Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Dirut PT WUS Sumenep: Kalau Tidak Ada Biaya Penyusutan, Kami Pasti Untung

    Dirut PT WUS Sumenep: Kalau Tidak Ada Biaya Penyusutan, Kami Pasti Untung

    Sumenep (beritajatim.com) – Kondisi PT Wira Usaha Sumekar (WUS), salah satu BUMD Sumenep menjadi sorotan karena pada 2025 tidak bisa menyetor ‘dividen’ ke daerah. Alasannya karena pemasukan hanya cukup untuk biaya operasional perusahaan.

    Bidang usaha yang dikelola PT WUS saat ini adalah SPBU. Ada tiga SPBU yang dikelola, yakni SPBU di Kecamatan Kota, Kecamatan Lenteng, dan di Legung Kecamatan Batang-batang. Masih ditambah pom mini khusus solar di Kecamatan Nonggunong Pulau Sepudi, dan di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Pamekasan.

    Direktur Utama PT WUS, Zainul Ubbadi mengaku dirinya menyadari sepenuhnya tudingan miring yang menyatakan, bagaimana bisa rugi? Kan jual bensin yang sudah jelas ada untungnya karena ada selisih harga antara harga kulak dan harga jual.

    Menurut obet, panggilan akrab Zainul Ubbadi, secara kasat mata, perkiraan orang-orang tersebut memang tidak salah. Namun untuk PT WUS, ada biaya lain yang harus ditanggung, yakni biaya penyusutan. Besarnya 0,5 persen per tahun.

    “Jadi laba perusahaan masih digunakan untuk membayar biaya penyusutan itu. Kalau saja kami tidak harus membayar biaya penyusutan, pasti perusahaan kami untung. Keuntungannya bisa mencapai Rp 350 juta,,” ujarnya.

    Kondisi keuangan perusahaan diperparah dengan piutang masa lalu PT WUS. Sesuai keputusan BPK, karena yang bersangkutan telah meninggal dan ahli waris tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, maka BPK melakukan penghapusan hutang.

    “Tapi penghapusan hutang itu bukan berarti hutangnya dianggap lunas. Penghapusan hutang itu di buku, jadi tidak lagi tertulis hutang. Tetapi secara kenyataan, PT WUS tetap harus melunasi piutang itu dengan cara dicicil. Kewajiban ini tentu saja menambah berat beban keuangan perusahaan,” ungkap Obet.

    Karena itu, ia mengatakan bahwa salah satu cara agar PT WUS kembali bisa mendapatkan laba adalah dengan mengelola dana participating interest (PI) perusahaan migas yang pengeborannya masih aktif. Selama ini, PT WUS mengelola PI dari Medco Energy. Namun karena aktivitas pengeboran makin berurang, maka tidak ada lagi dana PI yang bisa dikelola PT WUS.

    Untuk bisa kembali mengelola PI, PT WUS harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia nomor 37/2016, yang mensyaratkan pemerintah daerah wajib memenuhi paling sedikit memiliki saham 99 persen pada BUMD yang akan mengelola PI dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.

    Saat ini kepemilikan saham pemerintah daerah pada PT WUS sebesar 75,30 persen. Sedangkan saham lain yang dimiliki PT MMI sebesar 24,20 persen, Perumda Sumekar sebesar 0,45 persen, dan Agus Suryawan sebesar 0,05 persen.

    “Karena itu kami memerlukan penyertaan modal untuk pembelian saham pihak lain, agar nantinya saham yang dimiliki Pemkab sebesar 99,5 persen. Itu baru bisa memenuhi syarat untuk kembali mengelola PI,” paparnya.

    Ia menjelaskan, penyertaan modal itu bukan dalam bentuk suntikan dana, tapi untuk pembelian saham pihak lain. Artinya PT WUS tidak menerima uang dalam penyertaan modal ini.

    “Itu sebabnya kami mengajukan penyertaan modal. Tapi sampai saat ini Raperda penyertaan modal ini belum dibahas DPRD Sumenep. Padahal pengajuan menjadi pengelola PI ini berbatas waktu,” ujarnya.

    Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat membenarkan bahwa Raperda tentang Penyertaan Modal untuk PT. WUS hingga saat ini belum dibahas lebih lanjut, karena masih ada sejumlah pertimbangan di luar aspek administratif.

    “Kami tidak menginginkan Perda ini jadi produk hukum yang malah menimbulkan dampak hukum. Karena itu, kita kaji secara mendalam. Jangan sampai juga sudah kadung keluar modal, tapi pemasukan dari dana PI tetap tidak ada,” tukasnya.  [tem/suf]

  • DPRD Jatim Warning Potensi Pungli PPDB 2025, Minta Pengawasan Diperketat

    DPRD Jatim Warning Potensi Pungli PPDB 2025, Minta Pengawasan Diperketat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, angkat bicara soal maraknya laporan dugaan pungutan liar (pungli) menjelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025. Dia menyebut, praktik pungli masih menjadi momok tahunan yang tak kunjung diselesaikan secara serius oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur.

    Deni menegaskan bahwa modus pungli bisa bertransformasi dalam bentuk sumbangan atau iuran yang dibungkus hasil rapat komite sekolah. Menurutnya, ini menjadi indikasi lemahnya pengawasan dan tidak maksimalnya pelaksanaan program pendidikan gratis dan tuntas (tistas) di Jawa Timur.

    “Setiap tahun masalahnya cenderung sama. Beberapa temuan memang mengindikasikan adanya pungli. Kami berharap dengan sistem yang baru, hal ini bisa diminimalkan,” ujar Deni Wicaksono, Minggu (11/5/2025).

    Politikus muda dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan fakta bahwa masih ada sekolah yang memberlakukan sumbangan dengan patokan batas atas dan bawah. Padahal, sistem semacam itu bisa menimbulkan tekanan psikologis bagi orang tua siswa dan membuka ruang penyimpangan.

    “Kami membuka diri menerima laporan apabila nanti dalam pelaksanaan PPDB ditemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan,” lanjutnya.

    Menurut Deni, akar persoalan ini bukan semata-mata pada peserta didik atau orang tua, tetapi pada inkonsistensi penerapan regulasi di tingkat satuan pendidikan. Deni menilai pengawasan di lapangan masih lemah, termasuk peran kepala cabang dinas pendidikan yang seharusnya bisa lebih proaktif.

    “Fungsi kepala cabang dinas semoga lebih bisa dikuatkan. Kepala sekolah juga akan kami dorong agar memberikan rekomendasi yang tepat terkait PPDB dan pelaksanaan tistas, supaya tidak ada pungutan yang membebani orang tua siswa,” jelasnya.

    Alumnus FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini juga menyebut buruknya komunikasi antara sekolah dan wali murid yang kerap kali memicu salah paham dan berujung pada keresahan masyarakat. Menurut Deni, penyampaian informasi yang tidak transparan kerap dimanfaatkan sebagai celah untuk praktik pungli.

    “Kami akan menguatkan kembali program-program yang sudah direncanakan, agar pelaksanaannya berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan polemik,” pungkas politisi dari Dapil Jatim IX ini.

    Seperti diketahui, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur menyebut potensi terjadinya pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

    Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, menyebut bahwa praktik tersebut masih ditemukan di sejumlah sekolah dan perlu diantisipasi secara serius. [asg/suf]

  • Jalan Rusak Parah di Jalur Wisata Ngopak–Banyu Biru, Warga Pasuruan Desak Pemerintah Bertindak

    Jalan Rusak Parah di Jalur Wisata Ngopak–Banyu Biru, Warga Pasuruan Desak Pemerintah Bertindak

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kondisi jalan penghubung antara Ngopak dan Banyu Biru di wilayah timur Kabupaten Pasuruan kini memprihatinkan. Jalur utama menuju destinasi wisata unggulan itu rusak parah dan tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

    Warga setempat pun mulai menyuarakan rasa kecewa mereka, terutama karena kerusakan jalan dinilai sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kunjungan wisatawan.

    Muhammad, salah satu warga yang kerap melintasi jalan tersebut, mengungkapkan kekesalannya karena kondisi jalan tak kunjung diperbaiki. “Padahal ini jalur utama ke tempat wisata Banyu Biru, tapi rusak dan gak terawat,” keluhnya, Senin (12/5/2025).

    Ia berharap agar Bupati Pasuruan turun langsung melihat kondisi nyata di wilayah timur. Menurutnya, masih banyak jalan lain yang justru lebih rusak, tetapi luput dari perhatian pemerintah.

    “Harapan kami, Bupati turun langsung ke wilayah timur ini. Soalnya bukan cuma satu jalan yang rusak, tapi banyak,” tegas Muhammad.

    Menanggapi keluhan warga, politisi Partai NasDem Eko Suryono menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan aspirasi nyata masyarakat Pasuruan Timur yang sudah lama kecewa karena belum ada perbaikan infrastruktur berarti.

    “Ini merupakan aspirasi dari beberapa masyarakat Pasuruan Timur yang memang sudah kecewa karena belum ada perbaikan,” ujar Eko saat dikonfirmasi.

    Eko juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Pasuruan. Ia menilai pemerintah daerah harus segera menjadikan pembangunan infrastruktur wilayah timur sebagai prioritas.

    “Pembangunan antara timur dan barat jelas sekali adanya ketimpangan. Maka, jalan di wilayah timur harus jadi prioritas utama,” tambahnya.

    Sebagai solusi cepat, Eko mendorong pemerintah untuk memanfaatkan dana tak terduga (BTT) guna mempercepat proses perbaikan. “Dana BTT bisa digunakan agar perbaikan segera dieksekusi. Ini penting agar tidak makin banyak warga yang marah,” jelasnya.

    Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mendengar keluhan, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Kerusakan jalan di jalur vital seperti Ngopak–Banyu Biru tidak hanya memperburuk akses mobilitas warga, tapi juga berdampak besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Tanpa langkah konkret, potensi wilayah timur Pasuruan bisa terus terpinggirkan. [ada/suf]

  • Anggota DPR RI Khozin Minta Pemkab Jember Tidak Tutup Mata Soal PPPK

    Anggota DPR RI Khozin Minta Pemkab Jember Tidak Tutup Mata Soal PPPK

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, anggota DPR RI Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa, meminta pemerintah daerah untuk memikirkan nasib pegawai honorer yang tidak lolos seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Pemkab Jember telah menyelenggarakan dua tahap seleksi penerimaan PPPK. Seleksi tahap pertama diikuti 6.643 orang peserta dan meluluskan 1.851 orang peserta. Seleksi tahap kedua diikuti 2.662 orang peserta yang memperebutkan 148 formasi.

    “Memang antara minat dan ketersediaan formasi agak jomplang. Ketersediaan formasi tahap kedua hanya 148,” kata Khozin di sela-sela kegiatan meninjau lokasi tes PPPK di gedung Balai Serba Guna Jember, Senin (12/5/2025) bersama Bupati Muhammad Fawait.

    Menurut Khozin, peserta yang tidak lolos seleksi akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu atau dengan skema lain yang bisa diakomodasi pemerintah daerah. “Tapi dengan tetap mengacu pada ruang fiskal yang ada,” katanya.

    Pemkab Jember tidak boleh lagi merekrut pegawai honorer dengan berakhirnya tes PPPK tahap kedua ini. “Tapi di sisi yang lain, secara kemanusiaan, pemda tidak boleh tutup mata. Karena ada lapangan pekerjaan yang kemudian tertutup. Mereka punya keluarga,” kata Khozin.

    “Dengan ekonomi seperti saat ini yang tidak menentu, ketersediaan lapangan kerja juga tidak cukup mudah ditemui. Ini apa menjadi pekerjaan rumah bersama,” kata Khozin.

    Sementara itu, Bupati Fawait berkomitmen untuk memperjuangkan dan menyuarakan nasib para pegawai PPPK Pemkab Jember. “Saya ingin yang ikut seleksi diterima semua. Tapi kan kewenangan sekali lagi ada di pemerintah pusat,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Suko Winarno, mengatakan, peserta yang tidak lulus tes karena keterbatasan formasi, masih berpeluang menjadi PPPK paruh waktu. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025.[wir]

  • Bupati Fawait Ingin Semua Peserta Tes PPPK Pemkab Jember Diterima

    Bupati Fawait Ingin Semua Peserta Tes PPPK Pemkab Jember Diterima

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait berkomitmen untuk memperjuangkan semua peserta tes penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua untuk penempatan di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Karena ini jadi kewenangan pusat, kami akan terus menyampaikan aspirasi. Saya ingin yang ikut seleksi diterima semua. Tapi kan kewenangan sekali lagi ada di pemerintah pusat,” kata Fawait, usai meninjau pelaksanaan tes seleksi PPPK di gedung Balai Serba Guna, Senin (12/5/2025).

    “Namun komitmen saya sebagai bupati, akan terus menyuarakan dan memperjuangkan,” tambah Fawait yang meninjau kegiatan seleksi itu bersama Muhammad Khozin, anggota DPR RI Komisi II dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang.

    Fawait senang karena Khozin juga berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan nasib tenaga honorer yang menjadi peserta seleksi PPPK di Jember.

    Rekrutmen PPPK tahap kedua Pemkab Jember diselenggarakan pada 12-16 Mei 2025, yang diikuti 2.662 orang peserta. Mereka bersaing memperebutkan 148 formasi. Sementara itu untuk tahap pertama diikuti 6.643 orang peserta, dan 1.851 orang di antaranya dinyatakan lolos seleksi.

    Sementara itu Muhammad Khozin hadir untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, karena Jember menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan tes PPPK empat pemerintah kabupaten, yakni Pemkab Jember sendiri, Pemkab Lumajang. Pemkab Bondowoso, dan Pemkab Situbondo.

    “Memang antara minat dan ketersediaan formasi agak jomplang. Ketersediaan formasi tahap kedua hanya 148. Possibility lolosnya satu berbanding 30-40,” kata Khozin.

    Di tengah efisiensi anggaran, Khozin menilai, perlu banyak kreativitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengakomodasi tenaga honorer yang berstatus PPPK penuh waktu dan paruh waktu. [wir]

  • 364 ASN Bakal Terima SK, Pemkab Pacitan Anggarkan Rp20 Miliar untuk Gaji

    364 ASN Bakal Terima SK, Pemkab Pacitan Anggarkan Rp20 Miliar untuk Gaji

    Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dari APBD untuk membiayai gaji ratusan aparatur sipil negara (ASN) baru yang akan segera mulai bekerja.

    Total sebanyak 364 ASN yang terdiri dari 87 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 277 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada 22 Mei 2025.

    Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, Daryono, menyatakan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan dalam komponen belanja wajib dan rutin sebagai bagian dari total belanja pegawai tahun 2025 yang mencapai Rp786 miliar.

    “Anggaran ini dipersiapkan untuk memenuhi hak pegawai yang akan mulai aktif bekerja pada bulan depan. Kami pastikan alokasinya sesuai porsinya,” ujarnya ditulis Senin(12/5/2025)

    Saat ini, para ASN baru telah menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah penyerahan SK oleh Bupati Pacitan pada 22 Mei mendatang, mereka akan langsung menempati formasi-formasi yang selama ini kosong, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pacitan, Rudy Haryanto, menyampaikan bahwa pengangkatan ASN baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik.

    “Dengan bergabungnya ratusan ASN baru, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di sektor-sektor vital,” ujarnya. [tri/aje]

  • Libur Waisak 2025, Terjadi Lonjakan Penumpang di Stasiun Bojonegoro

    Libur Waisak 2025, Terjadi Lonjakan Penumpang di Stasiun Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Momen libur panjang Hari Raya Waisak 2025 dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian, yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengguna kereta api di Stasiun Bojonegoro. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah penumpang pada periode libur tersebut.

    Hingga Sabtu (10/5/2025) pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 1.776 pelanggan telah memesan tiket kereta dari dan menuju Stasiun Bojonegoro. Dari angka itu, 778 penumpang naik dan 998 penumpang turun di Stasiun Bojonegoro. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah hingga keberangkatan kereta terakhir malam hari.

    Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan bahwa peningkatan ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api. “Antusiasme masyarakat sangat terasa, khususnya di Stasiun Bojonegoro yang menjadi salah satu titik keberangkatan favorit selama libur panjang ini,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, dalam rentang tanggal 9 hingga 13 Mei 2025, KAI mencatat 7.016 penumpang yang menggunakan jasa di Stasiun Bojonegoro, dengan 3.603 penumpang berangkat dan 3.413 penumpang tiba. Jumlah itu dari 20 perjalanan kereta jarak jauh yang melayani Stasiun Bojonegoro.

    “Pada periode itu terdiri dari 19 KA reguler dan 1 KA tambahan, dengan kapasitas mencapai 9.944 kursi per hari,” tambah Taufiq.

    Rute favorit penumpang dari Stasiun Bojonegoro antara lain menuju Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi. “Penambahan jadwal dan layanan ini merupakan bentuk kesiapan dan komitmen KAI untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama saat terjadi lonjakan mobilitas seperti masa liburan,” pungkas Luqman. [lus/aje]

  • Sekjen Kemensos Dorong Pemkab Bojonegoro Bangun Sekolah Rakyat

    Sekjen Kemensos Dorong Pemkab Bojonegoro Bangun Sekolah Rakyat

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Rico, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada Sabtu (11/5/2025). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menyukseskan program nasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai bergulir pada Juli 2025.

    Program ini merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo yang berfokus pada pemutusan mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama. Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau 2.000 anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama mereka yang masuk dalam kategori desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemensos mendorong Pemkab Bojonegoro untuk turut serta dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. “Pemkab Bojonegoro harus ambil bagian sekolah rakyat untuk ambil bagian dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama,” ujarnya.

    Sementara menanggapi itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, secara tegas menyatakan dukungan dan kesiapan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkab Bojonegoro siap menyediakan Gedung Diklat yang berlokasi di Dusun Kedungrojo Kidul, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, sebagai lokasi sementara sekolah sekaligus asrama bagi 100 siswa pada tahun pertama pelaksanaan.

    Lebih lanjut, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan fasilitas permanen di atas lahan seluas lima hektare di area tersebut. Fasilitas tersebut akan mencakup gedung sekolah, asrama siswa, serta rumah tinggal bagi guru dan wali siswa. Proyek ini akan melibatkan kerja sama lintas kementerian, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Sekolah Rakyat dipandang sebagai peluang emas untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

    Tidak hanya fokus pada aspek akademis, menurut Nurul Azizah, program tersebut juga mencakup bantuan sosial lain seperti renovasi rumah keluarga siswa, bantuan modal usaha, hingga pelatihan keterampilan guna mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

    “Dengan kesiapan ini, Bojonegoro menjadi daerah ke-66 dari total 100 daerah yang ikut mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Wakil Bupati Nurul Azizah, menutup pertemuan. [lus/but]

  • Banyak Aset Pemkab Mangkrak, Ketua Komisi II Sodorkan Solusi

    Banyak Aset Pemkab Mangkrak, Ketua Komisi II Sodorkan Solusi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menyoroti banyaknya aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso yang mangkrak dan tidak difungsikan selama bertahun-tahun.

    Ia menegaskan, kondisi ini menunjukkan ketidaktegasan Pemkab dalam mengelola aset daerah.

    “Aset pasar hewan yang mangkrak itu bukan satu-satunya. Masih banyak aset lain yang nilainya bahkan miliaran rupiah yang dibiarkan terbengkalai,” ujar Tohari saat dikonfirmasi, Senin (12/5/2025).

    Menurutnya, Pemkab semestinya tidak hanya beralasan bahwa pelepasan aset sulit dilakukan. Ia menekankan bahwa yang dibahas bukan soal menjual aset, melainkan pemanfaatannya lewat skema kerja sama atau pinjam pakai.

    “Kalau meminjam-pakaikan saja dibilang sulit, lalu kenapa mobil dinas bisa berpindah ke mana-mana? Itu tidak sulit kok,” sindirnya.

    Tohari mencontohkan banyak gedung SD hasil regrouping yang kini tidak dipakai, padahal bisa dimanfaatkan instansi lain yang kekurangan kantor. Termasuk aset-aset seperti gudang dan tanah yang pengelolaannya kini tidak jelas.

    “Kenapa tidak dipinjam-pakaikan ke instansi pemerintah pusat, atau minimal dikerjasamakan agar ada yang memelihara? Tidak perlu takut rugi, karena faktanya APBD kita saja tidak mampu memelihara aset yang digunakan, apalagi yang tidak,” katanya.

    Ia menyayangkan sikap pasif Pemkab, meski DPRD melalui Komisi II telah menyampaikan usulan itu ke bagian aset dan beberapa dinas. Namun, sejauh ini tidak ada langkah nyata.

    “Kalau dibiarkan terus, nilai asetnya akan makin menurun dan rusak. Contoh ada mobil dinas yang sudah ditumbuhi rumput. Kenapa tidak dilelang atau diserahkan ke SMK otomotif sebagai alat praktik?” ujarnya.

    Komisi II, lanjut Tohari, sudah memulai pendataan aset mangkrak. Namun langkah selanjutnya tetap bergantung pada pihak eksekutif. DPRD tidak memiliki wewenang eksekusi.

    “Kalau Pemda tidak serius, ya tinggal tunggu saja aset-aset itu ambruk. Rumah dinas guru dan dokter sudah banyak yang jadi puing karena tak dihuni. Padahal bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mau menempati dan merawat,” tandasnya.

    Ia juga menyoroti pembangunan gedung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menurutnya berpotensi menjadi aset mangkrak jika tidak disertai perencanaan pemanfaatan yang jelas.

    “Kalau hanya bangun gedung gampang. Tapi manfaatnya untuk apa? Ini yang harus dipikirkan,” pungkasnya. (awi/but)

  • BLK Pacitan Terhenti Akibat Dana Pusat Belum Turun, Pelatihan Keterampilan Tertunda

    BLK Pacitan Terhenti Akibat Dana Pusat Belum Turun, Pelatihan Keterampilan Tertunda

    Pacitan (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terganjal anggaran. Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi ujung tombak pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, tidak dapat beroperasi secara optimal tahun ini karena belum turunnya alokasi dana dari pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Pacitan, Acep Suherman, menyebut efisiensi anggaran di tingkat daerah membuat program pelatihan harus terhenti sementara. “Kami masih menunggu anggaran dari APBN. Sementara dari APBD tidak ada alokasi karena efisiensi,” ujarnya, Senin (12/5/2025).

    Padahal, antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BLK sangat tinggi. Setiap kali pembukaan kelas diumumkan, puluhan pendaftar langsung menyerbu. Tahun lalu saja, dari delapan kelas pelatihan yang tersedia, masing-masing hanya mampu menampung 16 peserta, meskipun jumlah pendaftar bisa mencapai 60 orang per kelas.

    Jenis pelatihan yang ditawarkan cukup beragam dan menyasar kebutuhan pasar kerja maupun usaha mandiri. Mulai dari pelatihan komputer grafis dan office, reparasi elektronik, pengelasan, hingga pelatihan kewirausahaan yang menyasar pelaku UMKM.

    Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan muda yang belum memiliki keterampilan kerja praktis. Namun, realita fiskal justru menjadi penghambat utama. “Kalau pelatihan tidak jalan, daya saing tenaga kerja kita jadi rendah,” kata Acep.

    Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, tenaga kerja lokal dikhawatirkan tidak siap menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat, apalagi di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pacitan per Agustus 2024 masih berada di angka 1,56 persen. Yang mengkhawatirkan, kontribusi terbesar justru berasal dari lulusan perguruan tinggi.

    Hal ini menegaskan pentingnya pelatihan vokasional sebagai penunjang keterampilan kerja nyata, yang tidak selalu didapatkan di bangku kuliah.

    Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemkab Pacitan dalam menyiapkan angkatan kerja yang adaptif, terampil, dan siap bersaing. Tanpa intervensi pelatihan yang memadai, upaya menurunkan angka pengangguran bukan hanya terhambat, tetapi juga bisa berujung pada stagnasi pembangunan ketenagakerjaan daerah. [tri/suf]