Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Dirut PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat Khusus (KURsus) Kluster Petani Tebu Jawa Timur di Kebun Tebu Prajekan, Grundo, Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Selasa (6/5/2025).

    Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan dan juga mendorong kesejahteraan petani tebu serta upaya menuju swasembada gula dan transisi energi hijau melalui bioetanol.

    “Jatim adalah penghasil gula tertinggi di Indonesia. Maka KURsus ini adalah wujud nyata upaya kita untuk memperjuangkan kesejahteraan petani tebu. Kita ingin petani tebu naik kelas, dari buruh ladang menjadi pengusaha pangan yang tangguh dan bermartabat,” tegas Gubernur Khofifah.

    Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan fitur KURsus Petani Tebu memiliki suku bunga tetap 6 persen. Akses pengulangan kredit bertujuan untuk bisa memfasilitasi peremajaan kebun (lebih dari 25 tahun) dan adopsi varietas unggul yang berpotensi menaikkan rendemen gula per ton tebu dari rata-rata 7 persen menjadi 8–9 persen.

    “KUR khusus kluster petani tebu ini merupakan jawaban dari kebutuhan modal usaha tebu rakyat yang sebelumnya telah terkena limit kredit KUR konvensional hingga Rp500 juta,” ungkapnya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu menjadi sangat penting karena melalui koordinasi bersama dengan Kemenko Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Lebih dari itu, lanjutnya, KURsus Petani Tebu ini akan memberikan multiplier benefit.

    “Ini cara kita bisa mempercepat swasembada gula, cara meningkatkan kesejahteraan para petani tebu, cara kita menuju ketahanan energi,” tegasnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan bahwa hilirisasi tebu ini juga akan menghasilkan bioetanol. Dengan kata lain melalui hal ini pun bisa menjadi langkah awal mentransformasikan dari energi fosil ke non fosil.

    “Artinya kita akan menuju green economy, kita juga akan bersama-sama seluruh elemen yang lain mewujudkan net zero emission,” ujarnya.

    Khofifah menuturkan dari kebun dengan tanaman tebu yang rata-rata tingginya mencapai 5 m dengan bibit yang sama akan bisa menghasilkan 20 ton gula per hektar. Menurutnya ini adalah hal luar biasa yang bisa diberikan petani tebu Bondowoso di Jawa Timur untuk Indonesia bahkan hingga efek net zero emission untuk dunia.

    “Maka apa yang diinisiasi oleh pak Dirut SGN ini adalah sesuatu yang out of the box, sesuatu yang luar biasa, patut diapresiasi dan tentu kita harapkan bahwa ini bisa direplikasi di lebih banyak tempat dan lebih luas lagi,” katanya.

    Gubernur Jatim ini menyampaikan program KUR Klaster Petani Tebu merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh mitra strategis baik dari tingkat pusat, swasta, maupun lembaga perbankan dalam upaya memberdayakan petani tebu di seluruh pelosok wilayah Jawa Timur.

    “Manfaatkan KUR ini untuk usaha produktif, bukan konsumsi. Seperti pengadaan bibit unggul, pupuk organik/insektisida ramah lingkungan, serta alat olah tebu yang efisien. Karena keberhasilan bukan hanya diukur kuantitas gula, tetapi juga kualitas, kesinambungan,” ajaknya.

    Di kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Program Irigasi Manis berupa pompa air kebun dan Kredit Usaha Rakyat Khusus Kluster Petani Tebu Jawa Timur dengan rentang nominal Rp 35 juta hingga Rp 100 juta kepada sejumlah perwakilan petani tebu penerima manfaat. Penyerahan ini dilakukan oleh Gubernur Khofifah yang didampingi Dirut PT Sinergi Gula Nusantara, Wakil Bupati Bondowoso dan Direktur Keuangan Treasury & Global Services Bank Jatim.

    “Peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu hari ini adalah langkah nyata dalam peta jalan mewujudkan kemandirian pangan. Ini bukan sekadar soal produksi, tapi tentang membangun ekonomi rakyat yang berdaulat dan berkeadilan, serta multiplier benefit lainnya” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan Lumbung Pangan Nusantara dan komoditas tebu adalah salah satu kekuatan besarnya. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi tebu (yang digiling pabrik gula) Jawa Timur mencapai 16,69 juta ton dari 238.135,6 Hektare lahan tebu, atau setengah dari produksi nasional.

    “Dari jumlah itu, dapat dihasilkan 1,26 juta ton gula kristal putih. Angka ini menegaskan posisi Jatim sebagai kontributor utama bagi pasokan gula nasional, dengan rata-rata kontribusi sekitar 50% secara tahunan,” ucapnya.

    “Sekaligus mencerminkan efisiensi rendemen rata-rata 7,58 persen dari tebu yang digiling,” imbuhnya.

    Di sisi lain Gubernur Khofifah menyebut upaya peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan diversifikasi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi provinsi dan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan subsektor perkebunan yang didominasi tebu berkontribusi signifikan terhadap PDRB dan struktur ekonomi Jawa Timur.

    “Untuk membangun petani yang kuat dan sejahtera dibutuhkan kolaborasi yang efektif, saya berharap kolaborasi dengan PT. Sinergi Gula Nusantara dalam pengadaan bibit unggul dan penyerapan hasil panen tetap berjalan berkelanjutan,” pesannya.

    Ia berharap semua lembaga perbankan memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program KUR Khusus Kluster Petani Tebu dengan kolaborasi bersama dinas yang membidangi perkebunan di tiap kabupaten\kota di Jawa Timur. Sehingga kebutuhan modal kerja seluruh petani tebu dapat terpenuhi.

    “Kepada Bank Jatim yang mempelopori berjalannya KUR khusus ini, diharapkan prosedur penyaluran KUR dapat berlangsung cepat, transparan, dan tepat sasaran, sehingga tidak ada petani yang tertinggal,” pintanya.

    Sementara itu Dirut SGN Mahmudi menyampaikan bahwa KURsus petani tebu ini mampu menyelesaikan dua persoalan yang dihadapi petani tebu. Sementara melalui KURsus ini, petani tebu bisa mendapatkan KUR lagi dengan rate 6 persen per tahun, menjadi solusi atas masalah komposisi tanaman tebu yang tidak normal dan penataan varietas.

    “Ini untuk petani seluruh Indonesia tetapi pilot projectnya di Jawa Timur dan pecah telornya di Kabupaten Bondowoso,” pungkas Mahmudi. [tok/beq]

  • 40 Tahun Tak Direhab, Kuda-Kuda Kelas SMPN 1 Ngariboyo Magetan Roboh

    40 Tahun Tak Direhab, Kuda-Kuda Kelas SMPN 1 Ngariboyo Magetan Roboh

    Magetan (beritajatim.com) – Kuda-kuda ruang kelas di SMP Negeri 1 Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, roboh pada Senin (5/5/2025) pukul 14.55 WIB. Peristiwa ini terjadi setelah bangunan tersebut tidak pernah tersentuh rehabilitasi selama 40 tahun sejak dibangun pada 1985.

    Beruntung, kejadian terjadi usai jam kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas yang ditempati siswa kelas VII itu dalam keadaan kosong. Tidak ada siswa atau guru yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

    Kejadian pertama kali diketahui oleh penjaga sekolah. Saat itu, ia hendak mengambil gelas kantin yang dibawa siswa ke dalam kelas. “Saat hendak masuk, tiba-tiba kuda-kuda dan plafon runtuh,” terang pihak sekolah. Kejadian itu langsung dilaporkan ke pengurus sekolah untuk ditindaklanjuti.

    Juari, Humas SMPN 1 Ngariboyo, mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah menyusun proposal untuk perbaikan ruang kelas tersebut. Namun, sebelum sempat diajukan, bangunan yang digunakan oleh 30 siswa itu sudah roboh lebih dulu.

    “Bangunan ini belum tersentuh rehab sejak selesai dibangun tahun 1985. Terakhir sebelum roboh masih sempat dipakai kegiatan belajar mengajar pada Senin (5/5/2025). Kemudian, ruangan yang paralel dengan kelas ini akhirnya kami kosongkan sementara sampai mendapat perbaikan,” kata Juari, Selasa (6/5/2025).

    Juari juga menambahkan bahwa kondisi serupa terjadi pada tiga ruang kelas lain yang lebih dulu dikosongkan sejak setahun lalu karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan siswa.

    “Dulu untuk ruang kelas IX B, C, D. Namun karena kondisi ini maka sementara mereka belajar di aula sekolah yang sudah kami buat sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” lanjutnya.

    Untuk tiga ruangan yang sudah dikosongkan sejak tahun lalu, Juari menyebutkan bahwa akan dilakukan rehabilitasi pada tahun 2025 ini. “Namun kami belum tahu kapan pastinya ya. Informasi yang kami dapat kemungkinan Juni 2025 ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk ruang kelas yang baru saja roboh, pihak sekolah akan segera merevisi dan mengajukan kembali proposal perbaikan. “Untuk nilai yang kami ajukan senilai Rp100 juta, itu untuk satu lokal atau untuk satu bangunan kelas. Semoga saja nanti proposalnya bisa disetujui untuk perbaikan tiga ruang kelas sekaligus. Karena kelas sebelah ruangan yang roboh ini juga sudah dimakan usia,” pungkasnya.

    Terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menyatakan bahwa salah satu ruang kelas di SMPN 1 Ngariboyo memang telah masuk dalam daftar skala prioritas penanganan kerusakan sekolah.

    “Jadi selain SMP 1 Ngariboyo juga SMP 2 Parang, SMP 2 Karangrejo, SMP 3 Maospati itu menjadi skala prioritas dengan kondisi rusak berat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).

    Didik menegaskan, lima SMP tersebut — yakni SMPN 1 Ngariboyo, SMPN 3 Maospati, SMPN 2 Parang, dan SMPN 2 Karangrejo — merupakan sekolah dengan tingkat kerusakan paling berat di Magetan. Kondisi bangunan di sekolah-sekolah tersebut dinilai membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pengajar, sehingga mendesak untuk segera diperbaiki.

    “Jadi ada 5 SMP tadi, SMP 1 Ngariboyo, SMP 3 Maospati, SMP 2 Parang, SMP 2 Karangrejo itu menjadi sekolah dengan tingkat kerusakan yang paling berat dan menjadi skala prioritas,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hasil efisiensi tahun ini, pihak DPRD telah meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan untuk menjadikan kelima sekolah tersebut sebagai super prioritas dalam agenda rehabilitasi bangunan sekolah.

    “Maka dalam penjabaran perubahan APBD hasil efisiensi tahun ini kami meminta Dikpora menjadikan 5 Sekolah SMP ini menjadi super prioritas untuk segera diperbaiki,” pungkasnya.

    Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan infrastruktur pendidikan yang rusak berat, agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan guru. [fiq/beq]

  • Ketua DPRD Pacitan Dorong Generasi Milenial Tekuni Dunia Pertanian

    Ketua DPRD Pacitan Dorong Generasi Milenial Tekuni Dunia Pertanian

    Pacitan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, mendorong generasi milenial untuk tidak ragu terjun ke sektor pertanian dan perkebunan. Ia menilai, di tengah gempuran era digital dan globalisasi, pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

    “Kalau sektor pertanian dan perkebunan tidak kita jaga, ekonomi kita akan lemah, dan PDRB juga bisa turun,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut Selasa (6/5/2025)

    ASB sapaan akrabnya mengakui tantangan sektor pertanian saat ini cukup kompleks, apalagi gaya hidup milenial cenderung praktis dan instan. Namun, ia melihat ada peluang besar di sektor ini, terutama dengan meningkatnya harga hasil pertanian seperti kelapa, kopi, kakao, hingga Padi.

    “Kelapa sekarang sampai Rp 25 ribu, kopi Rp75 ribu, gabah juga dibeli Bulog Rp6.500 per kilogram di sawah. Ini peluang yang menarik, tapi belum banyak diminati milenial,” jelasnya.

    Menurutnya, banyak generasi muda kurang menangkap potensi ekonomi pertanian karena lebih terpengaruh oleh dunia digital dan media sosial. Padahal, bertani bisa menjadi penghasilan tambahan bahkan utama yang menjanjikan.

    Meski menjabat sebagai Ketua DPRD, Arif tetap aktif menggeluti dunia pertanian. Di sela kesibukan sebagai wakil rakyat, ia mengelola kebun kelapa dan kopi sebagai bentuk kecintaannya pada sektor agraria.

    “Saya ingin memberi contoh langsung bahwa bertani itu bukan pekerjaan yang kuno, tapi justru punya masa depan cerah,” tambahnya.(tri/but)

  • Kursi Pejabat Pemkab Blitar Akan Dirombak

    Kursi Pejabat Pemkab Blitar Akan Dirombak

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto telah mengajukan pelaksanaan mutasi jabatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengajuan ini sudah dilakukan Rijanto beberapa waktu lalu.

    Mutasi sendiri sejatinya merupakan hal yang biasa terjadi di lingkup pemerintahan. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Rijanto yang baru saja menjabat sebagai Bupati Blitar tentu menghendaki adanya rotasi jabatan agar roda pemerintahannya bisa berjalan mulu.

    “Mutasi itu pasti ada, tapi kan sekarang gak semudah itu,” kata Rijanto, Bupati Blitar, Selasa (6/5/2025).

    Meski telah mengajukan pengusulan adanya mutasi jabatan, namun Rijanto belum mau menjabarkan secara detail posisi mana saja yang bakal dirotasi. Pasalnya mutasi ini pun masih sekedar usulan dan masih menunggu izin dari Mendagri.

    “Kita perlu proses dan regulasinya, kemudian usul ke pemerintah pusat itu memang aturan,” tegasnya.

    Saat ditanya mengapa mutasi jabatan ingin segera dilaksanakan, Rijanto menjawab dengan candaan. Rijanto mengaku tidak sabar untuk melakukan mutasi jabatan.

    “Sudah (diusulkan), wes ora kanten aku (sudah tidak sabar aku),” tegasnya. (owi/but)

  • FEB Unisla Bentuk Relawan Dukung Koperasi Merah Putih

    FEB Unisla Bentuk Relawan Dukung Koperasi Merah Putih

    Lamongan (beritajatim.com) – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Lamongan (Unisla) resmi membentuk Relawan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan ekonomi berbasis koperasi. Relawan ini diharapkan menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lamongan.

    Ketua Relawan Koperasi Merah Putih Unisla, Mohammad Yaskun, mengatakan bahwa pembentukan relawan ini merupakan komitmen nyata dari kalangan akademisi untuk terlibat aktif dalam menyukseskan program nasional Koperasi Merah Putih.

    “Intinya kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisla sangat mendukung program pemerintah, Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih,” ujar Yaskun.

    Ia menjelaskan, relawan yang tergabung berasal dari kalangan akademisi dengan kompetensi tinggi di bidang koperasi. Tim ini akan terlibat penuh dalam proses pendampingan koperasi, mulai dari tahap pembentukan, perizinan, edukasi, hingga evaluasi operasional.

    “Tugas relawan ini secara garis besar adalah mendampingi, menyalurkan edukasi, memberikan pendampingan secara menyeluruh, mulai dari perizinan hingga evaluasi. Jadi dari awal sampai akhir, tim relawan ini siap mendukung Koperasi Merah Putih,” tambahnya.

    Yaskun juga menegaskan bahwa kehadiran relawan diharapkan mampu mengintegrasikan program Koperasi Merah Putih dengan potensi ekonomi lokal seperti dana desa dan BUMDes.

    “Kami sangat menyambut baik, karena program ini bisa berjalan beriringan dengan dukungan dana desa dan BUMDes, sehingga ekonomi desa bisa meningkat,” ucapnya.

    Rektor Unisla, Abdul Ghofur, menyatakan dukungan penuhnya atas inisiatif FEB tersebut. Menurutnya, pembentukan Relawan Koperasi Merah Putih mencerminkan semangat kebangsaan dan komitmen perguruan tinggi dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

    “Saya sangat mendukung langkah progresif yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Relawan Koperasi Merah Putih menjadi cerminan semangat kebangsaan dan pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Unisla,” pungkasnya. [fak/beq]

  • APBD Tertinggi Kedua di Jatim, Penanggulangan Kemiskinan di Bojonegoro Rendah

    APBD Tertinggi Kedua di Jatim, Penanggulangan Kemiskinan di Bojonegoro Rendah

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar kedua di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dinilai belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan. APBD Bojonegoro pada 2024 sebesar Rp8,2 triliun. Sementara, jumlah penduduk miskin di Bojonegoro mencapai 147,33 ribu jiwa sesuai yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024.

    Dalam pengelolaan APBD yang tinggi itu, jumlah penurunan angka kemiskinan masih minim. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro turun dari 12,18 persen pada Maret 2023 menjadi 11,69 persen pada Maret 2024. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sekitar 5.920 jiwa. Kondisi ini menempatkan Bojonegoro di posisi ke-11 dengan angka kemiskinan tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Jika dibandingkan dengan Kabupaten Madiun, pada tahun 2024, kekuatan APBD Kabupaten Madiun yang hanya sebesar Rp2,1 Triliun, tetapi angka penurunan kemiskinan hampir sama dengan Kabupaten Bojonegoro. Profil kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun, penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Madiun, dari 11,04 persen pada Maret 2023 menjadi 10,63 persen pada Maret 2024.

    Merespons persoalan tersebut, Bojonegoro Institute (BI) menggelar forum kajian pembangunan daerah bertema “Membangun Kemitraan Multipihak Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan”. Forum ini merupakan kolaborasi bersama Ford Foundation dan mendapat arahan dari Pusat Fasilitasi Kerjasama (Fasker) Kementerian Dalam Negeri RI.

    Direktur Bojonegoro Institute, Abdul Wahid Saiful Huda, mengatakan bahwa forum ini bertujuan untuk mendorong lahirnya model kemitraan multipihak (multi-stakeholder partnership/MSP), yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, CSO, dan sektor swasta. “Ini bukan hanya forum diskusi, tapi ruang aksi kolaboratif untuk mengurai persoalan kemiskinan dan ketimpangan di Bojonegoro,” ungkap pria yang akrab disapa AW, Selasa (6/5/2025).

    Ia menjelaskan, kantong-kantong kemiskinan di Bojonegoro sebagian besar berada di wilayah pedesaan yang mata pencahariannya berbasis sumber daya alam. Ketergantungan pada sektor ini menjadikan masyarakat sangat rentan terhadap krisis iklim, kerusakan lingkungan, hingga bencana alam. Untuk itu, dalam forum MPS ini bisa berdiskusi melihat dari banyak sudut pandang agar program pengurangan kemiskinan dari Pemkab Bojonegoro ini sesuai target.

    Sementara dari sisi kualitas pembangunan manusia, Bojonegoro masih berada di peringkat bawah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 tercatat sebesar 70,85 – menempati urutan ke-13 terendah di Jawa Timur. “Salah satu faktor struktural kemiskinan adalah pernikahan anak. Ironisnya, ini masih marak terjadi di kalangan keluarga kurang mampu, yang justru memperparah kemiskinan antar generasi,” tambahnya.

    Untuk itu, melalui forum ini, BI menargetkan lahirnya kesepahaman lintas sektor tentang penanganan pengaduan publik, serta terbentuknya model kemitraan multipihak yang konkret untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan inklusif di desa-desa. “Kami juga berharap ada rekomendasi strategis dari para pihak untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.

    Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Heri Widodo, mengatakan Pemkab Bojonegoro membuka ruang selebar-lebarnya untuk kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi sipil dalam menyusun arah pembangunan daerah. Sehingga, sebagai OPD yang berhubungan dengan publik bisa semaksimal mungkin sesuai dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

    “Kami menerima masukan dari semua pihak, termasuk lewat forum-forum seperti ini. Pemkab juga sudah menggulirkan program ‘Sapa Bupati’ di pendapa dan desa-desa agar keluhan warga didengar langsung oleh Bupati,” jelasnya.

    Untuk diketahui dalam forum diskusi ini Bojonegoro Institute (BI) mengundang dari unsur pemerintah daerah, dari Dinas Sosial, Dinas Kominfo, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan perguruan tinggi di Kabupaten Bojonegoro. [lus/beq]

  • Pembangunan Wisata Pancer Dorr Pacitan Dinilai Ancam Habitat Penyu

    Pembangunan Wisata Pancer Dorr Pacitan Dinilai Ancam Habitat Penyu

    Pacitan (beritajatim.com) – Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan komunitas Sahabat Penyu, pengelola Konservasi Penyu Pancer Dorr di Pacitan, mempertanyakan pesatnya pembangunan kawasan wisata yang dinilai mengancam habitat penyu di sepanjang pesisir Pancer Dorr. Mereka menyampaikan keresahan tersebut langsung kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Pacitan pada Selasa (6/5/2025) pagi.

    Menurut Cuboh Hambers, salah satu pengelola konservasi, periode April hingga Mei biasanya menjadi puncak musim bertelur penyu. Namun tahun ini, jumlah penyu yang datang menurun drastis. “Turun drastis khususnya di bulan April, karena pembangunan yang semakin pesat, serta banyaknya lampu di area Pancer Dorr yang menyala selama 24 jam,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti penggunaan lampu sorot dan highmast di kawasan tersebut yang dianggap tidak efektif serta mengganggu habitat alami penyu. “Highmast itu ujung-ujungnya hanya menyinari pesisir. Itu yang membuat kami keberatan,” tegas Cuboh.

    Kristanto, pegiat lingkungan lainnya, menekankan bahwa mereka tidak menolak pembangunan, tetapi mendesak agar penataan kawasan wisata tetap memperhatikan kelestarian ekosistem. “Kami tidak pernah menghalangi pembangunan. Tapi kami ingin penataan kawasan Pancer seiring sejalan dengan upaya pelestarian. Wisata tidak harus selalu mewah atau dipenuhi tembok. Banyak wisatawan justru mencari suasana desa yang alami,” katanya.

    Konservasi Penyu di kawasan Pancer Dorr diresmikan pada Agustus 2021, dengan pengelolaan diserahkan oleh Bupati Pacitan kepada komunitas lokal. Kawasan ini menjadi simbol upaya pelestarian penyu, yang merupakan bagian dari isu konservasi global.

    Menanggapi hal ini, Kepala Disparbudpora Pacitan, Turmudzi, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi ulang sistem pencahayaan di kawasan wisata tersebut. “Lampu-lampu di sana sebenarnya sudah menggunakan sistem timer. Namun akan kami evaluasi lagi terkait waktu penyalaan dan pemadaman,” ujarnya. [tri/beq]

  • Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono memastikan bahwa pelaksanaan Musda akan berlangsung pada Sabtu (10/5/2025) hingga Minggu (11/5/2025).

    Siapa saja calon yang akan bertarung memperebutkan kursi ketua Golkar Jatim menggantikan M Sarmuji yang kini telah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar?

    “Betul nanti pada 10-11 Mei rencananya akan dilaksanakan Musda Golkar Jatim. Insya Allah acara digelar di Shangri-La Surabaya. Pembukaan musda dilakukan pukul 13.30 WIB,” kata Heri kepada beritajatim.com, Selasa (6/5/2025).

    Nantinya sebelum dilaksanakan musda, panitia pelaksana Musda akan membuka pendaftaran kepada siapa saja calon ketua yang akan berlaga pada Jumat (9/5/2025) pagi hingga sore. “Hari Kamis sekitar jam 12 siang, panitia penyelenggara, SC dan OC akan mengadakan jumpa pers di kantor DPD. Di situ nanti bisa ditanyakan semua teknisnya, Mas,” tutur Heri.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    “Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/beq]

  • Harap Biaya Haji Turun Lagi, Gus Ubaid Apresiasi Presiden Prabowo

    Harap Biaya Haji Turun Lagi, Gus Ubaid Apresiasi Presiden Prabowo

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang menegaskan kepada jajaran pemerintah, agar benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

    “Bahkan, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menurunkan kembali biaya haji masyarakat. La baik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk. La syarika laka. Selamat menjalankan ibadah haji bagi seluruh jemaah haji tanah air, semoga setibanya ke tanah air mendapatkan haji yang mabrur,” kata Gus Ubaid, Selasa (6/5/2025).

    Presiden Prabowo, menurut dia, sangat paham dan mengerti bahwa orang melaksanakan ibadah haji adalah tamu Allah dan jemaah haji Indonesia mayoritas jemaah haji reguler yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan yang bertahun-tahun menabung hanya untuk menjalankan rukun Islam kelima.

    “Tentunya semangat beliau sebagai kepala negara untuk memberikan pelayanan haji yang terbaik kepada seluruh rakyatnya merupakan ibadah yang tak terhingga pahalanya. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, jemaah haji dan umrah adalah duta Allah SWT, jika mereka meminta dikabulkan, jika mereka berdoa dipenuhi, jika mereka memohon ampun akan diampuni (HR. Bukhori),” pungkasnya.

    Sekadar diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertekad memangkas biaya haji Indonesia. Ia ingin biaya haji Indonesia bisa lebih murah dibandingkan Malaysia.

    Sang Kepala Negara mengaku masih belum puas usai menurunkan biaya haji 2025 sekitar Rp4 juta. Prabowo mau biaya haji yang dibayarkan jemaah haji Indonesia menjadi yang termurah.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji Rp4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah tahun ini, 203 ribu, tapi saya minta dikurangi lagi. Saya belum puas, kita harus termurah yang bisa kita capai,” kata Prabowo saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/5/2025). [tok/beq]

  • 929 Calon Haji Sumenep Berangkat Besok, Pemkab Siapkan 20 Bus

    929 Calon Haji Sumenep Berangkat Besok, Pemkab Siapkan 20 Bus

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 929 dari total 999 jemaah calon haji asal Kabupaten Sumenep dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada Rabu (7/5/2025) pukul 23.30 WIB. Pemberangkatan dipusatkan di GOR A. Yani Sumenep, dengan pengaturan yang telah disiapkan secara matang oleh pemerintah daerah.

    Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Sumenep, Kamiluddin, menyampaikan bahwa jemaah calon haji dari Sumenep tergabung dalam empat kelompok terbang (kloter), yakni kloter 23, 24, 25, dan 50. Tiga kloter pertama akan diberangkatkan pada 7 Mei, sedangkan kloter 50 dijadwalkan berangkat pada 15 Mei 2025.

    “Untuk pemberangkatan kloter 23, 24, dan 25, kami menyiapkan 20 bus. Titik pemberangkatan di GOR A. Yani. Kami juga menyiapkan 2 ambulans saat pemberangkatan jemaah,” katanya, Selasa (6/5/2025).

    Jemaah kloter 23 dan 24 akan masuk ke Asrama Haji Sukolilo pada Kamis (8/5/2025) pukul 06.00 WIB, sementara kloter 25 dijadwalkan masuk pukul 08.00 WIB. “Rencananya nanti para jemaah akan transit di Masjid Al Madinah dan Al Muchtar sebelum masuk Suramadu, untuk Sholat Subuh berjamaah,” terangnya.

    Jumlah jemaah dalam kloter 23 dan 24 masing-masing sebanyak 376 orang. Sementara itu, kloter 25 terdiri dari 177 orang dan kloter 50 terdiri dari 70 orang. “Untuk kloter 23 dan 24 full jemaah dari Sumenep. Sedangkan kloter 25 gabungan Sumenep, Sampang, dan Surabaya. Untuk kloter 50, gabungan Sumenep, Sampang, dan Jember,” jelas Kamiluddin.

    Ia menambahkan bahwa hanya satu mobil dengan stiker khusus yang diizinkan masuk ke kawasan GOR A. Yani, berisi jemaah dan satu pengantar. “Yang lainnya bisa mengantarkan hingga di luar kawasan GOR, untuk menghindari penumpukan orang di dalam GOR,” ujarnya. [tem/beq]