Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Target PTSL 2025 di Bondowoso Hanya 6.000 Bidang Tanah, Menurun Signifikan

    Target PTSL 2025 di Bondowoso Hanya 6.000 Bidang Tanah, Menurun Signifikan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 hanya menargetkan 6.000 bidang tanah, sebuah penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso.

    Kepala BPN Bondowoso, Zubaidi, menjelaskan bahwa pada awalnya pihaknya mengusulkan 20 ribu bidang untuk tahun ini. Namun, setelah evaluasi anggaran, target tersebut dipangkas menjadi hanya 6.000 bidang.

    “Anggaran yang kami terima untuk 2025 hanya untuk 6.000 bidang. Sebenarnya perencanaan awal 20 ribu, namun karena efisiensi, akhirnya dikurangi,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

    Program PTSL 2025 mencakup 37 desa di Kabupaten Bondowoso, terdiri dari desa lama yang sudah pernah terjangkau program ini dan desa baru yang belum pernah menjadi sasaran PTSL. Sebanyak delapan desa merupakan desa baru dalam program tersebut.

    Hingga awal Mei 2025, progres penerbitan sertifikat tanah sudah mencapai 4.587 bidang atau sekitar 75 persen dari target. Zubaidi optimistis seluruh target akan tercapai 100 persen pada bulan Mei ini.

    “Progresnya sangat lancar, sangat bagus. Tidak ada hambatan berarti. Hanya sedikit polemik, misalnya ada desa yang mengajukan jatah sampai 1.500 bidang, padahal dari kami sudah menetapkan 500 bidang,” kata Zubaidi.

    Zubaidi juga menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti program PTSL cukup tinggi. Namun, masih ada kendala klasik terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Banyak warga yang menganggap tanah sebagai milik bersama dan enggan untuk menyertifikatkan meskipun sudah ada bangunan di atasnya.

    “Padahal, jika sudah ada bangunan, harus segera disertifikatkan agar jelas milik siapa,” tegasnya.

    Sebagai perbandingan, PTSL di Bondowoso pada tahun 2024 berhasil mendaftarkan 27 ribu bidang tanah, dan pada 2023 tercatat 45 ribu bidang. Penurunan target pada 2025 ini diharapkan membuat proses pelaksanaan program PTSL lebih terkendali dan minim hambatan. [awi/beq]

  • Melesat 5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ungguli Provinsi Kang Dedi Mulyadi

    Melesat 5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ungguli Provinsi Kang Dedi Mulyadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa mencatatkan pertumbuhan impresif di triwulan I tahun 2025. Berdasarkan data BPS per 5 Mei 2025, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat menyentuh angka 5 persen secara y-o-y.

    Angka ini tercatat lebih unggul dari nasional yang sebesar 4,87 persen. Serta, Jatim juga mengungguli Provinsi Jabar yang dipimpin Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebesar 4,98 persen, Jateng yang dipimpin Ahmad Lutfi sebesar 4,96 persen dan juga Daerah Khusus Jakarta yang dipimpin Pramono Anung sebesar 4,95 persen.

    “Alhamdulillah di triwulan pertama tahun 2025, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian triwulan I-2024 sebesar 4,81 persen, juga lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional sebesar 4,87 persen,” tegas Gubernur Khofifah di sela-sela kunjungan misi dagang di Balikpapan, Kamis (8/5/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Senin (5/52025), pertumbuhan tertinggi pengungkit ekonomi Jatim di periode ini terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 10,40 persen.

    Selain itu, dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Jatim juga diungkit dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 14,17 persen.

    Pertumbuhan ekonomi ini mencatatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim pada Triwulan 1 – 2025 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 819,30 triliun atau naik sebesar 16,850 triliun dibanding Triwulan 4 – 2024.

    Yang mana PDRB Jatim didominasi oleh Industri Pengolahan (31,42 persen), Perdagangan (18,70 persen), Pertanian (10,22 persen), konstruksi (8,49 persen) serta Akomodasi dan Makanan Minuman (6,24 persen).

    “Kita tentu bersyukur ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh di atas rata-rata nasional, dan ini menunjukkan bahwa pondasi ekonomi kita semakin kuat, khususnya sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian,” jelas Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Jawa Timur adalah pertumbuhan ekonomi inklusif. Bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

    “Seiring dengan ekonomi yang terus tumbuh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur alhamdulillah juga terus menurun. Masih dari data BPS, TPT Jatim pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,74 persen, di Februari 2025 turun menjadi 3,61 persen. Angka ini di bawah angka TPT Nasional,” jelasnya.

    Ke depan, Khofifah menegaskan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, hilirisasi industri khususnya sektor agro untuk mendukung ketahanan pangan serta memperluas pasar UMKM melalui perdagangan antar pulau maupun luar negeri.

    “Misi Dagang antar Provinsi akan terus kita lakukan untuk membangun jejaring pasokan bahan baku dan pasar bagi UMKM kita, pembangunan infrastruktur jalan lintas selatan dan jalan tol kita percepat penyelesaiannya,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Pemkab Sampang dan KPK RI Gelar Bintek Antikorupsi

    Pemkab Sampang dan KPK RI Gelar Bintek Antikorupsi

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan dan Dunia Usaha Antikorupsi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Kamis (8/5/2025).

    Acara tersebut dihadiri oleh Plh. Direktur III Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, beserta jajaran tim dari KPK. Turut hadir pula Inspektur Kabupaten Sampang, Kepala Dinas Sosial dan PPPA, Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB, Ketua TP PKK Kabupaten Sampang, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0828/Sampang, Ketua Bhayangkari Cabang Sampang, serta sejumlah pimpinan organisasi perempuan lainnya di Kabupaten Sampang.

    Dalam sambutannya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Sampang terus digencarkan melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Salah satunya dengan menjadikan perempuan dan pelaku usaha sebagai ujung tombak dalam membangun budaya integritas, baik di lingkungan keluarga maupun di sektor ekonomi.

    “Pemkab Sampang menjadikan perempuan dan pelaku usaha sebagai garda depan dalam mewujudkan integritas. Pendidikan karakter sejak dini yang ditanamkan dalam keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah perilaku koruptif,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa perempuan, khususnya ibu, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada generasi penerus.

    “Dengan memperkuat peran ibu dalam mendidik anak, kita berharap terbentuk generasi yang tangguh secara moral, tidak mudah tergoda oleh jalan pintas atau perilaku menyimpang,” tambahnya.

    Sementara itu, David Sepriwasa mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi, dengan Kabupaten Sampang menjadi salah satu dari dua daerah di Jawa Timur yang mengundang langsung KPK untuk menyelenggarakan bimtek tersebut.

    “Kami memilih Sampang karena lebih awal mengundang dan kesiapan daerah ini dalam mendorong peran perempuan dan dunia usaha dalam gerakan antikorupsi,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya pola hidup sederhana, terutama di kalangan perempuan, untuk menghindari budaya flexing atau pamer kekayaan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan tekanan dalam kehidupan keluarga.

    “Kami mengimbau agar budaya hidup sederhana dikedepankan sebagai nilai yang membentuk integritas dan keteladanan di tengah masyarakat,” pungkasnya.[adv]

  • Bupati Jombang Luncurkan Pelatihan Kerja di Desa Bawangan, Dorong UMKM dan Kurangi Pengangguran

    Bupati Jombang Luncurkan Pelatihan Kerja di Desa Bawangan, Dorong UMKM dan Kurangi Pengangguran

    Jombang (beritajatim.com) – Upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang. Salah satu langkah strategisnya diwujudkan lewat Launching Pelatihan Kerja yang dilaksanakan di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, pada Kamis (8/5/2025). Pelatihan ini mencakup bidang kuliner, membatik, serta merangkai bunga atau floris.

    Bupati Jombang H Warsubi, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan optimisme bahwa pelatihan ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. “Jika UMKM Jombang bisa maju, maka perekonomian Jombang bisa meningkat, pengangguran juga berkurang,” ungkap Warsubi.

    Diketahui, angka pengangguran di Jombang saat ini tercatat mencapai 28.700 jiwa. Pemerintah daerah berharap, pelatihan ini mampu menjadi solusi konkret yang berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Abah ini juga mengapresiasi hasil karya batik khas Bawangan. Batik tersebut memiliki motif unik yang menggambarkan kekhasan lokal berupa bawang merah, daun tembakau, dan daun ploso, serta dipadukan dengan pewarna alami yang cerah.

    “Kalau batik Bawangan ini dibuat dengan kualitas yang bagus. Standarnya juga disesuaikan, maka kita akan mudah mencarikan pasar. Misalnya kita jadikan itu seragam dinas pemkab, kita jadikan souvenir bagi tamu daerah yang datang ke Jombang,” jelasnya.

    Kepala Desa Bawangan, Bachtiar Effendi, menyampaikan bahwa potensi desa-desa di Jombang sangat besar dan perlu sentuhan akhir yang tepat agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses pemasaran produk UMKM.

    “Proses pemasarannya ini yang kami harapkan dibantu dari Pemda. Bagaimana agar UMKM yang ada di kabupaten Jombang terus hidup dan nyaman serta mendapat perhatian sehingga bisa bertumbuh dengan luar biasa,” tambahnya.

    Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada tujuh kelompok masyarakat (Pokmas) yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha di Jombang.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, menegaskan komitmen dinasnya dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

    “Sehingga dapat menumbuhkan peran serta masyarakat melalui Pokmas dalam menyukseskan pemerintah Jombang dalam mengentaskan pengangguran,” pungkas Isawan.

    Harap Pemerintah Daerah Populerkan Batik Jombang

    Bupati Jombang Warsubi bersama istri sedang membatik di Desa Bawangan

    Sementara itu, maestro pembatik Jombang, Karsam, yang juga diundang sebagai fasilitator pelatihan membatik, berharap agar Pemerintah Kabupaten Jombang dapat semakin memperhatikan dan mendukung eksistensi para pembatik lokal.

    “Saya berharap pemerintah daerah bisa mengayomi para pembatik yang ada di Jombang yang tergabung dalam Persatuan Batik Jombang Arum. Sehingga, teman-teman di Jombang bisa bersaing dengan daerah lain,” ujarnya.

    Karsam juga mengingatkan bahwa batik Jombang sudah dikenal hingga ke mancanegara sejak masa pemerintahan Bupati Suyanto, terutama lewat motif Candi Rimbi yang berada di Dusun Pulosari, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng. Ia menambahkan, keunggulan batik Jombang terletak pada pemanfaatan pewarna alami dari daun jati, daun mangga, dan mahoni.

    “Kekuatan batik Jombang ada pada warna alam yang digunakan. Ini bisa jadi kekuatan atau ikon tersendiri jika pemerintah kabupaten Jombang mau memfasilitasi dan turut mempopulerkan Batik Jombang ini,” ungkapnya.

    Dengan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan, pelatihan kerja ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat daya saing UMKM lokal. [suf]

  • BNN Jatim Gandeng Karang Taruna Bojonegoro Kampanyekan Anti Narkoba di Tingkat Desa

    BNN Jatim Gandeng Karang Taruna Bojonegoro Kampanyekan Anti Narkoba di Tingkat Desa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur menggelar kampanye edukatif bertajuk “Dari Pemuda, Untuk Desa, Lawan Narkoba” di Pendopo Balai Desa Kauman, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (7/5/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pedesaan.

    Ketua Forum Pemuda Pelopor Bojonegoro, Agitya Kristantoko, membuka diskusi dengan menekankan pentingnya peran aktif pemuda dalam menciptakan perubahan positif di desa. “Pemuda bukan hanya agen perubahan, tetapi harus menjadi pelaku utama perubahan itu sendiri,” tegas Agitya dalam penyampaiannya.

    Sesi dilanjutkan oleh Alvin Pradika, penyuluh dari BNNP Jawa Timur, yang memberikan edukasi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak buruknya, serta pendekatan pencegahan berbasis komunitas. Alvin menegaskan bahwa narkoba bukan sekadar isu hukum, tapi juga menyangkut aspek sosial dan kemanusiaan.

    “Pencegahan harus dimulai dari keluarga dan komunitas. Ketahanan desa terhadap narkoba hanya bisa terbentuk melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” jelas Alvin.

    Kepala Desa Kauman, Yulia Purwaningtyasari, mengapresiasi langkah kolaboratif ini dan berharap kegiatan serupa bisa berlanjut. “Ini adalah inisiatif yang sangat baik. Pemerintah desa tentu mendukung program-program yang berdampak positif, khususnya untuk generasi muda,” ujarnya.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas, panitia juga menghadirkan penerjemah bahasa isyarat bagi peserta difabel, memastikan bahwa semua kalangan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi penting tentang bahaya narkoba.

    Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan muncul gerakan kolektif dari pemuda desa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari narkoba.

    Untuk diketahui, acara ini diprakarsai oleh Karang Taruna Bina Muda Desa Kauman dan diikuti puluhan peserta yang terdiri dari pemuda dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber utama yang memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi dalam melawan ancaman narkotika. [lus/aje]

  • Pj Bupati Magetan Setop Aktivitas Tambang Nekat Beroperasi Tanpa Izin di Taji

    Pj Bupati Magetan Setop Aktivitas Tambang Nekat Beroperasi Tanpa Izin di Taji

    Magetan (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, menghentikan secara langsung aktivitas tambang yang beroperasi di Desa Taji karena dinilai menyalahi aturan. Tambang yang dioperasikan olah PT Budi Jaya Sentosa tersebut diketahui belum mengantongi izin produksi meskipun sudah beroperasi selama sekitar satu tahun.

    “Izinnya belum ada tapi dia sudah operasional. Dia sudah lebih kurang 1 tahun ya mereka sudah operasional ya. Fakta yang ada di lapangan ini sudah sama-sama kita bisa lihat ya terutama seperti rangkaian dari truk-truk dam truknya. Nah, kita lihat faktanya memang sudah ini ODOL ya. Tidak bisa untuk dijadikan angkutan ya. Sudah menyalahi aturan undang-undangnya,” kata Nizhamul saat meninjau lokasi tambang, Rabu (8/5/2025)

    Ia menegaskan agar aktivitas tambang dihentikan sementara hingga seluruh proses perizinan rampung. Pemerintah Kabupaten Magetan tetap mendukung iklim investasi yang sehat, namun dengan syarat pelaku usaha mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kemudian saya minta hari ini stop. Sampai nanti perizinannya sudah terbit yang baru. Kita permudah pokoknya, kita juga tidak mengganggu iklim investasi. Sepanjang mereka tuh taat dengan aturan, silakan kita permudah. Saat ini hanya ngantongi ini dokumen apa ini? SIPB (Surat Izin Penambangan). Untuk sampai izin produksi masih panjang Berarti intinya belum ada izin produksi. Belum sama sekali ya. Hanya ngantongi ini,” kata Nizhamul.

    Nizhamul juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa ada banyak tahapan dan dokumen yang harus dikantongi sebelum tambang bisa beroperasi secara legal.

    “Jadi masyarakat tahu ya bahwa nanti di prosesnya, SIPB itu apa, izin itu apa, banyak yang harus mereka kantungi loh gitu. Ini yang sudah dieksplorasi sekitar 10 hekter. Ini kan mereka juga kerja sama dengan warga masyarakat tanahnya. Statusnya sudah banyak yang SHM,” terangnya.

    Dia juga menegaskan pentingnya reklamasi lahan yang telah dikeruk untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan ketertiban ruang.

    “Jadi intinya hari ini untuk di stop dan kemudian dilakukan. Ya, pemberitahuan reklamasi dulu. Jadi melakukan pengurusan surat izin dulu, tapi saya minta ini direklamasi yang sudah dikeruk-keruk itu agar tertata dengan baik ya,” katanya.

    Ketika ditanya mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran ini, Nizhamul menyampaikan bahwa tambang tersebut jelas menyalahi aturan karena belum memiliki izin lengkap.

    “Ini jelas menyalahi aturan mereka itu. Kenapa? Melakukan tambang cuman perizinannya belum lengkap itu. Ya, konsekuensinya hari ini kita tutup. Gaboleh truk masuk, dan semisal truk mau keluar harus muatan kosong. Ga bolah ada aktivitas tambangnya mulai hari ini. Hanya reklamasi saja,” tegasnya. [fiq/beq]

  • Pj Bupati Magetan Tegaskan Tambang CV Putra Anugerah di Sayutan Tak Berizin

    Pj Bupati Magetan Tegaskan Tambang CV Putra Anugerah di Sayutan Tak Berizin

    Magetan (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, memastikan bahwa aktivitas pertambangan oleh CV Putra Anugerah di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, dilakukan tanpa izin operasi di wilayah Jawa Timur. Perusahaan tersebut diketahui hanya mengantongi izin operasi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, namun telah mengeksploitasi lahan hingga melewati batas administratif dan masuk ke wilayah Magetan.

    Temuan tersebut disampaikan Nizhamul usai melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang. Ia menyebut aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya ilegal, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius serta membahayakan keselamatan warga sekitar.

    ‘’Karena batas wilayah belum jelas ini dimanfaatkan untuk memperluas usahanya secara illegal. Yang kedua ini dampaknya juga terhadap lingkungan. Setelah dikeruk tidak ada reklamasi lingkungan. Itu yang rusak alam itu. Sudah itu saya melihat itu ada tebing-tebing itu kan rawan, runtuh longsor dan seterusnya itu. Rusak sekali ini alam pemetaan ini. Yang ketiga tadi jalan ya. Ada truk-truk ini yang bisa lihat ini itu sudah melebihi dimensi odol ya,’’ kata Nizhamul, Rabu (8/5/2025).

    Ia menambahkan, Pemkab Magetan telah mengalami kerugian akibat eksploitasi ilegal tersebut. Meskipun aktivitas pertambangan telah dihentikan sejak 7 Mei 2025, Nizhamul mengimbau masyarakat sekitar tetap mengawasi lokasi tambang untuk mencegah aktivitas ilegal kembali beroperasi. Lebih lanjut, ia menyoroti potensi adanya unsur pidana dalam kasus ini.

    ‘’Ya ada nanti di nanti kan jadi pajak itu ada ya pajak itu nanti ada yang namanya menjadi pegawai negeri sipil PPNS-nya. Kita cek nanti. Kalau ada unsur pidananya sudah dilimpahkan,’’ tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Magetan, Joyo Supriyanto, menjelaskan bahwa CV Putra Anugerah memiliki dua titik lokasi tambang. Lokasi yang berada sepenuhnya di wilayah Magetan disebut telah memiliki izin resmi, namun lokasi lainnya yang melintasi batas wilayah memang bermasalah.

    ‘’Untuk tambang yang tidak memiliki izin di Magetan, kami tidak memantau. Sehingga baru diketahui saat ada protes dari warga. Untuk lahan yang sudah tereksploitasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh CV Putra Anugerah ini sekitar dua hektar,’’ terang Joyo. [fiq/beq]

  • Raperda Beasiswa Mahasiswa Tuban Dibahas, Mas Lindra Targetkan Rampung Juli

    Raperda Beasiswa Mahasiswa Tuban Dibahas, Mas Lindra Targetkan Rampung Juli

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan komitmen Pemkab Tuban dalam memberikan beasiswa bagi lulusan SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, Kamis (8/5/2025).

    Dalam rapat tersebut, dua Raperda inisiatif menjadi fokus pembahasan, yakni terkait beasiswa dan pemukiman. Menurut Mas Lindra, kedua Raperda ini penting untuk masa depan masyarakat Tuban, khususnya generasi muda.

    “Pelajar kita bisa naik ke kuliah dan kami pemerintah harus punya detailing itu. Tinggal nanti informasi yang akan kita sebar secepatnya,” ujar Mas Lindra.

    Ia menambahkan, hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 juga ikut dibahas, bersama laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024.

    “Kedua, kami melaporkan kemarin ada hasil di BBK yaitu pertanggungjawaban anggaran kami di tahun 2024 dan hasil RPJMD tahun 2025–2029, itu yang dibahas,” imbuhnya.

    Mas Lindra menargetkan Raperda beasiswa sudah bisa dikonkretkan dan direalisasikan paling lambat Juli 2025.

    Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyatakan bahwa dari dua Raperda inisiatif, yang mendapat catatan dalam pembahasan adalah terkait program beasiswa.

    “Tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan, barusan tadi sudah dijawab oleh Kepala Daerah (Mas Lindra) dan memberi catatan-catatan. Tentunya nanti dari Pansus Raperda inisiatif DPRD akan melaksanakan kajian dan pembahasan yang nanti dijadwalkan kembali,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut belum mencapai finalisasi dan akan dijadwalkan ulang untuk pembahasan lanjutan secara mendalam.

    “Pada rapat ini kita diskusi, mencari dan membahas mana yang lebih baik, karena yang kita bahas pasal by pasal jadi harus sesuai aturan yang ada di atasnya,” tutupnya. [dya/beq]

  • Ini Tugas 17 Juru Sita yang Baru Dilantik di Gresik

    Ini Tugas 17 Juru Sita yang Baru Dilantik di Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik baru saja melantik 17 juru sita untuk mendongkrak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Keberadaan juru sita tersebut diharapkan bisa menyelesaikan piutang. Pasalnya, hutang PBB-P2 saat ini mencapai Rp 271,1 miliar.

    Keberadaan juru sita itu, diharapkan penyelesaian piutang dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan progresif.

    Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, Andhy Hendro Wijaya mengatakan, pelantikan ini merupakan langkah awal dari proses panjang yang bertujuan pada cleansing piutang pajak secara menyeluruh.

    “Setelah dilantik lokus pelaksanaan perdana juru sita akan difokuskan di wilayah desa mulai Juni 2025,” katanya, Kamis (8/5/2025).

    Masih menurut Andhy, pelantikan juru sita ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, pertama kalinya Pemda Gresik memiliki jajaran juru sita pajak daerah secara resmi.

    “Para juru sita ini akan menjadi ujung tombak dalam menegakkan kewajiban perpajakan, khususnya dalam menangani tunggakan pajak yang selama ini menjadi beban menahun,” ungkapnya.

    Sementara Plt Bupati Gresik dr Asluchul Alif menuturkan, dirinya menekankan pentingnya pendekatan humanis dan komunikatif dalam pelaksanaan tugas para juru sita.

    “Kita harus ingat bahwa yang kita tagih ini adalah warga kita sendiri. Maka, pendekatan yang dilakukan harus tetap mengedepankan etika, empati, dan komunikasi yang baik. Penegakan kewajiban pajak bukan berarti mengesampingkan sisi kemanusiaan,” tuturnya.

    Bupati yang juga berprofesi sebagai dokter ini menambahkan, jangan hanya berhenti pada pelantikan. Dirinya ingin melihat progres nyata dari waktu ke waktu.

    “Setiap langkah harus berdampak, dan setiap proses harus membawa kita lebih dekat pada penyelesaian piutang pajak yang sudah lama menjadi persoalan,” imbuhnya.

    Sebagai dasar hukum pelaksanaan, Pemda Gresik telah menerbitkan Perbup tahun 2024 tentang pengelolaan piutang. Dalam proses penyusunan kebijakan ini. BPPKAD Gresik juga melakukan studi tiru ke Kabupaten Sleman.

    Sebelum dilantik 17 juru sita ini juga menjalani pelatihan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). [dny/aje]

  • Diprotes, Bus Si Mas Ganteng Tak Lagi Turunkan Penumpang di Stasiun Bojonegoro

    Diprotes, Bus Si Mas Ganteng Tak Lagi Turunkan Penumpang di Stasiun Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Operasional Bus Si Mas Ganteng rute Tuban–Bojonegoro terpaksa diubah setelah mendapat protes dari para tukang ojek dan pebecak di sekitar Stasiun Bojonegoro. Mereka menilai kehadiran bus yang menawarkan fasilitas gratis dan langsung menuju stasiun merugikan pendapatan mereka.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro sepakat mengalihkan lokasi penurunan penumpang. Mulai Kamis (8/5/2025), Bus Si Mas Ganteng tidak lagi diizinkan menaikkan atau menurunkan penumpang di Stasiun Bojonegoro, melainkan dialihkan ke Terminal Rajekwesi.

    “Ini hasil koordinasi awal kami dengan Dishub Bojonegoro, untuk mengondusifkan situasi,” ujar Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan DLHP Tuban, Imam Isdarmawan.

    Dengan skema baru ini, penumpang kereta yang hendak melanjutkan perjalanan ke Tuban harus menggunakan ojek atau becak menuju Terminal Rajekwesi. Imam menegaskan, perubahan ini bersifat sementara dan bisa dievaluasi ulang dalam koordinasi lanjutan. Ia menyebut skema transportasi publik tetap harus mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Sementara itu, Dishub Bojonegoro akan memperketat pengawasan terhadap tukang ojek dan pebecak agar tidak mematok tarif di luar batas kewajaran. “Masyarakat bisa melapor ke Dishub jika menemukan tarif yang tidak wajar. Kami akan tindaklanjuti,” kata Muhammad Aris Hidayatullah, Kepala Bidang Angkutan Darat dan Air Dishub Bojonegoro.

    Bus Si Mas Ganteng adalah program andalan Pemkab Tuban untuk menyediakan transportasi aman, nyaman, dan terintegrasi. Bus ini melayani rute Tuban–Bojonegoro dengan keberangkatan pagi dan sore, masing-masing pukul 05.00 WIB dan 16.15 WIB dari Tuban, serta pukul 07.30 WIB dan 18.30 WIB dari Bojonegoro. [lus/beq]