Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Malang (beritajatim.com) — Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada tahun 2026, serta angka kemiskinan secara keseluruhan di bawah lima persen pada 2029. Target nasional tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kunjungannya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    “Targetnya kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2026 dan kemiskinan turun di bawah 5 persen pada tahun 2029. Dengan berbagai cara,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan siap bersinergi demi mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya bersyukur gubernur dan kepala daerah baru ada upaya keras untuk bisa mensukseskan visi misi presiden, arahan presiden,” tambahnya.

    Khofifah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut misi Jatim Sejahtera dalam Nawa Bhakti Satya sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah pusat.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga di bawah 5 persen di 2029,” ujar Khofifah.

    Ia optimis target tersebut bisa tercapai dengan memperkuat kesejahteraan pilar-pilar sosial yang menjadi garda terdepan penanganan kemiskinan. Pilar tersebut meliputi SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK 666 orang, dan Tagana 1.820 orang. Seluruhnya telah menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD Provinsi Jatim.

    “Kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” lanjut Khofifah.

    Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program ini, antara lain:

    Tali Asih TKSK: Rp3,96 miliar
    Tali Asih Tagana: Rp5,73 miliar
    Honor Pendamping Pasung: Rp720 juta
    Bantuan Transport PKH Plus: Rp12,1 miliar
    BPJS TKSK: Rp43,15 juta
    BPJS Tagana: Rp383,04 juta

    Salah satu program unggulan lainnya adalah PKH Plus yang menyasar lansia usia 70 tahun ke atas. Sejak 2019 hingga 2025, total penerima bantuan PKH Plus di Jawa Timur mencapai 354.111 orang. [luc/beq]

  • Pembatas Jalan di Simpang Tiga Tukum Dikeluhkan Warga, Dishub Lumajang Siap Evaluasi

    Pembatas Jalan di Simpang Tiga Tukum Dikeluhkan Warga, Dishub Lumajang Siap Evaluasi

    Lumajang (beritajatim.com) — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk membatasi jenis kendaraan yang melintasi simpang tiga Tukum menuju jalur lintas timur (JLT) menuai sorotan. Pembatas jalan setinggi 30 sentimeter yang dipasang di lokasi tersebut dilaporkan kerap merusak kendaraan, terutama mobil pribadi.

    Beberapa pengendara mengeluhkan kerusakan seperti lecet pada bodi kendaraan hingga ban yang robek akibat tersangkut pembatas saat melintasi jalur tersebut.

    Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang Arie Bidayanto menjelaskan bahwa pengecilan jalan hanya dilakukan di sisi selatan simpang tiga Tukum, sedangkan sisi utara tetap dibuka lebar karena menjadi akses kendaraan besar menuju fasilitas industri seperti SPBU.

    “Untuk pengecilan jalan memang hanya di sisi sebelah selatan saja, untuk dari sisi utara tidak dipersempit. Itu karena ada industri seperti pom bensin yang butuh angkutan besar, makanya masih bisa masuk dari sebelah utara,” jelas Arie.

    Ia menambahkan bahwa pembatasan tersebut diberlakukan karena JLT merupakan jalan kelas tiga, dengan kemampuan muatan sumbu terberat (MST) maksimal delapan ton. Pembangunan jalan ini dibiayai dana hibah dari pemerintah pusat, sehingga perlu dijaga agar tidak cepat rusak akibat dilewati kendaraan besar.

    “Jadi ini jalan yang sudah diperbaiki di JLT itu ada di kelas tiga dan kemampuan MST-nya maksimal hanya delapan ton. Pembangunan ini tujuannya untuk membatasi angkutan yang bisa lewat agar bisa mempertahankan kondisi jalannya,” tegasnya.

    Menurut Arie, pembatas jalan menjadi solusi praktis dibandingkan penjagaan selama 24 jam yang sulit dilakukan karena keterbatasan personel. Meski begitu, Dishub Lumajang terbuka untuk mengevaluasi kebijakan ini jika memang banyak merugikan masyarakat.

    “Tentu ini kalau tidak begitu (dibatasi, Red) penjagaan harus dilakukan selama 24 jam, kan gamungkin karena tenaganya terbatas. Makanya dilakukan pembatasan seperti itu, agar kendaraan yang tidak sesuai tidak bisa masuk,” tandasnya. [has/beq]

  • Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

    “Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

    Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

    “Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

    Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

    “Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

    “Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

    Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

    “Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

    Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

    “Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Pemprov bersinergi dengan pilar-pilar sosial untuk menurunkan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim di Jatim.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM).

    Penurunan kemiskinan ini, kata Khofifah, merupakan target dari pemerintah provinsi maupun pusat. Ia menyebut Jawa Timur mewujudkannya melalui Nawa Bhakti Satya yang dituangkan dalam misi Jatim Sejahtera. Ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins 5.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga dibawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan,” ujarnya.

    Oleh karena itu dengan adanya sinergi dengan pilar sosial, Gubernur Khofifah optimis dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim hinggal nol persen pada tahun 2026.

    “Tapi ini tidak akan bisa kita capai jika pilar-pilar sosial kita tidak kita sejahterakan dan kita perhatikan. Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan. Maka kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” tambah Khofifah.

    Khofifah menambahkan, pilar-pilar sosial yang ada di Jawa timur terdiri dari SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK sebanyak 666 orang, dan Tagana sebanyak 1.820 orang. Tagana dan TKSK sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Sedangkan sumbangsih lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung dan memperkuat pilar-pilar kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan penguatan dengan strategi Peningkatan Kapasitas, Revitalisasi Keanggotaan dan Pemenuhan Sarana Operasional.

    Kemudian juga ada Pemberian Perlindungan Kesejahteraan (BPJS-TK) BPJS Kesehatan dan Pemberian Sertifikasi dan Reward, yang diberikan kepada 1.900 orang Tagana, 666 orang TKSK, 6.149 orang Karang Taruna, 5.120 orang PSM, 166 orang Pelopor Perdamaian, 3.125 orang Pendamping PKH yang mendampingi PKH Plus.

    Lebih jauh, jumlah dana yang dialokasikan dari APBD untuk mendukung hal tersebut antara lain Tali Asih TKSK selama 12 bulan sebesar Rp3,96 miliar Tali Asih Tagana selama 12 bulan sebesar Rp5,73 miliar, Honor Pendamping Pasung sebesar Rp720 Juta, Bantuan Transport PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, BPJS TKSK satu tahun sebesar Rp43,15 juta, dan BPJS Tagana selama satu tahun sebesar Rp383,04 juta.

    “Tapi tentu saja selain pilar-pilar sosial, kami juga memperkuat program-program andalan untuk menurunkan kemiskinan. Salah satunya PKH PLUS. Di mana, bantuan ini bertujuan membantu pengeluaran keluarga yang memiliki lansia 70 tahun ke atas. Dengan total penerima bansos PKH Plus di Jatim 2019-2025 sebanyak 354.111 orang,” terangnya.

    Pelaksanaan PKH di Jawa Timur, sebut Gubernur Khofifah, sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Di Jatim, jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak kurang lebih 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tersebar di 38 kabupaten/kota, dan didukung oleh SDM pelaksana PKH Jawa Timur.

    “Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Setiap sekolah, seperti arahan Pak Presiden, akan menampung sekutar 1.000 siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan. Jadi anak-anak ini kami fasilitasi dengan harapan bisa memiliki masa depan lebih cerah dan mengangkat derajat keluarga,” pungkasnya.

    Untuk memacu semangat pilar-pilar sosial yang hadir, Gubernur Khofifah menyanyikan lagu “Manusia Hebat”. Tak hanya itu, dirinya juga mengajak mereka bersholawat untuk menyeimbangkan antara kinerja mereka dan sisi spiritual. Sehingga, ke depan, apa yang dicita-citakan dapat segera terwujud.

    Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, kini pemerintah memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial dan penyaluran anggaran sosial tepat sasaran.

    Gus Ipul menambahkan, total anggaran sosial tahun 2025 ini total Rp504,7 triliun yang terbagi untuk PKH dan sembako, PIP, gas 3 kg, BBM, listrik, Bansos dan subsidi lainnya. Jika target sasaran ini tepat sasaran, potensi savings akan sampai Rp101 – 127 triliun.

    “DTKS sudah tidak ada, adanya DTSEN. Dan perlu diingat bahwa kebijakan Presiden Prabowo itu adalah untuk pemberdayaan sepanjang hayat. Jadi motto kita sekarang ‘Bansos Sementara – Berdaya Selamanya’. Semuanya harus tepat sasaran,” jelasnya.

    Ia mengatakan, 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) adalah anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban Napza dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentar, serta fakir miskin.

    “Begitu juga untuk Sekolah Rakyat. Kita harus memastikan Sekolah Rakyat memang untuk orang-orang Desil 1 dan 2, yaitu di orang-orang di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada yang main-main dengan data. Dipastikan memang orang yang layak masuk ke Sekolah Rakyat,” tegasnya.

    Acara ini berjalan dengan sangat menarik di mana semua orang dapat berdiskusi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah bersama Mensos Saifullah memberikan bantuan sosial berupa sepatu kepada 10 orang calon peserta didik Sekolah Rakyat.

    Tak tanggung-tanggung, Gubernur Khofifah memakaikan langsung sepatu kepada salah satu siswi Asila Putri Salsabila. Sementara Mensos Saifullah memakaikan sepatu kepada siswa Ganda Rizki Raditya. [tok/beq]

  • Pemangkasan Anggaran Tak Boleh Kendorkan Pengembangan Pariwisata Jember

    Pemangkasan Anggaran Tak Boleh Kendorkan Pengembangan Pariwisata Jember

    Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak kendor untuk mengembangkan sektor pariwisata di tengah pemangkasan anggaran daerah.

    “Kondisi anggaran (Dinas Pariwisata) dibanding 2024 stagnan. Awal pembahasan APBD 2025, kami berusaha tingkatkan menjadi Rp 33 miliar dari semula Rp 18 miliar,” kata Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Sabtu (3/5/2025).

    Dengan kenaikan anggaran tersebut, Komisi B berharap sektor pariwisata dan kebudayaan lebih terdongkrak. “Namun dengan adanya efisiensi, anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan turun jadi Rp 18 miliar lagi,” kata Nugroho.

    Nugroho meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak menurunkan kinerja karena pemangkasan tersebut, terutama untuk mendukung kelangsungan usaha wisata masyarakat.

    “Pelaku usaha dan stakeholder perlu disatukan lagi. Kami usulkan adanya table top atau FGD (Forum Group Discussion) untuk membahas keberlangsungan pariwisata di Jember,” kata Nugroho.

    Jember memiliki 112 tujuan wisata dan budaya. “Tapi menjual potensi wisata di Jember masih sangat sulit. Banyak yang tidak tertarik datang ke Jember. Masalah dan solusinya perlu dibahas bersama,” kata Nugroho.

    Nugroho juga berharap suara pelaku seni budaya dan pariwisata yang menolak penggabungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga didengarkan oleh pemerintah daerah.

    “Karakteristik wisata budaya dengan olahraga sangat berbeda. Sektor pariwisata lebih banyak memiliki unsur alam dan industrialisasi yang menyentuh perekonomian. Sektor Olahraga membentuk prestasi atlet,” kata Nugroho.

    Sementara itu sektor kebudayaan, lanjut Nugroho, lebih menekankan kesinambungan tradisi. “Teman-teman pelaku seni budaya khawatir nilai-nilai tradisi itu tidak bisa dilindungi. Jangan sampai ketika terjadi penggabungan, kebudayaan teracuhkan,” katanya. [wir]

  • Pemprov Jatim Terbitkan SE Larangan Diskriminasi Usia Naker Kompeten

    Pemprov Jatim Terbitkan SE Larangan Diskriminasi Usia Naker Kompeten

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebagai wujud perhatian pada kalangan buruh, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus menerbitkan Surat Edaran (SE) Larangan Diskriminasi Usia pada Lowongan Pekerjaan Calon Pekerja di Jawa Timur.

    Hal ini juga dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan kesempatan kerja, dan pelaksanaan non-diskriminasi di Jawa Timur.

    Sebagaimana dijelaskan oleh Sekdaprov Jawa Timur, Adhy Karyono, ada fenomena baru yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Dimana para pekerja di Indonesia, termasuk Jawa Timur, yang diskriminasi usia dalam lowongan pekerjaan.

    “Ada masalah serius di sektor ketenagakerjaan yang menjadi sorotan Ibu Gubernur. Banyak pencari kerja usia produktif yaitu di atas 35 tahun yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai,” tegas Adhy, Sabtu (3/5/2025).

    “Padahal kondisi tersebut tidak seharusnya terjasi karena pada prinsipnya nondiskriminasi merupakan amanat konstitusi dan telah dijabarkan dalam berbagai regulasi nasional maupun konvensi internasional,” lanjutnya.

    Oleh sebab itu, dengan hadirnya SE ini, Gubernur Jatim ingin mendorong sektor dunia usaha di Jawa Timur agar tidak menetapkan batasan usia yang tidak relevan secara objektif dalam lowongan pekerjaan.

    “Berikutnya, dunia usaha juga diharapkan menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan kesempatan kerja. Dengan harapan kebijakan ini turut menjadikan Jawa Timur sebagai pelopor dalam menciptakan pasar kerja yang adil dan inklusif,” tandasnya.

    “Termasuk dari para pelamar kerja yang disabilitas, mereka memiliki kesempatan dan peluang sama selama memenuhi kompetensi yang ditentukan perusahaan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut disampaikan Adhy, SE ini memperkuat komitmen Jatim terhadap pasar kerja yang adil agar dapat menjadi role model dalam menghapus diskriminasi usia dalam rekrutmen kerja.

    Selain itu SE ini juga menguatkan perlindungan hak pekerja sebagaimana disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya di pasal 5 dan 6. Yang tegas menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

    “Selain itu juga sesuai UU No. 21 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO No. 111, pemerintah tegas melarang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk berdasarkan usia,” tegas Adhy.

    Dan juga sebagaimana di UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah jelas mengatur bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan urusan konkuren, sehingga Pemprov berwenang melakukan pembinaan dan fasilitasi melalui kebijakan administratif non-regulatif.

    “Dengan SE ini Ibu Gubernur mendorong agar perusahaan menghindari batas usia yang tidak rasional dan utamanya mengajak dunia usaha dan asosiasi industri untuk mengadopsi prinsip rekrutmen inklusif usia,” tegasnya.

    “Yang diwujudkan dengan menghilangkan syarat usia kecuali diperlukan untuk alasan keselamatan atau teknis yang sah,” imbuhnya.

    Di akhir, Sekdaprov Adhy menekankan, sebagai pelopor implementasi SE ini, pihaknya memastikan bahwa kebijakan ini akan diterapkan di setiap BUMD dan perusahaan penyedia jasa Pemprov.

    “Juga Program padat karya berbasis APBD dan juga Rekrutmen ASN non PNS dan PPPK di bawah kewenangan provinsi,” pungkasnya. [tok/beq]

  • DPRD Surabaya Dorong Wajib Belajar 14 Tahun, Prioritaskan Anak Pekerja Industri

    DPRD Surabaya Dorong Wajib Belajar 14 Tahun, Prioritaskan Anak Pekerja Industri

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, menegaskan pentingnya kebijakan wajib belajar 14 tahun sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

    Dia menilai, tanpa pendidikan yang layak dan berkelanjutan, Surabaya akan kesulitan mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di era industri dan digitalisasi yang terus berkembang.

    Ghoni menyampaikan bahwa anak-anak dari keluarga pekerja industri kerap menjadi korban dari keterbatasan akses pendidikan. Menurutnya, masih banyak anak usia sekolah yang harus putus sekolah karena alasan ekonomi maupun kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di lingkungan mereka.

    “Kami mendorong pemerintah kota untuk menjadikan wajib belajar 14 tahun sebagai kebijakan prioritas. Tanpa pendidikan yang layak dan berkelanjutan, mustahil menciptakan sumber daya manusia unggul di tengah era industri yang terus berkembang,” ujar Ghoni, Sabtu (3/5/2025).

    Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa masalah pendidikan berkaitan erat dengan akar kemiskinan. Ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan yang memadai, maka siklus kemiskinan akan terus berlangsung lintas generasi.

    “Masih banyak anak-anak dari keluarga pekerja industri yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Komisi D mendorong pemerintah kota untuk menjalin kolaborasi aktif dengan dunia industri dan institusi pendidikan. Kolaborasi ini mencakup penyediaan pendidikan gratis, pelatihan vokasional yang relevan, program magang, hingga skema penempatan kerja bagi lulusan.

    “Kami ingin memastikan setiap anak di Surabaya, terutama dari keluarga pekerja, punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah jembatan menuju keadilan sosial,” katanya.

    Langkah ini, lanjut Ghoni, juga mendukung visi jangka panjang Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun kota yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. SDM unggul menjadi fondasi utama yang harus disiapkan sejak dini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kota.

    Ghoni menambahkan, pendidikan vokasional dan keterampilan kerja menjadi kunci untuk menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri masa kini. Pemerintah kota, kata dia, perlu memperluas akses terhadap SMK, pelatihan berbasis kompetensi, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.

    “Kami di Komisi D DPRD Surabaya akan terus mengawal anggaran dan kebijakan agar berpihak pada pendidikan inklusif dan merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga kelas pekerja dan masyarakat rentan,” pungkas Ghoni. [ADV/asg]

  • Tamanan Bersholawat Bersama Gus Qowim, Kuatkan Spirit Keimanan dan Kedekatan Pemerintah dengan Warga

    Tamanan Bersholawat Bersama Gus Qowim, Kuatkan Spirit Keimanan dan Kedekatan Pemerintah dengan Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana religius menyelimuti malam Jumat (2/5/2025) di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam gelaran Tamanan Bersholawat yang digelar di kediaman Mistiani, Anggota DPRD Kota Kediri. Acara ini sekaligus menjadi momen halal bihalal bagi masyarakat setempat.

    Acara yang dipenuhi lantunan sholawat ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Kediri KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim), yang menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas antusiasme masyarakat.

    “Saya merasa sangat bersyukur bisa hadir di tengah panjenengan semua salam kegiatan mulia ini. Bershalawat bersama memohon syafaat Rasulullah SAW dan menyatukan hati dalam semangat keimanan serta kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga untuk Ibu Mistiani atas terselenggaranya acara ini,” ucap Gus Qowim di hadapan jamaah.

    Lebih dari sekadar kegiatan keagamaan, Gus Qowim menegaskan bahwa sholawat juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.

    “Acara seperti ini bukan hanya menjadi ruang spiritual yang menguatkan. Tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Semakin sering sebuah kota mengumandangkan shalawat, semakin dekat pula kota itu dengan pertolongan Allah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim juga menyebut pentingnya kekuatan doa dalam menjalankan pemerintahan bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.

    “Mbak Wali Vinanda dan saya, yakin memimpin sebuah kota tidak bisa hanya mengandalkan kekuasaan dan kebijakan. Tetapi harus dibarengi dengan doa dan restu dari masyarakat yang kami layani,” ujarnya.

    Acara Tamanan Bersholawat turut menghadirkan pembicara religius Mohammad Elham Yahya Luqman, dan dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan pejabat publik. Di antaranya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Ashari, Anggota DPRD Kota Kediri Mistiani, Lurah Tamanan beserta Tiga Pilar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Tamanan. [nm/ian]

  • Kota Kediri Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Vinanda Prameswati Tegaskan Komitmen Tata Kelola Aman

    Kota Kediri Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Vinanda Prameswati Tegaskan Komitmen Tata Kelola Aman

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

    Ini menjadi kali ke-11 secara berturut-turut Kota Kediri memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan, pada Jumat (2/5/2025) oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, yang turut didampingi oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    “Kami bersyukur Kota Kediri dapat mempertahankan opini WTP. Ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk membangun Kota Kediri yang Aman yang tertuang dalam visi MAPAN,” kata Vinanda Prameswati.

    Wali Kota termuda di Indonesia ini menekankan bahwa pencapaian opini WTP menjadi pondasi penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

    “Dalam visi membangun Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni (MAPAN) perlu dilakukan beberapa upaya. Kota Kediri yang Aman diwujudkan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas. Serta bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.

    Menurutnya, opini WTP mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

    “Opini WTP ini mencerminkan bahwa laporan yang disusun memenuhi prinsip transparasi, akuntabilitas dan kewajaran. Saya menekankan opini WTP ini menjadi hal wajib yang harus diperoleh Pemkot Kediri. Ini salah satu modal mewujudkan Kota Kediri yang Aman,” lanjut Vinanda.

    Untuk mempertahankan capaian ini, Pemerintah Kota Kediri telah menempuh berbagai langkah strategis. Mulai dari koordinasi intensif dengan tim SIPD Kemendagri, karena Kota Kediri telah mengimplementasikan SIPD-RI secara penuh mulai perencanaan hingga pelaporan sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

    Pemerintah Kota juga rutin melakukan bimtek dan sosialisasi ke seluruh OPD, serta rekonsiliasi pendapatan, belanja, aset tetap, persediaan, dan hutang guna memperoleh data akurat dalam penyusunan LKPD. Selain itu, Pemkot menjalin komunikasi aktif dengan BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk percepatan tindak lanjut pemeriksaan.

    Meski menghadapi kendala teknis seperti fitur SIPD yang belum lengkap dan gangguan koneksi, koordinasi intensif dengan Kemendagri menjadi kunci penyelesaian.

    “Namun kendala tersebut dapat teratasi dengan koordinasi yang intens dengan pihak Kemendagri sehingga penyusunan LKPD dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan. Inilah yang terus saya tekankan untuk selalu koordinasi jika terjadi kendala sehingga solusi tepat bisa didapat. Saya juga berterima kasih atas kekompakan seluruh pihak dalam menyelesaikan ini sehingga Kota Kediri dapat mempertahankan Opini WTP,” pungkasnya.

    Dalam prosesi penyerahan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Bagus Alit, Inspektur Kota Kediri Mukhlis Isnaini, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu, serta tamu undangan lainnya. [nm/ian]