Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Murka Soal Fenomena Koin Jagat
Category: Beritajatim.com Politik
-
HUT ke-52 PDIP di Bendul Merisi, Gotong Royong Bersihkan Lingkungan
HUT ke-52 PDIP di Bendul Merisi, Gotong Royong Bersihkan Lingkungan
-
Stok Beras Lamongan Aman Jelang Ramadhan 2025, DKPP Pastikan Surplus
Lamongan (beritajatim.com) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan memastikan stok beras di wilayah tersebut dalam kondisi aman menjelang bulan Ramadhan 1446 Hijriyah. Ketersediaan beras saat ini melebihi kebutuhan masyarakat, sehingga Lamongan dipastikan mengalami surplus.
Plt. Kepala DKPP Lamongan, Bahrudin, menjelaskan bahwa pada Februari 2025 ketersediaan beras di daerah tersebut mencapai 27.569 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat hanya 12.086 ton. Sementara itu, pada Maret 2025, ketersediaan diproyeksikan mencapai 30.382 ton dengan kebutuhan sebesar 13.955 ton.
“Jika dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan beras maka Lamongan surplus pada bulan ini. Hal tersebut berdasarkan proyeksi neraca pangan DKPP Lamongan,” kata Bahrudin, Selasa (25/2/2025).
Surplus ini akan menjadi cadangan stok guna mengantisipasi meningkatnya permintaan beras selama bulan Ramadhan. Permintaan diperkirakan meningkat seiring dengan pelaksanaan zakat, santunan, serta berbagai tradisi khas bulan suci.
“Biasanya permintaan beras meningkat saat bulan Ramadhan, karena untuk memenuhi kebutuhan zakat dan tradisi Ramadhan seperti kegiatan megeng, tradisi ketupat lebaran yang masih aktif digelar di Lamongan. Tradisi meneng sendiri sudah mulai dilaksanakan, namun puncaknya biasanya pada H-7 puasa,” jelas Bahrudin.
Selain itu, stok beras yang aman juga didukung oleh musim panen yang telah berlangsung sejak pertengahan Februari 2025. Beberapa kecamatan yang sudah mulai panen antara lain Tikung, Sarirejo, Mantup, Modo, Sugio, Karanggeneng, Kalitengah, Bluluk, dan Laren.
Saat ini, harga beras di Lamongan masih stabil. Harga beras premium berkisar antara Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, sementara beras medium dijual seharga Rp11.500 hingga Rp13.000 per kilogram.
“Hingga saat ini harga beras stabil dan semoga terus stabil. Sekarang berada pada harga 13 ribu hingga 16 ribu rupiah per kilogram untuk beras premium, sedangkan untuk beras medium berada pada harga 11.500 sampai dengan 13 ribu rupiah per kilogram,” ujar Bahrudin. [fak/beq]
-
PSU 4 TPS Magetan, KPU dan Bawaslu Kompak Beri Jawaban Soal Pelaksanaan
Magetan (beritajatim.com) – Suhu politik di Magetan kembali meningkat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2024. Putusan ini mengharuskan PSU dilakukan di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di tiga kecamatan, yakni dua TPS di Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, satu TPS di Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, dan satu TPS di Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan.
Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat pleno serta berkonsultasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur terkait jadwal pelaksanaan PSU. “Kami masih koordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Magetan, M Kilat Adinugroho, juga menyampaikan bahwa Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU setempat untuk membahas aspek teknis PSU. Saat ini, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI. “Bawaslu Magetan siap menjalankan pengawasan agar proses demokrasi berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas,” tegasnya.
Dalam hasil perolehan suara sebelumnya, pasangan calon (paslon) Sujatno-Ida Yuhana Ulfa memperoleh 136.083 suara, bersaing ketat dengan paslon nomor urut satu, Nanik Sumantri-Suyatni Priasmoro, yang mendapatkan 137.347 suara. Paslon nomor urut dua, Hergunadi-Basuki Babussalam, meraih 131.264 suara. Dari total pemilih sebanyak 415.874 suara, terdapat 404.694 suara sah dan 11.180 suara tidak sah. Dengan selisih suara yang sangat tipis, PSU di empat TPS ini berpotensi menentukan hasil akhir Pilkada Magetan 2024.
Dalam amar putusannya, Ketua Hakim MK, Suhartoyo, menolak seluruh eksepsi dari termohon dan pihak terkait. MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon serta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan.
Selain itu, MK memerintahkan PSU dilakukan dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama seperti pemungutan suara tanggal 27 November 2024. PSU harus dilaksanakan dalam waktu maksimal 30 hari setelah putusan dikeluarkan. Hasilnya nanti akan digabungkan dengan suara yang tidak dibatalkan MK untuk kemudian ditetapkan sebagai hasil akhir pemilihan.
MK juga meminta KPU RI melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Jawa Timur serta KPU Kabupaten Magetan guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar. Bawaslu RI juga diminta untuk mengawasi secara ketat melalui koordinasi dengan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten. [fiq/beq]
-
Bupati Jombang Warsubi Antusias Ikuti Retret di Magelang: Momentum Berharga untuk Pimpin Daerah
Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang, Warsubi, menunjukkan semangatnya dalam mengikuti kegiatan retret kepemimpinan yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama sepekan terakhir, Warsubi terlihat aktif menghadiri setiap sesi dengan penuh keseriusan, menyerap ilmu dari para narasumber yang terdiri dari pejabat tinggi negara, mulai dari menteri hingga pejabat setingkat menteri.
Menurut Warsubi, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kepala daerah dalam memperdalam pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi kepemimpinan di daerah. “Retret ini bukan hanya tentang teori kepemimpinan, tetapi juga bagaimana kita sebagai kepala daerah dibentuk menjadi lebih disiplin dan teratur dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).
Lebih dari sekadar penguatan kapasitas kepemimpinan, Warsubi menekankan bahwa retret ini menjadi ajang penting untuk membangun komunikasi dan ikatan emosional antar kepala daerah. Ia meyakini, hubungan yang terjalin dengan baik akan membuka ruang bagi pertukaran gagasan demi kemajuan bersama.
“Jika komunikasi ini terbangun dengan baik, kita bisa saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan mengadopsi inovasi dari daerah lain yang terbukti berhasil,” tambahnya.
Dalam suasana penuh kebersamaan, Warsubi bersama peserta lainnya juga mengikuti berbagai simulasi dan pelatihan yang mengasah ketahanan fisik serta mental sebagai pemimpin. Para kepala daerah diajak untuk mengasah kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam strategi, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan di lapangan.
Dengan semangat yang terus membara, Warsubi berharap hasil dari retret ini dapat diaplikasikan dalam pembangunan dan kemajuan Jombang ke depan. “Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi juga investasi kepemimpinan untuk daerah yang lebih maju,” tutupnya dengan optimisme. [suf]
-
Ratusan Lampu PJU di Ponorogo Rusak, ini Penyebabnya
Ponorogo (beritajatim.com) – Ratusan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Ponorogo mengalami kerusakan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo, dari total 3.000 unit PJU yang tersebar di berbagai titik, ada sekitar 5 persen di antaranya tidak bisa digunakan.
“Ada 5 persen lampu PJU di Ponorogo yang mengalami kerusakan,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Dishub Ponorogo, Setyo Budiono, Selasa (25/02/2025).
Budi sapaan akrabnya menilai angka tersebut masih tergolong kecil. Pasalnya, pihaknya secara rutin melakukan perawatan dan pengecekan PJU untuk memastikan fungsinya tetap optimal.
“Kerusakan yang terjadi mayoritas berupa lampu mati. Selain itu, ada juga tiang yang mengalami kerepos dan beberapa kasus korsleting listrik. Namun, kami terus melakukan upaya pemeliharaan agar penerangan di jalan tetap terjaga,” jelas Budi.
Dia memperkirakan, faktor cuaca serta usia PJU menjadi penyebab utama kerusakan tersebut. Kendati demikian, Dishub terus berupaya menambah jumlah PJU setiap tahunnya. Pada tahun 2023, sebanyak 226 unit PJU baru telah terpasang, sedangkan di tahun 2024 ini, jumlahnya meningkat menjadi 256 unit. Penambahan ini mencakup wilayah kecamatan hingga area perkotaan.
Untuk memastikan seluruh PJU berfungsi dengan baik, Dishub Ponorogo juga melakukan patroli harian guna mengecek kondisi penerangan jalan. “Setiap hari tim kami turun ke lapangan untuk mengevaluasi dan memperbaiki PJU yang mengalami gangguan,” pungkasnya.
Dengan adanya pemeliharaan yang rutin serta penambahan unit baru, diharapkan penerangan jalan di Ponorogo tetap optimal, sehingga mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di malam hari. (end/ted
-
Gubernur Jatim Siapkan ‘Ramadhan Produktif’ Selama Libur Sekolah
Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan program ‘Ramadan Produktif’ bagi murid SMA dan SMK di Jawa Timur. Program ini sengaja digagas untuk memastikan murid di Jatim tetap aktif dan produktif dalam belajar sekaligus memperkuat iman dan taqwa selama bulan Ramadan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, program ini diinisiasi sebagai respon atas Surat Edaran Bersama (SEB) Kemenag, Kemendikdasmen dan Kemdagri Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400.1/320/SJ Tentang Pembelajaran Di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.
Ia menyebut program Ramadan Produktif akan berlaku untuk proses pembelajaran selama jadwal libur sekolah di bulan Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri.
“Program ini dibuat untuk murid agar mereka tetap aktif dan produktif selama tidak berada di sekolah. Selain siswa aktif secara akademik, mereka juga didorong untuk memperdalam ibadah serta beramal,” ujar Gubernur Khofifah di sela-sela kegiatannya dalam Retreat di Magelang, Selasa (25/2/2025).
Khofifah melanjutkan, pembelajaran mandiri dilakukan dengan mengupdate mata pelajaran serta memperkuat dan memperdalam materi yang harus didapatkan murid sesuai dengan materi yang didapat di sekolah.
Meskipun dilakukan secara mandiri, ia juga menegaskan bahwa murid tetap akan mendapat bimbingan secara langsung dari guru mata pelajaran (mapel) masing-masing.
“Program ini tidak hanya akademik, tapi juga akan tetap memperhatikan pentingnya pembentukan karakter murid. Termasuk di dalamnya berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di masjid atau panti asuhan sekitar rumah,” tegasnya.
Khofifah mencontohkan, para murid bisa mengadakan bakti sosial secara berkelompok atau kelas untuk mengunjungi panti asuhan untuk berbagi dengan sesama.
“Kegiatan ini meskipun dilakukan berkelompok oleh murid, guru kelas tetap harus mengkoordinir dengan mengumpulkan pakaian yang layak pakai dan juga berbagi makanan buka puasa untuk sesama,” jelasnya.
Lebih lanjut, melalui program Ramadan Produktif ini, Gubernur Khofifah berharap agar dapat memberikan pengalaman, hikmah dan kesan penuh makna bagi para murid yang nantinya dapat diceritakan saat kembali ke sekolah.
“Apalagi kalau hanya digunakan untuk tidur saja atau bermain, atau melakukan aktifitas diluar dari pendidikan dan karakter murid ini tentu kurang bermanfaat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menambahkan, program Ramadan Produktif juga berlaku bagi sekolah. Di mana, selama pembelajaran di bulan Ramadan, sekolah diharapkan mengintegrasikan kegiatan keagamaan dalam proses belajar mengajar.
Bagi siswa Muslim, kegiatan ini dapat berupa tadarus Al-Qur’an, pesantren kilat, dan kajian keislaman. Sementara itu, siswa non Muslim dianjurkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Melalui program ini, Kadindik berharap peran kepala bidang SMA, SMK dan PKLK serta cabang dinas harus ikut memberikan monitoring dan bimbingan secara langsung ke sekolah-sekolah yang ada diwilayah kewenangannya. Sekaligus memberikan evaluasi jika sekolah mengalami hambatan dalam pelaksanaan program.
“Yang terpenting harapan kita bersama murid-murid dimanapun mereka berada tetap aktif dengan kegiatan yang produktif dan beribadah selama Bulan Suci Ramadhan,” pungkas Aries.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengatur libur sekolah pada tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025 selama bulan Ramadhan. Selama libur sekolah, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.
Kemudian tanggal 6-25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
Selanjutnya, menjelang perayaan Idul Fitri, sekolah akan kembali diliburkan mulai 26 Maret hingga 8 April 2025. Setelah libur Idul Fitri berakhir, siswa dijadwalkan kembali masuk sekolah pada 9 April 2025 untuk melanjutkan kegiatan belajar seperti biasanya. [tok/beq]
-
Aktivis GMNI, PMII, dan HMI Demo di Pendopo Pacitan: Berikut Tuntutannya
Pacitan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam tiga organisasi, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Pacitan, pada Senin (25/2/2025).
Sebelum menuju pendopo, para mahasiswa ini, terlebih dahulu berkumpul di Kampung Pacitan. Tepatnya di samping markas DPC PDI Perjuangan Pacitan.
Dengan mengendarai sepeda motor, mereka bergerak menuju Alun-alun Pacitan sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Makan dijanjikan, sekolah masa depan dikorbankan, dihancurkan” serta “Program MBG, Modal Bacot Gede”.
Setibanya di pendopo, massa sempat tertahan karena pintu utama dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Namun, mereka berhasil masuk ke halaman pendopo setelah mencari jalan lain.
Koordinator aksi, Al Ahmadi, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi kabinet, bukan sekadar efisiensi anggaran. Ia juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Program makan bergizi gratis, justru menyasar sekolah-sekolah bonafide, bukan sekolah-sekolah di pelosok desa yang seharusnya lebih membutuhkan,” ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, mengatakan bahwa pihaknya telah mempelajari dan mendiskusikan materi tuntutan mahasiswa bersama OPD terkait.
“Memang ada beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun ada pula kendala regulasi yang membatasi langkah kami. Aspirasi yang Anda sampaikan akan kami tampung, diteruskan kepada Bupati, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” jelas Gagarin. [end/but]
-
DPR Harap Proyek yang Didanai Danantara Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap, Danantara turut berpartisipasi dalam ekonomi kerakyatan.
“Kami berharap, proyek-proyek yang didanai melalui Danantara dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri,” kata Cucun.
Pimpinan DPR koordinator bidang (Korbid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu pun mendorong agar program Danantara diselaraskan dengan sektor pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Cucun juga menekankan agar Danantara banyak diarahkan pada proyek-proyek padat karya yang bermitra dengan UMKM dan koperasi.
“Maka penting juga dipersiapkan SDM dalam negeri yang kompeten sesuai bidang-bidang yang diprioritaskan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja,” tegasnya.
Dengan begitu, Cucun juga berharap, Danantara dapat membawa kemajuan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Serta menjadi sovereign wealth fund Indonesia tersebut dapat membangkitkan perekonomian negara.
“Semoga Danantara dapat membuat multiplier effect yang besar dalam perekonomian Indonesia dan menggerakkan ekonomi lokal,” kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Seperti diketahui, nama Danantara sendiri diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di mana ‘Daya’ berarti energi, ‘Anagata’ berarti masa depan, dan ‘Nusantara’ merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.
“Dengan semangat tersebut, saya secara pribadi berharap visi Danantara bisa tercapai untuk menjadi pengelola investasi negara yang terkemuka dan dapat mendorong transformasi ekonomi negara,” ujar Cucun. [hen/but]
-
Wabup Blitar Sebut APBD 2025 Bukan Produknya, Takut Ditagih Janji?
Blitar (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Beky Herdihansah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 ini bukan hasil penyusunannya. Hal itu diungkapkan Beky di depan puluhan warga Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
Ungkapan ini dilontarkan Beky saat mendapatkan keluhan dari warga Balerejo perihal kondisi jalan yang rusak parah. Beky pun memberikan penjelasan soal APBD 2025 itu agar warga tidak salah paham.
“APBD tahun 2025 niku bukan saya yang menata makanya saya infokan ke warga,” ungkap Beky, saat berkunjung ke Balerejo, Selasa (25/2/2025) kemarin.
Beky pun menegaskan bahwa APBD tahun 2025 ini merupakan produk dari Bupati Blitar yang lama yakni Rini Syarifah. Sehingga Beky meminta agar warga memaklumi jika dalam 1 tahun kepemimpinannya belum bisa berbuat banyak.
“Nanti tanya mana janji Jambul Biru (julukan Beky) mau membenahi jalan, jalan akan bagus semua ternyata tidak, takut saya kalau salah paham makanya ini saya beritahu,” tegasnya.
Pria berambut biru itu pun menegaskan bahwa dirinya dan Bupati Blitar sekarang yakni Rijanto tidak ikut campur dalam penyusunan APBD 2025. Kader dari PAN itu pun baru akan ikut menyusun APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mendatang.
“Jadi APBD 2025 itu bukan bapak bupati sama saya yang menata, itu yang menata masih bupati yang kemarin, jadi nanti benar-benar murni saya bersama pak bupati itu di 2026, di tahun 2026 ini baru saya dan pak bupati akan menyusun APBD Kabupaten Blitar,” tegasnya.
Meski bukan hasil penyusunannya, Beky berjanji tetap akan bekerja maksimal dengan APBD 2025 ini. Beky pun tetap akan berusaha mencarikan solusi atas segala keluhan warga.
“Tapi saya tetap akan berusaha walaupun 2025 sudah penataan yang bupati kemarin tetapi saya tetap akan berusaha mencari anggaran di luar APBD yang bisa saya bawa ke Blitar,” tandasnya. [owi/beq]