Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Nasdem Ingin Ada Daftar Hitam Rekanan Proyek Jalan di Jember

    Nasdem Ingin Ada Daftar Hitam Rekanan Proyek Jalan di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menginginkan adanya daftar hitam rekanan proyek infrastruktur jalan yang tidak beres bekerja.

    “Kualitas pembangunan infrastruktur jalan, terutama hasil multi years, hanya beberapa titik yang betul-betul kualitasnya bagus. Saya ikut merasa berdosa,” kata Ketua Fraksi Partai Nadem David Handoko Seto, Rabu (7/5/2025).

    Sejumlah pembangunan jalan yang kurang bagus bisa ditemui di kawasan utara, seperti Kecanatan Sumberjambe dan Sukowono. “Banyak jalan yang baru dibangun dan belum waktunya rusak sudah mengelupas. Padahal minimal kualitas pembangunan ini harus berumur lima tahun,” kata David.

    DPRD jember sudah meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk memasukkan kontraktor yang bekerja tidak sesuai kontrak ke dalam daftar hitam.

    “Ada rekanan yang beberapa tahun ini selalu dapat paket pekerjaan walaupun selalu bermasalah. Kami minta tahun ini blacklist,” kata David.

    Sementara itu, kendati perbaikan jalan di sejumlah lokasi di Jember sudah dimulai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, ada warga yang memilih memperbaiki kerusakan jalan secara swadaya.

    Warga di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, memperbaiki lima kilometer jalan yang menghubungkan Kecamatan Kencong dengan Tanggul ini sejak 27 April hingga 3 Mei 2025. Mereka patungan untuk membeli pasir menguruk jalan yang rusak. “Onderdil sepeda banyak yang rusak saat melewati jalan ini,” kata Vicki Septian, salah satu warga. [wir]

  • 54 Karyawan BUMD Sumenep Mogok Kerja, Gaji Tak Dibayar Bertahun-tahun

    54 Karyawan BUMD Sumenep Mogok Kerja, Gaji Tak Dibayar Bertahun-tahun

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 54 karyawan PT Sumekar, perusahaan milik daerah (BUMD) Sumenep yang bergerak di sektor transportasi laut, mogok kerja lantaran gaji mereka tak dibayarkan hampir dua tahun. Salah satu karyawan, Ahmad Muni Budiarto, menyebut bahwa ketidakjelasan hak karyawan telah berlangsung cukup lama dan berdampak serius terhadap kehidupan mereka.

    “Bukan cuma saya yang tidak digaji. Totalnya ada 54 karyawan yang tidak dibayar. Ada yang 22 bulan tidak dibayar, ada yang 20 bulan,” ungkapnya, Rabu (7/5/2025).

    Tak hanya soal gaji, karyawan juga harus menanggung beban lain. Ahmad, yang akrab disapa Didik dan menjabat sebagai Manager Kepegawaian di PT Sumekar, mengungkapkan bahwa iuran BPJS Kesehatan juga telah menunggak selama sembilan bulan. Akibatnya, para karyawan dan keluarganya tidak lagi bisa menikmati layanan kesehatan tanpa membayar sendiri.

    “Jadi kalau kami ada yang sakit, atau anggota keluarga ada yang sakit, ya kami harus membayar sendiri. Sudah gak terima gaji, kalau sakit harus bayar sendiri,” keluhnya.

    Ia merinci bahwa total tunggakan gaji sejak 2021 hingga April 2025 mencapai sekitar Rp 3 miliar. Kondisi tersebut bukan karena tidak dibayar sama sekali, melainkan karena pola pembayaran yang tidak menentu. “Kadang tiga bulan sekali digaji. Ada yang empat bulan. Tapi kalau ditotal ya hampir 2 tahun kami tidak digaji. Karena itulah, kami mengadu ke DPRD agar bisa mendapatkan perhatian,” jelasnya.

    Aksi mogok kerja juga dilakukan oleh para Anak Buah Kapal (ABK) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III, yang menyebabkan kapal tidak beroperasi selama tiga pekan terakhir. Didik menyadari dampaknya terhadap masyarakat kepulauan, namun menegaskan bahwa bekerja tanpa kepastian gaji bukanlah solusi.

    “Kapal tidak bisa berlayar karena ABK mogok. Kami paham ini bisa mengganggu kelancaran transportasi yang akan ke kepulauan. Tapi bagaimana lagi? Sulit bagi kami untuk bisa bekerja tanpa digaji bertahun-tahun,” ujarnya.

    Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, menyatakan keprihatinannya dan berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil pihak-pihak terkait.

    “Kalau memang benar seperti itu kondisinya, ini tidak bisa dibiarkan. Hak karyawan harus diberikan. Apalagi ini BUMD. Harusnya bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain. Bukan malah seperti ini,” tegasnya.

    Komisi II DPRD Sumenep berencana segera memanggil Pemkab Sumenep dan manajemen PT Sumekar untuk membicarakan dan mencari solusi atas permasalahan ini. [tem/beq]

  • Pemkab Pasuruan Musnahkan Barang Kena Cukai Ilegal Senilai Rp11,3 Miliar

    Pemkab Pasuruan Musnahkan Barang Kena Cukai Ilegal Senilai Rp11,3 Miliar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan kembali menegaskan komitmen kuat dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya. Sinergi terus diperkuat bersama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Pasuruan sebagai upaya melindungi penerimaan negara, menjaga kesehatan masyarakat, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

    Dukungan nyata Pemkab Pasuruan diwujudkan melalui pelaksanaan operasi gabungan bersama Satpol PP dan Bea Cukai, sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemkab menegaskan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pemberantasan, mulai dari penindakan hingga pemusnahan.

    Sebagai hasil konkret, KPPBC Pasuruan baru saja memusnahkan barang-barang hasil sitaan dari penindakan sepanjang Juli 2023 hingga Oktober 2024. Barang yang dimusnahkan meliputi 8.111.820 batang rokok ilegal, 15 ribu gram tembakau iris ilegal, dan 3.218 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal. Total nilai barang tersebut mencapai Rp11,3 miliar.

    “Ada beberapa modus saat melintasi Pasuruan diantaranya pengiriman rokok tanpa pita cukai melalui ekspedisi, pengiriman arak dengan ekspedisi, dan penjualan rokok di warung dengan disembunyikan. Ini yang kami musnahkan bukan karena penyidikan sehingga tidak ada tersangkanya, tapi kami juga sudah mengantongi satu pelaku yang masih dalam penyidikan,” jelas Kepala Kantor Bea dan Cukai Pasuruan, Hatta Wardhana, Rabu (7/5/2025).

    Selain menyita barang ilegal, upaya ini juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp8,1 miliar dari sektor cukai. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menekankan bahwa Pasuruan merupakan kontributor utama penerimaan negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang berdampak langsung terhadap perolehan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) setiap tahunnya.

    “Dengan target yang ditambahkan ini tentunya Pemkab Pasuruan dan Forkopimda akan membantu untuk mempermudah target pendapatan cukai. Karena untuk saat ini memang dari dana BDHCHT sendiri 75 persen peruntukannya digunakan untuk kesehatan melalui UHC,” jelasnya.

    Penggunaan DBHCHT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024. Anggaran ini digunakan untuk program-program prioritas masyarakat seperti sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, pengembangan IKM, serta penegakan hukum.

    Pemkab Pasuruan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk masyarakat, atas kontribusi dan tekad bersama dalam memerangi peredaran barang kena cukai ilegal di wilayahnya. [ada/beq]

  • Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Seorang warga Blitar bernama Haryono melaporkan Wakil Menteri Dalam Negeri (wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Haryono merasa kecewa atas ucapan Bima Arya yang dianggapnya membuat gaduh masyarakat Kota Blitar.

    Ucapan yang dianggap membuat gaduh masyarakat Kota Blitar tersebut terjadi kala Bima Arya berpidato di Balai Kota Blitar saat peringatan Hari Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu. Kala itu, Bima Arya meminta agar tidak ada pihak yang berupaya untuk memisahkan Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar hingga akhir masa jabatan.

    Ungkapan itulah yang dianggap Haryono justru membuat keruh suasana di Kota Blitar. Menurutnya selama ini hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar baik-baik saja, namun dengan adanya ucapan itu masyarakat kini justru membuat opini publik semakin liar berbahaya.

    “Ini menimbulkan pertanyaan publik di kepala masyarakat Blitar selama ini, Kota Blitar adem-adem saja, kita sering melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota turun bareng, rapat bareng itu kan harmonis-harmonis saja tapi ketika pak Wamendagri mengancam pihak-pihak yang tidak setuju Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu kompak terus kemudian dia nantang akan berhadapan dengan Wamendagri ini masyarakat akhirnya tanda tanya ada apa sebenarnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini,” ungkap Haryono, Rabu (7/5/2025).

    Hal itulah yang membuat Haryono kemudian melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Prabowo. Laporan itu pun sudah dikirimkan secara tertulis pada Rabu (7/5/2025). Bukan hanya ke Presiden, Haryono juga melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Menteri Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI dan juga ke Ketua Umum PAN.

    “Ini kan menurut saya tidak pantas dan tidak etis, oleh sebab itu saya sebagai warga negara ikut peduli ikut mengawal pemerintahan dan kontrol sosial, saya yang juga sebagai praktisi hukum melaporkan tindakan Wamendagri yang membuat gaduh di Kota Blitar, saya mohon kepada bapak presiden sebagaimana surat kami, kepada Pak Mendagri, kepada Komisi II DPR-RI, Kepada Ketum PAN supaya ini dilakukan penyelidikan yang serius dan kemudian menyampaikan kepada publik hasilnya,” tegasnya.

    Belakangan ini viral video pidato Wamendagri Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

    Bima Arya pun seolah ingin memberikan pesan agar tidak ada orang yang memecah belah Kota Blitar. Mantan Wali Kota Bogor itu ingin agar para pemimpin Kota Blitar kompak selalu.

    “Setuju kalau pemimpinnya kompak, setuju kalau pemimpinnya bersama-sama memikirkan warga. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar kita,” tegasnya. [owi/beq]

  • Mas Dhito Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem dan Tekan Stunting di RPJMD 2025–2029

    Mas Dhito Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem dan Tekan Stunting di RPJMD 2025–2029

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kediri dalam lima tahun ke depan.

    Mas Dhito, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kediri menurun dari 11,40 persen pada 2020 menjadi 9,95 persen pada 2024. Ia meminta agar data warga yang tergolong rentan, miskin, dan miskin ekstrem diarsir secara rinci dan ditindaklanjuti.

    “Saya minta diarsir, dan yang masuk kategori miskin ekstrem ini saya minta untuk segera diselesaikan,” tegasnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (6/5/2025).

    Mas Dhito menyoroti pentingnya penanganan masalah pendidikan yang menjadi penyumbang kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data, dari 10.454 anak yang tidak sekolah, 5.427 anak telah berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan hingga 2 Mei 2025. Ia menekankan pentingnya mengupayakan agar 5.027 anak lainnya juga bisa kembali bersekolah.

    Selain itu, sektor kesehatan menjadi perhatian khusus, terutama dalam penanganan stunting. Angka stunting di Kabupaten Kediri saat ini tercatat 7 persen, dan Mas Dhito menargetkan penurunan hingga mencapai nol digit dan bahkan zero growth stunting.

    Bupati Kediri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029

    “Ini semua berkaitan, kalau stunting tidak diselesaikan, kalau anak putus sekolah tidak diselesaikan maka ini akan menyumbang angka kemiskinan. Maka semua OPD saya minta untuk dapat bekerja bersama,” ujarnya.

    Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal pengangguran terbuka yang meskipun mengalami penurunan dari 5,24 persen di 2020 menjadi 5,1 persen di 2024, tetap memerlukan perhatian serius dan kerja sama lintas sektor.

    Dalam forum tersebut, yang dihadiri oleh DPRD, ketua OPD, Tim Penggerak PKK, instansi vertikal, dan elemen lainnya, Mas Dhito menekankan pentingnya kolaborasi untuk membawa perubahan lima tahun mendatang.

    “Saya harap ini bisa menjadi langkah bagi kita bersama untuk merajut 5 tahun ke depan kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang memberikan ruang bagi mereka yang tadinya miskin menjadi keluarga mampu,” katanya.

    Mas Dhito juga memberikan arahan khusus kepada seluruh kepala OPD untuk tidak mengulang program yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga meminta agar fasilitas lapak bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul segera diaktifkan. [ADV PKP/nm]

  • RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Selasa (6/5/2025).

    Musrenbang ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan Lamongan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, LSM atau organisasi masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan dan anak, BUMD, pengusaha dan unsur lainnya.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan penyusunan RPJMD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Karena di dalamnya tidak hanya berisi tentang rencana pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga bidang sosial, ekonomi dan peradaban Lamongan.

    “Musrenbang adalah bagian penting dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Pak Yes menjelaskan, dalam menyusun RPJMD dibarengi dengan konsultasi publik dengan DPRD, hingga pemerintah provinsi.

    “Tujuannya agar perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan terintegrasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat,” ujarnya.

    Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029, terdapat 29 indikator sasaran, meliputi jumlah pengeluaran wisatawan, persentase pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan.

    Kemudian persentase pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran, persentase pertumbuhan PDRB industri pengolahan, prosentase peningkatan realisasi investasi, hingga nilai tukar petani.

    “Ada 29 indikator sasaran yang akan kita tuntaskan pada lima tahun ke depan. Yang mana 25 di antaranya adalah keberlanjutan dari indikator 2021-2026 dan empat di antara terintegrasi dengan program pusat,” jelasnya.

    Adapun isu strategis yang harus dihadapi di antaranya adalah transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor unggulan, akselerasi kemantapan infrastruktur pendukung ekonomi, pengentasan Kemiskinan melalui penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan ekonomi.

    Kemudian tata kelola birokrasi yang agile dan berorientasi layanan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan, hingga penguatan ekosistem riset, inovasi dan teknologi untuk mendorong daya saing daerah.

    “Sehingga akan dijawab dengan lima belas program prioritas. Salah satunya adalah program prioritas lumbung pangan Lamongan, akan menjawab isu strategis transformasi ekonomi di bidang pertanian. Yang mana pertanian merupakan salah satu potensi unggulan Lamongan,” kata Pak Yes. (fak/ian)

  • Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren (Ekotren) melalui One Pesantren One Product (OPOP) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Senin-Selasa (5-6/5/2025) di Aria Centra Surabaya.

    Kegiatan ini menjadi momen penting pasca dikukuhkannya Tim Ekotren OPOP Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur pada pertengahan April lalu.

    Salah satu tugas Tim Ekotren OPOP Jatim sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/250/013/2025 adalah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis pesantren melalui One Pesantren One Product.

    Ketua Harian OPOP Jatim, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP., MM. menekankan, pentingnya program OPOP dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi pesantren serta memperkuat peran pesantren dalam Pembangunan daerah. “Tujuan besar dari OPOP adalah menjadikan pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat, melalui tiga pilar utama, yaitu pesantrenpreneur, santripreneur dan sosiopreneur,” kata Endy yang juga menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut Endy menjelaskan, bahwa dari 22.039 koperasi aktif di Jawa Timur, terdapat 626 koperasi pondok pesantren aktif dengan jumlah anggota 85.472 dan volume usaha mencapai Rp 870,78 miliar. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh unit usaha di bawah naungan pesantren dapat berkembang dengan sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” ujar Endy.

    Raker OPOP Jatim ini membahas road map penguatan dan pengembangan OPOP Jatim 2025-2030. Adapun salah satu fokusnya adalah meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur.

    Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. KH. Akhmad Jazuli, M.Si. dalam arahannya menyampaikan pentingnya program pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. “Pondok Pesantren itu kan mengemban tiga fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, mana mungkin pesantren bisa menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik, kalau pesantrennya sendiri belum berdaya?” ungkap Jazuli.

    Selain itu, Jazuli ini juga menekankan pentingnya kekompakan tim dalam menjalankan program kerja OPOP Jawa Timur. “Saya berharap Tim OPOP Jatim yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya Akademisi, Praktisi Bisnis, Asosiasi, Organ Perangkat Daerah, dan Media dapat menjaga kekompakan dalam mengemban tugas mulia ini,” tutur Jazuli.

    Sementara itu, Sekretaris Tim OPOP Jawa Timur, Mohammad Ghofirin mengungkapkan, target pesantren yang akan diberdayakan melalui program OPOP selama 5 tahun mendatang. “Insya Allah tim akan bekerja maksimal dengan memberdayakan minimal 2.000 pesantren sampai akhir 2030. Kami punya pengalaman selama 5 tahun kemarin, tahun 2019-2024 Program OPOP yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berhasil memberdayakan 1.210 pondok pesantren. Oleh karena itu, kami optimis hingga akhir 2030 minimal 2.000 pondok pesantren akan kami berdayakan,” tegas Ghofirin yang juga dosen Universitas NU Surabaya.

    Raker OPOP Jatim dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya nampak hadir perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, OJK Jawa Timur, ITS, Unair, Unusa, ACSB, Kemenag, Kadin, RRI, TVRI, OPD terkait dan beberapa perwakilan Pondok Pesantren di Jawa Timur. (tok/kun)

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Cegah Stunting Sejak Dini

    Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Cegah Stunting Sejak Dini

    Mojokerto (beritajatim.com) – Melalui program Gerakan Bersama Masyarakat di Posyandu Integrasi Terpadu (GEMAPITU), Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra kembali menyapa warga. Kali ini, kegiatan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting tersebut digelar di Pendopo Balai Desa Parengan, Kecamatan Jetis.

    Program GEMAPITU merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang juga terintegrasi dengan gerakan nasional GERCEP Stunting (Gerakan Percepatan Penurunan Stunting). “Stunting bukan hanya soal fisik, tapi juga berdampak pada kecerdasan anak,” ungkapnya, Selasa (6/5/2025).

    Pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi kasus stunting agar Kabupaten Mojokerto bisa mencetak generasi yang tangguh dan cerdas. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi dari misi Catur Abhipraya Mubarok poin kedua, yaitu membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui pendidikan dan kesehatan.

    “Melalui GEMAPITU, masyarakat khususnya ibu hamil dan balita mendapatkan layanan kesehatan gratis. Silakan cek kesehatan secara gratis, agar anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan pintar. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan memperbaiki jalan sepanjang 3 KM dari Desa Parengan menuju Lakardowo,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Parengan, Sali mengatakan, bahwa desanya memiliki lima posyandu aktif yang melayani balita dan lansia di setiap dusun. Saat ini terdapat 229 balita, dengan tiga anak diantaranya tercatat mengalami stunting. Tingkat kehadiran posyandu mencapai 90 persen.

    “Kami juga mencatat ada 24 ibu hamil, tiga di antaranya masuk kategori KEK (Kekurangan Energi Kronis), serta 26 keluarga berisiko stunting,” paparnya. [tin/kun]

  • Pemkot Kediri Dekatkan Layanan Adminduk ke Masyarakat Lewat Kelurahan dan Kecamatan

    Pemkot Kediri Dekatkan Layanan Adminduk ke Masyarakat Lewat Kelurahan dan Kecamatan

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mewujudkan program prioritas Walikota Kediri yang tertuang dalam Sapta Cita, yaitu Pemerintahan Cepat Tepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri menggelar sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Selasa (6/5/2025) di Balai Pertemuan Kecamatan Pesantren.

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Mandung Sulaksono. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Walikota Kediri agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kependudukan.

    “Jika dulu layanan kependudukan hanya bisa dilakukan di Dispendukcapil, sesuai arahan Walikota Kediri pelayanan harus cepat dan dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan adminduk bisa dilakukan di kelurahan dan kecamatan,” ungkapnya.

    Mandung menegaskan pentingnya ketelitian dalam menangani data administrasi kependudukan. Ia berpesan kepada para peserta agar selalu berhati-hati dan melakukan pemeriksaan data secara berulang. “Sebelum di launching harap untuk mempersiapkan segalanya dengan baik sehingga ke depan tidak ada kendala dan hambatan. Masyarakat harus terlayani dengan baik, dengan ramah, tulus dan ikhlas,” tambahnya.

    Ia juga berharap agar kegiatan ini menjadi momen untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem pelayanan di kelurahan, sehingga layanan adminduk bisa diberikan dengan lebih efisien dan akuntabel.

    “Kesempatan ini semoga bisa digunakan untuk membangun sumber daya manusia dan sistem di kelurahan agar bisa memberikan pelayanan kependudukan lebih cepat dan tepat sasaran. Pengurusan kependudukan tidak boleh diwakilkan dan harus hadir sendiri sehingga transparansi lebih terjamin dan tidak ada lagi praktik biro jasa, dsb,” tutupnya.

    Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, menjelaskan bahwa sosialisasi dilaksanakan secara bertahap, dengan sasaran Lurah, Kasi Pemerintahan, operator TIK, serta petugas kelurahan di tiga kecamatan. Dimulai pada 2 Mei 2025 untuk Kecamatan Mojoroto, dilanjutkan pada 6 Mei 2025 untuk Kecamatan Pesantren, dan 7 Mei 2025 untuk Kecamatan Kota.

    “Setelah diberikan sosialisasi, mereka juga diberi pemahaman dan praktik entry data langsung di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kantor Dispendukcapil selama dua hari,” jelasnya.

    Layanan kependudukan yang bisa diakses di kelurahan dan kecamatan antara lain pengurusan Kartu Keluarga, KTP, surat pindah, akta kelahiran, dan akta kematian. “Untuk rekam dan cetak KTP elektronik ada di kecamatan masing-masing, selain di Dispendukcapil dan MPP kami. Selain 5 jenis layanan tadi, pelayanan perkawinan, perceraian dan layanan kependudukan WNA hanya bisa diurus di Dispendukcapil,” tambahnya.

    Demi menjaga keamanan data, Dispendukcapil juga menerapkan perjanjian kerja sama sebagai syarat mendapatkan akses SIAK. “Karena di dalam aplikasi ini mengandung semua elemen data masyarakat Kota Kediri, maka kita lakukan perjanjian kerjasama dan surat pertanggungjawaban mutlak dan pernyataan tidak menyalahgunakan data untuk menjamin data tidak boleh diberikan pada orang yang tidak berkepentingan,” imbuh Marsudi.

    Marsudi juga mengingatkan masyarakat agar mengurus dokumen kependudukan secara mandiri. Namun, bila tidak memungkinkan, maka dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga. Jika yang bersangkutan hidup sendiri, maka pengurusan dapat dibantu oleh Ketua RT dengan dilengkapi surat kuasa.

    Melihat kesiapan SDM serta fasilitas yang ada, Marsudi optimistis pelayanan adminduk di tingkat kelurahan dan kecamatan segera terealisasi. “Setelah kita berikan sosialisasi, bimtek dan mengadakan perjanjian kerjasama inshaAllah kami bisa melakukan launching di akhir bulan Mei. Harapan kami masyarakat Kota Kediri bisa lebih cepat dan mudah untuk mengurus layanan kependudukan,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Angka Kemiskinan Bondowoso Turun Jadi 12,60 Persen, Wabup Ungkap Strateginya

    Angka Kemiskinan Bondowoso Turun Jadi 12,60 Persen, Wabup Ungkap Strateginya

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Bondowoso berhasil ditekan menjadi 12,60 persen.

    Wakil Bupati Bondowoso, KH As’ad Yahya Syafi’i, menyampaikan bahwa upaya percepatan ini sejalan dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia serta program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Ia menegaskan bahwa berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren positif.

    “Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,63 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,22,” kata Wabup, Selasa (6/5/2025).

    “Dari sisi ketimpangan gender juga mengalami penurunan menjadi 0,4663,” imbuh Ra As’ad, sapaan karibnya.

    Wabup juga mengapresiasi penurunan angka perkawinan anak yang mencapai 48 persen. Keputusan dispensasi kawin pada tahun 2024 tercatat turun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    Sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerapkan pendekatan tiga stop, yaitu: stop anak melahirkan anak, stop kebodohan melahirkan kebodohan, dan stop kemiskinan melahirkan kemiskinan.

    Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga aktif mengembangkan program-program unggulan.

    Salah satunya adalah program “Permata” atau Perempuan Mandiri Tangguh, yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April lalu.

    “Program ini mendukung para penerima bantuan kemiskinan ekstrem agar bisa menjalankan usaha dan naik kelas menjadi pelaku UMKM yang berhasil,” terangnya.

    Para pelaku UMKM ini juga mendapatkan fasilitas pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan dalam berwirausaha.

    “Kami berharap program bantuan seperti D3KI, PKH Plus, dan bantuan sosial lainnya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Bondowoso secara berkelanjutan,” paparnya. (awi/but)