Category: Beritajatim.com Politik

  • DPRD Surabaya Dorong Wajib Belajar 14 Tahun, Prioritaskan Anak Pekerja Industri

    DPRD Surabaya Dorong Wajib Belajar 14 Tahun, Prioritaskan Anak Pekerja Industri

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, menegaskan pentingnya kebijakan wajib belajar 14 tahun sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

    Dia menilai, tanpa pendidikan yang layak dan berkelanjutan, Surabaya akan kesulitan mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di era industri dan digitalisasi yang terus berkembang.

    Ghoni menyampaikan bahwa anak-anak dari keluarga pekerja industri kerap menjadi korban dari keterbatasan akses pendidikan. Menurutnya, masih banyak anak usia sekolah yang harus putus sekolah karena alasan ekonomi maupun kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di lingkungan mereka.

    “Kami mendorong pemerintah kota untuk menjadikan wajib belajar 14 tahun sebagai kebijakan prioritas. Tanpa pendidikan yang layak dan berkelanjutan, mustahil menciptakan sumber daya manusia unggul di tengah era industri yang terus berkembang,” ujar Ghoni, Sabtu (3/5/2025).

    Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa masalah pendidikan berkaitan erat dengan akar kemiskinan. Ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan yang memadai, maka siklus kemiskinan akan terus berlangsung lintas generasi.

    “Masih banyak anak-anak dari keluarga pekerja industri yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Komisi D mendorong pemerintah kota untuk menjalin kolaborasi aktif dengan dunia industri dan institusi pendidikan. Kolaborasi ini mencakup penyediaan pendidikan gratis, pelatihan vokasional yang relevan, program magang, hingga skema penempatan kerja bagi lulusan.

    “Kami ingin memastikan setiap anak di Surabaya, terutama dari keluarga pekerja, punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah jembatan menuju keadilan sosial,” katanya.

    Langkah ini, lanjut Ghoni, juga mendukung visi jangka panjang Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun kota yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. SDM unggul menjadi fondasi utama yang harus disiapkan sejak dini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kota.

    Ghoni menambahkan, pendidikan vokasional dan keterampilan kerja menjadi kunci untuk menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri masa kini. Pemerintah kota, kata dia, perlu memperluas akses terhadap SMK, pelatihan berbasis kompetensi, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.

    “Kami di Komisi D DPRD Surabaya akan terus mengawal anggaran dan kebijakan agar berpihak pada pendidikan inklusif dan merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga kelas pekerja dan masyarakat rentan,” pungkas Ghoni. [ADV/asg]

  • Tamanan Bersholawat Bersama Gus Qowim, Kuatkan Spirit Keimanan dan Kedekatan Pemerintah dengan Warga

    Tamanan Bersholawat Bersama Gus Qowim, Kuatkan Spirit Keimanan dan Kedekatan Pemerintah dengan Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana religius menyelimuti malam Jumat (2/5/2025) di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam gelaran Tamanan Bersholawat yang digelar di kediaman Mistiani, Anggota DPRD Kota Kediri. Acara ini sekaligus menjadi momen halal bihalal bagi masyarakat setempat.

    Acara yang dipenuhi lantunan sholawat ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Kediri KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim), yang menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas antusiasme masyarakat.

    “Saya merasa sangat bersyukur bisa hadir di tengah panjenengan semua salam kegiatan mulia ini. Bershalawat bersama memohon syafaat Rasulullah SAW dan menyatukan hati dalam semangat keimanan serta kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga untuk Ibu Mistiani atas terselenggaranya acara ini,” ucap Gus Qowim di hadapan jamaah.

    Lebih dari sekadar kegiatan keagamaan, Gus Qowim menegaskan bahwa sholawat juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.

    “Acara seperti ini bukan hanya menjadi ruang spiritual yang menguatkan. Tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Semakin sering sebuah kota mengumandangkan shalawat, semakin dekat pula kota itu dengan pertolongan Allah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim juga menyebut pentingnya kekuatan doa dalam menjalankan pemerintahan bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.

    “Mbak Wali Vinanda dan saya, yakin memimpin sebuah kota tidak bisa hanya mengandalkan kekuasaan dan kebijakan. Tetapi harus dibarengi dengan doa dan restu dari masyarakat yang kami layani,” ujarnya.

    Acara Tamanan Bersholawat turut menghadirkan pembicara religius Mohammad Elham Yahya Luqman, dan dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan pejabat publik. Di antaranya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Ashari, Anggota DPRD Kota Kediri Mistiani, Lurah Tamanan beserta Tiga Pilar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Tamanan. [nm/ian]

  • Kota Kediri Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Vinanda Prameswati Tegaskan Komitmen Tata Kelola Aman

    Kota Kediri Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Vinanda Prameswati Tegaskan Komitmen Tata Kelola Aman

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

    Ini menjadi kali ke-11 secara berturut-turut Kota Kediri memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan, pada Jumat (2/5/2025) oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, yang turut didampingi oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    “Kami bersyukur Kota Kediri dapat mempertahankan opini WTP. Ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk membangun Kota Kediri yang Aman yang tertuang dalam visi MAPAN,” kata Vinanda Prameswati.

    Wali Kota termuda di Indonesia ini menekankan bahwa pencapaian opini WTP menjadi pondasi penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

    “Dalam visi membangun Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni (MAPAN) perlu dilakukan beberapa upaya. Kota Kediri yang Aman diwujudkan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas. Serta bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.

    Menurutnya, opini WTP mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

    “Opini WTP ini mencerminkan bahwa laporan yang disusun memenuhi prinsip transparasi, akuntabilitas dan kewajaran. Saya menekankan opini WTP ini menjadi hal wajib yang harus diperoleh Pemkot Kediri. Ini salah satu modal mewujudkan Kota Kediri yang Aman,” lanjut Vinanda.

    Untuk mempertahankan capaian ini, Pemerintah Kota Kediri telah menempuh berbagai langkah strategis. Mulai dari koordinasi intensif dengan tim SIPD Kemendagri, karena Kota Kediri telah mengimplementasikan SIPD-RI secara penuh mulai perencanaan hingga pelaporan sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

    Pemerintah Kota juga rutin melakukan bimtek dan sosialisasi ke seluruh OPD, serta rekonsiliasi pendapatan, belanja, aset tetap, persediaan, dan hutang guna memperoleh data akurat dalam penyusunan LKPD. Selain itu, Pemkot menjalin komunikasi aktif dengan BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk percepatan tindak lanjut pemeriksaan.

    Meski menghadapi kendala teknis seperti fitur SIPD yang belum lengkap dan gangguan koneksi, koordinasi intensif dengan Kemendagri menjadi kunci penyelesaian.

    “Namun kendala tersebut dapat teratasi dengan koordinasi yang intens dengan pihak Kemendagri sehingga penyusunan LKPD dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan. Inilah yang terus saya tekankan untuk selalu koordinasi jika terjadi kendala sehingga solusi tepat bisa didapat. Saya juga berterima kasih atas kekompakan seluruh pihak dalam menyelesaikan ini sehingga Kota Kediri dapat mempertahankan Opini WTP,” pungkasnya.

    Dalam prosesi penyerahan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Bagus Alit, Inspektur Kota Kediri Mukhlis Isnaini, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu, serta tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • 994 Jemaah Calon Haji Sumenep Siap Diberangkatkan, Berikut Jadwal Keberangkatannya

    994 Jemaah Calon Haji Sumenep Siap Diberangkatkan, Berikut Jadwal Keberangkatannya

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 994 jemaah calon haji Kabupaten Sumenep tahun 2025, tergabung dalam 4 kloter, yakni kloter 23, 24, 25, dan 50.

    “Untuk pemberangkatannya sudah terjadwal. Kloter 23, 24, dan 25 berangkat pada 7 Mei 2025 jam 23.00 WIB. Para jemaah calon haji ini sudah harus masuk asrama haji pada 8 Mei jam 06.00 WIB,” kata Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimy, Jumat (02/05/202).

    Pemberangkatan para tamu Allah akan dipusatkan di Stadion A. Yani. Sebanyak 994 jemaah calon haji tersebut terdiri dari 758 jemaah reguler, 94 cadangan, dan 142 jemaah kategori penggabungan dan pendampingan jemaah lansia dan risiko tinggi (risti).

    “Untuk persiapan pemberangkatan, saat ini sudah masuk tahap akhir, termasuk pemeriksaan kesehatan, manasik haji, dan administrasi keberangkatan. Alhamdulillah semuanya sudah siap berangkat,” ujar Halimy.

    Khusus untuk kloter 50, merupakan jemaah gabungan dari Sumenep dan beberapa kota lain. Jemaah calon haji dari Sumenep sebanyak 70 orang. Dijadwalkan untuk kloter 50 akan berangkat pada 15 Mei 2025.

    “Semoga seluruh jemaah Sumenep dalam kondisi sehat hingga keberangkatan dan pulang kembali ke tanah air menjadi haji mabrur,” ucap Halimy. (tem/ian)

  • Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim dalam memajukan sektor pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

    Cahyo melihat keseriusan pemerintah provinsi dalam pemajuan sektor pendidikan melalui program kerja pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa- Emil Dardak. Pendidikan sendiri merupakan bagian penting dari Nawa Bhakti Satya Jilid II, Jatim Cerdas.

    “Jatim memiliki fokus untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia kita dengan peningkatan pelayanan dan akses pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan,” kata Cahyo saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5/2025).

    Hal itu, kata dia, juga terlihat dari adanya peningkatan target pendidikan berkualitas dan merata berdasarkan indikator-indikator sesuai standarisasi pendidikan.

    “Selain itu, kita juga bisa melihat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Jatim maupun kabupaten kota yang ada di provinsi ini telah mencapai angka yang sangat baik dan cukup merata,” kata Cahyo yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Di sisi lain, Cahyo juga menyoroti proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Ia mendorong agar penyempurnaan SPMB yang berpedoman pada Permendikdasmen No 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru itu mampu meningkatkan keadilan dan pemerataan hak setiap anak untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan.

    Berdasarkan peraturan baru, ada pembagian kuota yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kuota jenjang SMA jalur afirmasi minimal 30 persen. Jalur afirmasi ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Kemudian jalur prestasi minimal 30 persen, jalur domisili (dulu zonasi, red) 35 persen yang terbagi antara domisili reguler 20 persen dan domisili sebaran 15 persen. Selanjutnya jalur prestasi lomba 5 persen dan jalur mutasi 5 persen.

    Sementara untuk SMK, kuota afirmasi 15 persen, mutasi orang tua 5 persen, prestasi hasil lomba 5 persen, domisili SMK 10 persen dan jalur nilai prestasi akademik 65 persen. Nilai akademik yang diprioritaskan dalam SPMB 2025 adalah nilai rapor SMP/MTs/Sederajat semester 1-5 dan ditambahkan dengan indeks sekolah.

    Namun demikian yang menjadi catatan Cahyo Harjo adalah keterbatasan jumlah SMA Negeri di Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah SMP yang ada sehingga perlu solusi.

    “Nah, tentu kami berharap adanya perhatian yang lebih ditingkatkan kembali, untuk sekolah-sekolah swasta kita. Karena mereka juga bagian dari Bangsa Indonesia, bagian dari Negara Indonesia dan juga bagian dari memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita,” ucapnya.

    Legislatif juga memandang bahwa peran sekolah swasta sangat strategis sehingga perlu peningkatan insentif agar kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan semakin meningkat namun bisa diakses dengan biaya pendidikan yang terjangkau.

    Beberapa waktu lalu, Komisi E DPRD Jatim melakukan diskusi dengan Gubernur Jatim. Pertemuan itu salah satunya membahas tentang pembentukan Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

    Pemprov Jatim sangat berkomitmen dan telah mengajukan kepada pemerintah pusat titik-titik yang akan dibangun atau dilaksanakannya Sekolah Rakyat ini.

    “Kami dari DPRD Jatim mendukung program ini, karena ini adalah komitmen yang baik dari pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan untuk setiap masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ekonomi,” ucapnya.

    Apalagi Sekolah Rakyat juga ditunjang dengan sistem asrama, makan gratis dan fasilitas gratis. Selain meningkatkan kecerdasan yang memberikan keadilan pendidikan, juga dapat membentuk karakter generasi muda berkepribadian berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

    Komisi E DPRD Jatim tak lupa memberikan sejumlah catatan. Antara lain bantuan insentif dari pemerintah provinsi kepada SMA/SMK negeri maupun swasta melalui skema BPOPP agar dapat ditingkatkan kembali. Dengan tujuan, demi meningkatkan kualitas sekolah agar naik kelas sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

    “Kami juga berharap program link and match antara sekolah dengan industri dan juga dengan universitas dapat dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kualitas anak-anak didik kita dan juga mempermudah keberlanjutan anak-anak generasi muda kita untuk peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang,” ujarnya.

    Cahyo memastikan akan selalu mendukung program prioritas Gubernur Khofifah yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya Jatim Cerdas. Salah satunya adalah upaya meningkatkan literasi masyarakat.

    “Ini adalah sesuai yang penting, karena kita tahu bahwa masyarakat kita memiliki tingkat literasi yang belum baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara maju. Maka, kami mendorong peningkatan literasi yang positif ini bisa dilaksanakan Pemprov Jatim maupun kabupaten kota,” terangnya.

    Ia berpesan agar pembentukan sistem pelayanan pendidikan harus berazaskan tujuan nasional bangsa. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa, serta menjadikan generasi muda sebagai manusia berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mencinta negara. (tok/but)

  • Pangdam V/Brawijaya Ajak GM FKPPI Jatim Tetap Satu Napas dengan TNI-Polri

    Pangdam V/Brawijaya Ajak GM FKPPI Jatim Tetap Satu Napas dengan TNI-Polri

    Surabaya (beritajatim.com) – Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, menerima audiensi jajaran Pengurus Pusat dan Daerah XIII Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Jawa Timur, di Markas Kodam V/Brawijaya, Jumat (2/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Pangdam V/Brawijaya didampingi sejumlah pejabat utama Kodam V/Brawijaya, di antaranya Koorsahli Kodam, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto SIP; Kasdam, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama; Irdam, Brigjen TNI Ramli SE; Asintel, Kolonel Inf Kris Bianto; serta Aster Kasdam, Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi.

    Sementara itu, dari GM FKPPI hadir Ketua Umum Dwi Rianta Soerbakti; Sekretaris Jenderal GM FKPPI, Ari Garyanida; Ketua PD XIII Jawa Timur, Ir Agoes Soerjanto; dan Sekretaris Daerah GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono.

    Dalam arahannya, Mayjen Rudy Saladin menegaskan bahwa GM FKPPI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar TNI-Polri. Ia menekankan pentingnya GM FKPPI senantiasa menjaga semangat persatuan dan tetap “satu nafas” dengan institusi yang telah melahirkan dan membesarkannya.

    “GM FKPPI harus tetap satu semangat dan satu barisan dengan TNI-Polri. Ini bukan organisasi eksternal, tetapi bagian dari tubuh besar yang sama, keluarga yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Pangdam.

    Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan bahwa di tengah dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks, GM FKPPI diharapkan dapat memainkan peran strategis sebagai penjaga stabilitas dan penyejuk di tengah masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjunjung idealisme serta menghindari arus destruktif yang merusak nilai kebangsaan.

    “Tantangan ke depan tidak semakin mudah. GM FKPPI harus menjadi bagian dari solusi. Jaga idealisme, jangan terpengaruh oleh dinamika yang menjauhkan dari nilai-nilai kebangsaan. Jadilah generasi pembawa kesejukan dan kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.

    Pangdam juga menyoroti pentingnya regenerasi dan kaderisasi dalam tubuh organisasi. Ia memberikan apresiasi atas upaya konsolidasi dan pembinaan kader yang terus digalakkan oleh GM FKPPI Jawa Timur.

    “Kaderisasi harus berorientasi pada kualitas. Tidak hanya memperbanyak anggota, tetapi mencetak kader yang memahami sejarah, memiliki wawasan kebangsaan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” pesannya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pangdam V/Brawijaya beserta jajarannya. Ia menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu wilayah strategis dalam penguatan struktur organisasi GM FKPPI secara nasional.

    “Jawa Timur selalu kami pandang sebagai barometer nasional GM FKPPI. Karena itu, pertemuan ini bukan hanya silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat komitmen kami terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pengabdian kepada negara,” ujar Rianta.

    Ia juga menegaskan kesiapan GM FKPPI untuk mendukung berbagai program TNI-Polri, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional dari tingkat akar rumput. Menurutnya, GM FKPPI memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara generasi muda dengan nilai-nilai bela negara.

    Sementara itu, Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim, Ir Agoes Soerjanto, melaporkan bahwa pihaknya tengah mengintensifkan proses kaderisasi dan konsolidasi organisasi di seluruh wilayah koordinasi, mulai dari Korem 081 hingga Korem 084. Ia menekankan bahwa kaderisasi tidak hanya dilakukan melalui rekrutmen, tetapi juga melalui pelatihan, pendampingan, dan pelibatan aktif dalam kegiatan sosial serta program bela negara.

    “Kami ingin GM FKPPI Jawa Timur dikenal bukan hanya karena eksistensinya, tetapi karena manfaat nyata yang dihadirkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kaderisasi diarahkan untuk membentuk generasi muda yang loyal kepada negara, siap menghadapi tantangan zaman, dan mampu berkontribusi di berbagai sektor,” terang Agoes.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, menyampaikan pentingnya peran organisasi seperti GM FKPPI dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

    Menurutnya, perang dagang antara kekuatan besar dunia dan tren pelemahan ekonomi global membawa konsekuensi serius, termasuk bagi dunia usaha dan iklim investasi nasional, terutama di kawasan industri strategis seperti Jawa Timur.

    “Kondisi geopolitik dan ekonomi dunia saat ini tidak menentu. Di tengah tekanan akibat perang dagang dan potensi perlambatan ekonomi global, stabilitas keamanan dan sosial menjadi kunci utama. GM FKPPI punya peran strategis untuk ikut menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat,” tegas Didik.

    Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat, TNI-Polri, dan dunia usaha untuk memastikan Indonesia tetap menjadi tempat yang menarik bagi investasi, baik domestik maupun asing. Dengan pengalaman sebagai pimpinan kawasan industri, Didik menekankan bahwa jaminan keamanan dan ketenangan sosial adalah modal utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga harmoni dan sinergi antara GM FKPPI dan institusi TNI, khususnya Kodam V/Brawijaya. Pangdam menyatakan kesiapannya untuk mendukung berbagai inisiatif positif GM FKPPI, terutama yang menyasar pembinaan karakter generasi muda, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nasionalisme.

    “Mari kita jaga Jawa Timur sebagai wilayah yang aman, damai, dan penuh semangat kebangsaan. Saya yakin GM FKPPI mampu menjadi kekuatan moral dan sosial yang turut merawat Indonesia lintas generasi,” pungkas Mayjen Rudy Saladin. (tok/ian)

  • Hardiknas, Pemkab Lamongan Beri Penghargaan Kepada Insan Pendidikan

    Hardiknas, Pemkab Lamongan Beri Penghargaan Kepada Insan Pendidikan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pada momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan penghargaan kepada insan pendidikan, di Pendopo Lokatantra, Jumat (2/5/2025).

    Penghargaan diserahkan secara langsung oleh, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi tulus guru dalam mempersiapkan generasi unggul, berakhlakul karimah, berkarakter, dan social capital.

    “Hari ini hari pendidikan, memontum ini mengingatkan kita, memotivasi, mendorong agar kita menyiapkan investasi sumber daya manusia (SDM) untuk Indoensia emas 2045 mendatang,” kata Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, guru menjadi agen pembelajaran serta agen peradaban untuk membentuk SDM yang kuat, berpengetahuan, dan berkarakter.

    “Terlebih pendidikan adalah pondasi utama kemajuan daerah. Maka insan pendidikan, diharapkan terus mengabdi menjadi suluk-suluk yang menerangi peradaban, menjadi pelita dalam gelap, dan menginspirasi generasi emas Lamongan dengan keteladanan,” ujarnya.

    Pak Yes menambahkan, langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan bermutu terus dimasifkan, dengan peningkatan kompetensi guru hingga pembiasaan anak.

    “Kemarin Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), memberikan apresiaisi saat datang langsung ke Lamongan, khususnya untuk sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini menjadi tugas kita agar menjadi kebiasaan, behavior anak-anak untuk membentuk anak berkarakter di Indonesia mendatang,” kata Pak Yes.

    Keberhasilan Pemkab Lamongan memajukan pendidikan turut direpresentasikan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang kian mengalami tren positif dari 75,29 di tahun 2023 menjadi 75,9 di tahun 2024. Indeks pendidikan sebesar 0,672 di tahun 2024 dari 0,668 ditahun sebelumnya. Indeks daya saing daerah dari 3,14 di tahun 2022 menjadi 3,72 ditahun 2024.

    Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Munif Syarif, penghargaan yang diberikan kepada tenaga pendidik berprestasi dan inovatif menjadi salah satu motivasi menggelorakan pendidikan berkarakter dan kreatif.

    “Kita terus mengawal pendidikan, ini pendidikan karakter untuk keteladanan kita mudah-mudahan Indonesia emas bisa tercapai bersama sama,” ujarnya. (fak/ian)

  • Hardiknas 2025, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pendidikan Bersih dan Berkeadilan untuk Semua

    Hardiknas 2025, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pendidikan Bersih dan Berkeadilan untuk Semua

    Surabaya (beritajatim.com)– Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyuarakan pentingnya pemerataan akses dan integritas dalam dunia pendidikan.

    Dalam semangat tema nasional “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, fraksi berlambang banteng ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi ruang eksklusif atau proyek bisnis, melainkan hak dasar yang dijamin negara.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan bahwa pendidikan adalah instrumen pembebasan dan pencerahan bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh gedung megah atau kurikulum terbaru, tetapi oleh keberanian menjaga keadilan akses dan menolak segala bentuk penyimpangan.

    “Kami percaya bahwa pendidikan yang bermutu tidak bisa lahir dari sistem yang eksklusif, apalagi koruptif. Pendidikan harus bersih dari praktik pungli, bebas diskriminasi, dan menjangkau semua kalangan tanpa kecuali, termasuk anak-anak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin,” tegas politisi yang akrab disapa Bunda Renny, Jumat (2/5/2025).

    Bunda Renny menyebut saat ini masih marak pungutan liar di satuan pendidikan negeri, padahal dana pendidikan sebagian besar telah ditanggung oleh negara. Dia menilai praktik ini mencederai prinsip keadilan dan melanggengkan ketimpangan akses pendidikan.

    “PDI Perjuangan konsisten menolak segala bentuk pungli dalam dunia pendidikan. Kami mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas oknum yang bermain. Tak boleh lagi ada dalih sumbangan suka rela yang menekan orang tua siswa,” ujarnya.

    Tak hanya soal pungli, Fraksi PDIP juga menyebut terjadi disparitas pendidikan di kawasan tertinggal seperti Tapal Kuda, Madura, dan kepulauan seperti Pulau Raas. Bunda Renny menegaskan pentingua keberpihakan kebijakan dan anggaran terhadap daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan dari perhatian pembangunan pendidikan.

    “Pendidikan berkualitas untuk semua berarti tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal hanya karena dia lahir di daerah pelosok. Kita harus menjembatani ketimpangan ini dengan keberpihakan anggaran dan kebijakan,” ucapnya.

    Dia mendorong Pemprov Jatim memperluas beasiswa afirmatif khusus untuk anak-anak dari keluarga buruh, petani, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, keadilan dalam pendidikan hanya bisa dicapai dengan keberanian menghadirkan keberpihakan terhadap kelompok yang selama ini rentan tertinggal.

    Lebih jauh, Bunda Renny menyebut pentingnya peran perempuan dan pengarusutamaan gender dalam lingkungan pendidikan. Sekolah, menurutnya, harus menjadi ruang yang aman, bebas kekerasan, dan adil untuk semua anak tanpa memandang latar belakang atau jenis kelamin.

    “Kita ingin anak-anak tumbuh tanpa prasangka patriarkal. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan adil bagi semua gender,” ucap politisi yang dikenal aktif memperjuangkan isu pendidikan dan perempuan ini.

    Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, dari keluarga hingga sektor swasta. Pendidikan yang bermutu, katanya, hanya bisa lahir dari gotong royong seluruh bangsa.

    “Kita tak bisa serahkan semua pada pemerintah atau sekolah saja. Orang tua harus mendampingi anaknya. Perusahaan bisa mendukung sekolah vokasi. Tokoh masyarakat bisa jadi penggerak literasi. Semua punya peran,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Jamaah Haji Mulai Tiba di Tanah Suci, Petugas Diminta Beri Perhatian Khusus bagi Lansia

    Jamaah Haji Mulai Tiba di Tanah Suci, Petugas Diminta Beri Perhatian Khusus bagi Lansia

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq meminta kesiapan petugas seiring kedatangan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Dia pun menekankan pentingnya perhatian khusus bagi jemaah lanjut usia (lansia).

    Menurutnya, petugas harus sigap memberikan bantuan, baik secara fisik maupun psikologis. “Kita sering menyaksikan petugas haji Indonesia menggendong jemaah lansia yang kesulitan berjalan. Ini patut diapresiasi. Kesiapan dan kesigapan seperti ini harus terus dijaga,” ujar Kiai Maman, sapaan akrabnya, Jumat (2/5/2025).

    Kiai Maman juga menyoroti persoalan jemaah yang sering tersesat saat kembali ke hotel atau menuju lokasi ibadah. Ia meminta agar para petugas sigap mengidentifikasi dan menolong jemaah yang tampak kebingungan. “Petugas harus siap siaga dan memiliki inisiatif. Kalau perlu, sebelum jemaah meminta bantuan, petugas sudah hadir untuk membantu,” katanya.

    Dia pun mengingatkan pentingnya kondisi fisik petugas selama bertugas. Mengingat suhu di tanah suci bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celsius, petugas diminta menjaga kesehatan dengan baik. “Petugas harus tetap fit. Jangan ragu mengonsumsi multivitamin, membawa obat-obatan pribadi, serta perlengkapan yang mendukung aktivitas selama di tanah suci,” ujar Kiai Maman.

    Meskipun jumlah petugas haji tahun ini sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, namun menurut Kiai Maman, bukan menjadi alasan untuk memberikan layanan optimal kepada para jamaah.

    “Tugas utama petugas haji adalah melayani para tamu Allah. Kami berharap semua petugas yang diberi amanah dapat memberikan pelayanan terbaik agar jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan aman dan nyaman. Saya yakin petugas haji Indonesia selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik,” katanya. (kun)

  • Hore! Listrik di Pulau Giliraja Sumenep Bakal Nyala 12 Jam

    Hore! Listrik di Pulau Giliraja Sumenep Bakal Nyala 12 Jam

    Sumenep (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi warga Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep. Warga di Pulau ini segera bisa menikmati nyala listrik selama 12 jam.

    “Insya Allah paling lambat tanggal 15 Mei 2025, listrik di Pulau Giliraja akan menyala 12 jam,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, Jumat (02/05/2025).

    Ia mengungkapkan, rencana tersebut merupakan salah satu upaya pemerataan infrastruktur di wilayah kepulauan. Dengan demikian, di Pulau Giliraja, nyala listrik bisa dinikmati hingga pagi hari.

    “Biasanya listrik di Giliraja hanya menyala 7 jam sehari. Jadi tengah malan itu lampu-lampu sudah padam. Karena memang jatahnya cuma 7 jam. Nah kalau nanti sudah 12 jam, maka lampu-lampu tetap bisa menyala sampai pagi,” paparnya.

    Menurut Bupati, hal itu merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik hingga wilayah kepulauan. Mengingat listrik merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Sementara Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Fahresi mengamini pernyataan tersebut. Apabila tidak ada kendala serius, seharusnya listrik di Giliraja sudah bisa menyala 12 jam sejak 7 Mei 2025. Namun setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, ternyata ada generator yang rusak

    “Sekarang sedang diperbaiki. Semoga segera selesai. Perkiraan kami, paling lambat listrik di Pulau Giliraja akan menyala 12 jam pada 15 Mei 2025,” ungkapnya.

    Selain memperbaiki unit lama, PLN juga menambah satu unit mesin PLTD guna meningkatkan kapasitas meningkat. Dengan demikian, saat ini ada enam unit mesin PLTD.

    Tantangan terbesar saat ini adalah proses distribusi mesin melalui pelabuhan sisi barat Giliraja. Akses jalan menuju lokasi masih sangat terbatas.

    “Karena itu, kami berharap masyarakat bisa mendukung kelancaran distribusi alat. Kami memerlukan dukungan warga untuk membuka akses jalan dari pelabuhan ke lokasi mesin,” paparnya. (tem/ian)