Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Medsos Jadi Tolak Ukur Penyebaran Informasi, Admin OPD di Pemkab Sidoarjo Dilatih Mahir

    Medsos Jadi Tolak Ukur Penyebaran Informasi, Admin OPD di Pemkab Sidoarjo Dilatih Mahir

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kominfo Sidoarjo tingkatkan kompetensi para admin media sosial atau medsos di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diharapkan setiap OPD andal dalam mengelola media komunikasi publik yang profesional berbasis data.

    Seluruh admin medsos OPD tersebut ikut program pelatihan mengelola medsos. Pelatihan dilakukan di Aula BKD Sidoarjo selama tiga hari. Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati hadir langsung membuka kegiatan pelatihan di hari pertama pelaksanaannya.

    Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengapresiasi pelaksanaan program pelatihan tersebut. Dikatakannya, medsos saat ini memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi. Menurutnya era pertelevisian sebagai sumber berita sudah bergeser ke medsos.

    Tidak sedikit industri pertelevisian yang gulung tikar. Untuk itu pemanfaatan medsos dapat media komunikasi publik pemerintah dapat dilakukan. “Sekarang yang berjaya medsos, panjenengan ini semua yang menguasai,” ucapnya di hadapan puluhan admin medsos OPD Senin (5/5/2025).

    Fenny meminta seluruh medsos dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Jangan hanya terpaut pada satu medsos. Hal itu akan mempercepat tersampaikannya informasi pembangunan Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat. Namun yang perlu diingat ujar Fenny adalah responsive admin medsos terhadap pengaduan lewat komentar.

    Ia meminta admin medsos OPD segera menjawab komentar masyarakat. Jangan sampai ada pembiaran aduan masyarakat lewat medsos pemerintah. “Begitu ada masyarakat yang komentar, yang kemudian perlu direspons, yang penting direspons yang cepat dulu,” pintanya.

    Untuk itu Fenny meminta admin Medsos dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan atasannya. Mulai dari kepada bidang sampai dengan kepada OPD. Ia juga akan mewajibkan kepala OPD ataupun kepala badan menjadi admin Medsos. Hal ini sebagai bentuk kontrol penggunaan Medsos pemerintah yang bermanfaat.

    “Saya minta tolong admin Medsos diaktifkan lagi, kemudian pimpinan OPD juga wajib menjadi admin Medsos, dan resep sinergi, kolaborasi, glorifikasi dan aktivikasi harus betul-betul di refresh,” ucapnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Noer Rochmawati mengatakan penggunaan Medsos sebagai komunikasi publik pemerintah memiliki manfaat yang signifikan.

    Untuk itu para admin Medsos OPD perlu dibekali strategi dalam mengelola konten Medsos pemerintah daerah. Mereka juga akan dikenalkan dengan pemanfaatan teknologi AI dan big data unlimited dalam merancang komunikasi publik yang tepat sasaran.

    Selain itu dalam pelatihan kali ini, para admin Medsos juga dilatih menggunakan media monitoring untuk mendeteksi opini publik dan isu strategis. Untuk itu ia berharap melalui pelatihan seperti ini pemanfaatan Medsos pemerintah dapat meningkatkan citra Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi.

    “Untuk mendukung pengelolan Medsos ini, bapak bupati telah memberikan fasilitas khusus kepada para admin Medsos ini berlangganan gratis satu bulan Cap Cut Pro,” urai wanita yang akrap di sapa Ima itu. (isa/ian)

  • Bank Jatim Bangun 60 Jamban Sehat untuk Warga Sidoarjo

    Bank Jatim Bangun 60 Jamban Sehat untuk Warga Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bank Jatim menyerahkan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 60 unit jamban sehat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Bantuan itu diberikan di sela peresmian kantor Cabang Pembantu (Capem) Waru, Senin (5/5/2025).

    Peresmian kantor baru di Ruko Gateway Blok B2, Jalan Raya Waru tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Bupati H. Subandi mengapresiasi bantuan program CSR 60 unit jamban sehat itu. Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Bank Jatim dalam mendukung peningkatan kualitas sanitasi di daerah.

    Menurut H. Subandi, hal ini menjadi kontribusi nyata Bank Jatim dalam pembangunan daerah. Meskipun Sidoarjo sudah ditetapkan sebagai daerah bebas buang air besar sembarangan (ODF) dan menerima penghargaan nasional, masih ada sekitar 2.000 rumah yang belum memiliki jamban layak.

    “Insya Allah kekurangan ini akan kita kejar bersama masyarakat dan melalui program CSR. Kami juga rutin turun ke lapangan setiap akhir pekan untuk memastikan warga yang kurang mampu mendapat perhatian,” ucapnya.

    Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo tidak akan tinggal diam melihat warganya hidup dalam kondisi tidak layak, apalagi dengan anggaran daerah yang mencapai Rp5,2 triliun. Salah satu bentuk nyata kepedulian tersebut adalah distribusi makanan gratis bagi warga kurang mampu yang dilakukan secara rutin.

    Dalam hal pelayanan perbankan, H. Subandi juga mendorong agar Bank Jatim dapat menghadirkan bunga pinjaman yang rendah serta akses pembiayaan yang mudah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Peresmian. Bupati dan Kacab Bank Jatim potong pita di kantor Capem Waru.

    “Sidoarjo punya sekitar 250 ribu pelaku UMKM. Dukungan perbankan sangat vital untuk mendorong pertumbuhan mereka,” tambahnya.

    Direktur IT, Digital dan Operasional Bank Jatim, Zuhelfi Abidin, menjelaskan bahwa Bank Jatim saat ini memiliki lebih dari 100 triliun rupiah aset dan mencetak laba tahunan di atas Rp1 triliun.

    Seluruh keuntungan tersebut dikembalikan ke daerah karena kepemilikan saham Bank Jatim ada di Pemerintah Provinsi serta 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai bank milik daerah. CSR menjadi salah satu cara kami berbagi kembali kepada masyarakat,” ungkap Zuhelfi.

    Sementara itu, Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Suyatno, menyampaikan bahwa Capem Waru telah berdiri sejak 2010 dan terus berkembang. Relokasi ke lokasi baru dilakukan atas pertimbangan bisnis dan posisi strategis untuk melayani masyarakat lebih optimal.

    Ia juga menyebut, Bupati Subandi merupakan nasabah prioritas yang telah menjalin hubungan baik sejak awal berdirinya Capem Waru.

    “Kami bangga bisa terus bermitra dengan Pemkab Sidoarjo. Selain jamban sehat, tahun ini kami juga menganggarkan program CSR lainnya seperti lampu taman yang saat ini masih dalam proses,” pungkasnya. (isa/ian)

  • Bupati Fawait Bisiki Pejabat Sekda Jember: Jangan Sering Upacara

    Bupati Fawait Bisiki Pejabat Sekda Jember: Jangan Sering Upacara

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait ingin aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak sering melaksanakan upacara. Tugas utama ASN adalah pelayanan publik.

    Hal ini diungkapkan Fawait, saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah, di Alun-Alun Kabupaten Jember, Senin (5/5/2025).

    “Upacara ini sengaja digabung sebagai bentuk semangat efisiensi. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Pj Sekda: ke depan jangan sering-sering upacara. Kasihan peserta upacara, karena pasti panas (kepanasan)” kata Fawait.

    Fawait ingin upacara dilaksanakan untuk hari-hari terpenting. “Semua penting, tapi yang prioritas, terutama 17 Agustus. Itu wajib upacara. Selebuhnya bisa ditinjau,” katanya.

    Menurut Fawait, pembuktian ASN sebagai abdi negara ditunjukkan melalui pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Ini sesuai filosofi dan semangat otonomi daerah.

    Menyambut Hari Pendidikan Nasional, Fawait mengingatkan bahwa Tuhan mengangkat derajat manusia melalui jalur pendidikan. “Untuk mengurai kemiskinan dan menuntaskan kemiskin, jalan paling utama adalah pendidikan,” katanya.

    Keberpihakan dalam sektor pendidikan ditunjukkan Fawait dengan menerbitkan surat edaran hari libur guru. “Kalau murid libur, guru juga wajib libur. Walau absen (mengisi presensi, red), bisa dari rumah masing-masing,” katanya.

    Fawait minta kepada guru yang dipersulit untuk urusan presensi saat libur agar melapor ke kanal pengaduan Wadul Gus e. “Pasti saya tindak,” katanya.

    Keberpihakan ditunjukkan dalam urusan alokasi anggaran. Setelah dilakukan pemangkasan di sejumlah organisasi perangkat daerah, alokasi anggaran diarahkan untuk rehabilitasi gedung sekolah yang rusak.

    “Anggaran pendidikan harus tinggi, baik terkait peningkatan sumber daya manusia maupun perbaikan sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah insyaallah terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Jember,” kata Fawait. [wir]

  • Wabup Sidoarjo Pimpin Apel di Pedesaan, Langsung Tinjau UMKM Unggulan

    Wabup Sidoarjo Pimpin Apel di Pedesaan, Langsung Tinjau UMKM Unggulan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana memimpin apel pagi di halaman Kantor Kecamatan Balongbendo pada Senin (5/5/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 120 perangkat desa, 30 kepala sekolah SDN/SMPN, dan 40 staf kecamatan.

    Apel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemerintahan desa, guna menyelaraskan visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

    Dalam arahannya, Hj. Mimik Idayana menekankan pentingnya sinergi lintas jenjang pemerintahan untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

    “Pejabat desa harus menjadi contoh dalam menjaga kebersihan wilayahnya, karena ini menyangkut kesejahteraan dan kesehatan warganya. Saya akan memberikan reward kepada siapa saja yang menangkap atau memfoto pelaku pembuangan sampah sembarangan di jalan ataupun sungai, karena dampaknya sangat buruk untuk masyarakat,” tegas Hj. Mimik.

    Selain fokus pada isu kebersihan dan lingkungan, Hj. Mimik juga menyoroti pentingnya program bantuan sosial, terutama terkait hunian layak bagi warga tidak mampu. Ia menginstruksikan perangkat desa untuk proaktif melaporkan warga yang membutuhkan bantuan renovasi rumah melalui Baznas atau dinas terkait.

    “Jika ada warga yang tidak mampu dan membutuhkan tempat tinggal yang layak, segera laporkan kepada Pimpinan Daerah atau Baznas. Ini bagian dari program kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

    Setelah apel, Hj. Mimik Idayana melanjutkan kunjungan ke beberapa pelaku usaha mikro di Desa Suwaluh. Dua UMKM lokal yang menjadi sorotan adalah produsen kripik sarang tawon dan perajin batik tulis khas Suwaluh.

    Wabup Hj. Mimik Idayana melihat hasil karya UMKM di Desa Suwaluh Kec. Balongbendo

    Dalam kunjungan tersebut, Wabup menyampaikan apresiasi atas kreativitas pelaku UMKM dan menegaskan pentingnya dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan.

    “Pelaku UMKM harus kita support dan kita beri wadah untuk menjual produknya. Saya usulkan produk UMKM dipajang di Kantor DPRD Sidoarjo. Ini bisa menjadi etalase untuk menarik pembeli. UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Kita harus fasilitasi agar mereka bisa berkembang,” ujarnya.

    Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membangun sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintahan, lingkungan, sosial hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, Pemkab berharap pembangunan Sidoarjo bisa lebih inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. [isa/suf]

  • Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Konsolidasikan Fraksi, Pastikan Tak Ada PAW dan Rombakan Besar

    Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Konsolidasikan Fraksi, Pastikan Tak Ada PAW dan Rombakan Besar

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menggantikan Adi Sutarwijono, Yordan M. Batara Goa langsung mengambil langkah strategis untuk memastikan stabilitas internal partai. Salah satu langkah awalnya adalah menggelar rapat bersama jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya, Senin (5/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Yordan menegaskan pentingnya menjaga kekompakan antara struktur DPC dan anggota legislatif dari fraksi. Dia menilai sinergi ini krusial demi menjaga arah kebijakan partai yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

    “Saya Yordan M. Batara Goa, selaku yang ditunjuk menjadi Plt ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya berkunjung sekaligus mengadakan rapat bersama jajaran partai DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Kota Surabaya,” kata Yordan.

    Dia memastikan bahwa seluruh anggota fraksi tetap solid dan tidak terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan di tubuh DPC. Konsolidasi ini juga disebut sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk memperkuat fondasi partai di tingkat legislatif dan eksekutif. “Kami ingin memastikan bahwa teman-teman anggota fraksi ini tetap kompak dan tetap solid,” tambahnya.

    Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Ketua Fraksi PDIP Budi Leksono ini juga membahas struktur internal. Yordan menegaskan tidak akan ada perombakan besar di tubuh fraksi. “Sementara ini tidak ada perubahan, hanya mungkin tenaga ahli yang kemudian kita rotasi, dan dari hasil keputusan rapat DPC Partai, Mas Bimbo yang akan menjadi tenaga ahli di fraksi,” jelasnya.

    Isu pergantian Ketua DPRD pun ditepis langsung oleh Yordan. Dia menegaskan posisi Adi Sutarwijono tetap aman selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri. “Adi Sutarwijono akan tetap menjadi ketua DPRD Kota Surabaya selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Yordan memastikan bahwa pengisian jabatan yang kosong dilakukan melalui mekanisme pelaksana tugas, bukan melalui rotasi besar. “Tidak ada yang dirotasi, kemudian yang dibebas tugaskan tentu jabatannya kosong, maka harus ada pengisinya,” jelasnya.

    Dalam arahannya, Yordan juga menyebut pentingnya sinergi antara struktur partai, fraksi, dan Pemerintah Kota Surabaya yang saat ini dipimpin kader PDIP, Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. “Kita berharap juga bisa mengawal program-program wali kota dan wakil wali kota, sehingga sinergi ini bisa membuat percepatan pertumbuhan di Kota Surabaya,” ujarnya.

    Untuk menunjang koordinasi, Yordan mengatakan pihaknya telah menyiapkan forum komunikasi internal yang aktif dan responsif, baik melalui rapat rutin maupun komunikasi digital. “Kita tentu ada pertemuan-pertemuan rutin yang kita rancang, baik rapat fraksi itu sendiri maupun rapat fraksi bersama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, akan kita adakan secara teratur. Kita juga ada grup WA, agar komunikasi itu bisa lebih cepat dan responsif, kalau ada masalah bisa segera dicari solusinya,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Wujudkan Generasi Emas 2045, Pemkot Mojokerto Gelar Workshop Pembinaan Pendidikan Keluarga

    Wujudkan Generasi Emas 2045, Pemkot Mojokerto Gelar Workshop Pembinaan Pendidikan Keluarga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Keluarga merupakan lingkungan paling berpengaruh dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan nilai-nilai moral anak.

    Pola asuh orang tua, komunikasi dalam keluarga, serta nilai-nilai yang diajarkan sangat menentukan arah perkembangan anak, baik secara emosional, sosial, maupun intelektual.

    Menyadari pentingnya peran keluarga dalam pendidikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) bekerja sama dengan TP PKK Kota Mojokerto menggelar Workshop Pembinaan Pendidikan Keluarga pada, Senin (5/5/2025) di Aula Dinas P&K Kota Mojokerto.

    Workshop ini diikuti oleh peserta dari TP PKK tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, dengan menghadirkan narasumber dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Materi yang disampaikan fokus pada metode mendidik dan membangun karakter anak di era digital.

    Kegiatan ini selaras dengan program Pemkot Mojokerto, yaitu Sekolah Orang Tua Hebat, yang memberikan pembelajaran tentang pola pengasuhan anak (parenting) kepada para orang tua. “Ibu sebagai pengurus PKK juga berperan membina keluarga di lingkungan masing-masing dengan memberikan edukasi kepada para orang tua,” ungkap Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.

    Lebih lanjut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembinaan dan pendidikan anak harus dimulai dari keluarga. Keluarga yang baik, aman, dan nyaman merupakan pondasi utama dalam membentuk generasi unggul.

    “Sekarang ibu-ibu yang hadir di sini sedang menjalani training of trainer. Saat ini menjadi murid yang menerima materi, tetapi setelah kegiatan ini, ibu-ibu diharapkan dapat menjadi pengajar atau pemateri bagi ibu-ibu lainnya. Saya berharap ilmu yang disampaikan dapat diserap dan dibagikan kembali,” katanya.

    Di akhir sambutannya, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini mengajak seluruh anggota dan pengurus PKK untuk berkomitmen bersama mencerdaskan generasi penerus bangsa dan turut menyiapkan generasi emas 2045. [tin/ted]

  • Anggaran KPU Magetan Sisa Rp7,9 Miliar, Rencana Dikembalikan ke Pemda

    Anggaran KPU Magetan Sisa Rp7,9 Miliar, Rencana Dikembalikan ke Pemda

    Magetan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan menyampaikan rencana pengembalian dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Magetan. Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, mengungkapkan bahwa dari total anggaran hibah yang diterima, saat ini masih tersisa sekitar Rp7,9 miliar. Namun, sebagian dana tersebut masih akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa kewajiban yang belum dibayarkan.

    “Iya, terima kasih. Jadi anggaran hibah sampai hari ini di KPU itu masih ada sekitar Rp 7,9 miliar. Namun kami masih ada beberapa yang belum dibayarkan,” ujar Noviano, Senin (5/5/2025)

    Ia mencontohkan beberapa pengeluaran yang masih menunggu penyelesaian antara lain renovasi ruangan teknis dan kul, penetapan hasil pemilu, serta proses pengosongan gudang. Meski begitu, pihaknya telah melakukan rapat pleno dan memastikan bahwa pengembalian dana hibah akan dilakukan sesuai ketentuan.

    “Insyaallah nanti anggaran hibah yang akan kami kembalikan ke Pemerintah Kabupaten Magetan itu sekitar Rp7 M sampai Rp7,5 M range-nya,” lanjutnya.

    Terkait proses pengembalian, Noviano menjelaskan bahwa KPU akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang), Bupati, dan DPRD Kabupaten Magetan. Proses pengembalian ini mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu maksimal tiga bulan setelah penetapan hasil pemilu.

    “Dan sesuai dengan peraturan undang-undang, kita maksimal itu mengembalikan hibah itu 3 bulan setelah penetapan. Nah, penetapan itu kan kami gelar bulan April akhir. Tapi insyaallah nanti di bulan Juni kami akan langsung kembalikan,” katanya.

    Selanjutnya, setelah anggaran hibah dikembalikan, KPU Magetan tetap akan melanjutkan tugas dan fungsinya, terutama dalam dua hal pokok: pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan pendidikan politik kepada masyarakat.

    “Iya, setelah anggaran dan hibah dikembalikan, tugas kami tentunya adalah yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tetap kami akan lakukan di KPU Kabupaten Magetan. Yang kedua adalah pendidikan pemilih, pendidikan politik pemilih itu akan tetap kami lakukan secara berkelanjutan seperti itu,” pungkas Noviano. [fiq/but]

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Penyelarasan Program Nasional dan Provinsi

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Penyelarasan Program Nasional dan Provinsi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan program nasional dan provinsi. Hal tersebut didampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikam jika Musrenbang RPJMD merupakan forum strategis dan bersifat wajib dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah. Sehingga ia menekankan pentingnya penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan program nasional dan provinsi.

    “Musrenbang RPJMD adalah mandatoris yang harus dilaksanakan sebagai mekanisme dalam menyusun rencana pembangunan lima tahunan. Untuk RPJMD 2025–2029 Kota Mojokerto, wajib dilakukan sinkronisasi antara Asta Cita (program nasional), Nawa Bhakti Satya (Pemprov Jatim), dan Panca Cita (Kota Mojokerto),” ungkapnya, pada Senin (5/5/2025).

    Pada RPJMD Kota Mojokerto 2025–2029 yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto tersebutbmengusung visi ‘Mewujudkan Kota Mojokerto yang Maju, Berdaya Saing, Berkarakter, Sejahtera, dan Berkelanjutan’. Visi ini diterjemahkan dalam lima arah pembangunan utama yang disebut Panca Cita.

    “Untuk mewujudkan Panca Cita, Pemkot Mojokerto merumuskan delapan strategi utama, antara lain, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, penguatan layanan kesehatan melalui pendekatan preventif, perlindungan dan pemberdayaan sosial ekonomi berbasis komunitas, sistem investasi yang efisien dan pengembangan sektor ekonomi unggulan lokal,” katanya.

    Penguatan daya tarik investasi sektor perdagangan dan jasa, efisiensi tata kelola pemerintahan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas manajemen kinerja dan peningkatan kualitas infrastruktur yang efisien dan ramah lingkungan.

    Musrenbang RPJMD ini juga menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan arah pembangunan daerah. Ning Ita berharap, dokumen RPJMD 2025–2029 yang akan dihasilkan dapat menjawab tantangan pembangunan Kota Mojokerto secara konkret dan berkelanjutan. [tin/but]

  • Janji Pertumbuhan, Investasi, dan Keadilan Ekonomi dalam RPJMD Jember 2025-2029

    Janji Pertumbuhan, Investasi, dan Keadilan Ekonomi dalam RPJMD Jember 2025-2029

    Jember (beritajatim.com) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 berfokus pada tiga hal, yakni pembangunan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

    Hal ini dikemukakan Bupati Muhammad Fawait kepada wartawan, usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Senin (5/5/2025).

    “RPJMD adalah wujud tindak lanjut visi dan misi yang telah kami sampaikan. Raperda RPJMD akan disahkan bersama DPRD Kabupaten Jember. RPJMD jadi dasar pembangunan di Jember,” kata Fawait.

    RPJMD Jember disesuaikan dengan RPJM Nasional dan RPJMD Jawa Timur. “Mulai dari sektor pangan dan sebagainya,” kata Fawait.

    Fokus pertama adalah pertumbuhan ekonomi. “Ini harus kita genjot. Pertumbuhan ekonomi ini salah satu instrumennya adalah ketepatan dan keefektifan government expenditure yakni APBD Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Saat ini Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Jember kalah dibandingkan daerah lain di Jatim. Keduanya adalahj wujud reformasi birokrasi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember.

    Fokus berikutnya adalah investasi. “Kami selalu mendengung-dengungkan Jember adalah kabupaten yang ramah investasi. Buktinya apa? PT Semen Imasco Asiatic sudah buka dan masyarakat menerima. Tokoh-tokoh masyarakat bisa menerima. Masyarakat kita dudukkan bersama dan ternyata perlu komunikasi saja. Investor tidak perlu khawatir datang ke Jember,” kata Fawait.

    Tak cukup investasi, Fawait ingin ada keadilan di bidang ekonomi. Fawait ingin ada pemerataan pendapatan. “Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan banyak masyarakat di Jember,” kata Fawait.

    Fokus terakhitr adalah kesejahteraan masyarakat. “Ukurannya adalah penurunan angka kemiskinan di Jember. Hari ini kami mendukung pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk memverifikasi data kemiskinan di Jember. dibuat satu data oleh Presiden Prabowo,” kata Fawait. [wir]

  • DPRD Ponorogo Desak Penyisiran Menyeluruh Warung Esek-esek

    DPRD Ponorogo Desak Penyisiran Menyeluruh Warung Esek-esek

    Ponorogo (beritajatim.com) – Penertiban belasan warung esek-esek di Desa Demangan, Kecamatan Siman, mendapat dukungan penuh dari DPRD Ponorogo. Langkah tegas Satpol PP itu dilakukan setelah muncul keresahan dari warga sekitar yang melaporkan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa operasi serupa harus dilakukan secara merata, tidak hanya di satu titik. Menurutnya, sejumlah warung kopi di wilayah lain juga patut dicurigai menjalankan praktik prostitusi terselubung.

    “Jangan sampai lokasi ditutup tapi nanti pindah lokasi baru. Kalau bisa tempat-tempat lain yang terindikasi juga dilakukan penyisiran,” kata Dwi Agus, Senin (5/5/2025).

    Ia menilai keberadaan warung esek-esek tersebut telah melanggar norma sosial dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dugaan adanya belasan pekerja yang mengidap penyakit kelamin menular turut memperkuat alasan penutupan.

    Kang Wie, sapaan akrabnya, juga mendorong koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan. Ia menyebut pentingnya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerja, sementara penindakan tetap menjadi ranah Satpol PP.

    “Dinkes yang melakukan pemeriksaan kesehatan, Satpol PP nanti yang melakukan penindakan,” katanya.

    Politisi PKB itu menekankan pentingnya operasi penyakit masyarakat (pekat) dilakukan secara rutin, bukan sekadar respons atas laporan warga. Ia berharap penegakan ketertiban masuk dalam agenda berkelanjutan pemerintah daerah.

    “Sudah disepakati untuk ditutup, artinya memang itu menjadi keresahan dan semua apa yang menjadi langkah-langkah penutupan itu sudah terkoordinasi. Kalau nggak segera ditutup, bahaya itu,” pungkas Dwi Agus. [end/beq]