Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Kediri Bangun Jalan Cor Menuju Kawah Gunung Kelud, Rampung Akhir Mei

    Pemkab Kediri Bangun Jalan Cor Menuju Kawah Gunung Kelud, Rampung Akhir Mei

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melanjutkan pembangunan jalan menuju kawah Gunung Kelud pada tahun 2025. Proyek ini dimulai pada 28 Februari 2025 dan ditargetkan selesai pada akhir Mei mendatang.

    Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, menyatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, untuk menunjang sektor pariwisata dan mitigasi bencana di kawasan Gunung Kelud.

    “Ini menjadi atensi beliau Mas Bupati. Pembangunan jalan ini kita gunakan anggaran APBD 2025,” kata Irwan, Kamis (8/5/2025).

    Jalan yang sedang dibangun menggunakan struktur cor beton atau rigid pavement dengan panjang 241 meter dan lebar 4 meter. Anggaran proyek ini sebesar Rp650.139.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kediri tahun 2025.

    Menurut Irwan, pembangunan sebelumnya pada tahun 2019 menggunakan cor beton hanya sampai sebelum terowongan. Sisa jalan hanya dikerjakan dengan metode pengerasan CBT (cement treated base) dan mudah rusak akibat aliran air saat musim hujan.

    “Jadi yang dulunya jalan masih tanah (pengerasan CBT) kini kita bangun dengan cor,” ujarnya.

    Pemkab Kediri melanjutkan pembangunan jalan menuju kawah Gunung Kelud

    Irwan menegaskan bahwa penggunaan cor beton dipilih karena lebih tahan terhadap kondisi ekstrem dibandingkan aspal, termasuk terhadap hujan deras dan potensi erupsi.

    “Untuk kondisi jalan menuju puncak secara keseluruhan kita lihat kondisi baik, (prosentasenya) sekitar 92 persen. Memang ada beberapa bagian lubang-lubang di jalan aspal tapi tidak banyak,” jelasnya.

    Jalan ini tidak hanya digunakan wisatawan, tapi juga penting bagi petugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang rutin memantau aktivitas Gunung Kelud. Infrastruktur yang baik diperlukan untuk menunjang mobilitas tim pemantau bencana.

    Gunung Kelud dikenal dengan kawahnya yang eksotis, menjadi magnet wisatawan lokal maupun mancanegara. Gwyn Roberts, wisatawan asal Australia yang ditemui di puncak, mengaku takjub dengan pemandangan yang ada.

    “Itu pemandangannya luar biasa, tidak banyak yang seperti itu di Indonesia. Ini kali pertama aku melihat kawah seperti itu, dibandingkan dengan kawah gunung lain ini sangat bagus,” ujarnya. [ADV PKP/nm]

  • Pemkab Banyuwangi Bersihkan Endapan Semua Embung dan DAM saat Masuk Musim Kemarau

    Pemkab Banyuwangi Bersihkan Endapan Semua Embung dan DAM saat Masuk Musim Kemarau

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Memasuki musim kemarau, Pemkab Banyuwangi terus melakukan langkah-langkah antisipatif mencegah terjadinya kekeringan. Salah satunya, rutin melakukan kegiatan gelontor waled atau pengeringan dan pembersihan endapan di semua DAM, embung dan bendung.

    Kegiatan pembersihan pada semua DAM, embung, hingga bendung tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan kapasitas tampungan air.
    “Kami terus mengupayakan kebutuhan air irigasi tetap aman selama musim kemarau nanti. Sehingga produksi pangan tetap terjaga karena petani tetap bisa tanam dan panen,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Sekretaris Dinas PU Pengairan Riza Al Fahrobi menjelaskan, sejak April beberapa wilayah di Banyuwangi telah memasuki musim kemarau. Oleh sebab itu pihaknya, telah melakukan pembersihan semua DAM, embung dan bendung dari sedimentasi agar daya tampungnya bisa lebih optimal.

    “Ini kegiatan rutin yang kami kerjakan gotong royong bersama himpunan petani pemakai air (HIPPA),” terang Riza.

    Riza mengungkapkan, saat ini di Banyuwangi terdapat 390 daerah irigasi untuk mengairi lahan seluas 62.000 hektare se-Banyuwangi.

    “Sesuai rencana tata tanam global, InshaAllah Banyuwangi masih aman. Suplai air yang kita miliki masih mencukupi untuk mengcover luasan baku sawah yang ada,” pungkasnya.

    Sebelumnya Bupati Ipuk telah meninjau Waduk Bajulmati di Kecamatan Wongsorejo untuk memastikan ketersediaan air irigasi tetap aman. Diperkirakan, selama musim kemarau ini waduk Bajulmatj mampu memenuhi sekitar 1.800 hektar lahan pertanian di Wongsorejo. [tar/ian]

  • Wabup Blitar Jabat Ketua KONI Tidak Langgar Aturan? Ini Jawabannya

    Wabup Blitar Jabat Ketua KONI Tidak Langgar Aturan? Ini Jawabannya

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Beky Herdihansah resmi didapuk sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar periode 2025-2029. Tentu penunjukan Beky Herdihansah sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar ini bagi sebagian orang cukup mengejutkan.

    Apalagi Beky sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar. Sejumlah orang pun bertanya-tanya apakah boleh Wakil Bupati Blitar merangkap jabatan sebagai Ketua KONI.

    Ternyata apa yang dilakukan oleh Beky itu diperbolehkan secara undang-undang. Ketua KONI boleh diisi atau diduduki oleh pejabat publik termasuk Wakil Bupati Blitar.

    “Diperbolehkan ya sesuai dengan Permen atau Perpres 11 kalau tidak salah, aturan yang baru diperbolehkan,” ucap Sugeng Suroso, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, Sabtu (10/05/2025).

    Larangan bagi pejabat publik untuk menjadi pengurus KONI yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pun telah dihapuskan. Sehingga saat ini tidak ada batasan bagi pejabat publik, termasuk Wakil Bupati Blitar untuk menjabat sebagai ketua KONI.

    Artinya secara undang-undang, Beky boleh menduduki dua posisi yakni Wabup dan Ketua KONI Kabupaten Blitar. Beky pun selaku Ketua KONI Blitar yang baru mengaku siap diberikan amanah ini.

    Dirinya pun yakin tak akan kesulitan membagi waktu untuk KONI dan Wakil Bupati Blitar. Bahkan, Beky percaya ditangan dirinya prestasi KONI Kabupaten Blitar bakal melesat hingga 3 besar di tingkat Jawa Timur.

    “Insya Allah tidak ada masalah,” ucap Beky soal bagi waktu jadi Wabup dan Ketua KONI Kabupaten Blitar.

    Sosok Beky sendiri memang tidak ada tandingannya dalam kontestasi pemilihan Ketua KONI Kabupaten Blitar 2025 ini. Pria berambut biru itu menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kabupaten Blitar.

    Karena calon tunggal, Beky pun disahkan secara aklamasi menjadi Ketua KONI yang baru menggantikan Tony Andreas. Seluruh Ketua Cabang Olahraga KONI Kabupaten Blitar pun menyepakati keputusan dan penunjukan Beky menjadi ketua yang baru. (owi/ian)

  • Jabat Wabup sekaligus Ketua KONI Blitar, Beky Siap Keluarkan Uang Pribadi

    Jabat Wabup sekaligus Ketua KONI Blitar, Beky Siap Keluarkan Uang Pribadi

    Blitar (beritajatim.com) – Beky Herdihansah resmi menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar periode 2025-2029. Pria berambut biru tersebut terpilih secara aklamasi di Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kabupaten Blitar pada Sabtu (10/05/2025).

    Usai jadi Ketua KONI, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Blitar tersebut menyatakan siap untuk mengeluarkan uang pribadi bagi para atlet yang berprestasi. Beky berjanji akan memberikan bonus dari uang pribadinya jika anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mencukupi untuk pemberian hadiah bagi para atlet berprestasi.

    “Ya, nanti cabang olahraga yang berprestasi, atlet yang berprestasi akan kita kasih reward kalau dari APBD tidak cukup kita akan kasih uang pribadi,” ucap Beky.

    Beky pun langsung menargetkan di Porprov Jawa Timur 2025 mendatang, KONI Kabupaten Blitar bisa masuk 5 besar. Target ini dirasa realistis oleh Beky jika ada hubungan yang positif antara pemerintah daerah dan KONI.

    “Target kita ikut Proprov besok bisa masuk 5 besar tapi ke depan kita berharap bisa masuk 3 besar,” tegasnya.

    Beky sendiri saat ini menduduki dua jabatan yakni Wakil Bupati Blitar serta Ketua KONI Kabupaten Blitar. Pria berambut biru itu pun mengaku tak ada masalah jika dirinya harus membagi waktu, yang terpenting adalah KONI bisa berprestasi dan Pemerintah Kabupaten Blitar bisa lebih baik lagi dibidang pengembangan atlet olahraga.

    “Kita di pemerintahan kan sama bapak bupati kita juga bagi tugas, dalam arti terkait masalah KONI kita juga nanti akan dibantu oleh teman-teman,” tegasnya. (owi/ian)

  • Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, pihaknya akan mendengar arus besar dan aspirasi forum dalam menyalurkan pilihan calon ketua pada forum Musda XI Golkar Jatim, Sabtu (10/5/2025) hari ini.

    DPP juga memiliki 1 hak suara dalam menentukan pilihan ketua provinsi.

    “DPP akan mengikuti arus besar yang ada di Musda. Kita akan menyesuaikan,” kata Sarmuji.

    Sejauh ini, isu aklamasi di tubuh Partai Golkar Jatim memang berembus kencang. Apalagi, anggota DPR RI Ali Mufthi resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua. Ali Mufthi bahkan mengantongi dukungan resmi dari 94 persen atau 41 suara dari total 44 pemilik suara pada forum Musda.

    Ali Mufthi didukung oleh 38 DPD Partai Golkar Kabupaten/kota, ormas pendiri dan yang didirikan oleh Golkar hingga organisasi sayap. Jika mempertimbangkan syarat pencalonan yakni minimal 30 persen, maka nyaris tertutup peluang kemunculan calon lain.

    Meski isu aklamasi berkembang, namun Sarmuji menjamin bahwa Musda Partai Golkar Jatim tetap akan berjalan demokratis. Seluruh aspirasi didengar. Ia tak ingin sebagai parpol, Golkar langsung menunjuk figur untuk menjadi pemimpin tanpa mekanisme.

    “Kalau memang pemilik suara terus mengarahkan dukungan ke satu nama, itu tentu saja bukan proses sekali jadi. Ada proses permusyawaratan dari banyak orang yang mungkin tidak diketahui orang banyak,” tutur Sarmuji yang juga Ketua DPD Golkar Jatim ini.

    Sarmuji membantah jika penentuan calon ketua ini berdasar aturan bahwa harus orang pusat. Anggapan ini muncul lantaran selama beberapa periode terakhir, ketua terpilih merupakan pengurus DPP. “Sebenarnya, ini kebetulan yang berulang saja bukan desain yang pakem,” pungkas Sarmuji.

    Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi usai mendaftar. [tok/beq]

  • Wabup Beky Dapat Amanah Jabat Ketua KONI Blitar 2025-2029

    Wabup Beky Dapat Amanah Jabat Ketua KONI Blitar 2025-2029

    Blitar (beritajatim.com) – Wabup Blitar Beky Herdihansah mendapat amanah untuk menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar periode 2025-2029. Beky secara resmi menggantikan Tony Andreas yang sebelumnya telah menjabat Ketua KONI selama 2 periode.

    Beky pun berterimakasih kepada seluruh ketua cabang olahraga yang telah memberikan amanah kepada dirinya sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar.

    “Terimakasih pula atas amanah yang diberikan kepada saya sebagai Ketua KONI Kabupaten Kabupaten Blitar,” ungkap Beky, Wabup Blitar sekaligus Ketua KONI Kabupaten Blitar, Sabtu (10/5/2025).

    Dalam sambutannya Beky menyebut bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar ini sebagai kehormatan. Namun Beky juga mengatakan, jabatan sebagai Ketua KONI Blitar ini juga berat karena ada target yang harus dicapai di Porprov Jawa Timur 2025 mendatang.

    “Ini juga sebagai amanah yang besar dan sangat berat yang saya harus emban agar KONI bisa berprestasi,” ucap Beky.

    Wakil Bupati Blitar tersebut terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar periode 2025-2029 secara aklamasi. Seluruh Ketua Cabang Olahraga di KONI Kabupaten Blitar sepakat menunjuk Beky Herdihansah sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar.

    Dalam Musorkab KONI Kabupaten Blitar tahun 2025 ini, Beky Herdihansah menjadi calon tunggal. Tidak ada calon lain selain Wabup Blitar tersebut.

    “Alhamdulillah kelihatannya ini aklamasi, semua ketua Cabang Olahraga kog kompak untuk memilih pak Haji Beky sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar,” kata Sugeng Suroso, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar.

    Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kabupaten Blitar ini digelar lebih awal dari jadwal. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat persiapan Porprov Jawa Timur 2025 mendatang.

    “Ini tentu sesuatu yang luar biasa menurut Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, tentu kedepan KONI Kabupaten Blitar akan lebih baik dan solid dan harapan kita tidak hanya sepuluh besar Jawa Timur tapi 5 besar Jawa Timur,” tegasnya. [owi/beq]

  • KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024 ke kas daerah dengan total mencapai Rp162,902 miliar. Langkah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Sisa anggaran tersebut merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jatim kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    KPU Jatim tercatat mengembalikan dana sebesar Rp127.624.375.184 dari total hibah Rp845 miliar. Sedangkan Bawaslu Jatim mengembalikan Rp35.277.978.169 dari hibah senilai Rp111.354.383.000.

    “Apresiasi saya ucapkan kepada KPU dan Bawaslu Jatim karena sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengembalian anggaran sisa dana hibah yang tidak terserap paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,” kata Gubernur Khofifah di Samarinda, Sabtu (10/5/2025).

    Ia juga memuji profesionalitas penyelenggara Pilkada yang turut memastikan proses berjalan aman dan kondusif di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Menurutnya, kerja keras jajaran di semua tingkatan, mulai dari TPS hingga provinsi, sangat menentukan keberhasilan Pemilu tahun ini.

    “Aman dan lancarnya Pilkada 2024 tak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari semua penyelenggara. Ini wujud tanggung jawab dan integritas dalam membangun demokrasi di Jawa Timur,” ucap Khofifah.

    Gubernur Khofifah berharap KPU dan Bawaslu Jatim terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

    “Mari bersama-sama membangun pemikiran dan kolaborasi yang konstruktif bagi demokrasi berkualitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Tambang Ilegal di Magetan, Wakil Ketua DPRD Jatim Desak ESDM Evaluasi Total

    Tambang Ilegal di Magetan, Wakil Ketua DPRD Jatim Desak ESDM Evaluasi Total

    Magetan (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, angkat bicara terkait polemik aktivitas tambang galian C ilegal dan pelanggaran kendaraan over dimensi over loading (ODOL) di Kabupaten Magetan.

    Dia menilai kejadian tambang ilegal di Desa Taji dan Desa Sayuran yang dihentikan langsung oleh Pj Bupati Magetan mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketegasan dari dinas teknis, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

    Deni menegaskan bahwa seluruh proses perizinan usaha pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), menjadi kewenangan Dinas ESDM Provinsi.

    Oleh karena itu, tanggung jawab utama atas maraknya tambang tak berizin berada di level provinsi.

    “Izin Usaha Pertambangan itu kewenangan Dinas ESDM Provinsi. Maka ketika terjadi tambang ilegal atau tambang yang beroperasi sebelum perizinannya lengkap, itu jadi tanggung jawab moral dan administratif dari ESDM untuk segera bertindak,” tegas Deni saat dikonfirmasi, Sabtu (10/5/2025).

    Dia menilai tindakan tegas dari Pj Bupati Magetan sudah tepat, namun langkah ini seharusnya tidak berjalan sendiri. DPRD Jatim, lanjutnya, mendorong Dinas ESDM lebih aktif melakukan inspeksi lapangan dan penertiban tambang bermasalah.

    “Apa yang dilakukan Pj Bupati Magetan itu langkah cepat dan patut diapresiasi. Tapi jangan sampai pemerintah kabupaten dibiarkan menanggung beban sendiri. Harus ada dukungan penuh dari Pemprov, terutama ESDM sebagai pemegang mandat perizinan,” ujarnya.

    Deni juga menyebut besarnya dampak sosial dan infrastruktur dari aktivitas tambang, terutama truk-truk ODOL yang merusak jalan. Apalagi, lanjutnya, potensi kerusakan infrastruktur seperti jalan kabupaten sangat besar, sedangkan kontribusi PAD dari sektor tambang justru sangat kecil.

    “Coba bandingkan, pendapatan dari tambang hanya Rp700 juta setahun, tapi biaya rehabilitasi jalan bisa mencapai Rp150 miliar. Ini jelas tidak seimbang dan tidak adil bagi rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Lebih lanjut, Deni mengusulkan agar Pemprov Jawa Timur bersama DPRD membentuk tim pengawasan terpadu untuk memetakan ulang titik-titik tambang aktif, status legalitasnya, serta memverifikasi dampak terhadap lingkungan dan infrastruktur.

    “Sudah saatnya ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola tambang di Jatim. Tidak cukup hanya dengan laporan administratif. Harus ada verifikasi di lapangan dan transparansi data tambang,” tambahnya.

    Deni juga mendukung langkah Dinas Perhubungan Magetan yang mengusulkan pelarangan truk ODOL di area tambang. Menurutnya, ini harus menjadi kebijakan terpadu lintas sektor untuk menjaga keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

    “Penertiban ODOL harus jadi kebijakan bersama. Tak hanya di jalan raya, tapi sejak dari hulunya—yakni aktivitas tambangnya. Kalau tidak sesuai spesifikasi kendaraan, harus ditindak tegas,” tutup Deni.

    DPRD Jatim sendiri berencana mengundang Dinas ESDM dalam waktu dekat untuk rapat kerja khusus membahas ketertiban tambang di wilayah Jawa Timur, terutama daerah-daerah rawan seperti Magetan, Trenggalek, dan Lumajang.[asg/ted]

  • Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

    Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk periode 2025 hingga 2030.

    Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI yang digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (9/5/2025).

    Dalam forum yang dihadiri 98 wali kota dari seluruh Indonesia itu, Eri mendapatkan kepercayaan penuh untuk kembali memimpin APEKSI. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw.

    “Terima kasih kepada Pak Eri dan juga pengurus lainnya atas jerih payahnya dalam membangun kebersamaan dan memajukan APEKSI, serta telah berkontribusi besar bagi masyarakat,” ujar Tomsi dalam sambutannya.

    Tomsi juga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan APEKSI yang baru. Ia menilai APEKSI merupakan wadah strategis dalam mendorong inovasi antar kota di Indonesia.

    “Jika ada satu kota yang memiliki inovasi, maka kota lain bisa meniru dan menerapkannya meskipun menjiplak itu tidak mudah, tapi akan mempercepat proses,” jelasnya.

    Sebagai contoh, Tomsi menyoroti program unggulan dari Kota Gorontalo dalam menekan angka stunting.

    “Mereka memberikan satu butir telur rebus yang diantar langsung oleh Karang Taruna kepada ibu hamil dan anak kurang gizi. Dengan modal sedikit, hasilnya sangat efektif dalam menurunkan stunting,” tambahnya.

    Sementara itu, Eri Cahyadi mengajak seluruh wali kota anggota APEKSI untuk memperkuat kolaborasi dan menjadikan organisasi ini sebagai laboratorium inovasi antar daerah.

    “Kita semua setara. Ketika ada persoalan, bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi seluruh anggota. Ini sudah menjadi komitmen bersama,” tegas Eri.

    Dalam arahannya, Eri menekankan pentingnya sinkronisasi visi dan misi pemerintah kota dengan program nasional yang dicanangkan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

    Ia menyebutkan, hal ini penting terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya terkait target Indonesia bebas sampah pada 2029.

    “Maka yang kita lakukan hari ini adalah menentukan langkah strategis pengurangan sampah, termasuk edukasi pemilahan sampah dari rumah. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan bahwa kota penghasil sampah di atas 1.000 ton per hari akan mendapat alat pengolah dari pemerintah pusat,” jelasnya.

    Eri juga menyoroti urgensi implementasi sistem satu data nasional. Menurutnya, kesenjangan data antara pemerintah kota dan Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menyulitkan dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting.

    “Data kami kerap berbeda dengan data dari BPS. Tapi tadi, alhamdulillah sudah dirapatkan dengan Pak Menteri dan BPS agar data bisa diberikan secara rinci, by name by address. Ini akan mempermudah pemerintah kota melakukan intervensi tepat untuk keluarga miskin dan anak-anak stunting,” jelas Eri.

    Ia menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi terhadap peran strategis kota-kota di bawah APEKSI dalam mendukung visi pembangunan nasional. “Kalau kita tidak punya data yang akurat, bagaimana bisa melakukan intervensi? Maka hari ini kita mulai dari data yang valid,” pungkasnya. (ted)

     

  • Bupati Lamongan Minta Pejabat yang Baru Dimutasi Bisa Jawab Tantangan Efisiensi

    Bupati Lamongan Minta Pejabat yang Baru Dimutasi Bisa Jawab Tantangan Efisiensi

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berpesan kepada 96 pejabat yang baru dimutasi, agar mampu menjawab berbagai tantangan pemerintahan, khususnya dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

    Pesan tersebut disampaikan Yuhronur, saat melantik pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas, di Pendopo Lokatantra, Jumat (9/5/2025).

    Menurut Yuhronur, efisiensi anggaran tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas program kerja dan lebih efektif dalam menggunakan anggaran.

    “Efisiensi jangan dilihat sebagai bencana, tapi kita lihat sebagai penggerak agar setiap program bisa memberikan manfaat besar, setiap rupiah yang kita keluarkan melalui APBD (Angagran Pendapatan Dan Belanja Daerah) mempunyai dampak yang berarti bagi masyarakat,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu juga mengatakan, keterbatasan suntikan anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Kemampuan berinovasi dan bersikap adaptif, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif,” ujarnya.

    Lebih lanjut Pak Yes menyampaikan, tantangan dan kebutuhan masyarakat ke depan akan semakin kompleks. ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan terbaik, agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat terlaksana di Lamongan. Beberapa program tersebut misalnya koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis dan lainnya.

    “Kita sepakat jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan harus optimis menatap ke depan. Tantangan terus berubah dan semua harus dihadapi dengan solidaritas dan kekompakan kita di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan Solidaritas, disiplin, kerja sama baik dan saling menguatkan, InsyaAllah tantangan ini akan kita pecahkan sebaik baiknya,” ucap Pak Yes.

    Untuk diketahui, beberapa pejabat yang dimutasi antara lain dr. Moh. Chaidir Annas sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Mugito Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Aris Wibawa Sfat Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Lamongan. Kemudian Pujobroto Irawan Putra menempati jabatan baru sebagai Sekertaris DPRD, Etik Sulistiyani Asisten Administrasi Umum Setda, Edy Yunan Achmadi Kepala Badan Pendapatan Daerah. (fak/ian)