Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Anggota Pansus DPRD Rita Haryati: Hanya 35 Persen Koperasi di Magetan yang Sehat

    Anggota Pansus DPRD Rita Haryati: Hanya 35 Persen Koperasi di Magetan yang Sehat

    Magetan (beritajatim.com) – Kondisi koperasi di Kabupaten Magetan masih menghadapi tantangan serius. Dalam rapat bersama Dinas Koperasi dan UMKM, Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Magetan, Rita Haryati, menyoroti rendahnya tingkat kesehatan koperasi di wilayah tersebut.

    “Hanya sekitar 35% koperasi yang dikategorikan sehat dari total 800-an koperasi yang ada di Magetan,” tegasnya, Jumat (2/5/2025).

    Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya memberikan rekomendasi pada Dinas Koperasi dan UMKM sejumlah langkah strategis. Salah satu langkah penting adalah melakukan penilaian kesehatan koperasi secara berkala setiap enam bulan sekali, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Koperasi yang berhasil mempertahankan status sehat akan diberikan insentif, baik berupa hadiah maupun kemudahan akses terhadap permodalan. Sebaliknya, koperasi yang masih masuk kategori kurang sehat akan mendapatkan pendampingan dan bimbingan khusus sebagai upaya pemulihan.

    Dari sisi peningkatan kapasitas, perhatian juga diberikan terhadap minimnya partisipasi koperasi dalam program pelatihan. Saat ini, hanya 18% koperasi yang aktif mengikuti pelatihan. Untuk itu, pelatihan ke depan dirancang agar lebih praktis dan aplikatif, dilaksanakan di setiap kecamatan agar lebih mudah dijangkau.

    “Pelatihan sebaiknya disertai insentif bagi peserta aktif dan ditindaklanjuti dengan pendampingan pascapelatihan agar hasilnya dapat diterapkan secara maksimal,” tambah legislator PDIP ini.

    Selain itu, pengawasan juga menjadi fokus pembenahan. Penggunaan anggaran untuk pembinaan koperasi akan dioptimalkan, terutama bagi koperasi simpan pinjam yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Rencana pembentukan tim pengawas khusus yang melibatkan OJK menjadi salah satu solusi untuk memastikan akuntabilitas dan kesinambungan koperasi ke depan.

    Tak hanya koperasi, dukungan juga diarahkan pada sektor UMKM, khususnya pelaku usaha berbasis potensi lokal seperti keripik belut dan emping. Bantuan terhadap UMKM akan mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pelatihan, fasilitasi sertifikasi produk, hingga perluasan akses pasar agar produk khas daerah mampu bersaing secara nasional bahkan global.

    Target peningkatan yang ingin dicapai ke depan cukup ambisius namun realistis. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM menargetkan kenaikan jumlah koperasi sehat dari 35% menjadi 50%, peningkatan partisipasi pelatihan dari 18% menjadi 40%, serta penambahan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi produk. “Selain itu, peningkatan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber modal usaha juga menjadi bagian dari prioritas,” pungkasnya.

    Dengan pendekatan yang terintegrasi dan dukungan lintas sektor, DPRD dan Dinas Koperasi serta UMKM Magetan optimis koperasi dan UMKM akan menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang. [fiq/suf]

  • Koperasi MSI Magetan Dinyatakan Tidak Sehat Sejak 2021, Ada Sistem Mirip Skema Ponzi

    Koperasi MSI Magetan Dinyatakan Tidak Sehat Sejak 2021, Ada Sistem Mirip Skema Ponzi

    Magetan (beritajatim.com) – Kondisi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) MSI (Mitra Sejahtera Indonesia) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sudah tidak sehat sejak tahun 2021.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar siang ini antara Komisi B DPRD Magetan, Dinas Koperasi, Forum Koperasi, dan perwakilan MSI, serta Satreskrim Polres Magetan, di Ruang Banggar DPRD Magetan, Jumat (2/5/2025)

    Dari rapat tersebut, KSPPS MSI telah mengalami ketidaksehatan finansial sejak tahun 2021 lalu. Bukannya berbenah, koperasi ini justru terus menambah anggota tanpa transparasi kondisi keuangan koperasi yang jelas.

    Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita, menegaskan bahwa kondisi MSI sudah tidak sehat selama tiga tahun terakhir. “MSI ini sejak 2021 memang sudah tidak sehat. Dan yang bisa saya lakukan saat ini adalah menghimbau kepada warga masyarakat Magetan supaya berhati-hati pada saat menitipkan uang tabungannya,” ujarnya.

    Rita juga menyatakan pihaknya tidak dapat memberikan solusi instan atas kerugian yang dialami para anggota koperasi. Meski begitu, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Forkopimda, termasuk PJ Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim untuk menjaga situasi di Magetan tetap kondusif.

    Ia juga memberikan imbauan keras kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga tinggi. “Menitipkan uang tabungan atau deposito itu harus kepada bank yang sudah dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Itu akan lebih aman dan nyaman,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Magetan, Marga Dwi Setyawan, menyatakan bahwa hasil RDP hari ini mendorong Dinas Koperasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap MSI. Ia mengungkapkan bahwa MSI menyatakan komitmen untuk mengembalikan dana nasabah, namun meminta waktu untuk menyelesaikan hal tersebut.

    “Tadi sudah disampaikan MSI berkomitmen akan berupaya mengembalikan semua dana tabungan dari anggota koperasi MSI tersebut. Cuman mereka meminta waktu,” ungkap Marga.

    Dia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap proses pengembalian ini akan dilakukan maksimal, termasuk oleh aparat penegak hukum yang turut hadir dalam RDP.

    Komisi B dan Dinas Koperasi juga menegaskan pentingnya laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) disampaikan secara faktual tanpa manipulasi data. Posko-posko pengaduan akan dimaksimalkan di titik-titik cabang MSI untuk menampung keluhan masyarakat.

    Dalam RDP juga muncul indikasi bahwa sistem di MSI menyerupai skema Ponzi. Hal ini dilihat dari struktur pendapatan yang tidak seimbang antara gaji pokok karyawan dan tunjangan besar yang berasal dari persentase dana nasabah yang masuk. Namun, total dana nasabah belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap audit dengan melibatkan pihak appraisal independen.

    “Saat ini kita berupaya konfirmasi dengan ketua koperasi MSI untuk segera melakukan tindakan konkret. Salah satunya dengan melakukan penagihan kepada peminjam, melelang aset, dan membuka peluang investor untuk akuisisi koperasi,” terang Marga.

    Dinas Koperasi, sesuai tupoksinya, diminta untuk menjadi pihak pengawas utama terhadap proses realisasi janji pengembalian dana dari pihak MSI. Proses hukum juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

    Polemik yang terjadi pada koperasi MSI ini kembali menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menitipkan uang dan memastikan lembaga keuangan yang digunakan telah terdaftar dan diawasi secara resmi oleh OJK atau lembaga pengawas keuangan lainnya.

    Sementara itu, Tim Penyidik Satreskrim Polres Magetan Iptu Dedy Norawan mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi terkait kasus KSPPS MSI ini.

    “Upaya penyelidikan kami adalah untuk mencari dan menemukan dugaan tindak Kami belum tahu apakah nanti pidananya seperti apa. Apakah terkait dengan hukum penggelapan atau terkait dengan kejahatan korporasi,” kata Dedy.

    “Yang saya inginkan di sini adalah Bapak Ibu pengurus ini terbuka gitu loh. Jadi ini ada kerugian. Ada beberapa masyarakat yang saat ini enggak bisa diambil. Solusi ke depannya apa konkretnya itu?Saya kira ada solusi untuk pengembalian kerugian anggota,” lanjut Dedy dalam RDP tersebut.

    Dia lantas mengingatkan para anggota koperasi MSI agar tidak gegabah dalam bertindak. “Jangan sampai melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Harap bersabar. Kami usahakan agar kasus ini bisa segera ada solusi dari MSI. Kami mengimbau masyarakat agar tidak bertindak gegabah,” pungkas Dedy. [fiq/suf]

  • Bupati Mojokerto : Guru Garda Terdepan Peningkatan Mutu SDM

    Bupati Mojokerto : Guru Garda Terdepan Peningkatan Mutu SDM

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa para guru di Bumi Majapahit memegang peran vital dalam mencetak generasi penerus bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SMPN 2 Mojosari, Jumat (2/5/2025).

    Dalam amanatnya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada para guru yang dianggap sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan. Peringatan Hardiknas 2025 menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali peran strategis pendidikan dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Kami menitipkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menjadi garda terdepan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di sektor pendidikan. Harapannya, anak-anak kita ke depan menjadi generasi unggul, yang membanggakan, serta berhikmat untuk agama, nusa, dan bangsa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gus Barra juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yakni UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

    “Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan lainnya yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil setiap insan, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjadikan pendidikan sebagai alat ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sebagaimana tercantum dalam Asta Cita keempat, Presiden bertekad membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai agen perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur.

    “Presiden berkomitmen memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana-prasarana, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kesejahteraan guru. Dengan cara ini, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban,” katanya.

    Upacara Hardiknas 2025 di Mojokerto diikuti para tenaga pendidik dari berbagai jenjang, Kepala Sekolah, serta jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Seluruh peserta tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara, menambah kekhidmatan dan kekhusyukan suasana upacara. [tin/kun]

  • Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi  menyerahkan berbagai penghargaan kepada guru dan siswa di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Jumat (2/5/2025). Penyerahan penghargaan sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional.

    Penghargaan diberikan kepada GTK Dedikatif Guru SD, GTK Inovatif Guru SD, GTK Inovatif Tenaga Perpustakaan Sekolah dan guru lulusan PPG bagi guru tertentu, lomba penulisan artikel ilmiah popular majalah Idea Dwija tingkat TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK serta penyerahan penghargaan kepada dua siswa yang berhasil menjuarai Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP/MTs.

    Bertindak sebagai Inspektur Upacara/Irup Bupati Sidoarjo Subandi membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti.

    Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

    Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

    Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab Iain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

    “Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara,” kata Bupati Sidoarjo Subandi dalam sambutan upacara.

    Ditambahkan bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual.

    Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa.

    “Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan,” terang Subandi.

    Ia juga menyampaikan bahwa Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.

    Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

    “Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumberdana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat,” ucapnya. (isa/but)

  • Momen Haru Pamitan Haji di Ponorogo, Mayoritas Lansia, Berangkat Tanpa Kursi Roda

    Momen Haru Pamitan Haji di Ponorogo, Mayoritas Lansia, Berangkat Tanpa Kursi Roda

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 461 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo siap terbang ke Tanah Suci Saudi Arabia. Momen haru pun terlihat dari kegiatan Pamitan Haji yang dilaksanakan di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pada Jumat (2/5) siang. Ratusan jemaah yang 70 persennya lanjut usia (lansia) itu, semuanya berstatus istitoah dan layak terbang. Sebab, meskipun mayoritas lansia, namun tidak ada yang resiko tinggi (risti). Bahkan, mereka tidak ada yang memakai kursi roda.

    “Tahun ini banyak yang sepuh, tetapi tidak pakai kursi roda, semua istitoah dan tidak ada yang risti. Mereka layak terbang,” kata Kepala Kemenag Ponorogo M. Nurul Huda, Jumat (2/5/2025).

    Huda menjelaskan bahwa sebanyak 461 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo ini, tergabung menjadi 2 kelompok terbang (kloter). Yakni masuk dalam kloter 52 dan kloter 52. Kedua kloter itu, masuk dalam gelombang ke dua, dan langsung menuju Makkah. “Kalau dulu masuk gelombang 1, tahun ini karena ada si kloter 52 dan 53, maka masuk gelombang 2. Jadi nanti langsung ke Makkah,” katanya.

    Jika sesuai jadwal, ratusan jamaah haji asal Ponorogo ini, pada tanggal 16 Mei 2025 diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Lebih lanjut, baru sehari setelahnya, dijadwalkan terbang ke Tanah Suci.

    Acara pamitan haji ini, dihadiri Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Wakilnya Lisdyarita. Selain itu, juga Forkopimda dan dinas terkait. Dalam kesempatan itu, Kang Giri nitip doa kepada para ratusan jamaah. Dia minta didoakan Ponorogo dilancarkan. Semua masyarakatnya rukun, tidak ada bencana dan ekonomi semakin baik.

    “Di rumah Allah, saya nyuwun nitip Ponorogo diparingi lancar, rakyat rukun dan tidak ada bencana serta ekonomi semakin membaik,” pungkasnya. (end/kun)

  • Pembayaran Tepat Waktu, Kunci Pemanfaatan Layanan JKN

    Pembayaran Tepat Waktu, Kunci Pemanfaatan Layanan JKN

    Mojokerto (beritajatim.com) – Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), negara berkomitmen memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Namun dalam praktiknya, tidak semua peserta JKN dapat memanfaatkan kartu JKN saat dibutuhkan.

    Salah satu warga Kota Mojokerto, Sri Wulandari (56) merupakan peserta JKN yang disiplin. Ndari (sapaan akrab, red) yang sehari-hari berjualan di warung depan rumah, merasakan langsung manfaat dari menjadi peserta JKN aktif saat merasakan gangguan penglihatan beberapa waktu lalu.

    “Setelah diperiksa, saya didiagnosis menderita katarak dan harus menjalani operasi. Saya langsung periksa ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tempat saya terdaftar. Lalu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan di poli mata,” ungkapnya, Jumat (2/5/2025).

    Ia didoagnosa menderita katarak dan harus operasi. Ia mengaku cukup tenang karena kartu JKN-nya aktif. Ndari mengaku selalu berusaha membayar iuran di awal bulan agar tidak lupa. Baginya, ini adalah bentuk tanggung jawab sekaligus langkah antisipatif jika sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan.

    “Saya ingat sebelum tanggal 10 harus bayar, nggak tenang kalau belum lunas, takut sakit tapi kartu nggak aktif. Repot nanti. Saya bayar tepat waktu saja, biar hati tenang dan nggak ada tanggungan. Langkah kecil ini bentuk komitmen saya. Program JKN sangat membantu saya, saya mendukung agar program ini terus berjalan dengan baik,” katanya.

    Meskipun ia tahu bahwa kartu bisa aktif kembali setelah melunasi tunggakan. Ia juga paham adanya denda pelayanan jika membutuhkan rawat inap setelah kepesertaan nonaktif. Baginya, membayar iuran secara rutin bukan hanya demi kepentingan pribadi tapi semua hal akan menjadi nyaman.

    “Program JKN dapat semakin optimal dan meningkatkan kualitasnya dan disiplin membayar iuran adalah bentuk dukungan terhadap keberlangsungan Program JKN. Ini langkah kecil yang saya lakuka, saya imbau semua peserta JKN untuk rutin bayar iuran. Ini bukan cuma soal manfaat saat sakit, tapi juga soal tanggung jawab bersama demi keberlanjutan program,” tutupnya.

    Sementara itu, Kepala Cabang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mojokerto, Elke Winasari mengungkapkan, bahwa salah satu penyebab utama peserta tidak dapat mengakses layanan adalah karena status kepesertaan mereka nonaktif. Hal ini terjadi ketika peserta tidak membayar iuran tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

    “Kalau bicara keaktifan peserta JKN, khususnya untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, maka hal itu sangat tergantung pada kepatuhan membayar iuran. Kalau menunggak, otomatis statusnya nonaktif dan saat membutuhkan layanan kesehatan tidak bisa digunakan,” jelasnya.

    Hal ini dialami oleh banyak peserta JKN mandiri yang tidak menyadari bahwa keterlambatan membayar iuran bisa merugikan diri sendiri, terutama saat mereka tiba-tiba membutuhkan pelayanan kesehatan. Sri Wulandari (56) merupakan contoh peserta JKN yang disiplin yang merasakan langsung manfaatnya. [tin/kun]

  • Hardiknas di Banyuwangi, Ipuk Tekankan Pendidikan Tanggungjawab Bersama

    Hardiknas di Banyuwangi, Ipuk Tekankan Pendidikan Tanggungjawab Bersama

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan meriah. Selain menggelar upacara yang diikuti ratusan pelajar dari jenjang SD hingga SMA, acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni hingga pameran teknologi yang menampilkan karya-karya inovatif pelajar Banyuwangi.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa pendidikan tidak bisa hanya diserahkan kepada negara atau sekolah, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

    “Tugas pendidikan tidak hanya tugas sekolah dan pemerintah, tapi tugas kita bersama, tugas keluarga terutama masyarakat juga. Maka dibutuhkan kerja kolaboratif agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik,” tegas Ipuk usai upacara di Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat (2/5/2025).

    Selain memastikan akses pendidikan, Ipuk juga menekankan pentingnya pendidikan karakter.

    “Sesuai arahan Presiden, pendidikan tidak boleh hanya sekedar keilmuan, tapi juga perlu pembentukan karakter. Terutama bagaimana anak-anak punya semangat juang yang tinggi agar tidak rapuh,” jelasnya.

    Ipuk mengungkapkan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas meski di tengah efisiensi keuangan negara. Ia memastikan Pemkab Banyuwangi tetap meningkatkan kualitas pendidikan.

    Tak hanya itu, Ipuk juga tengah mematangkan persiapan program Sekolah Rakyat, pendidikan gratis berbasis asrama bagi anak dari keluarga miskin yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini direncanakan mulai berjalan Juli 2025.

    “Petugas PKH sudah turun untuk menjaring calon siswa. Anak-anak miskin yang sekarang kelas 6 SD dan kelas 9 SMP ditawarkan melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat,” jelas Ipuk.

    Dalam kesempatan itu, Ipuk juga meluncurkan tiga program baru: Sekolah Asuh Sehati (sehat kini dan nanti), Sekolah Asuh Siaga Bencana, dan Sekolah Asuh Sister Say (sistem terpadu ternak ikan & sayur). Program ini melengkapi program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang sudah berlangsung sejak 2011.

    “Ini sebagai langkah awal mengenalkan anak-anak tentang kesadaran menjaga kesehatan, tanggap terhadap bencana, hingga ketahanan pangan sejak dini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno. [alr/beq]

  • Deni Wicaksono: Hardiknas Harus Jadi Momentum Evaluasi Pendidikan di Jawa Timur

    Deni Wicaksono: Hardiknas Harus Jadi Momentum Evaluasi Pendidikan di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara serius kualitas pendidikan di Jawa Timur.

    Deni menyebut masih banyak tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Jatim, terutama dalam hal kesejahteraan guru dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

    “Selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh insan pendidikan yang ada di Jawa Timur maupun di Indonesia. Ini saatnya mengevaluasi pendidikan di Jawa Timur,” ujar Deni usai menghadiri upacara Hardiknas di Gedung Negara Grahadi, Jumat (2/5/2025).

    Ia menekankan bahwa amanat undang-undang menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk memastikan kesejahteraan guru yang mengajar di sekolah negeri, madrasah, maupun lembaga nonformal.

    “Fokus utama amanat undang-undang untuk pemerintah provinsi dan seluruh stakeholder di seluruh Jawa Timur fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pendidik, pengajar, guru baik sekolah negeri maupun madrasah,” tambahnya.

    Dengan alokasi anggaran pendidikan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9 triliun pada APBD 2025, Deni berharap setiap rupiah benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan dasar sektor pendidikan, bukan hanya membiayai kegiatan seremonial.

    Ia juga mendorong penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD Jatim agar anggaran besar tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas peserta didik.

    “Semoga pendidikan Jawa Timur bisa lebih baik, perhatian dan pengawasan yang dilakukan DPRD Jawa Timur bisa maksimal sehingga tercipta insan-insan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di kancah nasional maupun internasional,” tegas politisi muda ini.

    Deni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hardiknas sebagai panggilan memperjuangkan pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu.

    “Semoga momentum Hari Pendidikan ini bisa menjadi pijakan kita ke depan, agar Provinsi Jawa Timur bisa mengutamakan dunia pendidikan untuk bisa mencerdaskan bangsa,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Ini Bocoran Lokasi dan Fasilitas Sekolah Rakyat di Ponorogo

    Ini Bocoran Lokasi dan Fasilitas Sekolah Rakyat di Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sekolah Rakyat (SR) di Ponorogo akan mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Pendaftaran direncanakan dibuka pada bulan Juli mendatang, menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis dan bermutu.

    Program nasional ini menjadikan Ponorogo sebagai salah satu wilayah perintisan. Gedung sementara disiapkan di kawasan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Tambakbayan, Jalan Trunojoyo, Ponorogo. Lokasi ini akan digunakan selama satu tahun sambil menunggu pembangunan gedung permanen rampung.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyatakan dukungan penuh terhadap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia bahkan meminjamkan gedung sentra IKM sebagai tempat sementara demi mengejar waktu.

    “Kami sudah punya rintisan, dan ini saya pinjam gedung sentra IKM Tambakbayan untuk dipakai selama setahun. Supaya tidak kehilangan waktu lebih lama, sambil menunggu pembangunan gedungnya selesai,” ujar Kang Giri, Jumat (2/5/2025).

    Tenaga pengajar dan fasilitas pendukung juga mulai disiapkan oleh Pemkab Ponorogo. Pendaftaran akan dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan syarat utama calon siswa berasal dari keluarga desil 1.

    “Pada intinya kami siap, kami mendukung dan mudah-mudahan sukses,” tegas Sugiri.

    Adapun pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat akan dilakukan di lahan seluas 6,2 hektare milik Pemkab Ponorogo yang berlokasi di Kelurahan Setono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini telah ditinjau langsung oleh Sekjen Kementerian Sosial pada Kamis (1/5/2025) kemarin.

    Sekolah Rakyat dirancang sebagai sistem pendidikan terpadu dari jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya mencakup sistem asrama dengan target kapasitas hingga 1.000 siswa. [end/beq]

  • Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Yakni dengan membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata serta mudah diakses semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

    “Ini menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau geografis mereka,” ujarnya.

    Khofifah menambahkan, komitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ini selaras dengan tema Hardiknas Tahun 2025 yang dipilih Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia yaitu “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.

    Lebih lanjut disampaikan Gubernur Khofifah, pendidikan bermutu untuk semua mencakup beberapa aspek penting, diantaranya Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses, sistem pendidikan yang inklusif, peran guru dan sekolah yang mumpuni serta pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.

    “Cerminan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali,” katanya.

    Khofifah mengatakan, tahun 2025 ini Pemprov Jatim mempunyai program “1 sekolah 1 inovasi”, mencakup SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta se Jawa Timur. Program ini akan menghasilkan inovasi sebanyak 789 dari sekolah negeri dan 3301 dari sekolah swasta.

    “Kita akan memiliki total keseluruhan inovasi sebanyak 4090 inovasi dari lingkungan pendidikan di tahun 2025,” ungkapnya.

    Meski begitu, kata Khofifah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, perlu upaya bersama dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, hingga masyarakat umum.

    “Melihat besarnya tantangan yang harus dihadapi, maka Pemprov Jawa Timur terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Dukungan pada program Pendidikan Bermutu untuk Semua terus digelorakan dalam kebijakan melalui Dinas Pendidikan,” jelasnya.

    Hingga saat ini, baru Jatim yang memiliki sekolah taruna berbasis asrama, yakni Taruna Nala, Taruna Brawijaya, Taruna Angkasa, Taruna Bhayangkara dan SMA Taruna Pamong Praja.

    “Mereka tidak sekadar membentuk karakter serta kapasitas tetapi juga membangun peradaban serta menjadi juru bicara kebangsaan, juru bicara kenusantaraan, juru bicara pentingnya persatuan kesatuan bangsa,” tuturnya.

    Dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua juga memerlukan adanya keterlibatan satuan pendidikan swasta. Sebab realitas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP dan sederajat di Jawa Timur tahun 2025 sebanyak 682.252 murid, sedangkan daya tampung jenjang SMAN dan SMKN hanya tersedia 261.396 murid.

    Artinya hanya menampung 38.31 persen dari jumlah lulusan. Masih terdapat 420.856 calon murid atau sekitar 61.69 persen yang harus ditampung di sekolah swasta.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Pendidikan Swasta yang sudah memberikan kemudahan calon murid baru melalui beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu melalui berbagai program.

    Diantaranya, paket kebijakan Pemprov Jatim di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan rehabilitasi 34 SMA, 95 SMK dan 30 SLB di tahun anggaran 2025. Total anggaran paket kebijakan tersebut mencapai Rp100,736 miliar.

    Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp1 Juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA / SMK negeri, akan melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk tidak menerima PIP.

    “Setiap Kab/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh / pekerja dengan total anggaran Rp5,7 miliar,” katanya.

    Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan alat praktik untuk 152 SMK dan 1 lembaga SLB dengan total anggaran sebesar Rp19,8 miliar.

    “Saat Efisiensi, tentu prioritas program paket penguatan lembaga pendidikan menjadi kado saat Hari Pendidikan Nasional,” ungkapnya.

    Secara khusus dalam momentum Hardiknas, dilaksanakan beberapa penandatanganan kesepahaman dan kesepakatan yang sangat penting untuk mewujudkan kualitas terbaik pendidikan di Jawa Timur.

    Kesepahaman itu antara lain Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemprov Jatim dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tentang Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

    Kemudian, Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov Jatim dengan ITS tentang Pembelajaran Materi Kecerdasan Artifisial pada Satuan pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur.

    Penandatangan Pakta Integritas dalam pelaksanaan SPMB Jatim Tahun Ajaran 2025/2026, yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Operator SPMB Cabang Dinas Pendidikan, dan Operator SPMB Satuan Pendidikan.

    Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama kuota beasiswa Penuh dan / atau biaya pendidikan terjangkau yang disediakan oleh Satuan Pendidikan Swasta jenjang SMAS, SMKS, dan SLBS.

    Pada kegiatan tersebut diserahkan beberapa Piagam Penghargaan Atas dukungan dan praktik baiknya menjadi daerah pelopor transformasi digital pendidikan melalui program Kandidat Sekolah Rujukan Google.

    Selain itu, penyerahan plakat dan piagam Kandidat Sekolah Rujukan Google pada SMKN 12 Surabaya. Perlu diketahui bahwa SMKN 12 Surabaya adalah KSRG pertama di Indonesia.

    Kemudian ada bantuan 1.000 pasang sepatu dari Gubernur Jawa Timur untuk murid dari kelurga prasejahtera. Penyerahan secara simbolis kursi roda bantuan dari Global Village Foundation & Wheelchair for Kids: Global Village membantu 2.000 kursi roda untuk Jawa Timur.

    Penyerahan penghargaan kepada Kacabdin yang sudah mendistribusikan 100 persen ijazah yang sebelumnya tertunda. Penyerahan penghargaan murid, guru dan tenaga kependidikan dari Gubernur Jawa Timur.

    Acara Hardiknas juga dimeriahkan penampilan tari kolosal Mentari Art Pendidikan gabungan SMKN 12 Surabaya dan SDN Gabungan di Surabaya, fashion show SMAN, SMK dan SLB serta penampilan Niken Salindri. [tok/beq]