Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Megawati Akui PDIP Babak Belur

    Megawati Akui PDIP Babak Belur

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengakui, mengalami masa sulit dan menyebut partainya “babak belur” setelah hasil pemilu diumumkan. Dia pun mengaku kecewa karena beberapa kader yang diprediksi terpilih justru gagal.

    “Kemarin, pemilu, saya nggak pernah ngomong. Tapi sekarang saya sentil lagi sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa nggak? Haah kan nggak ngaku toh. Babak belur apa tidak?” ujar Megawati dalam pidatonya di acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025) malam.

    Meskipun partainya babak belur di Pemilu 2024 lalu, namun menurut Megawati dalam Pileg 2024 PDIP menjadi partai pemenang. Dia menyebut, hal itu adalah bukti bahwa rakyat Indonesia tetap percaya dan mendukung partai banteng moncong putih. Kemenangan partai bukan semata hasil kerja internal, melainkan karena dukungan tulus dari rakyat.

    “Saya berzikir, berdoa, ya Allah, tunjukkanlah bahwa kami ini benar, bahwa kami membangun partai adalah demi bangsa dan negara, bukan untuk mencari kekuatan dan uang belaka, apa buktinya? Kenapa kita tetap nomor 1? Saya tadinya mikir, turun lagi nomor dua, tapi apa? Rakyat menolong kita. Yang menolong adalah bukan kalian, tapi rakyat, sepanjang rakyat mencintai kita,” tegasnya.

    Megawati pun mengingatkan kader untuk tetap solid dan tidak ragu dalam mengikuti arah perjuangan partai. Ia menyebut masih memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah dan susunan kepengurusan partai ke depan.

    “Satyam eva jayate! Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, pasti menang. Tapi kalau kalian lemah, ya, nggak menang. Saya yakin ketika solid bergerak tidak ada yang bisa mengalahkan kita,” tegas Megawati. [hen/ian]

  • Seleksi Terbuka Sekda Bondowoso, Muncul Nama Fathur Rozi dan 4 ASN Lokal

    Seleksi Terbuka Sekda Bondowoso, Muncul Nama Fathur Rozi dan 4 ASN Lokal

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka (open bidding) untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) hingga 17 Mei 2025. Proses ini sekaligus menjadi penentu siapa sosok yang akan menduduki jabatan strategis tertinggi di lingkup birokrasi kabupaten tersebut.

    Salah satu nama yang mencuat dalam bursa calon Sekda adalah Fathur Rozi, Penjabat (PJ) Sekda Bondowoso yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo. Nama Rozi menjadi perhatian lantaran kedekatannya secara wilayah maupun latar belakang dengan Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, yang dikenal sebagai pengasuh Ponpes Nurul Jadid Paiton, Probolinggo.

    Namun, dalam pernyataannya pada Kamis (8/5/2025), Rozi menegaskan bahwa dirinya belum mendaftar.

    “Hari ini saya gak daftar. Tapi kita gak tahu apa yang akan terjadi setelah ini kan? Yang pasti saya selalu menyerahkan segala sesuatunya pada Allah,” ujarnya.

    Rozi juga menyampaikan bahwa dirinya telah memenuhi seluruh persyaratan administratif sebagai calon sekda definitif, namun memilih untuk bersikap hati-hati dan menunggu waktu yang tepat.

    “Saya berharap siapa pun yang terpilih adalah yang terbaik untuk Bondowoso. Bukan tentang siapa, tapi tentang pelayanan untuk masyarakat Bondowoso,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengungkapkan bahwa ada setidaknya empat ASN lokal yang tengah menyiapkan berkas pendaftaran. Namun, belum satu pun dari mereka yang secara resmi mengunggah dokumen melalui aplikasi ASN Karier.

    “Kurang lebih ada empat orang ASN lokal yang sedang mengurusi berkas (pendaftaran). Tapi belum ada yang resmi mengunggah dokumen ke aplikasi ASN Karier,” ungkap Mahfud.

    Open bidding kali ini menjadi momen bersejarah bagi Bondowoso karena seluruh proses seleksi dilakukan secara digital melalui aplikasi ASN Karier. Ini menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai pilot project Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jawa Timur dalam penerapan sistem seleksi terbuka berbasis digital.

    Mahfud menambahkan, tim asesor telah dibentuk dengan melibatkan unsur BKN, BKD Provinsi Jawa Timur, akademisi dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, serta pakar independen. Proses seleksi akan mengerucut pada tiga nama terbaik yang layak diajukan kepada Bupati untuk dipilih menjadi Sekda definitif.

    Munculnya nama seperti Fathur Rozi di tengah proses seleksi ini turut memunculkan perbincangan di kalangan masyarakat mengenai seberapa besar peluang ASN lokal bersaing secara adil dan terbuka dalam seleksi ini. Sorotan publik kini tertuju pada dinamika proses seleksi dan komitmen transparansi dalam mencari figur terbaik untuk jabatan sekda. [awi/ian]

  • Pemkab Jember Selidiki Dugaan Pencemaran Sawah di Desa Mayangan

    Pemkab Jember Selidiki Dugaan Pencemaran Sawah di Desa Mayangan

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyelidiki dugaan pencemaran sawah di Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, menyusul protes dari warga.

    Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Harry Agustriono usai mediasi dengan sejumlah warga Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kamis (8/5/2025). Warga mengadukan ada 200 hektare sawah yang diduga tercemari limbah tambak.

    “Warga minta kebijakan terhadap lahan pertanian yang tidak bisa ditanami karena diduga terkontaminasi tambak,” kata Harry.

    Pemkab Jember merespons cepat pengaduan warga tersebut. “Kami secara obyektif mencari data dulu, dan itu mereka tunjukkan. Nanti dari data itu akan kami ujikan (di laboratorium),” katan Harry.

    Pemkab Jember menggandeng jurusan Teknik Lingkungan Universitas Jember dan perwakilan dari Dinas Pengairan Jawa Timur. “Kami juga mengumpulkan keterangan. Dari sana nanti (bisa diketahui) apa yang bisa kita lakukan berdasarkan dari data dan keterangan,” kata Harry.

    Setelah hasil laboratorium diketahui, Pemkab Jember akan mengkaji dan mendiskusikan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). “Masalahnya apa, termasuk apakah memang ada kontaminasi dari air limbah. Nanti dicari solusinya seperti apa, bagaimana solusi terbaik supaya keinginan masyarakat untuk menanami lahan dengan baik bisa diakomodir,” kata Harry.

    Hasil uji lab sangat menentukan untuk mengetahui penyebab kontaminasi. “Kita kan belum tahu apakah ini pengaruh limbah atau alam, karena di situ dekat laut juga, Airnya asin sehingga sawah tidak bisa ditanami,” kata Harry. [wir]

  • Cium Tangan Kakak yang Ikut Tes PPPK, Bupati Situbondo: Tidak Ada Privelege

    Cium Tangan Kakak yang Ikut Tes PPPK, Bupati Situbondo: Tidak Ada Privelege

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo memastikan tidak ada pengistimewaan terhadap kakaknya yang menjadi peserta tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

    Hal ini disampaikan Rio usai menemui tenaga honorer asal Situbondo yang hendak mengikuti tes PPPK tahap kedua di Gedung Serbaguna Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur Kamis (8/5/2025).

    Rio sempat mencium tangan sang kakak, Yusuf Rico Orizanto, sebelum tes dimulai. “Semua ikut tes, termasuk kakak saya yang sudah 14 tahun bekerja di rumah sakit. Tidak ada previlege,” kata Rio lepada wartawan.

    Ada 2.419 tenaga honorer asal Situbondo yang mengikuti tes tersebut. Rio menyemangati mereka dengan menegaskan tak ada perlakuan khusus untuk siapapun. “Saya ingin mereka lolos dengan hasil bagus dan kembali bekerja dengan semangat baru sebagai PPPK,” katanya.

    Rio berpesan kepada semua peserta untuk berusaha sambil berdoa dan bertawakal. Dia juga sempat membercandai peserta yang berseragam putih dan hitam. “Dari belakang sudah kayak SPG toko. Semoga terus semangat,” katamya disambut tawa peserta.

    Sementara untuk pegawai honorer yang tidak dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) karena tak memenuhi syarat, Rio memiliki gagasan untuk memekerjakan mereka dalam kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih.

    Rio telah menemui Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk menyampaikan gagasan tersebut. “Beliau sangat setuju dengan ide ini. Mereka punya pengalaman di pemerintahan, meski baru dua tahun bekerja atau ada yang lima enam tahun,” katanya.

    Ada kurang lebih 600 orang pegawai honorer Pemkab Situbondo yang tidak diterima menjadi PPPK dan saat ini dirumahkan. Sebagian sudah tua dan memasuki masa pensiun, dan sebagian lagi berusia muda. [wir]

  • Pj Bupati Magetan: PAD dari Tambang Cuma Rp700 Juta, Tapi Perbaikan Jalan Rp150 M

    Pj Bupati Magetan: PAD dari Tambang Cuma Rp700 Juta, Tapi Perbaikan Jalan Rp150 M

    Magetan (beritajatim.com) – Pj Bupati Magetan, Nizhamul, menyoroti ketimpangan antara pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan di wilayahnya. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), seluruh penerimaan dari kegiatan tambang di Kabupaten Magetan dalam satu tahun hanya mencapai Rp700 juta.

    “Rp700 juta ya, itu ada tadi katanya ada 12 tambang. Nah, saya mau lihat berapa hitung-hitungan yang gitu laporannya. Dan diduga kuat, yang merusak jalan kabupaten ini adalah truk tanbang yang over dimension over loading (ODOL),” ungkap Nizhamul saat menanggapi laporan tersebut, Kamis (8/5/2025).

    Sebanyak 12 tambang di Magetan yakni CV Jaya Jati satu lokasi, CV Putra Nugroho satu lokasi, CV Persada Tunggal Abadi satu lokasi, PT Pasti ada dua lokasi, CV Aji yang di satu lokasi. Keenam lokasi itu berada di wilayah Kecamatan Parang.

    Untuk, Kecamatan Karas yakni CV Lawu Biru, CV Lawu, CV Restu Bumi, CV Mentari, CV Emas Putih, serta ada PT Budi Trijaya Sentosa yang izinnya masih Penambangan Batuan (Surat Izin Penambangan Batuan, SIPB).

    Dia menyampaikan keprihatinannya karena jumlah pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan beban keuangan pemerintah daerah dalam merawat infrastruktur jalan. Biaya rehabilitasi jalan disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.

    “Makanya nanti kita butuh kerjasama dengan asosiasi penambang tadi ini, ya tolong nanti betul-betul anggotanya itu bisa bekerja sama dengan baik itu mulai lewat asosiasi maupun juga nanti langsung kepada pemerintah daerah. Itu ya. Biaya besar juga mahal ini. Aspal kita itu berapa? Rp150 miliar biayanya,” ujarnya.

    Nizhamul menekankan pentingnya sinergi antara asosiasi penambang dan pemerintah daerah guna menciptakan sistem yang saling menguntungkan, khususnya dalam kontribusi sektor tambang terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik. [fiq/kun]

  • Ciptakan Akses Pekerjaan, Puluhan Disabilitas Banyuwangi Dapatkan Latihan Pertukangan

    Ciptakan Akses Pekerjaan, Puluhan Disabilitas Banyuwangi Dapatkan Latihan Pertukangan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmen menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satu upayanya dengan membuka akses kerja bagi disabilitas lewat pelatihan pertukangan yang dirancang khusus untuk mereka.

    Bupati Ipuk Fiestiandani mengaku, di tengah dominasi tenaga kerja non-disabilitas dalam sektor konstruksi, pelatihan pertukangan bagi penyandang disabilitas yang diadakan di Banyuwangi menjadi langkah nyata menuju inklusi.

    “Kami berharap program ini bukan sekadar perkara pelatihannya, namun menjadi tonggak bagi kita semua untuk berkomitmen terus membuka diri sebagai ruang yang setara bagi semua, tanpa terkecuali,” kata Ipuk, Kamis (8/5/2025).

    Sebelumnya, sebanyak 20 disabilitas daksa dan rungu telah mengikuti pelatihan keterampilan pertukangan selama empat hari 21- 24 April 2025. Pelatihan yang digelar di SMKN Glagah ini ditutup dengan uji sertifikasi kompetensi.

    Pelatihan ini merupakan bagian dari program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT) didukung oleh Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan diinisiasi oleh Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) Banyuwangi.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh program seperti ini karena membuka peluang nyata bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Sertifikasi kompetensi yang mereka peroleh akan menjadi modal penting untuk bersaing secara profesional,” tuturnya.

    Menurutnya, pelatihan ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga membentuk paradigma baru bahwa pekerjaan konstruksi tidak lagi menjadi ranah eksklusif bagi kelompok non-disabilitas.

    “Ini merupakan wujud nyata inklusifitas, bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan. Di Banyuwangi kami juga sudah memulainya sejak di level pendidikan,” ujar Ipuk.

    Lewat Program Agage Pintar (Ayo Cepat Pintar), semua jenjang pendidikan di Banyuwangi bisa menerima penyandang disabilitas di lingkungan sekitarnya.

    “Kami juga terus mendorong dunia usaha di Banyuwangi untuk menerima karyawan penyandang disabilitas. Bahkan, kami juga membuka jalur khusus penyandang disabilitas dalam formasi CPNS. Ini semata-mata untuk memberikan hak kesetaraan, agar para disabilitas bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik,” ujar Ipuk.

    Sementara itu Ketua pelaksana kegiatan dari PPDI Banyuwangi Umar Asmoro menambahkan, program pelatihan ini memberikan pelatihan Pertukangan, Perpipaan dan Sanitasi.

    “Materi yang disampaikan dalam pelatihan tukang bangunan ini meliputi pelaksanaan pemasangan bata dan kusen, pekerjaan plester dan acian, pekerjaan plumbing serta pengecatan, yang disesuaikan tingkat disabilitas para peserta,” kata Umar.

    Usai pelatihan para peserta menjalani uji kompetensi untuk menguji hasil teori dan praktek yang sebelumnya telah dijalani. Para peserta nantinya juga memperoleh Sertifikat BNSP dengan Jabatan Kerja (jabker) tertentu.

    “Dengan sertifikat ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas pekerja,” pungkas Umar. [alr/aje]

  • Wacana Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Gresik, Wakil Bupati: Demi Kesejahteraan Rakyat Kecil

    Wacana Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Gresik, Wakil Bupati: Demi Kesejahteraan Rakyat Kecil

    Gresik (beritajatim.com)- Wakil Bupati Gresik, dr Asluchul Alif, menyampaikan usulan penting terkait penghapusan utang petani dan nelayan di bank-bank pemerintah daerah. Usulan ini disampaikan sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan, yang terdampak pandemi dan bencana alam.

    Alif, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Gresik, menilai kebijakan Presiden Prabowo sangat berpihak kepada masyarakat kecil yang selama ini terjebak dalam siklus utang untuk memulai usaha pertanian maupun perikanan. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi kebijakan ini di wilayah Gresik.

    “Saat ini banyak petani dan nelayan terpaksa meminjam uang di bank demi memulai usahanya. Tapi, terjadi dinamika di tengah jalan sehingga tidak mampu melunasi,” kata Alif pada Kamis (8/5/2025).

    Ia menambahkan bahwa penghapusan utang ini diharapkan mampu menjadi semangat baru bagi para pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan. Menurutnya, banyak masyarakat menggantungkan hidup dari sektor tersebut, namun hasil usaha yang minim menyebabkan ketidakmampuan dalam membayar cicilan di bank.

    “Banyak saudara kita yang menjadikan bertani dan melaut sebagai sumber penghasilan keluarga. Mereka memulai dengan meminjam uang di bank tapi karena kurangnya hasil yang didapat sehingga tidak mampu lagi membayar utangnya di bank,” ungkapnya.

    Alif menilai bahwa dengan adanya kebijakan ini, para petani dan nelayan bisa bangkit dari tekanan ekonomi yang telah lama membebani mereka. Tak hanya itu, ia juga menyoroti langkah pemerintah pusat lainnya seperti penyerapan hasil pertanian oleh Bulog dengan harga tinggi sebagai bentuk konkret dukungan negara terhadap petani.

    “Mudah-mudahan para petani dan nelayan semakin sejahtera dan meningkat taraf hidupnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, PP Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada November 2024 mencakup penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Sektor pertanian dan perikanan masuk dalam prioritas utama kebijakan ini karena terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19 serta bencana alam yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil.

    Dengan implementasi di daerah yang responsif, seperti yang dilakukan Pemkab Gresik, diharapkan kebijakan ini mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. [dny/ian]

  • Bupati Imbau Kades Angkat Honorer Pemkab Situbondo Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih

    Bupati Imbau Kades Angkat Honorer Pemkab Situbondo Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo memgimbau kepala desa seluruh Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, untuk mengangkat pegawai honorer pemerintah daerah yang tidak dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Ada kurang lebih 600 orang pegawai honorer Pemkab Situbondo yang tidak diterima menjadi PPPK dan saat ini dirumahkan. Sebagian sudah tua dan memasuki masa pensiun, dan sebagian lagi berusia muda.

    Mereka berpengalaman di lingkungan birokrasi dan bisa dipekerjakan sebagai pengurus atau karyawan Koperasi Desa Merah Putih.

    Selain itu, mereka juga bisa menempati posisi staf desa, kader desa, pengurus badan usaha milik desa, pengurus perpustakaan desa, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk didayagunakan.

    Para kepala desa yang hendak menggunakan tenaga mereka bisa menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Situbondo.

    “Itu ruang akselerasi setelah dirumahkan. Mereka butuh ruang pekerjaan. Itu yang paling mungkin (dikerjakan) ke depan,” kata Rio, Kamis (8/5/2025).

    Rio telah menemui Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk menyampaikan gagasan tersebut. “Beliau sangat setuju dengan ide ini. Mereka punya pengalaman di pemerintahan, meski baru dua tahun bekerja atau ada yang lima enam tahun,” katanya.

    Rio menilai pengalaman para honorer ini sangat bermanfaat untuk mengurusi organisasi. “Mereka juga butuh pekerjaan dengan gaji yang sangat layak,” katanya.

    Koperasi Merah Putih dinilai Rio program strategis yang luar biasa. “Pemikiran yang adiluhung mengembalikan kekuatan ekonomi kita pada denyut nadi koperasi. Maka inovasi ini dikreasi dan dapat persetujuan dari menteri, dan semua oke,” kata Rio. [wir]

  • BUMD Sumenep Kelola Tiga SPBU Selalu Merugi?

    BUMD Sumenep Kelola Tiga SPBU Selalu Merugi?

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Wira Usaha Sumekar (WUS), salah satu BUMD Sumenep yang mengola SPBU, saat ini tengah menjadi sorotan karena tidak mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

    Padahal ada tiga SPBU yang dikelola, yakni SPBU di Kecamatan Kota, Kecamatan Lenteng, dan di Kecamatan Batang-batang. Masih ditambah pom mini khusus solar di Kecamatan Nonggunong Pulau Sepudi, dan di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Pamekasan.

    Direktur Utama PT WUS, Zainul Ubbadi mengakui jika pada tahun 2024 ini pihaknya tidak bisa menyetor dividen (bagi laba perusahaan : red) ke pemegang saham, karena pendapatan yang ada hanya cukup untuk biaya operasional perusahaan.

    “Selama ini pemasukan terbesar kami dari dana participating interest (PI) perusahaan migas Medco Energi. Nah sekarang ini sudah tidak ada dana PI karena aktivitas pengeboran Medco semakin turun. Otomatis pemasukan kami ya hanya dari SPBU,” kata Obet, panggilan akrab Zainul Ubbadi, Kamis (08/05/2025).

    Ia mengungkapkan, selama ini PT WUS tidak pernah absen menyetor dividen sejak 2009 hingga 2023. Total sudah sekitar Rp 34 milyar dividen yang disetor ke Pemkab. “Baru tahun ini kami tidak bisa menyetor dividen, karena itu tadi, tidak ada pemasukan dari PI,” ungkapnya.

    Ketika disinggung terkait pemasukan dari SPBU-SPBU yang dikelola, Obet mengaku dari sisi pembukuan, tetap harus ‘nomboki’ karena ada biaya penyusutan yang harus ditanggung. Biaya penyusutan itu dihitung sebesar 0,5 persen per tahun.

    “Saya paham, hitungan awamnya, masak jualan BBM bisa rugi? Wong harga kulak dan harga jualnya tidak sama. Sudah ada untung dari selisih harga itu. Ini masalahnya kami harus menghitung biaya penyusutan. Jadi laba perusahaan harus dialokasikan juga untuk membayar biaya penyusutan itu,” terangnya.

    Selain itu, lanjutnya, penjualan BBM di SPBU PT WUS terutama yang di luar kota Sumenep tidak seramai yang ada di kota. Sehingga pemasukannya tidak bisa banyak diharapkan.

    Menurut Obet, salah satu jalan keluar agar ada pemasukan lagi ke PT WUS adalah kembali mengelola PI dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang aktivitas pengeborannya masih tinggi. Hanya saja untuk bisa mengelola PI itu, PT WUS memerlukan penyertaan modal untuk pembelian saham yang dimiliki pihak lain agar kepemilikan saham Pemkab Sumenep di PT WUS menjadi 99,5 persen.

    “Kalau merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia nomor 37/2016, mensyaratkan pemerintah daerah wajib memenuhi paling sedikit memiliki saham 99 persen pada BUMD yang akan mengelola PI dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah,” paparnya.

    Saat ini, kepemilikan saham pemerintah daerah pada PT WUS sebesar 75,30 persen. Sedangkan saham lainnya dimiliki oleh PT MMI sebesar 24,20 persen, Perumda Sumekar sebesar 0,45 persen, dan Agus Suryawan sebesar 0,05 persen. (tem/kun)

  • Target PTSL 2025 di Bondowoso Hanya 6.000 Bidang Tanah, Menurun Signifikan

    Target PTSL 2025 di Bondowoso Hanya 6.000 Bidang Tanah, Menurun Signifikan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 hanya menargetkan 6.000 bidang tanah, sebuah penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso.

    Kepala BPN Bondowoso, Zubaidi, menjelaskan bahwa pada awalnya pihaknya mengusulkan 20 ribu bidang untuk tahun ini. Namun, setelah evaluasi anggaran, target tersebut dipangkas menjadi hanya 6.000 bidang.

    “Anggaran yang kami terima untuk 2025 hanya untuk 6.000 bidang. Sebenarnya perencanaan awal 20 ribu, namun karena efisiensi, akhirnya dikurangi,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

    Program PTSL 2025 mencakup 37 desa di Kabupaten Bondowoso, terdiri dari desa lama yang sudah pernah terjangkau program ini dan desa baru yang belum pernah menjadi sasaran PTSL. Sebanyak delapan desa merupakan desa baru dalam program tersebut.

    Hingga awal Mei 2025, progres penerbitan sertifikat tanah sudah mencapai 4.587 bidang atau sekitar 75 persen dari target. Zubaidi optimistis seluruh target akan tercapai 100 persen pada bulan Mei ini.

    “Progresnya sangat lancar, sangat bagus. Tidak ada hambatan berarti. Hanya sedikit polemik, misalnya ada desa yang mengajukan jatah sampai 1.500 bidang, padahal dari kami sudah menetapkan 500 bidang,” kata Zubaidi.

    Zubaidi juga menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti program PTSL cukup tinggi. Namun, masih ada kendala klasik terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Banyak warga yang menganggap tanah sebagai milik bersama dan enggan untuk menyertifikatkan meskipun sudah ada bangunan di atasnya.

    “Padahal, jika sudah ada bangunan, harus segera disertifikatkan agar jelas milik siapa,” tegasnya.

    Sebagai perbandingan, PTSL di Bondowoso pada tahun 2024 berhasil mendaftarkan 27 ribu bidang tanah, dan pada 2023 tercatat 45 ribu bidang. Penurunan target pada 2025 ini diharapkan membuat proses pelaksanaan program PTSL lebih terkendali dan minim hambatan. [awi/beq]