Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Cegah Kebocoran PAD di Surabaya, Gerindra Dorong Digitalisasi Retribusi

    Cegah Kebocoran PAD di Surabaya, Gerindra Dorong Digitalisasi Retribusi

     

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem penerimaan daerah, khususnya dalam retribusi dan pajak.

    Hal itu disampaikan saat sarasehan pendapatan daerah yang digelar bersama Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, pada Kamis (9/5/2025) malam.

    Kahfi menyebut bahwa kerja sama dengan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee untuk pembayaran retribusi atau pajak daerah sudah seharusnya mulai dijajaki. Menurutnya, langkah ini tidak hanya relevan dengan kemajuan zaman, tapi juga menjadi solusi praktis bagi masyarakat.

    “Kerjasama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya untuk pembayaran pajak atau retribusi harusnya sudah mulai dilakukan,” tegasnya.

    Kahfi juga menyebut pentingnya pengawasan terhadap penerapan QRIS dalam transaksi pembayaran daerah. Sistem ini harus dijaga agar langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa celah penyalahgunaan.

    “Lalu, penggunaan QRIS yang langsung masuk ke rekening daerah ini perlu dikawal. Jangan sampai ada kecurangan dalam praktik pelaksanaannya,” lanjut Kahfi.

    Menurutnya, digitalisasi merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya mencegah korupsi dan memastikan seluruh dana terhimpun secara transparan. Kahfi juga menilai elektronifikasi mampu menutup celah penyalahgunaan di lapangan.

    “Karena elektronifikasi retribusi juga mencegah adanya korupsi dana tidak terhimpun dengan benar dan penyalahgunaan lainnya,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Kahfi menilai bahwa transformasi digital ini akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi tanpa hambatan geografis maupun waktu.

    “Elektronifikasi atau digitalisasi retribusi daerah juga mempermudah masyarakat untuk membayar retribusi, tidak perlu datang fisik ke kantor dan tidak mempertimbangkan jarak. Sehingga lebih efisien,” ujarnya.

    Selain itu, Kahfi juga mengkritik rendahnya capaian target retribusi parkir yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan potensial. Menurutnya, capaian yang hanya 40 miliar dari target 100 miliar harus menjadi perhatian serius.

    “Selain itu, target parkir 100 miliar yang hanya mencapai 40 miliar juga perlu menjadi sorotan. Solusinya harus dimitigasi dengan sistem elektronik,” tandas Kahfi.

    Dengan dorongan politik dan kebijakan yang tepat, dia berharap penerimaan daerah bisa meningkat secara signifikan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.[asg/aje]

  • DPRD Jatim Dorong Alat Deteksi Dini Bencana di Malang Raya Diperkuat

    DPRD Jatim Dorong Alat Deteksi Dini Bencana di Malang Raya Diperkuat

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan sistem peringatan dini bencana di wilayah Malang Raya. Hal ini disampaikan Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, mengingat potensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang kerap mengancam saat musim hujan tiba.

    Dewanti menyebut bahwa Kota Batu sudah menunjukkan komitmen dalam merawat alat deteksi dini. Namun, ia menilai penguatan serupa perlu diperluas ke wilayah lain di Malang Raya, terutama Kabupaten Malang bagian selatan yang dikenal rawan bencana.

    “Kalau hujan, pasti jalan itu seperti sungai. Kenapa? Karena memang jalannya turun. Jadi, yang turun di luar pasti deras,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).

    Menurut politisi asal PDI Perjuangan itu, penyebab bencana tidak bisa disederhanakan hanya dari satu faktor. Banyak komponen yang saling terkait dan harus dianalisis secara menyeluruh untuk memahami akar masalah dan solusi yang tepat.

    “Tapi setelah itu selesai, nah, itu juga kita harus melihat di mana dan bagaimana. Kita tidak bisa menyimpulkan banjir itu karena satu dan lain hal, tapi ada beberapa banyak komponen yang harus diperhatikan,” jelas mantan Wali Kota Batu ini.

    Meskipun belum memiliki data spesifik terkait keberadaan dan kondisi alat deteksi dini di Kabupaten Malang, Dewanti optimistis bahwa setiap daerah sudah menyadari pentingnya mitigasi bencana.

    “Insyaallah setiap daerah itu sudah sangat perhatian terhadap tanggap bencana. Karena kalau terjadi bencana, bukan hanya rugi dan segala macam, itu akan merepotkan,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga mengganggu kondisi fiskal pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penambahan alat deteksi dini di kawasan rawan dinilai sangat mendesak.

    “Oh iya, harus. Dan memang saya akui itu kurang. Tetapi ya kita memang harus mendata di mana daerah-daerah yang memang perlu,” ungkapnya.

    Dewanti menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya klasifikasi wilayah rawan bencana agar penguatan sistem peringatan dini bisa dilakukan secara tepat sasaran. “Karena potensi bencana itu sangat penting untuk menjadi perhatian—mana yang sedang, mana yang begitu,” pungkasnya. [asg/beq]

  • KEK Tak Sesuai Harapan, Fraksi PDIP: Pemkab Malang Harus Punya Target Kinerja

    KEK Tak Sesuai Harapan, Fraksi PDIP: Pemkab Malang Harus Punya Target Kinerja

    Malang (beritajatim.com)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menuding keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Singosari, masih jauh dari harapan.

    Selain tak sesuai ekspektasi, kritikan dari parlemen untuk KEK Singosari bukan lagi ranah pribadi person to person. Melainkan diambil melalui keputusan lembaga lewat Pansus DPRD.

    “Eksekutif dalam hal ini pemerintah kabupaten malang, jangan bersikap parsial dong. Apa yang di sampaikan Pak Zulham (Anggota DPRD Kabupaten Malang-red) terkait KEK, kami tegaskan itu bukan pendapat pribadi, Pak Zulham hanya melakukan transfer Informasi dari catatan strategis DPRD agar supaya Pemerintah Kabupaten Malang, mendapatkan efek manfaat akan keberadaan KEK itu sendiri,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, Jumat (9/5/2025).

    Pria yang akrab disapa Adeng itu melanjutkannya, catatan dari DPRD yakni, keberadaan KEK harus bermanfaat lebih bagi masyarakat.

    “Jadi tak cukup elok kemudian ketika Eksekutif (Pemkab Malang-red) menyikapi kritik DPRD ke ranah suka tidak suka. Eksekutif dalam Menentukan Satu Kawasan Ekonomi, pastinya diawali oleh satu kajian, yg bertujuan meningkatkan nilai tambah PAD, nah jika pada prakteknya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, kan harus dilakukan evaluasi, pada titik ini DPRD melalui pansus DPRD melaksanakan tugas terhormat itu. Bagaimana kemudian sebuah kebijakan diterapkan tidak melenceng jauh dari perencanaan nya” tegas Adeng.

    Adeng bilang, eksekutif, dalam hal ini Pemkab Malang, jangan mempersempit masalah. “Apa karena KEK tidak menggunakan APBD lantas dianggap tidak merugikan Pemerintah Daerah. Ingat lo ya, perencanaan perubahan tata ruang untuk menetapkan satu kawasan butuh kajian dan anggaran, dan anggaran itu diserap dari uang masyarakat Kabupaten Malang. Sehingga hasilnya juga harus dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malang,” bebernya.

    Masih kata Adeng, demi kebaikan dan produktifitas KEK, kedepan Eksekutif jangan memancing untuk berkonfrontasi dengan DPRD soal KEK. Mengingat KEK ada dalam zona teritorial hukum Pemerintah Kabupaten Malang.

    “Maka alangkah baiknya Pemkab Malang, menetapkan standar dan target kinerja pada pengelolaan KEK, sehingga KEK keberadaannya tak melulu menguntungkan orang per orang,” ujarnya.

    Adeng bilang, eksekutif jangan hanya mengukur keberadaan KEK karena menghasilkan nilai dua ratus hingga tiga ratus saja karena itu tidak bisa dijadikan patokan.

    “Kan gak bisa itu dijadikan ukuran, karena mereka sekolah disana bukan gratis, jika logikanya dibangun sama, berarti keberadaan Universitas se Malang Raya ini kalah keren dong dengan Kampus yang dikelola di KEK, kan itu konklusi dari pemikiran Eksekutif ya,” ucapnya.

    Adeng menambahkan, harusnya Pemkab Malang menyodorkan beberapa syarat kepada pengelola KEK.

    “Misalkan semua pembayaran harus menggunakan qris (e-money) yang tujuannya meningkatkan penerimaan daerah secara sah, hal sederhana seperti ini dapat diterapkan, sehingga KEK bisa lebih bermanfaat,” pungkasnya. [yog/aje]

  • Kritik Dedy Mulyadi, Politikus PKB: Daripada Dikirim ke Barak Militer, Lebih Baik ke Pesantren

    Kritik Dedy Mulyadi, Politikus PKB: Daripada Dikirim ke Barak Militer, Lebih Baik ke Pesantren

    Jakarta (beritajatim.com) – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi terkait kebijakan mengirim siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer TNI untuk mendapatkan pelatihan kedisiplinan ala militer dikritik sejumlah pihak.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramli menyebut, pola pendidikan pesantren jauh lebih cocok untuk generasi muda dibanding pola militeristik.

    “Pola pendidikan di pesantren saya kira lebih cocok untuk anak-anak muda kita. Dari dulu polanya untuk menanamkan karakter, disiplin, juga akhlakul karimah. Dan ini saya kira siswa-siswa yang katanya nakal lebih baik dikirim ke pesantren,” kata Amure, sapaan akrabnya.

    Anggota Komisi X DPR RI ini juga menilai, perubahan karakter dan perilaku siswa sulit dicapai hanya melalui pelatihan intensif beberapa minggu di barak militer.

    “Membangun karakter dan disiplin siswa itu tidak bisa cuma tiga minggu. Apalagi di barak militer. Cara berfikir siswa itu perlu diasah dalam waktu yang lama, dan di pesantren bisa bertahun-tahun,” ujarnya.

    Menurut Amure, kebijakan Dedy memang terkesan baik, yaitu untuk memperkuat kedisiplinan dan membangun karakter siswa. Namun ia menilai pola tersebut justru mencabut hakikat pendidikan bagi generasi muda.

    “Kalau kita lihat sepintas memang nampaknya pola kebijakan pak Gubernur Jawa Barat itu baik ya, mau membangun kedisiplinan, karakter yang berani. Tapi ingat, hakikat pendidikan untuk anak-anak muda itu bukan begitu, sama sekali tidak militeristik,” ujarnya.

    Dia pun meminta Kementerian PPPA serta Kementerian Pendidikan untuk mengawal kebijakan Dedi lantaran sudah terlanjur dijalankan.

    “Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Kebijakan sudah dijalankan. Jadi tinggal pengawasannya harus benar-benar dikawal. Saya minta Kementerian PPPA dan Kementerian Pendidikan serius mengawal kebijakan itu,” tegas Amure. [hen/aje]

  • DPRD Probolinggo Sesalkan Aksi Anarkis Sopir Jeep di Kantor BB TNBTS

    DPRD Probolinggo Sesalkan Aksi Anarkis Sopir Jeep di Kantor BB TNBTS

    Probolinggo (beritajatim.com) – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Ning Ayu Nofita Rahmawati, menyatakan keprihatinannya atas aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah sopir jeep di kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) pada Minggu (4/5/2025). Ia menilai aksi tersebut mencoreng citra wisata Bromo yang selama ini menjadi destinasi andalan.

    Ning Ayu menyebut tindakan intimidasi terhadap petugas loket serta perusakan fasilitas sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Ia mendorong agar setiap persoalan diselesaikan secara tertib dan damai, bukan dengan kekerasan.

    “Kalau memang diwajibkan membeli tiket masuk secara online, sebaiknya para sopir jeep melakukannya terlebih dahulu agar tidak terjadi penumpukan antrean di pintu masuk,” tegasnya.

    DPRD Kabupaten Probolinggo akan melakukan evaluasi bersama Dinas Pariwisata dan pihak terkait untuk mencegah insiden serupa terulang. Selain itu, kerusakan fasilitas yang ditimbulkan turut disoroti karena berdampak pada pengalihan anggaran perbaikan yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik.

    Dalam waktu dekat, Komisi IV DPRD akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian bersama Dinas Pariwisata, Muspika Desa, dan Satlantas Polres Probolinggo. Jika ada laporan resmi dari masyarakat atau lembaga terkait, pihaknya juga siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan perwakilan BB TNBTS guna merumuskan solusi jangka panjang. [ada/beq]

  • Bupati Malang “Nyantrik” Tebu Cening Banyuwangi, Siap Kembangkan Varietas Produktif Tinggi

    Bupati Malang “Nyantrik” Tebu Cening Banyuwangi, Siap Kembangkan Varietas Produktif Tinggi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ketertarikan terhadap varietas tebu cening yang dikembangkan petani di Banyuwangi mendorong Bupati Malang M Sanusi melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Banyuwangi, Kamis (8/5/2025). Tujuan Sanusi adalah “nyantrik” atau belajar mengenai pengembangan tebu cening.

    Bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, sejumlah kepala OPD, dan pelaku industri tebu, Sanusi disambut hangat oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Sanusi menyatakan, tujuan utama kunjungannya adalah mempelajari tebu varietas cening yang dikenal sangat produktif. Tebu ini mampu tumbuh hingga 5 meter dengan rendemen sekitar 10,96 persen dan hablur gula mencapai 71,14 persen. Bahkan, produktivitasnya dapat menembus angka 180 ton per hektare, jauh di atas rata-rata produktivitas di Malang yang hanya sekitar 80 ton.

    “Kami dapat masukan dari akademisi pertanian Malang untuk mempelajari tebu cening di Banyuwangi. Potensi produksinya sangat besar. Jadi kami ingin belajar dan mencoba mengembangkan di Malang,” ujar Sanusi.

    Selain sektor pertanian, Sanusi juga mengaku tertarik dengan kemajuan digitalisasi desa dan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata di Banyuwangi. “Setiap ke sini, selalu ada hotel atau destinasi baru. Belum lagi pelayanan publik di desa yang sudah digital. Ke depan kami ingin kirim tim belajar ke sini,” imbuhnya.

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan terbuka untuk berbagi pengalaman. Menurutnya, kolaborasi seperti ini penting untuk mempercepat pengembangan potensi daerah.

    “Kami merasa terhormat karena Kabupaten Malang yang punya potensi pertanian besar, mau belajar ke Banyuwangi. Ini bentuk kolaborasi yang positif. Bahkan kami juga ingin belajar dari Malang dalam hal inovasi pertaniannya,” kata Ipuk.

    Ipuk menjelaskan, varietas tebu cening dikembangkan oleh petani rakyat melalui PT Tirta Harapan di Perkebunan Bayu Kidul, Kecamatan Songgon. Ia juga mencatat capaian Pabrik Gula (PG) Glenmore yang pada 2024 menggiling 946.967 ton tebu—naik 129 persen dari tahun sebelumnya.

    Kedua kepala daerah sepakat memperkuat sinergi antardaerah, khususnya untuk mendukung kesejahteraan petani, inovasi teknologi pertanian, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis desa dan pariwisata. [alr/beq]

  • Mas Aji Soroti Ego Sektoral saat Musrenbang RPJMD Pacitan 2025-2029

    Mas Aji Soroti Ego Sektoral saat Musrenbang RPJMD Pacitan 2025-2029

    Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pacitan resmi memulai penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 yang digelar di Pendopo Kabupaten, Kamis (8/5/2025). Dalam forum tersebut, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menekankan pentingnya keselarasan visi dan misi kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.

    Bupati yang akrab disapa Mas Aji itu menyoroti masih lemahnya pemahaman beberapa perangkat daerah terhadap dokumen RPJMD yang telah disusun sejak masa pencalonan bersama Wakil Bupati Gagarin Sumrambah. “RPJMD ini disusun sejak masa pencalonan bersama Wakil Bupati Gagarin Sumrambah. Maka harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

    Mas Aji mengungkapkan, Pacitan memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan UMKM. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera dan bahagia. Ia juga menekankan perlunya sinergi antarperangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun saling lempar tanggung jawab.

    “Hilangkan ego sektoral. Kesejahteraan Pacitan adalah tanggung jawab kita bersama,” tandasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencermati setiap detail dalam dokumen RPJMD, termasuk mengevaluasi capaian dan kendala dari periode sebelumnya. Ia menekankan bahwa Renstra setiap perangkat daerah harus selaras dengan RPJMD, serta perlu adanya integrasi kebijakan daerah dengan program provinsi maupun pusat agar akses terhadap bantuan lintas pemerintahan bisa lebih optimal. [tri/beq]

  • Lepas Keberangkatan CJH, Bupati Pamekasan: Mohon Tidak Berswafoto di Depan Ka’bah

    Lepas Keberangkatan CJH, Bupati Pamekasan: Mohon Tidak Berswafoto di Depan Ka’bah

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengingatkan para Calon Jemaah Haji (CJH) agar menjaga etika dan akhlak selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satu pesannya adalah agar para jemaah tidak berswafoto di depan Ka’bah demi menjaga kekhusyukan ibadah dan nama baik bangsa Indonesia.

    Pesan tersebut disampaikan dalam pelepasan keberangkatan CJH Kloter 27 di depan Masjid Agung Asy-Syuhada’, Jumat (9/5/2025) dini hari. Hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto, unsur Forkopimda, serta jajaran Kantor Kemenag Pamekasan.

    “Jaga selalu etika dan akhlak ketika berada di tanah suci, kami mohon kepada para jemaah agar tidak berswafoto di depan Ka’bah dan tidak mencari sensasi, agar bangsa Indonesia tidak dikatakan sebagai bangsa yang suka selfie,” tegas KH Kholilurrahman.

    Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesabaran selama menjalankan ibadah haji yang penuh dengan tantangan fisik maupun mental. “Ketika sampai di tanah suci (Makkah), akan banyak sekali cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah, dan kesabaran adalah penangkal yang ampuh untuk menahan diri,” ujarnya.

    CJH juga diimbau untuk mengikuti semua arahan petugas haji, menjaga kondisi tubuh, serta meluruskan niat agar meraih predikat haji mabrur. “Kami yakin jika niat kita lurus, maka proses ibadah akan berjalan mudah dan lancar,” katanya.

    Total CJH Pamekasan 2025 sebanyak 1.049 orang, terbagi dalam lima kloter. Kloter 27 (326 jemaah) berangkat pukul 01.30 WIB, disusul Kloter 28 (364 jemaah) pukul 03.00 WIB, Kloter 29 (102 jemaah) pukul 05.00 WIB, Kloter 23 (140 jemaah) pada Kamis (15/5/2025), dan Kloter 95 (117 jemaah) dari Ponpes Miftahul Ulum Penyepen pada Kamis (29/5/2025). [pin/beq]

  • Ali Masykur Cuti Haji, Khairul Umam Ditunjuk sebagai Plt Ketua DPRD Pamekasan

    Ali Masykur Cuti Haji, Khairul Umam Ditunjuk sebagai Plt Ketua DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menunjukkan Khairul Umam sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Ali Masykur karena cuti melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah.

    Penunjukan Khairul Umam yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan, dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Wakil Rakyat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (8/5/2025).

    Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bakal mengisi jabatan sebagai Plt Ketua DPRD Pamekasan, selama Ali Masykur menjalani masa cuti dalam rentang waktu sekitar 28 hari kedepan.

    “Sebagai Plt (Ketua DPRD Pamekasan), kami akan melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas eksisting (sesuatu yang sudah ada atau sedang ada di suatu tempat atau waktu tertentu) ketua DPRD selama beliau menjalankan ibadah haji di tanah suci,” kata Khairul Umam.

    Legislator dari daerah pilihan (dapil) 2 Palengaan-Proppo, juga menyampaikan jika penunjukan Plt tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku, beberapa di antaranya juga diatur dalam tata tertib DPRD Pamekasan.

    “Dalam aturan dijelaskan bahwa jika ketua DPRD berhalangan dan atau melakukan cuti kurang dari 30 hari kerja, maka wakil ketua dapat menggantikan posisi (jabatan ketua) sebagai Plt” ungkapnya.

    Bahkan dalam kesempatan, polisi yang akrab disapa Umam juga memastikan jika dirinya komitmen melaksanakan dengan dengan penuh tanggungjawab. “Stabilitas DPRD dan maksimalisasi pelayanan publik akan tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.

    Sementara Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur berharap yang terbaik untuk institusi yang dipimpinnya. Namun untuk sementara dirinya masih fokus melaksanakan ibadah haji. “Mohon doanya, semoga ibadah lancar. Amin,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Mbak Wali Bawa UMKM Kediri Tampil di Munas APEKSI 2025, Dorong Kolaborasi dan Inovasi Antar Kota

    Mbak Wali Bawa UMKM Kediri Tampil di Munas APEKSI 2025, Dorong Kolaborasi dan Inovasi Antar Kota

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2025 yang digelar di Kota Surabaya. Mengusung tema “Dari APEKSI Untuk Negeri,” Munas ini dihadiri para wali kota dari seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai agenda penting, seperti ICE Business Forum, Indonesia City Expo, Ladies Program, hingga Karnaval Budaya.

    “Saya mengikuti rangkaian kegiatan Munas APEKSI. Ini merupakan wujud komitmen Kota Kediri untuk mempererat sinergi antar pemerintah kota se-Indonesia,” ujarnya, Kamis (08/05/2025).

    Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali ini menegaskan bahwa Munas APEKSI adalah wadah yang sangat penting dalam memperkuat kolaborasi antardaerah. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan mencari solusi atas beragam tantangan perkotaan yang semakin kompleks.

    “Banyak agenda menarik di sini seperti ICE Business Forum yang bisa menjadi ajang kami kepala daerah untuk bertukar pikiran, ide dan gagasan. Harapannya setelah mengikuti Munas APEKSI ini ada semangat dan inovasi baru untuk menjawab berbagai tantangan kota. Serta mewujudkan Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN),” tegasnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2025.

    Dalam kegiatan pameran Indonesia City Expo yang menjadi bagian dari Munas, Mbak Wali Vinanda menyampaikan bahwa Kota Kediri turut berpartisipasi dengan menampilkan berbagai produk unggulan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Partisipasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas pasar dan mengenalkan keunikan produk lokal Kediri kepada publik yang lebih luas.

    Beragam produk yang dipamerkan meliputi tenun ikat, batik khas Kediri, kerajinan kayu, makanan olahan, hingga berbagai jenis aksesoris. Produk-produk ini mencerminkan identitas lokal yang kuat dan menjadi bagian dari upaya mendukung program Sapta Cita yang diusung Pemkot Kediri, khususnya pada aspek Produktif, Inovatif, dan Kreatif.

    “Harapannya produk-produk unggulan kami semakin dikenal dan nanti banyak orang yang ingin datang ke Kota Kediri. Ini sejalan dengan salah satu program Sapta Cita yakni Produktif, Inovatif, dan Kreatif. Di mana salah satunya mendorong pengembangan UMKM,” ungkap Mbak Wali. [nm/ian]