yang kurang layak, serta mobil layanan imigrasi yang telah lama tidak digunakan, saya akan komunikasikan kepada pihak imigrasi agar mobil layanan itu bisa dimaksimalkan,” katanya.

    Usai dari MPP Lingkar Timur, Wabup Sidoarjo Mimik Idayana meninjau RSUD RT. Notopuro Sidoarjo. Beberapa fasilitas layanan di rumah sakit tipe A itu ia lihatnya. Mulai dari layanan IGD, layanan rawat jalan, layanan fisioterapi sampai klinik anak. Layanan itu berada di gedung lama dan gedung baru. Ia juga sempat berinteraksi dengan beberapa pasien yang dirawat dirumah sakit daerah tersebut.

    “Alhamdulillah mulai dari IGD, pelayanan di rumah sakit daerah ini sudah bagus pelayanannya, di IGD juga ada tambahan kamar sebanyak 12 dan ruangannya cukup luas dan nyaman,” ucapnya.

    Mimik Idayana juga memuji keramahan pelayanan yang ditunjukkan oleh para tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Menurut keramahan kepada pasien seperti ini juga menjadi obat untuk mempercepat kesembuhan.

    Ke depan ia berharap RSUD RT. Notopuro Sidoarjo tetap memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat. “Pelayanannya juga ramah, dokternya juga luar biasa, kedepan rumah sakit ini bisa terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat dengan senyuman yang ramah,”ucapnya. (isa/kun)