Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Lamongan Catat Realisasi APBD 2024 Capai Rp3,299 Triliun

    Pemkab Lamongan Catat Realisasi APBD 2024 Capai Rp3,299 Triliun

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Lamongan dalam rapat paripurna, Kamis (8/5/2025).

    Dalam paparannya, Yuhronur memaparkan bahwa dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,632 triliun, realisasinya mencapai Rp3,299 triliun. Sementara untuk belanja daerah dan transfer, dari alokasi sebesar Rp3,579 triliun telah terealisasi Rp3,207 triliun. Surplus yang ditetapkan sebesar Rp53,085 miliar, terealisasi sebesar Rp91,636 miliar.

    Penerimaan pembiayaan dari target Rp24,187 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp77,273 miliar tercapai 100 persen. Secara neto tercatat minus Rp53 miliar, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp38,55 miliar.

    “Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan,” ujar Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes.

    Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah disusun dengan standar akuntansi. Serta ditetapkan berdasarkan ukuran dan target kinerja yang berdampak pada pelayanan publik,” imbuh Pak Yes.

    Capaian pengelolaan anggaran tersebut turut dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab Lamongan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

    Selain itu, Pemkab Lamongan juga kembali meraih predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 dari Kementerian PANRB. [fak/beq]

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]

  • Bupati Pasuruan Perkuat Sinergi dengan BPN untuk Percepatan PTSL dan Ketahanan Pangan

    Bupati Pasuruan Perkuat Sinergi dengan BPN untuk Percepatan PTSL dan Ketahanan Pangan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan program strategis nasional. Salah satu bentuk komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Pasuruan, Mas Rusdi, ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan guna mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta penguatan ketahanan pangan.

    Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi oleh Ketua TPPPD Rohani Siswanto dan Wakil Ketua TPPPD Suryono Pane. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk membangun kolaborasi lintas instansi dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga.

    Menurut Mas Rusdi, percepatan PTSL sangat penting untuk melindungi hak milik masyarakat. Legalitas yang diberikan melalui program ini diharapkan mendukung tata kelola lahan yang tertib dan transparan.

    “Program ini merupakan program yang sangat vital karena kita juga ingin melindungi hak milik warga Kabupaten Pasuruan. Selain melindungi hak masyarakat melalui legalitas, ini juga bisa dilakukan untuk mendukung tata kelola lahan,” ucap Bupati Mas Rusdi.

    Selain aspek hukum, sinergi antara Pemkab Pasuruan dan BPN juga menyasar sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan misi Bupati Mas Rusdi dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

    Mas Rusdi menekankan pentingnya data kepemilikan dan pemetaan lahan yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang pertanian. Dengan kerja sama ini, proses pendataan dan penataan lahan pertanian diharapkan semakin cepat dan tepat sasaran.

    “Ketahanan pangan daerah harus dibangun dari fondasi yang kuat, salah satunya melalui kepastian hukum dan kejelasan tata ruang pertanian,” ujar Bupati Mas Rusdi.

    Pemkab Pasuruan optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari BPN, program PTSL dan tata kelola pertanian terintegrasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. [ada/beq]

  • Bondowoso Jadi Pilot Project ASN Karier, Seleksi Sekda Digelar Secara Daring

    Bondowoso Jadi Pilot Project ASN Karier, Seleksi Sekda Digelar Secara Daring

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), yang berlangsung mulai awal Mei hingga 17 Mei 2025. Proses ini menjadi yang pertama di Jawa Timur yang sepenuhnya memanfaatkan aplikasi ASN Karier, menjadikan Bondowoso sebagai pilot project oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menyampaikan bahwa seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring. “Sudah pendaftaran, sudah bentuk shelter Sekda. Tim asesor sudah terbentuk dan hari ini sudah berjalan,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

    Mahfud menekankan bahwa penggunaan aplikasi ini merupakan langkah modernisasi sistem rekrutmen jabatan ASN. “Sekarang sudah pakai aplikasi. Ini satu-satunya di Jawa Timur dan kita menjadi pilot project-nya BKN,” jelasnya.

    Meskipun hingga kini belum ada pelamar yang mengunggah berkas secara resmi, Mahfud menyebut sedikitnya empat ASN dari lingkungan Pemkab Bondowoso tengah mempersiapkan kelengkapan untuk mendaftar. “Kurang lebih ada empat orang yang sedang mengurusi kelengkapan. Mungkin akan segera melengkapi persyaratan, izin, dan sebagainya,” ungkapnya.

    Jumlah pelamar akan dipantau melalui aplikasi ASN Karier yang hanya dapat diakses oleh person in charge (PIC) dan BKN. “Kita akan tahu pergerakan pendaftar di situ,” tambah Mahfud.

    Proses seleksi ini melibatkan tim asesor dari berbagai unsur, termasuk BKN, BKD Provinsi Jawa Timur, Universitas Airlangga, UIN KHAS Jember, serta para pakar independen.

    Mahfud juga menjelaskan bahwa seleksi Sekda diprioritaskan sebelum seleksi kepala OPD lainnya karena urgensinya sebagai pemimpin tertinggi birokrasi daerah. “Mungkin itu tergantung pencermatan pimpinan, barangkali karena urgensi bahwa Sekda definitif adalah leader OPD. Ketika sudah punya Sekda definitif, maka ia juga berperan dalam menentukan pembantu-pembantu Bupati,” tandasnya. [awi/beq]

  • Wabup Bondowoso Tinjau Pembangunan Bronjong di Lokasi Rawan Longsor Curahdami

    Wabup Bondowoso Tinjau Pembangunan Bronjong di Lokasi Rawan Longsor Curahdami

    Bondowoso (beritajatim.com) – Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso meninjau langsung progres pekerjaan pemasangan bronjong di Desa Sumbersalak, Kecamatan Curahdami, Kamis (8/5/2025).

    Monitoring tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pengendali bencana di wilayah yang dikenal rawan longsor. Peninjauan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan menggunakan kendaraan operasional jenis R4 (Triton).

    Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo mengatakan bahwa pemasangan bronjong bertujuan untuk mengurangi risiko longsor, terutama saat musim hujan. “Kami bersama Wakil Bupati turun langsung untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi teknis. Lokasi ini memang sangat rawan, jadi pemasangan bronjong menjadi prioritas,” ungkapnya.

    Ia menambahkan bahwa BPBD akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap progres penanganan bencana di wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman tinggi. “Kami berharap dengan adanya pembangunan bronjong ini, masyarakat Sumbersalak bisa lebih tenang dan terlindungi dari ancaman bencana longsor,” ujarnya.

    Sebelumnya, hujan deras pada Rabu (12/3/2025) menyebabkan banjir bandang di dua kecamatan di Bondowoso, yaitu Curahdami dan Grujugan. Di Desa Sumbersalak, banjir menyebabkan tiga rumah rusak ringan, satu fasilitas umum rusak, dua sepeda motor hanyut, serta kerusakan pada jembatan kampung dan bronjong sepanjang 500 meter.

    Sementara itu, di Dusun Gunung Pereng, Desa Wonosari, jembatan sepanjang 12 meter dengan lebar 2 meter terputus, menyebabkan 90 Kepala Keluarga (KK) terisolasi. BPBD Bondowoso telah melakukan asesmen dan penanganan darurat di lokasi bencana. [awi/beq]

  • FRMJ Demo Tolak Keputusan Bupati Jombang Tentang Kenaikan NJOP dan PBB

    FRMJ Demo Tolak Keputusan Bupati Jombang Tentang Kenaikan NJOP dan PBB

    Jombang (beritajatim.com) – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar demonstrasi menolak keputusan Bupati Jombang terkait kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP-PBB-P2).

    Aksi digelar di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, dengan membawa spanduk tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian.

    Kenaikan NJOP yang disebut mencapai lebih dari 100 persen menjadi pemicu utama unjuk rasa ini. Massa menilai, kebijakan tersebut sangat membebani masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

    “Kami menolak kebijakan Bupati Jombang yang menaikkan PBB/BPHTB,” tegas Ketua FRMJ, Joko Fatah Rochim, dalam orasinya.

    Dalam aksi tersebut, FRMJ mengusung empat poin tuntutan. Pertama, mereka mendesak Pemkab Jombang untuk menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memastikan adanya proses appraisal yang akurat dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.

    Kedua, FRMJ meminta agar Pemkab memberikan pembebasan pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil. Mereka menilai, kelompok inilah yang paling terdampak dari kenaikan NJOP.

    Tuntutan ketiga adalah peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 yang dianggap tumpang tindih dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/65/415.10.1.3/2024. Regulasi tersebut berkaitan dengan insentif berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 35 persen.

    “Kami juga meminta Pemkab Jombang untuk memberikan informasi secara transparan dan jelas tentang penghitungan PBB. Sehingga masyarakat tidak bingung,” pungkas Fatah.

    Aksi damai tersebut akhirnya mendapat respons langsung dari Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Ia menemui perwakilan demonstran dan menerima tuntutan yang diajukan untuk disampaikan kepada pihak terkait.

    Aksi FRMJ menjadi cerminan keresahan masyarakat terhadap kebijakan fiskal daerah yang dianggap belum berpihak kepada kepentingan warga kecil. Respons Pemkab ke depan menjadi hal yang ditunggu-tunggu publik. [suf]

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Sekolah Tak Boleh Wajibkan Iuran Kurban

    Wali Kota Kediri Tegaskan Sekolah Tak Boleh Wajibkan Iuran Kurban

    Kediri (beritajatim.com) – Audiensi antara Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama seluruh kepala sekolah jenjang SD dan SMP se-Kota Kediri membahas berbagai isu pendidikan, salah satunya terkait pelaksanaan peringatan hari besar Islam (PHBI) dan kegiatan penyembelihan hewan kurban di sekolah.

    Kepala SDN Ngronggo 6 Kediri, Rosikin, yang berlatar belakang guru agama, menyampaikan harapannya agar kebijakan terkait iuran kurban di sekolah diperjelas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan audiensi dengan dinas pendidikan mengenai pelaksanaan kurban yang dikoordinasikan oleh wali murid atau komite sekolah.

    “Saya latar belakang guru agama. Terkait pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam, yang mana rutinitas setiap tahun. Setahun lalu pernah audiensi dengan kepala dinas terkait penyembelihan hewan kurban. Waktu itu, memang intinya membolehkan dengan catatan tertentu. Di antaranya tidak ada paksaan, iuran yang sifatnya mengikat, dan pelaksanaannya pure dilaksanakan wali murid atau komite,” ujar Rosikin.

    Namun, menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya nyaman di beberapa sekolah karena adanya persepsi negatif terhadap iuran yang dinilai memberatkan. Bahkan, dikonotasikan sebagai pungutan liar (pungli).

    “Kami merasa kurang nyaman. Pertama, setiap sekolah lembaga berbeda, ada komitenya guyub kompak, tidak ada masalah. Kebetulan di lembaga kami, dan beberapa sekolah lain merasakan kurang nyaman terhadap, terkait dengan tarikan dan iuran. Kami ingin usulkan kepada Mbak Wali, agar ada kebijakan supaya yang menjadikan demarkasi yang jelas. Bahwa itu amal untuk anak dan wali murid, bukan pungli. Sementara selama ini anomali karena dikatakan pungli. Ini adalah prioritas beramal anak-anak dan orang tua,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan iuran untuk kurban atau zakat, meskipun tujuannya untuk pendidikan agama. Semua bentuk sumbangan harus bersifat sukarela dan tidak mengikat.

    “Saya kembali lagi, ketika niat bagus untuk mengajarkan anak-anak di bidang keagamaan untuk bayar zakat, untuk bayar kurban dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, bahwa tidak semua orang tua ini mampu. Mereka akhirnya menyampaikan keberatan. Butuh adanya keringanan ekonomi,” tegas Vinanda.

    Wali kota termuda ini menegaskan, untuk sekolah diharuskan tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dan hewan kurban. Tetapi sekolah diperbolehkan apabila ada orang tua siswa yang menyumbang, karena sifatnya sukarela.

    “Ketika sekolah sudah menerapkan peraturan wajib untuk membayar biaya kurban atas dasar adanya pendidikan atau wawasan keagamaan, ini akan menimbulkan ramai, dan di Undang-undang disampaikan bahwa tidak boleh adanya tarikan. Kita boleh mengajar dan memberi wawasan sebagai agama Islam memiliki kewajiban untuk membayar zakat, dan berkurban. Tetapi prakteknya kita serahkan kepada ortu,” paparnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menambahkan bahwa kegiatan PHBI maupun PHBN dalam konteks pembinaan karakter siswa tetap diperbolehkan, asalkan tidak menyalahi aturan yang ada. Ia menyebutkan bahwa pihaknya sempat menghentikan kegiatan karena adanya edaran sekolah yang berisi angka nominal, sehingga bisa menimbulkan kesan pungli.

    “Untuk pembinaan atau pendidikan karakter baik PHBI atau PHBN, sebetulnya tidak ada larangan, bisa dilaksanakan, boleh dilaksanakan. PHBI ini sebentar lagi, nanti pada Juni. Kalau ada pengarahan, kalau ada batasan, jangan dilanggar. Karena ini pembelajaran, sesuai dikatakan Mbak Wali. Tetapi kita ada permen, harus dilaksanakan,” pungkas Anang. [nm/beq]

  • Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Pecah Kongsi, Ini Kata Mas Ibin

    Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Pecah Kongsi, Ini Kata Mas Ibin

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba tak pecah kongsi hingga akhir masa jabatan. Bima meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba terus kompak serta bersama-sama hingga akhir masa jabatannya sebagai pemimpin Kota Blitar 2030 mendatang.

    Bahkan, Bima sempat berucap jika ada pihak-pihak yang tidak setuju Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar bersama hingga akhir masa jabatan akan berhadapan dengan dirinya yang menduduki posisi Wamendagri. Ucapan Bima itu pun viral dan menimbulkan tanda tanya oleh publik, ada apa sebenarnya hubungan Wali Kota Blitar dengan wakilnya.

    Terkait hal itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pun angkat bicara. Menurutnya hubungan dirinya dengan sang wakil yakni Elim Tyu Samba baik-baik saja dan tetap kompak.

    “Saya ini bekerja keras saja. Tidak ada apa-apa kok,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Kamis (8/5/2025).

    Selain menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Elim Tyu Samba baik-baik saja, pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut juga tidak mau ambil pusing soal isu yang berkembang tersebut. Wali Kota Blitar itu kini lebih fokus untuk melaksanakan kerja-kerja nyata yang bertujuan mensejahterakan rakyat.

    “Saya ini aktif turun ke masyarakat. Yang penting Blitar ke depan semakin baik, semakin SAE. Soal yang lain-lain, ya saya tidak ikut campur,” imbuhnya.

    Belakangan ini viral video pidato Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya. [owi/beq]

  • BKPSDM Tuban Beri 40 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV

    BKPSDM Tuban Beri 40 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV

    Tuban (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Tuban menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV tahun 2025 Kabupaten Tuban.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana mengatakan, ada 40 peserta yang terpilih untuk mengikuti serangkaian pelatihan tersebut.

    “Pada Kesempatan ini menjadi bukti Pemkab Tuban memberi kepercayaan dan kesempatan bagi peserta untuk menjadi ujung tombak kepemimpinan pada level low manager di lingkup Pemkab Tuban,” ujar Sekda Tuban. Rabu(07/05/2025).

    Ia berharap peserta dapat meningkatkan kompetensi diri semaksimal mungkin dan harus mampu menerjemahkan program kerja dari OPD. Serta, mampu meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pengendalian kegiatan pelaksanaan pelayanan publik.

    “Oleh karena itu, pejabat yang membidangi harus segera menyusun langkah ke depan mulai dari pelatihan ini,” terang Budi sapanya.

    Sehingga, saat nantinya kertas kerja yang disusun dapat dilaksanakan juga dikembangkan di unit kerja masing-masing dan peserta bisa menerapkan poin-poin yang tertuang dalam pakta integritas. Di antaranya, mematuhi setiap peraturan, memenuhi hak dan kewajiban sebagai peserta.

    “Mereka yang diberikan pelatihan diharapkan dapat membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik pada unit organisasi sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih menambahkan bahwa pelatihan ini diikuti 40 peserta mulai 24 Maret sampai dengan 14 Agustus 2025 mendatang, dengan pola pembelajaran blended learning.

    “Pola pembelajaran tersebut terdiri dari pembelajaran mandiri, synchronous, asynchronous dan pembelajaran klasikal dan bertempat di Hotel Mustika Tuban,” ungkap wanita yang akrab disapa Fien itu.

    Kemudian, pelatihan ini digelar dalam rangka pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan. “Kami berharap melalui pelatihan ini lahir pemimpin yang kompeten untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Diskopumdag Tuban Sosialisasikan Koperasi Merah Putih, Target Bulan Juli Terealisasi

    Diskopumdag Tuban Sosialisasikan Koperasi Merah Putih, Target Bulan Juli Terealisasi

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban melaksanakan sosialisasi pembentukan koperasi desa merah putih di 20 Kecamatan yang ada di Tuban. Rabu (07/05/2025).

    Kepala Bidang (Kabid) Koperasi Diskopumdag Tuban, Abdul Afif mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan nasional Pemerintah Pusat sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa merah putih.

    “Salah satu amanat dalam Inpres untuk
    melaksanakan percepatan pembentukan ini di wilayah masing-masing kepada Dinas Koperasi ataupun Kementerian Koperasi,” ungkap Abdul Afif.

    Lanjut, pihaknya juga telah melakukan rapat dan koordinasi dengan tim kabupaten, serta camat untuk tahap sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh di 328 desa dan kelurahan di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban.

    “Sesuai Inpres dan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Koperasi usai sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus),” bebernya.

    Adapun Musdesus dilakukan untuk pembentukan koperasi merah putih di desa. Oleh karena itu, menurut Abdul Afif, kebijakan ini segera ditindaklanjuti.

    “Harapannya dapat terbentuk 80 ribu koperasi desa seluruh Indonesia,” tegasnya.

    Disinggung soal target, pembentukan koperasi merah putih ini harus selesai pada bulan Juli 2025. Sebab, akan ada launching secara serentak yang bertepatan dengan Hari Koperasi, 12 Juli oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

    “Kita saat ini sedang tahap pembentukannya, di Kabupaten Tuban sudah dimulai sejak 29 April hingga 15 Mei 2025,” kata dia.

    Sehingga, secara teknis tidak ada kendala, sebab seluruh kecamatan dan desa proaktif dan memfasilitasi kegiatan tersebut, sebab ini kegiatan bersama yang memang belum terencana dalam APBD.

    “Dalam sosialisasi ini kita optimalkan dengan kondisi yang ada, seperti di Kecamatan Kerek ini yang dibarengkan dengan agenda rutin konferensi kepala desa se-kecamatan,” pungkasnya. [dya/ian]