Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ini Bocoran Lokasi dan Fasilitas Sekolah Rakyat di Ponorogo

    Ini Bocoran Lokasi dan Fasilitas Sekolah Rakyat di Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sekolah Rakyat (SR) di Ponorogo akan mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Pendaftaran direncanakan dibuka pada bulan Juli mendatang, menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis dan bermutu.

    Program nasional ini menjadikan Ponorogo sebagai salah satu wilayah perintisan. Gedung sementara disiapkan di kawasan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Tambakbayan, Jalan Trunojoyo, Ponorogo. Lokasi ini akan digunakan selama satu tahun sambil menunggu pembangunan gedung permanen rampung.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyatakan dukungan penuh terhadap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia bahkan meminjamkan gedung sentra IKM sebagai tempat sementara demi mengejar waktu.

    “Kami sudah punya rintisan, dan ini saya pinjam gedung sentra IKM Tambakbayan untuk dipakai selama setahun. Supaya tidak kehilangan waktu lebih lama, sambil menunggu pembangunan gedungnya selesai,” ujar Kang Giri, Jumat (2/5/2025).

    Tenaga pengajar dan fasilitas pendukung juga mulai disiapkan oleh Pemkab Ponorogo. Pendaftaran akan dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan syarat utama calon siswa berasal dari keluarga desil 1.

    “Pada intinya kami siap, kami mendukung dan mudah-mudahan sukses,” tegas Sugiri.

    Adapun pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat akan dilakukan di lahan seluas 6,2 hektare milik Pemkab Ponorogo yang berlokasi di Kelurahan Setono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini telah ditinjau langsung oleh Sekjen Kementerian Sosial pada Kamis (1/5/2025) kemarin.

    Sekolah Rakyat dirancang sebagai sistem pendidikan terpadu dari jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya mencakup sistem asrama dengan target kapasitas hingga 1.000 siswa. [end/beq]

  • Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Yakni dengan membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata serta mudah diakses semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

    “Ini menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau geografis mereka,” ujarnya.

    Khofifah menambahkan, komitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ini selaras dengan tema Hardiknas Tahun 2025 yang dipilih Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia yaitu “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.

    Lebih lanjut disampaikan Gubernur Khofifah, pendidikan bermutu untuk semua mencakup beberapa aspek penting, diantaranya Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses, sistem pendidikan yang inklusif, peran guru dan sekolah yang mumpuni serta pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.

    “Cerminan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali,” katanya.

    Khofifah mengatakan, tahun 2025 ini Pemprov Jatim mempunyai program “1 sekolah 1 inovasi”, mencakup SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta se Jawa Timur. Program ini akan menghasilkan inovasi sebanyak 789 dari sekolah negeri dan 3301 dari sekolah swasta.

    “Kita akan memiliki total keseluruhan inovasi sebanyak 4090 inovasi dari lingkungan pendidikan di tahun 2025,” ungkapnya.

    Meski begitu, kata Khofifah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, perlu upaya bersama dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, hingga masyarakat umum.

    “Melihat besarnya tantangan yang harus dihadapi, maka Pemprov Jawa Timur terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Dukungan pada program Pendidikan Bermutu untuk Semua terus digelorakan dalam kebijakan melalui Dinas Pendidikan,” jelasnya.

    Hingga saat ini, baru Jatim yang memiliki sekolah taruna berbasis asrama, yakni Taruna Nala, Taruna Brawijaya, Taruna Angkasa, Taruna Bhayangkara dan SMA Taruna Pamong Praja.

    “Mereka tidak sekadar membentuk karakter serta kapasitas tetapi juga membangun peradaban serta menjadi juru bicara kebangsaan, juru bicara kenusantaraan, juru bicara pentingnya persatuan kesatuan bangsa,” tuturnya.

    Dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua juga memerlukan adanya keterlibatan satuan pendidikan swasta. Sebab realitas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP dan sederajat di Jawa Timur tahun 2025 sebanyak 682.252 murid, sedangkan daya tampung jenjang SMAN dan SMKN hanya tersedia 261.396 murid.

    Artinya hanya menampung 38.31 persen dari jumlah lulusan. Masih terdapat 420.856 calon murid atau sekitar 61.69 persen yang harus ditampung di sekolah swasta.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Pendidikan Swasta yang sudah memberikan kemudahan calon murid baru melalui beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu melalui berbagai program.

    Diantaranya, paket kebijakan Pemprov Jatim di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan rehabilitasi 34 SMA, 95 SMK dan 30 SLB di tahun anggaran 2025. Total anggaran paket kebijakan tersebut mencapai Rp100,736 miliar.

    Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp1 Juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA / SMK negeri, akan melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk tidak menerima PIP.

    “Setiap Kab/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh / pekerja dengan total anggaran Rp5,7 miliar,” katanya.

    Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan alat praktik untuk 152 SMK dan 1 lembaga SLB dengan total anggaran sebesar Rp19,8 miliar.

    “Saat Efisiensi, tentu prioritas program paket penguatan lembaga pendidikan menjadi kado saat Hari Pendidikan Nasional,” ungkapnya.

    Secara khusus dalam momentum Hardiknas, dilaksanakan beberapa penandatanganan kesepahaman dan kesepakatan yang sangat penting untuk mewujudkan kualitas terbaik pendidikan di Jawa Timur.

    Kesepahaman itu antara lain Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemprov Jatim dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tentang Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

    Kemudian, Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov Jatim dengan ITS tentang Pembelajaran Materi Kecerdasan Artifisial pada Satuan pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur.

    Penandatangan Pakta Integritas dalam pelaksanaan SPMB Jatim Tahun Ajaran 2025/2026, yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Operator SPMB Cabang Dinas Pendidikan, dan Operator SPMB Satuan Pendidikan.

    Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama kuota beasiswa Penuh dan / atau biaya pendidikan terjangkau yang disediakan oleh Satuan Pendidikan Swasta jenjang SMAS, SMKS, dan SLBS.

    Pada kegiatan tersebut diserahkan beberapa Piagam Penghargaan Atas dukungan dan praktik baiknya menjadi daerah pelopor transformasi digital pendidikan melalui program Kandidat Sekolah Rujukan Google.

    Selain itu, penyerahan plakat dan piagam Kandidat Sekolah Rujukan Google pada SMKN 12 Surabaya. Perlu diketahui bahwa SMKN 12 Surabaya adalah KSRG pertama di Indonesia.

    Kemudian ada bantuan 1.000 pasang sepatu dari Gubernur Jawa Timur untuk murid dari kelurga prasejahtera. Penyerahan secara simbolis kursi roda bantuan dari Global Village Foundation & Wheelchair for Kids: Global Village membantu 2.000 kursi roda untuk Jawa Timur.

    Penyerahan penghargaan kepada Kacabdin yang sudah mendistribusikan 100 persen ijazah yang sebelumnya tertunda. Penyerahan penghargaan murid, guru dan tenaga kependidikan dari Gubernur Jawa Timur.

    Acara Hardiknas juga dimeriahkan penampilan tari kolosal Mentari Art Pendidikan gabungan SMKN 12 Surabaya dan SDN Gabungan di Surabaya, fashion show SMAN, SMK dan SLB serta penampilan Niken Salindri. [tok/beq]

  • DPRD Malang Desak Evaluasi Total KEK Singhasari, Dinilai Mandek dan Minim Manfaat

    DPRD Malang Desak Evaluasi Total KEK Singhasari, Dinilai Mandek dan Minim Manfaat

    Malang (beritajatim.com) – Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari di Kabupaten Malang dinilai stagnan dan minim dampak nyata bagi masyarakat. DPRD Kabupaten Malang melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Malang 2024 bahkan merekomendasikan agar proyek strategis nasional tersebut dievaluasi ulang atau dibubarkan.

    “Rekomendasi Pansus sudah disampaikan di paripurna. Intinya kalau memang stagnan ya sebaiknya dikaji ulang atau dibubarkan saja,” tegas Zulham Akhmad Mubarrok, juru bicara Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Malang, Jumat (2/5/2025).

    Dalam laporan Pansus, hampir semua komisi DPRD mencantumkan kritik tajam terhadap kinerja KEK Singhasari. Zulham menilai keberadaan KEK terkesan hanya menjadi ajang seremonial tanpa memberikan kontribusi ekonomi, pariwisata, maupun manfaat sosial kepada masyarakat lokal.

    ”Terkesan KEK hanya menjadi ajang seremonial saja, dan keterlibatan warga asli kabupaten sangat minim. Sebenarnya untuk apa ada KEK ini kan perlu dipertanyakan?” ujarnya.

    Sejak diresmikan pada 21 November 2022, KEK Singhasari yang diklaim sebagai kawasan digital pertama di Indonesia dengan orientasi pariwisata dan pengembangan teknologi belum menunjukkan geliat investasi berarti. Zulham menyebut belum ada tanda-tanda tumbuhnya sektor industri kreatif secara massif di kawasan seluas 120,3 hektare itu.

    Ia juga menyoroti tidak adanya data atau laporan progres dari Bupati Malang HM Sanusi terkait realisasi dan dampak KEK kepada masyarakat.

    ”Kita ini tuan rumah program KEK, bukan tamu. Masa iya terus diam saja menjadi penonton dan tidak memberi masukan ke pemerintah pusat kalau kebijakannya tidak jalan,” tambahnya.

    Menurut Zulham, yang juga Ketua Pansus LKPJ Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Ketua KNPI Kabupaten Malang, KEK seharusnya menjadi pusat bisnis dan investasi strategis yang mampu membuka lapangan kerja serta mencetak wirausaha muda. Namun hingga kini, keberadaan KEK dianggap lebih banyak menguntungkan segelintir pihak.

    ”Sekarang sudah berapa pemuda pengangguran yang dientaskan menjadi wirausaha oleh KEK? Tanya warga Singosari, tahu apa enggak mereka? Merasakan apa enggak dampaknya? Pasti jawabnya tidak,” tutupnya. [yog/beq]

  • PDIP Jatim Pastikan Tak Akan PAW Adi Sutarwijono

    PDIP Jatim Pastikan Tak Akan PAW Adi Sutarwijono

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) memastikan tidak akan menjalankan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Diketahui, Adi dibebastugaskan dari Ketua DPC PDIP Kota Surabaya melalui Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

    Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono mengungkapkan, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil evaluasi oleh DPP PDI Perjuangan selama Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024.

    Selain Adi, sesuai SK DPP PDIP, sanksi serupa dijatuhkan kepada Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat. Sedangkan sanksi peringatan diberikan kepada Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono dan Bendahara DPC Taru Sasmito.

    Kanang menjelaskan, alasan pemberian sanksi adalah soliditas di internal DPC yang kurang baik. Turunnya perolehan kursi Pileg 2024, beber Kanang, juga kurang baiknya komunikasi antarpengurus, hingga persoalan keuangan, menjadi poin utama.

    “Turunnya perolehan kursi dari 15 jadi 11 kursi, ini jadi evaluasi juga. Soliditas tentang rutinitas kinerja partai. Tentang rapat dan lainnya tenryata ada beberapa yang kurang ideal, komunikasinya kurang bagus,” jelas Kanang, di kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya.

    Menurutnya, Wakil Sekretaris Bidang Program DPC Surabaya juga mendapat sanksi dibebastugaskan dari jabatannya. “Karena dia dulu diperintahkan menjadi kepala sekretariat DPC dan keseluruhan operasional, tapi tidak maksimal,” sebut mantan Bupati Ngawi 2 periode tersebut.

    Terkait kemungkinan ada penggantian antar waktu (PAW) Adi Sutarwijono yang sekarang menjabat Ketua DPRD Surabaya, Kanang menyebut hal itu tidak akan terjadi.

    Meski dibebastugaskan sebagai Ketua DPC, terang Kanang, namun Adi Sutarwijono tetap berstatus anggota PDIP dan Ketua DPRD Surabaya. Kecuali jika yang bersangkutan mengundurkan diri.

    “PAW dewan ada beberapa syarat. Mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak menjadi anggota partai. Kita tidak akan mengarah ke situ (PAW) kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri,” sebut Kanang yang juga anggota DPR RI tersebut.

    Untuk mengisi kekosongan jabatan, pihaknya telah menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDIP Jatim Yordan M Batara-Goa sebagai Plt Ketua DPC PDIP Surabaya selama tiga bulan.

    “Ada Plt yang ditunjuk yakni Mas Yordan. Perintahnya sama untuk memperbaiki memimpin agar kinerja DPC Surabaya baik,” pungkasnya. [tok/beq]

  • PDIP Jatim Copot Dua Ketua DPC, Bagaimana Nasib Kota Blitar?

    PDIP Jatim Copot Dua Ketua DPC, Bagaimana Nasib Kota Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) mengumumkan pencopotan beberapa ketua DPC pada Jumat (2/5/2025). Nama yang mendapatkan sanksi tersebut adalah Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat.

    Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono dalam konferensi pers mengatakan pembebastugasan ini merupakan tindak lanjut dari surat DPP PDIP untuk mengevaluasi kinerja DPC se-Jatim.

    “Ada surat DPP per tanggal 30 April 2025. Sehingga ini menjadi tindak lanjut kita hari ini. DPP memberikan evaluasi kinerja DPC seluruh Jatim, termasuk Surabaya dan sebagainya. DPC Kota Surabaya dapat perhatian DPP, ada kinerja yang kurang bagus. Ada pelurusan dan ada sanksi. Tidak menggembirakan terkait konsolidasi partai. Evaluasi utama KSB, ketua, sekretaris dan bendahara,” tutur Kanang.

    PDIP Jatim pun telah menunjuk pelaksana tugas Ketua DPC PDIP Kota Surabaya dan Kabupaten Bondowoso. Disebutkan pula dalam konferensi pers tersebut DPD PDIP Jawa Timur masih akan terus melakukan evaluasi kinerja pengurus DPC.

    Lantas bagaimana nasib DPC PDIP Kota Blitar. Terkait hal itu, Syahrul Alim selaku Ketua DPC PDIP Kota Blitar pun menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut ke pengurus DPD PDIP Jawa Timur.

    “Kita terima apapun hasilnya nanti,” ucap Syahrul.

    Syahrul mengaku hingga kini belum mendapatkan informasi apapun soal kemungkinan adanya dan tidaknya pembebastugasan Ketua atau pengurus DPC PDIP Kota Blitar dari DPD PDIP Jawa Timur.

    “Kok belum mendapatkan info ya hingga saat ini,” kata Syahrul menjawab pertanyaan soal kemungkinan pergantian atau evaluasi kinerja Ketua DPC PDIP Kota Blitar.

    Kini patut ditunggu apakah PDIP Kota Blitar akan mengalami nasib yang sama dengan Surabaya dan Bondowoso atau justru sebaliknya. Pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, PDIP Kota Blitar memang mengalami penurunan dari segi hasil.

    Kursi DPRD Kota Blitar yang diperoleh oleh PDIP pada Pileg 2024 kemarin pun turun dari 10 menjadi 8. Yang lebih menyakitkan calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP juga kalah dalam Pilkada 2024 kemarin.

    Mungkinkan hasil minor itu bakal menjadi bahan evaluasi DPD PDIP Jatim. Atau Komposisi DPC PDIP Kota Blitar akan tetap sama dan aman untuk menyiapkan pertempuran di Pemilu 2030 mendatang, tentu yang bisa menjawab hanyalah DPD PDIP Jatim. [owi/beq]

  • DPD PDIP Jatim Umumkan Pembebastugasan Ketua DPC Surabaya dan Bondowoso

    DPD PDIP Jatim Umumkan Pembebastugasan Ketua DPC Surabaya dan Bondowoso

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Untari Bisowarno bersama Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono mengadakan konferensi pers setelah melakukan evaluasi kinerja DPC se-Jatim.

    Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Budi ‘Kanang’ menyampaikan keputusan DPP terkait beberapa kader yang mendapat sanksi. Adapun yang sudah dievaluasi adalah Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Ketua DPC Kabupaten Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat.

    “Ada surat DPP per tanggal 30 April 2025. Sehingga ini menjadi tindak lanjut kita hari ini. DPP memberikan evaluasi kinerja DPC seluruh Jatim, termasuk Surabaya dan sebagainya. DPC Kota Surabaya dapat perhatian DPP, ada kinerja yang kurang bagus. Ada pelurusan dan ada sanksi. Tidak menggembirakan terkait konsolidasi partai. Evaluasi utama KSB, ketua, sekretaris dan bendahara,” tutur Kanang.

    Menurutnya ketua saat ini mendapat sanksi pembobotan agak berat berupa pembebastugasan, sekretaris dan bendahara mendapatkan sanksi peringatan serta wakil sekretaris bidang program DPC (kepala sekretariat) dapat sanksi pembebastugasan. Adapun yang diperingatkan untuk perbaikan kinerja.

    DPP kemudian menunjuk anggota DPRD Jatim, Jordan M Bataragoa sebagai Plt Ketua DPC Surabaya dan anggota DPRD Jatim Eddy Paripurna sebagai Plt Ketua Bondowoso.

    “Tugasnya memperbaiki kinerja untuk soliditas DPC Kota Surabaya dan Bondowoso,” tukasnya.

    Ia menjelaskan Adi Sutarwijono sang Ketua dibebastugaskan, Sekretaris Baktiono diperingatkan, Bendahara Taru Sasmito diperingatkan, Wakil Sekretaris Bidang Program Achmad Hidayat dibebastugaskan.

    “Sementara ini Plt akan menjabat selama 3 bulan dan bisa diperpanjang,” ujarnya.

    Mengapa wakil sekretaris DPC yang dicopot, bukan sekretaris?

    “Tugas wakil sekretaris sebagai kepala sekretariat yang bertanggung jawab utama. Bisa jadi sekretaris kecolongan,” imbuhnya.

    Selain Surabaya dan Bondowoso yang dibebastugaskan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo juga dilakukan evaluasi.

    “Daerah lain masih bergilir dilakukan evaluasi dan sanksi apa nantinya belum dibahas. Hari ini kebetulan baru beberapa DPC,” tuturnya.

    Plt Ketua DPC Kota Surabaya, Jordan mengaku siap menjalankan amanah partai dan berjanji akan meningkatkan kinerja partai dan ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. [tok/aje]

  • Dukungan Prabowo Dinilai Jadi Sinyal Kuat, Pengamat Minta DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

    Dukungan Prabowo Dinilai Jadi Sinyal Kuat, Pengamat Minta DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

    Surabaya (beritajatim.com) – Dukungan terbuka Presiden Prabowo Subianto terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dinilai sebagai sinyal kuat yang tak boleh diabaikan. DPR dan kabinet diminta segera menindaklanjuti komitmen ini sebagai bagian dari upaya serius pemberantasan korupsi.

    Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai momen ini sangat krusial untuk membuktikan kesungguhan pemerintah dan legislatif dalam melawan korupsi. Ia menegaskan, RUU Perampasan Aset bukan sekadar soal menyeimbangkan kerugian negara, tetapi juga menunjukkan keberanian politik untuk mengembalikan aset publik yang telah dicuri.

    “Saya kira, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi sangat krusial saat ini, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membasmi korupsi secara efektif dan efisien. Apalagi belakangan ini, korupsi makin merajalela di Indonesia,” ujar Hardjuno di Surabaya, Jumat (2/5/2025).

    Pernyataan itu merespons pidato Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan dukungan penuh terhadap RUU tersebut. “Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung,” kata Prabowo. Ia bahkan menambahkan, “Enak aja udah nyolong enggak mau kembalikan aset, gue tarik aja.”

    Menurut Hardjuno, dukungan Presiden harus direspons sebagai ujian serius bagi anggota DPR dan para menteri terkait. Terlebih, RUU Perampasan Aset sudah masuk Prolegnas sejak 2012 namun belum juga disahkan.

    “Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah sinyal kuat. Sekarang tinggal komitmen para pembantunya di kabinet dan mayoritas DPR yang notabene partai-partai koalisi Presiden untuk menjadikan ini sebagai agenda prioritas,” tegasnya.

    Sebagai kandidat doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, Hardjuno menilai pembuktian terbalik dalam RUU ini tidak melanggar prinsip hukum, karena hanya menyasar kekayaan yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan. Ia menyebut, banyak aset hasil korupsi yang tak tersentuh karena belum adanya payung hukum.

    “Negara kehilangan triliunan rupiah aset hasil korupsi yang tidak bisa disentuh karena tidak ada payung hukumnya. Kita ketinggalan dibanding negara lain seperti Inggris, Swiss, atau bahkan negara tetangga,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa RUU tersebut terakhir kali diajukan pada Mei 2023, namun belum masuk Prolegnas Prioritas 2025. Pernyataan Menteri Hukum dan HAM bahwa pembahasannya menyangkut urusan politik menurutnya tak bisa lagi dijadikan alasan.

    “Kalau Presiden Jokowi sudah mengajukan, dan Prabowo mendukung secara terbuka, maka sekarang tinggal eksekusinya. Jika tetap mandek, maka rakyat berhak curiga, siapa yang sebenarnya takut RUU ini disahkan?” pungkas Hardjuno. [asg/beq]

  • PC IKA PMII Sidoarjo Adakan Pelantikan dan Dialog Terbuka untuk Kemajuan Sidoarjo

    PC IKA PMII Sidoarjo Adakan Pelantikan dan Dialog Terbuka untuk Kemajuan Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Sidoarjo bakal menggelar pelantikan dan dialog terbuka dengan tema “Tantangan dan Peran Strategis PMII di Kabupaten Sidoarjo” di Pendopo Delta Wibawa Sabtu (3/5/2025) mendatang.

    Ketua terpilih PC IKA PMII Sidoarjo, Taufiqur Rochman menjelaskan bahwa para alumni sudah banyak tersebar diberbagai bidang. Seperti di sektor pendidikan, politik, dunia usaha, termasuk media. “Mereka semua menyatakan siap hadir dan mensukseskan acara tersebut,” ucap Taufiqur Rahman Kamis (1/5/2025).

    Lanjut Taufiq, IKA PMII merupakan wadah para alumni PMII. Harapannya wadah ini untuk bersinergi dan berkontribusi nyata untuk kemajuan Sidoarjo yang lebih baik lagi.

    Dia menjelaskan bahwa IKA PMII Sidoarjo terbuka untuk semua alumni. Artinya tidak hanya berasal dari kampus di Kota Delta saja. Tetapi untuk semua alumni PMII yang menetap atau tinggal di Sidoarjo.

    Sehingga, sebagai wadah alumni organisasi yang berbasis kader ini memiliki sumber daya manusia yang cukup melimpah.

    “IKA PMII nantinya juga akan memberikan saran dan kritikan apabila program pemerintah tidak sesuai harapan masyarakat. Kritik konstruktif dibutuhkan untuk bersama membangun daerah tercinta, Sidoarjo,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, IKA PMII Sidoarjo, Mohammad Muntashor menambahkan bahwa IKA PMII hadir bukan hanya sebagai organisasi alumni, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.

    “Kita hadir untuk bersinergi memberikan kontribusi nyata untuk Sidoarjo ke depan yang jauh lebih baik,” terangnya.

    Menurutnya, setiap langkah dan inisiatif yang dilakukan harus memberikan manfaat nyata demi menjadikan Sidoarjo lebih baik dari sebelumnya.

    Owner dari Lokal Brand Tas Moonzaya ini juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim yang lebih transparan dan terbuka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM.

    “Kami akan mendorong Sidoarjo yang lebih transparan, terbuka, ekonomi jauh lebih berkembang. UMKM lebih berkembang. Hasilnya akan dirasakan masyarakat,” tandasnya. (isa/ted)

  • Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan massa buruh se-Jatim melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim saat Peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) pada Kamis (1/5/2025) sore.

    Massa buruh puas usai ditemui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Massa buruh mulai membubarkan diri pada pukul 17.30 WIB. Sekitar pukul 18.00 WIB, aparat kepolisian mulai membersihkan kawat berduri di lokasi dan menggelar apel untuk pembubaran.

    Ketua SPSI Jatim, Achmad Fauzi menyebut para buruh berterima kasih kepada Gubernur Khofifah yang berkenan memperjuangkan aspirasi para buruh.

    Ketua FSPMI Jatim, Jazuli menambahkan, Gubernur Khofifah telah menandatangani tuntutan para buruh di May Day 2025 ini.

    “Terima kasih Bu Khofifah dan Pak Emil telah menandatangani 17 poin tuntutan para buruh untuk diperjuangkan di pemerintah pusat dan daerah,” kata Jazuli.

    “Hidup Bu Khofifah, Gubernure buruh (gubernurnya buruh),” teriak buruh.

    Jazuli membeberkan sejumlah tuntutan dari para buruh yang telah ditandatangani oleh Khofifah. Di antaranya pembentukan klaster tenaga kerja.

    “Ada tuntutan terkait kebijakan pusat, yakni membuat UU Ketenagakerjaan Baru dengan mengeluarkan klaster tenaga kerja. Bu Gubernur berjanji memperjuangkan buruh perempuan yang sebagai tulang punggung keluarga agar bisa dibebaskan dari pajak penghasilan. Ibu Gubernur juga paham dan prihatin kondisi buruh, beliau akan memperjuangkan perumahan rakyat untuk bisa diakses para buruh. Nanti dikaji berapa iuran dibayar buruh, mudah dijangkau dan layak untuk buruh,” tuturnya.

    “Alhamdulillah, Bu Gubernur juga menyanggupi agar bus Trans Jatim bisa beroperasi di wilayah industri dan merata di 38 kabupaten/kota Jatim. Dan, sejak tahun 2019 bu Khofifah satu-satunya gubernur di Imdonesia yang memiliki perhatian khusus ke anak buruh. Yakni, memberi kuota 5 persen ke anak buruh untuk masuk langsung ke SMA/SMK negeri. Beliau akan mengkaji dan tambahan kuota, serta Bu Khofifah mau menerima usulan para buruh agar Gus Dur kita usulkan jadi pahlawan nasional,” tambah Jazuli.

    Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerima dan menandatangani 17 tuntutan para buruh yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Jatim. Khofifah memastikan akan berjuang bersama buruh.

    “Kami akan menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi korban PHK sebanyak 10.000 pelatihan dan sertifikasi. Kami imgin bahwa saudara-saudara semua bisa mengakses pekerjaan dengan hasil yang layak dan bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudara,” kata Khofifah.

    Khofifah memastikan pelatihan dan sertifikasi itu sudah tersedia anggarannya di Pemprov Jatim. Khofifah akan mengawal program tersebut.

    “Insya Allah anggarannya ada, programnya ada sehingga melalui komandan Gasper Pak Fauzi, Pak Jazuli dan teman-teman semua kita berharap peningkatan keterampilan bisa mengakses pekerjaan lebih tinggi dan membawa kesejahteraan,” jelasnya.

    Selain itu, Khofifah juga memberikan perhatian khusus kepada anak buruh yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.

    “Begitu pula soal berapa persen putra-putri buruh bisa mengakses SMA dan SMK negeri, saya ingin sampaikan bahwa di SMA/SMK swasta kita akan menyiapkan 10 orang siswa untuk bisa mendapat beasiswa di sejumlah SMA/SMK swasta. Nanti jumlah totalnya semua ada 30 ribu siswa yang bisa diterima SMA/SMK swasta,” bebernya.

    “Kebijakan ini sekaligus kita memberi kado pada hari pendidikan nasional yang jatuh pada 2 Mei besok. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang punya putra putri tingkat SMP/MTS yang mau selesai, selain di SMA/SMK negeri ada SMA/SMK swasta yang nanti akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan Jatim,” tambahnya. (tok/kun)

  • FSPMI Sampaikan Tiga Tuntutan ke Bupati Tuban Saat Perayaan May Day 2025

    FSPMI Sampaikan Tiga Tuntutan ke Bupati Tuban Saat Perayaan May Day 2025

    Tuban (beritajatim.com) – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Tuban menyampaikan tiga tuntutan penting dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang berlangsung di GOR Rangga Jaya Anoraga, Kamis (1/5/2025). Tidak melalui demonstrasi, aspirasi disampaikan secara persuasif langsung kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

    Ketua FSPMI Tuban, Duraji, menyatakan bahwa tahun ini peringatan May Day dilaksanakan dengan pendekatan dialog, tanpa aksi turun ke jalan. “Tuntutan para pekerja telah disampaikan kepada Bupati Tuban dengan pendekatan secara persuasif,” ujar Duraji.

    Adapun tiga tuntutan utama yang disampaikan yakni:

    Revisi UU Ketenagakerjaan
    FSPMI meminta agar Pemkab Tuban mendorong pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut mereka, UU Cipta Kerja saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pekerja.
    Penambahan Iuran PBID untuk BPJS KIS
    Buruh mendesak agar iuran tambahan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kartu Indonesia Sehat (KIS) ditingkatkan. Pasalnya, masih banyak keluhan dari masyarakat yang tak bisa mengakses layanan kesehatan karena KIS tidak aktif. “Ini menyebabkan pelayanan akses kesehatan mereka terbatas,” kata Duraji.
    Pembangunan Rumah Singgah di Surabaya
    FSPMI juga mengusulkan adanya rumah singgah di Surabaya bagi masyarakat Tuban yang berobat ke kota tersebut, mencontoh langkah Pemkab Bojonegoro. “Kami dari serikat buruh juga peduli dengan masyarakat luas, khususnya yang selama ini mengalami keterbatasan tempat singgah saat berobat di Surabaya,” jelasnya.

    Duraji juga menyoroti pentingnya kesiapan Pemkab Tuban dalam menghadapi masuknya investasi besar. Ia menyambut baik rencana Pemkab yang memproyeksikan penyerapan hingga 20.000 tenaga kerja pada tahun 2026.

    “Artinya, ada ruang cukup lebar untuk teman-teman pekerja di Tuban. Kami akan terus mengawal realisasi penyerapan 20 ribu tenaga kerja itu,” pungkasnya. [ayu/beq]