Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Tak Tahu Beda Spa dan Pijat, DPRD Surabaya Tegur Disbudporapar

    Tak Tahu Beda Spa dan Pijat, DPRD Surabaya Tegur Disbudporapar

    Surabaya (beritajatim.com) – Rapat dengar pendapat (hearing) Komisi B DPRD Kota Surabaya mendadak riuh saat aduan warga terkait keberadaan SPA 129 di Jalan Tidar.

    Dalam hearing tersebut, Komisi B menampilkan akun media sosial SPA 129 ke layar LCD, yang memuat video dan foto perempuan berpakaian seksi yang diduga sebagai terapis.

    Penayangan visual itu menjadi bentuk sindiran tegas dari DPRD kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya. Dinas dinilai gagal memahami perbedaan antara layanan spa dan pijat, sehingga pengawasan di lapangan menjadi lemah.

    “Tadi sempat ditampilkan itu? Sosial medianya. Ya, karena kan dinas itu tidak mengerti definisi spa sama definisi pijet,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud usai hearing, Selasa (7/6/2025).

    Machmud menyebut, berdasarkan aduan masyarakat, SPA 129 di Jalan Tidar hanya mengantongi izin sebagai tempat pijat tradisional, bukan layanan spa. Namun, yang dipromosikan di media sosial berbeda jauh dari izin resmi tersebut.

    “Ya, kita tampilkan seperti itu karena memang faktanya di sana ya itu yang dijual,” tegasnya.

    “Jadi kami ada pengaduan dari masyarakat terhadap SPA 129 di Jalan Tidar. Lalu kita tindak lanjuti, kita undang semua, ternyata terbukti bahwa izin dari SPA itu tidak memenuhi syarat yaitu izinnya pijat,” tambahnya.

    Machmud menjelaskan, perbedaan antara pijat dan spa sangat mendasar dan seharusnya dipahami oleh pejabat dinas terkait. “Pijet itu bisa pijet tradisional. Kalau spa itu beda. Spa itu ya termasuk masuk kecantikan dan lain-lain,” imbuhnya.

    Namun yang mengejutkan, dalam rapat tersebut Farah Andita Ramadhani, Kepala Bidang Pariwisata Disbudporapar Surabaya belum memahami perbedaan antara spa dan pijat.

    DPRD menilai hal ini sebagai pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti dengan pengawasan ketat dan pembinaan dari pemkot.

    “Ini bukti bahwa pengawasan terhadap praktik usaha belum maksimal. Jika dibiarkan, bisa menimbulkan penyimpangan yang lebih luas,” pungkas Machmud. [asg/but]

  • Bupati dan Wabup Kembali Tak Hadiri Paripurna DPRD Jember

    Bupati dan Wabup Kembali Tak Hadiri Paripurna DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto tidak menghadiri sidang paripurna penyerahan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (7/5/2025).

    Sebelumnya, Fawait dan Djoko tidak menghadiri sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Jumat (14/3/2025) malam.

    Saat itu, Fawait menugasi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Arief Tjahjono untuk menghadiri sidang paripurna. Sementara kali ini, Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono yang mewakili Fawait.

    Jupriono tidak menjelaskan panjang lebar alasan ketidakhadiran duet tersebut. Namun dia berjanji akan mempelajari rekomendasi DPRD Jember. “Pasti kami laporkan ke beliau (Bupati Fawait),” katanya.

    Namun tak urung ketidakhadiran duet Fawait-Djoko untuk kali kedua ini membuat Hafidi, legislator Partai Kebangkitan Bangsa kecewa dan menginterupsi jalannya sidang paripurna jelang diakhiri.

    “Saya pribadi selaku anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan sungguh kecewa di sidang paripurna saat ini,” kata Hafidi.

    “Sangat ironis hari ini bupati atau wakil bupati tidak hadir dalam rapat paripurna yang menurut kami sangat berharga. Sekali lagi kami tidak mengatakan bahwa dengan menugasi Saudara Sekda, sidang paripurna siang hari ini batal atau tidak sah,” kata Hafidi.

    “Tapi hendaknya pimpinan harus menelaah ulang dengan hati yang dalam, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah murni sebuah sikap, tuntutan, dan titipan kita untuk dilakukan Saudara Bupati ke depan,” kata Hafidi.

    Hafidi tidak menuntut DPRD Jember dihargai. “Tapi seyogyanya ketika acara forum seperti ini, hendaknya Saudara Bupati hadir, minimal wakil bupati yang hadir. Sehingga acara yang kita laksanakan siang ini benar-benar acara yang kita hargai dan hormati bersama antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

    Hafidi berharap ini kali terakhir bupati dan wakil bupati tidak menghadiri sidang paripurna DPRD Jember. “Jangan terulang lagi kegiatan siang hari ini, supaya tidak ada luka di atas luka,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengapresiasi interupsi dari Hafidi. “Itu bagus. Apalagi bupati sudah menyampaikan akan berusaha terus bersinergi dengan DPRD. Ketika bersinergi tentu kami akan menghormati, saling menjaga hubungan ini dalam rangka konstruktif agar pembangunan di Jember bisa berjalan baik,” katanya.

    Widarto menghormati kebijakan bupati. Namun dia bisa memahami jika anggota Dewan ingin wakil bupati mewakili bupati jika tak hadir. “Supaya rekomendasi ini tidak hanya sampai dalam bentuk tulisan, tapi didengarkan langsung oleh beliau,” katanya.

    Usai sidang paripurna, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, Fawait tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta. “Pak Djoko tidak bisa hadir karena mengantarkan istri beliau berobat,” katanya.

    Djoko juga membenarkan jika sedang tidak ada di Jember. “Luar kota,” katanya singkat via pesan WhatsApp.

    Widarto siap berkomunikasi dengan eksekutif untuk menata ulang jadwal sidang paripurna jika ada benturan agenda. “Kami ngalah, kami akan sesuaikan jadwalnya agar bupati dan wabup bisa hadir,” katanya. [wir]

  • Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Hal ini sebagai tindak lanjut atas salah satu tuntutan buruh Jawa Timur pada Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lalu.

    Dalam pertemuan itu, Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Menteri Maruarar Sirait.

    Dalam koordinasi tersebut, terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20 ribu unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI, SPSI Jatim, Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait rumah subsidi,” tutur Khofifah.

    Ia melanjutkan, ke-20 ribu unit rumah subsidi tersebut bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta MBR.

    Sementara, rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

    “Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” ujarnya.

    Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan. Di antaranya, uang muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.

    Meski dijual dengan harga murah, Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.

    “Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

    Sebagai tahap awal, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.

    Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan tersebut turut disetujui kerja sama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

    “Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali, karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan Pak James Riadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim, juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.

    Khofifah secara khusus menyampaikan, terima kasih atas respons cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.

    Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.

    Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian lebar tanah 60-200 m2 dan lebar bangunan 21-36 m2.

    Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR-FLPP di antaranya besaran penghasilan per bulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian, belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analisa Kredit Bank.

    Sementara itu, Menteri PKP RI mengatakan, bahwa dirinya mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia

    “Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.

    Ia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah.

    “Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri,” harapnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (tok/but)

  • 400 Penerima Bantuan Program Gayatri Pemkab Bojonegoro Harus Penuhi Syarat ini

    400 Penerima Bantuan Program Gayatri Pemkab Bojonegoro Harus Penuhi Syarat ini

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memberikan bantuan berupa program Gerakan Ayam Mandiri (Gayati) untuk menurunkan angka kemiskinan dan menjaga kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, bagi penerima program harus memenuhi sejumlah syarat.

    Kepala Bidang Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro Fajar Dwi Nurrizki mengatakan, ada beberapa syarat bagi penerima bantuan program Gayatri. Selain masuk dalam data mandiri masyarakat miskin daerah (Damisda) juga terdapat syarat lain yang harus dipenuhi.

    Program Gayatri, berupa bantuan berupa ayam petelur, ini penerima juga harus miliki lahan yang jauh dari pemukiman atau tidak padat penduduk. “Salah satu syarat lain adalah verifikasi calon lokasi kandang yang memadai atau sesuai,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

    Fajar menjelaskan, syarat memiliki lahan jauh dari pemukiman ini sehingga meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan. Pemkab Bojonegoro juga menyediakan pendampingan petugas teknis serta obat, vitamin dan vaksin untuk mitigasi dampak bau dan lalat yang ditimbulkan dari kandang ayam petelur.

    “Selain itu juga penerima akan mendapat pembekalan berupa bimbingan teknis (bimtek) sebelum diberikan ya bantuan ayam petelur ini,” tambahnya.

    Untuk diketahui, dalam Program Gayatri tahap awal akan menyasar 400 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Ngambon, Sekar, Gondang, Tambakrejo, dan Kecamatan Bubulan. Kelima wilayah tersebut dipilih berdasarkan data persentase kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bojonegoro serta berbasis kawasan.

    Anggaran untuk program ini berasal dari berbagai sumber, dengan 400 KPM awal yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Selain dari APBD pemkab juga mewajibkan pihak desa untuk menyisihkan 10 persen dari dana APBDes serta dari CSR beberapa perusahaan di kabupaten Bojonegoro,” terangnya.

    Dalam implementasinya, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima sarana-prasarana usaha peternakan ayam petelur kapasitas 54 ekor, yang mencakup pullet ayam petelur, kandang ayam, pakan, serta kelengkapan obat-obatan, vitamin, dan vaksin.

    Program Gerakan Ayam Mandiri (Gayatri) merupakan salah satu program andalan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Wahono-Nurul Azizah dalam menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi dan menjaga kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. [lus/aje]

  • Bupati Banyuwangi Rancang Sport Tourism di Jalur Eksotis Waduk Bajulmati

    Bupati Banyuwangi Rancang Sport Tourism di Jalur Eksotis Waduk Bajulmati

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berencana mengembangkan jalur hutan menuju Waduk Bajulmati sebagai lokasi sport tourism. Jalur eksotis yang membelah kawasan Perhutani Utara ini dinilai memiliki potensi besar sebagai atraksi wisata berbasis alam dengan nilai petualangan tinggi.

    “Saya sudah melihat dan mencoba langsung rutenya. Cocok kalau dibuat sport tourism, menelusuri jalan setapak dan menyeberangi sungai-sungai kecil,” kata Ipuk, Rabu (7/5/2025).

    Bupati Ipuk sebelumnya telah menjajal jalur setapak dari Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Senin (5/5/2025). Rute tersebut merupakan salah satu akses alternatif menuju Waduk Bajulmati yang selama ini hanya dilalui warga lokal untuk berkegiatan di hutan atau memancing. Saat menjelajah, Ipuk berjalan kaki lebih dari 2,5 km menelusuri jalur berbatu, menyeberangi anak sungai, serta menikmati pemandangan alam yang masih alami.

    “Kalau musim hujan kayaknya lebih seru lagi di sini,” ujar Ipuk antusias.

    Karena konsep wisata yang ditawarkan berbasis alam, Pemkab Banyuwangi akan mengkaji pembenahan jalur agar tetap mempertahankan nuansa natural. Ipuk menyebutkan bahwa konsep ecotourism yang dipadukan dengan sport tourism akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan pencinta petualangan.

    “Kami nanti akan kaji. Kalau konsepnya ecotourism yang dipadukan dengan sport tourism, pasti akan lebih asyik kalau natural yang sifatnya alami seperti ini,” jelasnya.

    Sebagai langkah awal, Pemkab Banyuwangi akan berkoordinasi dengan Perhutani dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk merancang konsep wisata yang tepat di kawasan tersebut.

    “Harapannya apabila nanti bisa direalisasikan secepatnya, atraksi wisata di sini tentu akan bisa meningkatkan wisatawan ke Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Kepala Desa Watukebo, Maimun Hariyono, menyambut baik rencana ini dan menyatakan bahwa pihak desa siap mendukung sepenuhnya. Pemerintah desa bahkan akan merancang sejumlah destinasi tambahan di sepanjang jalur tersebut untuk mendukung konsep sport tourism yang dicanangkan.

    “Pihak desa juga akan merancang destinasi-destinasi lain di sekitar jalur itu untuk mendukung rencana Bupati,” pungkas Maimun. [alr/beq]

  • Pemkot Surabaya Bongkar Bangunan Liar di Atas Sungai Kalianak untuk Cegah Banjir

    Pemkot Surabaya Bongkar Bangunan Liar di Atas Sungai Kalianak untuk Cegah Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memulai pembongkaran bangunan liar milik warga yang berdiri di atas Sungai Kalianak, Rabu (7/5/2025), sebagai bagian dari upaya normalisasi sungai guna mencegah banjir. Kegiatan ini diawali dengan pelayangan Surat Peringatan (SP) Tiga oleh Satpol PP kepada pemilik bangunan.

    Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti, menyebutkan bahwa pembongkaran dilakukan di wilayah Kecamatan Krembangan dan Asemrowo.

    “Hari ini kita memberikan Surat Peringatan ketiga kepada warga. Sehingga, kami rasa warga sudah bersiap-siap. Untuk sisi Kecamatan Krembangan dan Asemrowo ini sudah selesai pemberian surat peringatan, bahkan ada warga yang sudah meminta bantuan kepada kami untuk membantu melakukan pembongkaran,” kata Irna, Rabu (7/5/2025).

    Sebanyak delapan bangunan liar telah dibongkar, yang terdiri dari jamban, bekupon (rumah merpati), dan rumah warga yang telah ditandai sebelumnya oleh petugas.

    “Hari ini delapan bangunan dibongkar antara lain di dalamnya ada jamban, bekupon, rumah warga yang sudah ditandai. Beberapa warga juga sudah berjanji kepada kami untuk melakukan pembongkaran mandiri bangunan mereka. Serta mereka sudah memohon bantuan personel untuk pembongkaran di hari Kamis dan Minggu,” jelasnya.

    Irna menambahkan, warga yang ingin melakukan pengukuran ulang bangunan dipersilakan berkoordinasi dengan petugas. Pemkot Surabaya juga siap membantu warga membongkar bangunan liar secara manual dalam kurun waktu tujuh hari sejak pelayangan SP Tiga. [ram/beq]

  • Pemkab Bojonegoro Terima Dana Transfer Rp1,29 Triliun, Mayoritas dari DBH Migas

    Pemkab Bojonegoro Terima Dana Transfer Rp1,29 Triliun, Mayoritas dari DBH Migas

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,29 triliun dari pemerintah pusat. Jumlah anggaran yang diterima Pemkab Bojonegoro itu terhitung hingga April 2025.

    Angka tersebut dari data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro merupakan bagian dari total pagu anggaran TKD tahun 2025 yang mencapai Rp4,7 triliun.

    Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, menjelaskan bahwa realisasi dana transfer tersebut telah mencapai 27,24 persen dari total pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menjadi penyumbang terbesar dengan pagu mencapai Rp2,9 triliun.

    “Dari jumlah tersebut, yang sudah masuk ke rekening Pemkab Bojonegoro sebesar Rp730 miliar atau sekitar 25 persen,” ujar Teguh, Rabu (7/5/2025).

    Selain DBH Migas, alokasi terbesar berikutnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu anggaran sebesar Rp995 miliar. Hingga April 2025, realisasi DAU telah mencapai Rp341 miliar, setara dengan 34 persen dari total pagu.

    Dana TKD yang dialokasikan pemerintah pusat digunakan untuk mendukung belanja daerah dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. KPPN Bojonegoro menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau proses penyaluran agar berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

    Dengan realisasi dana yang cukup besar hingga triwulan pertama 2025, publik berharap penggunaan anggaran oleh Pemkab Bojonegoro dapat lebih transparan dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga. [lus/but]

  • Ngopi Bareng Bupati, Taman Rajekwesi Bojonegoro Siap Disulap Jadi Pusat Seni dan UMKM

    Ngopi Bareng Bupati, Taman Rajekwesi Bojonegoro Siap Disulap Jadi Pusat Seni dan UMKM

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Taman Rajekwesi Bojonegoro mendadak ramai saat Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono dan Nurul Azizah, menggelar kegiatan “Ngopi Bareng Pak Bupati” bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (7/5/2025). Kegiatan yang berlangsung di kawasan ruko Taman Rajekwesi ini sekaligus menjadi momen diskusi pengembangan kawasan tersebut.

    Dalam pertemuan santai itu, Bupati Setyo Wahono menegaskan perlunya penataan ulang kawasan taman yang sempat sepi pengunjung, terutama di pagi hingga siang hari. Ia menyebut, pengembangan konsep taman harus diarahkan untuk menarik kembali minat masyarakat.

    “Kita tata dan perbaiki lah. Sekarang masih dikonsep, dan menghitung luasan lahan yang ada,” ujarnya.

    Bupati berharap, setelah kegiatan diskusi ini, konsep baru Taman Rajekwesi bisa segera dimatangkan. Rencana ke depan, taman tersebut akan difungsikan sebagai pusat promosi kearifan lokal, baik dari sektor UMKM, budaya, maupun seni pertunjukan.

    “Tetapi jika memang memungkinkan (luas lahannya) untuk ekspresi seni ini nanti akan dibangun gedungnya sekalian,” tambahnya.

    Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga berencana menambah fasilitas rest area mengingat lokasi taman yang strategis berada di jalan nasional. Fasilitas tersebut diharapkan mendukung perputaran ekonomi kawasan.

    “Sesuai usulan, nanti juga menempel rest area,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana.

    Sebagai informasi, Taman Rajekwesi diresmikan pada tahun 2017 dan memiliki sentra kuliner dengan 30 kios. Empat di antaranya digunakan untuk display produk unggulan UMKM, sedangkan sisanya difungsikan sebagai kios makanan. Saat ini, sentra kuliner tersebut dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. [lus/beq]

  • DPRD Desak Disdikpora Magetan Tinjau Langsung Kerusakan Sekolah demi Rehab Tepat Guna

    DPRD Desak Disdikpora Magetan Tinjau Langsung Kerusakan Sekolah demi Rehab Tepat Guna

    Magetan (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menyoroti pentingnya penanganan kerusakan bangunan sekolah secara langsung dan menyeluruh. Ia meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Magetan tidak hanya mengandalkan data dari sistem Dapodik, tetapi juga melakukan verifikasi kondisi nyata di lapangan sebelum menentukan bentuk dan besaran anggaran rehabilitasi.

    “Makanya kami minta Disdikpora itu melihat tingkat kerusakan sekolah itu tidak hanya berdasar pada laporan di Dapodik tapi juga kondisi lapangan, terjun ke lapangan sehingga bisa menentukan anggaran dan bentuk rehab-nya seperti apa. Karena ada beberapa sekolah yang itu enggak bisa direhab hanya satu lokal saja enggak bisa,” tegas Didik saat dikonfirmasi pada Selasa (6/5/2025).

    Didik mencontohkan kasus di SMPN 1 Ngariboyo, di mana satu ruang kelas rusak tidak bisa diperbaiki secara parsial karena struktur bangunan yang saling terhubung. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi fisik secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan data administratif.

    “Satu ruang lokal rusak harus diperbaiki tiga-tiganya karena ada kaitan temboknya itu gitu. Itu loh. Makanya kami berharap di Korah itu tidak hanya melihat laporan kerusakan itu dari Dapodik tapi harus terjun ke lapangan menentukan solusinya bagaimana. Apakah cukup pada lokal yang rusak apa kanan kirinya sekalian. Kalau begitu kan anggaran menyesuaikan,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa estimasi anggaran sangat bergantung pada tingkat kerusakan. Untuk rehabilitasi ringan seperti perbaikan kuda-kuda atau rangka kayu, dana sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta sudah memadai. Namun jika kerusakan mencakup struktur utama seperti tembok, maka anggaran bisa membengkak hingga Rp200 juta.

    “Kalau hanya satu lokal seperti SMP 1 Ngariboyo mungkin Rp100 juta Rp150 juta cukup. Tapi kalau sebelahnya itu juga sudah rusak meskipun belum ambruk kan juga perlu direnov sekalian, maka biayanya juga berbeda,” ujar Didik.

    “Tergantung kerusakan, Mbak. Jadi kalau rehab itu misal kayak SMP Ngariboyo itu kuda-kuda, kayu, rangka tanpa bongkar itu ya biasanya sekitar Rp100 juta. Cuma kalau baru ya mengganggarkan tembok dan seterusnya bisa sampai Rp200 juta,” tambahnya.

    Didik menyebut bahwa beberapa sekolah di Magetan telah masuk dalam daftar prioritas karena tingkat kerusakan yang sangat berat. Kelima sekolah tersebut adalah SMPN 1 Ngariboyo, SMPN 2 Parang, SMPN 2 Karangrejo, dan SMPN 3 Maospati.

    “Jadi selain SMP 1 Ngariboyo juga SMP 2 Parang, SMP 2 Karangrejo, SMP 3 Maospati itu menjadi skala prioritas dengan kondisi rusak berat,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa kondisi bangunan di sekolah-sekolah tersebut membahayakan keselamatan siswa dan guru, sehingga membutuhkan penanganan segera.

    “Jadi ada 5 SMP tadi, SMP 1 Ngariboyo, SMP 3 Maospati, SMP 2 Parang, SMP 2 Karangrejo itu menjadi sekolah dengan tingkat kerusakan yang paling berat dan menjadi skala prioritas,” tegas Didik.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hasil efisiensi tahun ini, pihaknya telah meminta Disdikpora untuk menjadikan kelima sekolah tersebut sebagai super prioritas dalam agenda rehabilitasi.

    “Maka dalam penjabaran perubahan APBD hasil efisiensi tahun ini kami meminta Dikpora menjadikan 5 Sekolah SMP ini menjadi super prioritas untuk segera diperbaiki,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • Belum Ada Angin Segar Soal Dana Infrastruktur Jalan di Blitar

    Belum Ada Angin Segar Soal Dana Infrastruktur Jalan di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Kabupaten Blitar dihadapkan dengan kondisi yang pelik soal infrastruktur jalan. Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar justru menghadapi kondisi banyaknya jalan rusak.

    Melihat kondisi itu Pemerintah Kabupaten Blitar pun tak tinggal diam. Lobi ke kementerian terkait pun telah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Harapannya tentu agar ada angin segar atau tambahan dana untuk perbaikan infrastruktur jalan.

    Namun ternyata usaha itu hingga kini nampaknya belum membuahkan hasil seperti yang diungkapkan oleh Bupati Blitar, Rijanto.

    “Sekarang ini kan semua efisiensi jadi kebetulan saat ini kita mengalami kesulitan yang luar biasa di satu sisi kondisi di lapangan seperti itu di sisi lain kita sangat terbatas,” ucap Rijanto, Rabu (7/5/2025).

    Data terakhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar menunjukkan hingga tahun 2025 ini masih ada 1.165 kilometer jalan yang kondisinya rusak. Jumlah tersebut merupakan 79 persen dari total panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Blitar.

    Sebenarnya kondisi jalan rusak ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, bukan hanya satu atau dua bulan sebelum ini. Kini di era Bupati-Wakil Bupati Blitar yang baru, jalan rusak tersebut tengah diupayakan untuk dilakukan perbaikan.

    “Ini perlu terobosan-terobosan yang luar biasa, nah terobosan luar biasa ini butuh support dari siapapun termasuk media,” tegasnya.

    Meski belum ada angin segar soal dana tambahan infrastruktur jalan, namun Bupati dan Wakil Bupati Blitar tetap berkomitmen untuk berupaya memperbaiki jalan rusak. Pasalnya jalan yang mulus tentu akan menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar. [owi/beq]