Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Didesak Buka Stasiun KA Tuban, Mas Lindra: Itu Kewenangan Pusat

    Didesak Buka Stasiun KA Tuban, Mas Lindra: Itu Kewenangan Pusat

    Tuban (beritajatim.com) – Viralnya penolakan Bus Si Mas Ganteng berhenti di Stasiun Bojonegoro oleh tukang becak dan ojek online (ojol) memicu gelombang desakan masyarakat agar Kabupaten Tuban memiliki kembali jalur dan stasiun kereta api aktif. Desakan itu disampaikan melalui berbagai media sosial milik Pemkab dan Bupati Tuban, Jumat (09/05/2025).

    Masyarakat berharap akses transportasi kereta api tidak lagi bergantung pada stasiun di Bojonegoro atau Babat, Lamongan. Mereka meminta agar jalur kereta aktif kembali di wilayah Tuban seperti yang pernah ada pada era Hindia-Belanda.

    Sebagai informasi, Kabupaten Tuban memiliki sejarah panjang perkeretaapian. Pada tahun 1920, jalur Babat–Tuban dibuka oleh pemerintah kolonial, namun kini telah lama tidak beroperasi. Lokasi bekas Stasiun Tuban di Kelurahan Doromukti kini telah berubah menjadi kawasan permukiman padat. Lahan tersebut masih tercatat sebagai aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Menanggapi ramainya permintaan dari warga, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang akrab disapa Mas Lindra menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan membuka kembali jalur tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.

    “Itu kan kewenangannya bukan di Kabupaten, semuanya keputusan pusat,” ujar Mas Lindra saat ditemui di Gedung DPRD Tuban.

    Meski begitu, Mas Lindra memastikan bahwa Pemkab Tuban sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar jalur kereta api ke Tuban bisa diaktifkan kembali. Ia menilai keberadaan stasiun akan mendukung pertumbuhan sektor industri di daerahnya.

    “Kami dari Pemkab sudah menggenjot beliau-beliau dari pemerintah pusat untuk diaktifkan karena potensi industri di Tuban bismillah semakin berkembang,” tegasnya.

    Mas Lindra menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong dan memfasilitasi proses, namun tidak bisa membuat keputusan final. “Kalau kembalinya jalur kereta, kita kembalikan kebijakan dari pusat,” katanya.

    Wacana pembukaan kembali jalur kereta api Tuban juga pernah mencuat dalam rencana pembangunan Kilang Minyak milik PT Pertamina Rosneft. Dalam rencana tersebut, akan dibangun jalur kereta dari Babat (Lamongan) ke Merakurak (Tuban) guna mendukung distribusi logistik kilang yang ditargetkan beroperasi pada 2027. [dya/beq]

  • Bus Si Mas Ganteng Tuban Akan Layani Rute ke Stasiun Babat Lamongan

    Bus Si Mas Ganteng Tuban Akan Layani Rute ke Stasiun Babat Lamongan

    Tuban (beritajatim.com) – Meski masih menuai pro dan kontra, Pemerintah Kabupaten Tuban berencana membuka rute baru layanan Bus Si Mas Ganteng menuju Stasiun Babat, Kabupaten Lamongan. Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan masyarakat akan akses transportasi umum yang terintegrasi dengan layanan kereta api.

    Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan hal tersebut usai rapat paripurna DPRD Tuban beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, meskipun Kabupaten Tuban tidak memiliki stasiun, Pemkab tetap berkomitmen menghadirkan transportasi antar-jemput gratis bagi warganya.

    “Ada juga masukan dari masyarakat untuk pengantaran di Stasiun Babat, Insya Allah akan kita tambah akses ke sana,” ujar Mas Lindra, Jumat (9/5/2025).

    Menurutnya, layanan Bus Si Mas Ganteng ke Stasiun Bojonegoro telah membantu mobilitas warga Tuban, terutama yang sebelumnya kesulitan menjangkau moda transportasi kereta api karena keterbatasan akses.

    “Kemarin ada masyarakat yang mengeluhkan juga yang dari Jatirogo tidak bisa mengakses ke Stasiun Bojonegoro,” lanjutnya.

    Sebagai tindak lanjut, Mas Lindra telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban untuk mengkaji rute baru ke Stasiun Babat, termasuk mengatur jadwal operasional dan kesiapan armada.

    “Saat ini kita sedang komunikasi dengan Wakil Gubernur Jatim, Mas Emil, dan Insya Allah beliau akan membantu komunikasi penggunaan yang di Kabupaten Lamongan itu,” jelasnya.

    Meski begitu, rencana pengoperasian rute menuju Stasiun Babat masih dalam tahap kajian dan uji coba. Pemerintah daerah memastikan keputusan akhir tetap mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan masyarakat. [dya/beq]

  • Musda XI Golkar Jatim, Kota Malang Condong Aklamasi ke Ali Mufthi

    Musda XI Golkar Jatim, Kota Malang Condong Aklamasi ke Ali Mufthi

    Malang (beritajatim.com) – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jawa Timur, DPD Partai Golkar Kota Malang menyatakan dukungannya terhadap Ali Mufthi sebagai calon Ketua DPD Golkar Jatim. DPD Kota Malang mengindikasikan adanya potensi aklamasi jika tidak ada calon lain yang memenuhi syarat dukungan yang ditentukan.

    Musda XI Golkar Jatim, yang akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Hotel Shangri-La Surabaya, diperkirakan akan memperebutkan 44 suara. Suryadi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Malang, mengatakan bahwa Ali Mufthi, yang sudah mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia serta dukungan 41 suara, merupakan kandidat yang paling mungkin lolos.

    “Jika hanya ada satu calon yang memenuhi syarat dukungan lebih dari 30 persen, kita akan mendukungnya dan menganggapnya sebagai musyawarah mufakat, yang kemungkinan besar akan berakhir dengan aklamasi,” ujar Suryadi.

    Menurutnya, meskipun Partai Golkar membuka pendaftaran calon Ketua DPD Golkar Jatim, saat ini belum ada calon lain yang siap maju dari Kota Malang. “Kami sedang mengamati dengan cermat. Yang pasti, hingga kini belum ada kader yang diusung untuk maju,” tambah Suryadi.

    Ali Mufthi telah memperoleh dukungan signifikan, dan DPD Golkar Kota Malang cenderung mendukung aklamasi apabila tidak ada pesaing yang memenuhi kriteria dukungan. “Jika ada lebih dari satu calon, mereka harus memenuhi 30 persen dukungan untuk bisa lanjut. Jika tidak, maka hanya satu calon yang akan otomatis diakui,” jelas Suryadi.

    Dengan syarat dukungan minimal 30 persen dan proses pemilihan yang terstruktur, Musda XI Golkar Jatim diprediksi akan mengarah pada proses yang mulus, dengan potensi besar terjadinya aklamasi untuk Ali Mufthi sebagai Ketua DPD Golkar Jatim. [luc/beq]

  • DPRD Jatim Gelar Aspirasi Run 2025, Ajang Olahraga dan Ruang Aspirasi Masyarakat

    DPRD Jatim Gelar Aspirasi Run 2025, Ajang Olahraga dan Ruang Aspirasi Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Jawa Timur mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan “Aspirasi Run 2025,” yang akan diselenggarakan pada Jumat, 23 Mei 2025, di Stadion Wilis, Kota Madiun. Kegiatan ini menawarkan pengalaman baru bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berolahraga dalam satu acara seru.

    Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyat, dengan cara yang menyenangkan dan sehat. “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mimpinya demi kemajuan Jawa Timur,” ujar Musyafak saat konferensi pers di Madiun.

    Aspirasi Run 2025 tidak hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan anggota DPRD Jatim. Musyafak juga menegaskan bahwa kegiatan ini terbuka untuk umum dan tidak memungut biaya pendaftaran, dengan semangat “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat.”

    Sekwan Jatim, M Ali Kuncoro, menambahkan bahwa seluruh peserta yang menyelesaikan lomba akan mendapatkan medali, sementara 5.000 pendaftar pertama berkesempatan mendapatkan jersey resmi Aspirasi Run 2025. Selain itu, ada pula berbagai hadiah menarik untuk peserta dengan aspirasi terbaik.

    “Para peserta dapat mengirimkan aspirasi mereka saat mendaftar di www.aspirasirun.com, dan nantinya aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak legislatif,” tutup Ali.

    Acara ini juga akan dimeriahkan oleh berbagai guest star, seperti Tenxi, Naykilla, Jemsii (Garam Madu), Leona Zhen, Pertelom Koplo, dan Seleb Run seperti Bams Samsons, Maria Selena, Rico Ceper, Syamsi Alam, serta Vania Valencia. [tok/beq]

  • Punya Lahan 43 Hektar di Blitar Selatan, UM Ajak Bicara Pemkab

    Punya Lahan 43 Hektar di Blitar Selatan, UM Ajak Bicara Pemkab

    Blitar (beritajatim.com) – Universitas Negeri Malang (UM) mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bicara. UM secara terbuka menyatakan siap untuk ambil peran dalam memajukan wilayah Kabupaten Blitar terutama di bagian selatan.

    Pasalnya UM kini telah resmi memiliki lahan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik UM yang ada di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Luas lahannya bahkan mencapai 43 hektar.

    Lahan KHDTK milik UM ini merupakan hibah dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang nantinya akan difungsikan sebagai tempat penelitian, pelestarian, dan pengabdian masyarakat.

    Tidak hanya berhenti pada manfaat tersebut, UM juga ingin bisa memberikan impact langsung kepada masyarakat sekitar lokasi KHDTK termasuk juga untuk wilayah Kabupaten Blitar.

    “Tugas mengembangkan daerah bukan hanya menjadi tugas dari birokrasi saja, atau pemerintah saja. Namun itu juga menjadi tugas kita sebagai akademisi untuk memajukan daerah, mensejahterakan masyarakat,” ungkap Wakil Rektor III Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih.

    Ahmad Munjin menjelaskan bahwa lahan seluas 43 hektar tersebut selama ini dimanfaatkan oleh warga untuk lahan tanaman sengon. Namun demikian, UM tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan lahan itu untuk kawasan edu wisata yang bisa dikelola bersama Pemkab Blitar.

    “Lahan ini memang ditujukan sebagai lokasi penelitian dan riset namun dalam perkembangannya juga bisa menjadi edu wisata yang akan mendukung masyarakat lokal agar semakin maju seperti daerah lain yang ada di Kabupaten Blitar,” kata dia.

    Lokasi lahan KHDTK ini sebagian berada di pinggir pantai Gurah, di wilayah Tugurejo. Tentunya jika ini akan dikembangkan sebagai eduwisata akan sesuai.

    Ahmad Munjin menegaskan jika secara legal, lahan yang saat ini digunakan masyarakat sudah ada SK dari Kementerian yang memastikan jika lahan tersebut milik UM.

    “Namun demikian, kita tetap mengajak masyarakat sekitar lahan KHDTK ini ikut aktif terlibat, sehingga bisa mendorong perekonomian dan kehidupan masyarakat semakin meningkat,” ungkapnya.

    Dengan adanya sudensi ini, Pemerintah kabupaten Blitar menerima baik bahkan ikut mendorong agar pemanfaatan lahan ini bisa segera terwujud. Bupati Blitar Rijanto pun akan melihat secara langsung lokasi dan grand design yang diajukan oleh UM.

    “Ya nanti kita akan lihat dan cek ulang. Seperti apa grand design-nya, secara teknis akan kita bicarakan kembali dengan OPD terkait,” ucap Bupati Blitar Rijanto. [owi/beq]

  • GP Ansor Surabaya Desak Panitia Silaturahmi PWI-LS Jatim Bertanggung Jawab

    GP Ansor Surabaya Desak Panitia Silaturahmi PWI-LS Jatim Bertanggung Jawab

    Surabaya (beritajatim.com) – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh KH Sy dalam sebuah video yang kini viral telah memicu reaksi keras dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Surabaya.

    Dalam video tersebut, KH. Sy diduga menghina Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Achyar, dengan menyebut bahwa beliau “menabrak syariat Islam”.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Silaturahmi & Konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI-LS) Se-Jawa Timur yang digelar pada Minggu (4/5/2025) di tempat sebuah tempat di Surabaya.

    Menanggapi pernyataan itu, GP Ansor Surabaya melayangkan surat resmi kepada panitia pelaksana acara untuk menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban. Surat tersebut dikirim pada Kamis (8/5/2025).

    Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya, Achnaf Al Ashbahani, menyatakan kemarahan atas pernyataan yang dianggap mencederai kehormatan NU.

    “Kami sungguh menyayangkan adanya pernyataan tersebut. Kami sebagai warga Nahdlatul Ulama merasa terhina. Simbol tertinggi kami dilecehkan seperti itu. Oleh sebab itu, kami menuntut agar KH. Sy diproses secara hukum karena telah melecehkan Nahdlatul Ulama,” tegas Achnaf dalam keterangan tertulis yang dikirim ke beritajatim.com, Jumat (9/5/2025)..

    Ia juga menyoroti kelalaian panitia acara dalam menyaring narasumber. Menurutnya, hal ini menjadi pelajaran agar ke depan lebih selektif dalam menghadirkan tokoh yang akan berbicara di forum publik.

    “Panitia seharusnya bisa lebih waspada. Kami kecewa karena yang diundang justru menyampaikan hal-hal provokatif yang dapat memecah belah umat,” tambahnya.

    GP Ansor Kota Surabaya memberi waktu 2×24 jam kepada panitia untuk menyampaikan klarifikasi secara langsung kepada KH. Miftachul Achyar.

    “Tentunya kami ingin menyelesaikan hal ini secara baik terlebih dahulu. Namun jika pihak panitia tidak kooperatif, kami akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang kami anggap perlu,” ujarnya.

    Selain itu, Achnaf juga menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang diambil oleh PCNU Kota Surabaya. Ia berharap KH. Syarifudin dapat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan bermartabat kepada Rais Aam PBNU.

    “Kami sangat mendukung tindakan yang diambil oleh PCNU Surabaya. Untuk saat ini, kami imbau kepada seluruh kader Ansor dan Banser se-Kota Surabaya untuk tetap menahan diri dan menunggu komando,” pungkas Achnaf. (ted)

  • Upacara Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto Angkat Cerita Penobatan Raden Wijaya

    Upacara Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto Angkat Cerita Penobatan Raden Wijaya

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upacara peringatan Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto digelar di halaman Kantor Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/5/2025). Upacara dibuka dengan penampilan siswa-siswi SMPN dan SDN di Kabupaten Mojokerto dalam drama kolosal Penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Pertama Kerajaan Majapahit.

    Selama hampir satu jam, undangan mendapat suguhan pertujukan drama kolosal yang mencerita tentang penobatan pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya adalah menantu Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari. Setelah Kertanegara tewas akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292, Raden Wijaya melarikan diri dan mencari perlindungan ke Madura.

    Ia diterima oleh Adipati Arya Wiraraja. Dengan dukungan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mengaku tunduk pada Jayakatwang dan diberi sebidang hutan di daerah Tarik. Di sinilah ia mulai membangun desa yang kemudian dinamakan Majapahit, diambil dari nama buah Maja yang rasanya pahit dan banyak ditemukan di sana.

    Pada saat itu, pasukan Mongol dari Dinasti Yuan (Tiongkok), yang dikirim oleh Kubilai Khan, datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara karena telah menghina utusan mereka. Raden Wijaya memanfaatkan momen ini dan bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Setelah Kediri jatuh dan Jayakatwang tewas, Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang pasukan Mongol.

    Raden Wijaya memaksa mereka mundur kembali ke negeri asalnya. Setelah berhasil menyingkirkan lawan-lawan politiknya, Raden Wijaya resmi dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit pada tanggal 15 Saka bulan Kartika tahun 1215 Saka (diperkirakan 12 November 1293 M). Ia memakai gelar Kertarajasa Jayawardhana.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, mengatakan, bahwa peringatan hari jadi tahun ini mengusung tema besar ‘Bersatu untuk Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur’. “Kabupaten Mojokerto baru saja melewati rangkaian Pemilu, Pileg, hingga Pilkada. Saat ini saatnya kita kembali bersatu, bersama-sama menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto 2025–2030,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) memaparkan capaian program kerja dalam kurun waktu 100 hari masa pemerintahannya. Beberapa diantaranya adalah program Universal Health Coverage (UHC) di bidang kesehatan, pemberian insentif bagi guru TPQ, pembangunan rumah tidak layak huni di Kecamatan Kemlagi dan Mojoanyar, serta renovasi sekolah-sekolah di bawah naungan Kabupaten Mojokerto.

    “Program SuJu atau Susu Jumat sebagai pendamping gizi anak-anak juga sudah berjalan. Alhamdulillah, beberapa janji kampanye sudah terealisasi semua,” imbuhnya.

    Dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto tersebut diberikan penghargaan kepada sejumlah Forkompinda dan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Mojokerto. Turut hadir perwakilan Wali Kota Mojokerto, Bupati Gresik, Bupati Malang dan Bupati Jombang. [tin/but]

  • Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi, Jumat (9/5/2025).

    Ali menegaskan, dirinya akan meneruskan perjuangan Ketua Golkar Jatim M Sarmuji yang sudah baik di Jatim. “Di era Pak Sarmuji, kursi DPR RI asal Jatim, DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota bertambah. Itu harus saya pertahankan,” tuturnya.

    Menurut catatan beritajatim.com, Ali Mufthi adalah anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Warga Singosari Minta Pemkab Malang Kaji Ulang AMDAL KEK

    Warga Singosari Minta Pemkab Malang Kaji Ulang AMDAL KEK

    Malang (beritajatim.com) – Kritik tajam terhadap keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari kembali dilontarkan warga. Kali ini, tokoh masyarakat Singosari yang juga pengamat lingkungan, Fatkul Ulum, meminta Pemkab Malang mengkaji ulang dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) KEK yang berdiri di wilayah resapan air.

    “Pembangunan dengan luasan ratusan hektare di sana harus memperhatikan betul fungsi historis wilayah tersebut sebagai daerah resapan air,” ujar Gus Ulum, sapaan akrabnya, Jumat (9/5/2025).

    Ia mencontohkan kondisi kritis air bersih di desanya, Toyomarto, yang berbatasan langsung dengan KEK. Setiap hari, aliran air bersih ke rumah warga dibatasi pada jam-jam tertentu karena pasokan tidak mencukupi.

    “Kalau area catchment air terus tergerus, utamanya untuk bangunan skala luas seperti di KEK, dampak jangka panjangnya pasti akan dirasakan semua warga Singosari,” katanya.

    Gus Ulum menekankan pentingnya AMDAL sebagai dokumen yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus menjadi tolok ukur utama dalam pembangunan kawasan. Ia meminta agar Pemkab Malang bersikap transparan dan tidak mengabaikan dampak lingkungan yang sudah mulai dirasakan masyarakat.

    “Jangan sampai dokumen itu hanya menjadi macan kertas saja tetapi di lapangan warga merasakan dampak negatifnya dalam jangka panjang. Bisa jadi krisis air bersih, bisa jadi banjir dan dampak lain,” tegasnya.

    Keresahan warga turut mendapat respons dari DPRD Kabupaten Malang. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, mempertanyakan sikap Pemkab Malang yang dinilai terlalu protektif terhadap KEK.

    “Coba itu dibaca pasal 5, pasal 10, dan pasal 35 di Undang-undang tentang KEK, semua peran Pemda diatur spesifik di sana. Jangan-jangan ada konflik kepentingan antara pribadi pejabat dengan investor?” ujar Abdul Qodir, yang akrab disapa Adeng.

    Ia menegaskan bahwa semua bentuk perencanaan perubahan tata ruang yang menyangkut anggaran daerah harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan investor semata.

    Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, juga menyayangkan pernyataan Kepala Bappeda Tomie Herawanto yang menyebut Pemkab tidak memiliki peran dalam pengelolaan KEK Singhasari. Menurutnya, banyak elemen dukungan KEK yang bersumber dari pemerintah daerah, mulai dari infrastruktur hingga perizinan.

    “Kalau daya dukungnya pemerintah pusat, apa Pemda tidak bisa intervensi? Lha apa kami ini bukan pemerintah juga?” cetus Zulham.

    Ia menambahkan, DPRD akan segera memanggil pengelola KEK dalam forum RDPU dan berkoordinasi dengan Dewan Nasional KEK. Zulham menegaskan, evaluasi menyeluruh wajib dilakukan jika dalam tiga tahun tidak ada hasil signifikan.

    “Sesuai perundangan, kalau sudah tiga tahun beroperasi dan tidak ada hasil signifikan, status KEK wajib dikaji ulang untuk dilanjutkan atau dicabut,” pungkasnya. [yog/beq]

  • Cegah Kebocoran PAD di Surabaya, Gerindra Dorong Digitalisasi Retribusi

    Cegah Kebocoran PAD di Surabaya, Gerindra Dorong Digitalisasi Retribusi

     

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem penerimaan daerah, khususnya dalam retribusi dan pajak.

    Hal itu disampaikan saat sarasehan pendapatan daerah yang digelar bersama Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, pada Kamis (9/5/2025) malam.

    Kahfi menyebut bahwa kerja sama dengan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee untuk pembayaran retribusi atau pajak daerah sudah seharusnya mulai dijajaki. Menurutnya, langkah ini tidak hanya relevan dengan kemajuan zaman, tapi juga menjadi solusi praktis bagi masyarakat.

    “Kerjasama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya untuk pembayaran pajak atau retribusi harusnya sudah mulai dilakukan,” tegasnya.

    Kahfi juga menyebut pentingnya pengawasan terhadap penerapan QRIS dalam transaksi pembayaran daerah. Sistem ini harus dijaga agar langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa celah penyalahgunaan.

    “Lalu, penggunaan QRIS yang langsung masuk ke rekening daerah ini perlu dikawal. Jangan sampai ada kecurangan dalam praktik pelaksanaannya,” lanjut Kahfi.

    Menurutnya, digitalisasi merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya mencegah korupsi dan memastikan seluruh dana terhimpun secara transparan. Kahfi juga menilai elektronifikasi mampu menutup celah penyalahgunaan di lapangan.

    “Karena elektronifikasi retribusi juga mencegah adanya korupsi dana tidak terhimpun dengan benar dan penyalahgunaan lainnya,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Kahfi menilai bahwa transformasi digital ini akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi tanpa hambatan geografis maupun waktu.

    “Elektronifikasi atau digitalisasi retribusi daerah juga mempermudah masyarakat untuk membayar retribusi, tidak perlu datang fisik ke kantor dan tidak mempertimbangkan jarak. Sehingga lebih efisien,” ujarnya.

    Selain itu, Kahfi juga mengkritik rendahnya capaian target retribusi parkir yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan potensial. Menurutnya, capaian yang hanya 40 miliar dari target 100 miliar harus menjadi perhatian serius.

    “Selain itu, target parkir 100 miliar yang hanya mencapai 40 miliar juga perlu menjadi sorotan. Solusinya harus dimitigasi dengan sistem elektronik,” tandas Kahfi.

    Dengan dorongan politik dan kebijakan yang tepat, dia berharap penerimaan daerah bisa meningkat secara signifikan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.[asg/aje]