Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Ipuk Kembali Lepas Jamaah Haji Banyuwangi, CJH Tertua Loper Koran Berusia 88 Tahun

    Bupati Ipuk Kembali Lepas Jamaah Haji Banyuwangi, CJH Tertua Loper Koran Berusia 88 Tahun

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Rombongan keberangkatan 391 jamaah haji Banyuwangi dari kelompok terbang (kloter) 44 dan 49 dilepas keberangkatan oleh Bupati Ipuk Fiestiandani. Puluhan jemaah7 menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Prosesi pelepasan berlangsung di halaman Kantor Bupati, Selasa (13/5/2024).

    Rombongan diberangkatkan menggunakan 9 unit bus sekitar pukul 09.00 WIB. Dengan pelepasan tersebut maka semua calon jamaah haji asal Banyuwangi dengan jumlah total 1.143 telah resmi berangkat untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2025.

    “Kami kembali meminta pada para jamaah haji untuk terus mendoakan Banyuwangi. Doakan agar Banyuwangi selalu diberi keberkahan dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pinta Ipuk saat menyampaikan sambutannya.

    Ipuk juga mengingatkan agar para jamaah menjaga kesehatan dan memelihara niat tulus dalam beribadah.
    “Kami semua mendoakan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan penuh kekhusyukan dan kembali pulang menjadi haji yang mabrur,” ujar Ipuk.

    Pemberangkatan kali ini, terdapat salah satu jemaah lansia yang berusia 88 tahun bernama Dulhari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk turut mengucapkan selamat dan meminta pria yang berprofesi sebagai loper koran itu untuk tetap semanbat dan sehat hingga pulang ke tanah air.

    “Kami doakan Pak Dulhari selalu sehat, bisa menjalankan ibadah haji dengan penuh kelancaran dan kemudahan hingga kembali ke Banyuwangi dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur,” kata Ipuk.

    Diketahui, Dulhari adalah seorang loper koran yang setiap harinya berjualan demi menabung agar bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Meski memiliki gaji yanh pas-pasan namun pria yang sudah puluhan tahun menjajakan koran itu tidak menyerah demi ingin menjalankam ibadah haji.

    Hingga saat ini, Dulhari mengaku telah menjalani pekerjaan sebagai loper koran selama 15 tahun. Setiap hari dia mangkal di perempatan jalan dekat Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi (MAB) untuk menjajakan koran kepada pengendara yang melintasi lokasi tersebut.

    “Dari keuntungan jual koran yang tidak seberapa, alhamdulillah diijinkan bisa datang kerumah allah. Pekerjaan ini saya jalani dengan ikhlas. Uang dari jualan koran saya tabung untuk pergi haji,” ujar Dulhari.

    Setiap pagi, Dulhari tak pernah absen menjajakan koran di pinggir jalan. Dari penghasilan yang pas-pasan, dia menabung sedikit demi sedikit. Tak disangka pada tahun 2019, uang tabungan sudah terkumpul Rp 49 juta. Hingga akhirnya di usianya yang genap 82 tahun, Dulhari bisa mendaftar haji.

    Setelah penantian selama enam tahun Dulhari akhirnya resmi diberangkatkan haji tahun ini. “Alhamdulillah sekarang bisa berangkat. Masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk datang kesana,” tandasnya. [kun]

  • Bupati Tuban Bocorkan Proyek Tol Gresik-Tuban Akan Dilanjutkan

    Bupati Tuban Bocorkan Proyek Tol Gresik-Tuban Akan Dilanjutkan

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa proyek jalan tol Gresik-Tuban kemungkinan besar akan dilanjutkan, sementara proyek tol Demak-Tuban belum menjadi prioritas.

    Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, menyebut bahwa isu efisiensi anggaran di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada sejumlah proyek strategis, termasuk proyek tol. Namun, ia mendapat informasi tidak resmi bahwa dana yang sempat dipangkas berpotensi akan dikembalikan.

    “Ini masih statement saya sendiri ya, kemarin ada slentingan dari sosok yang berpengaruh juga, konon katanya yang kemarin dipangkas atau efisiensi akan dikembalikan lagi,” ujar Mas Lindra, Selasa (13/5/2025).

    Ia menjelaskan, proyek tol yang mengarah ke Tuban lebih memungkinkan jika dikoneksikan dari wilayah Gresik, bukan melalui jalur Jawa Tengah seperti rencana Demak-Tuban.

    “Jadi kemungkinan informasinya kita koneksikan di Gresik sampai dengan di Tuban, tidak di Jawa Tengahnya,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Mas Lindra menegaskan bahwa informasi tersebut masih bersifat awal dan belum final. Pemerintah Kabupaten Tuban masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan pembangunan tol tersebut.

    Rencana pembangunan tol Gresik-Tuban dinilai strategis karena mendukung aksesibilitas ke Kilang Minyak Tuban milik PT Pertamina Rosneft, yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis nasional di wilayah tersebut.

    “Ini informasi dari sepihaknya saya, nanti saya akan mendalami kalau ada kepastian tentang efisiensi tadi dan akan saya sampaikan ke teman-teman media semua,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Wacana Sekolah Rakyat Dikritisi, DPRD Surabaya Nilai Program Pemkot Sudah Jalan

    Wacana Sekolah Rakyat Dikritisi, DPRD Surabaya Nilai Program Pemkot Sudah Jalan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i mengkritisi wacana pendirian Sekolah Rakyat di kota pahlawan. Imam menilai inisiatif tersebut justru berpotensi tumpang tindih dengan program yang selama ini sudah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk warga kurang mampu.

    Menurut Imam, konsep Sekolah Rakyat sesungguhnya telah lama berjalan dalam bentuk fasilitas pendidikan berbasis asrama yang dikelola Pemkot. Dia menyebut keberadaan UPTD Kampung Anak Negeri di Wonorejo Timur sebagai salah satu contohnya, di mana pelajar SD dan SMP dari kalangan tidak mampu sudah ditampung dan disekolahkan secara penuh.

    “Ya, misalnya nanti sekolah rakyat itu modelnya yang untuk SD, SMP itu ditempatkan di asrama yang memang selama ini menampung pelajar SD dan SMP itu di Wonorejo, yaitu UPTD Kampung Anak Negeri,” ujar Imam kepada beritajatim.com, Selasa (13/5/2025).

    Program serupa juga sudah ada bagi mahasiswa. Jadi menurut Imam, sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat, untuk di Surabaya, cukup bagi siswa SMA yang ditempatkan di asrama dan dikelola Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan anggaran dari APBN, bukan APBD Surabaya.

    Sedangkan untuk mahasiswa sudah dijalankan Pemkot Surabaya di kawasan Kalijudan bernama Asrama Bibit Unggul.

    “Yang SMA itu yang dibuat di UNESA. Yang ada asramanya. Kalau yang asrama bibit unggul tadi itu mereka ya tinggal di situ, tidur di situ,” imbuh politisi NasDem ini.

    Imam menegaskan bahwa semua kebutuhan pendidikan hingga tempat tinggal ditanggung oleh Pemkot, kendati program ini tidak diberi label “Sekolah Rakyat”. Menurutnya, esensinya sama yakni melayani warga tak mampu dengan fasilitas pendidikan gratis.

    “Pemkot sudah menjalankan itu. Ya jenenge enggak sekolah rakyat tapi isinya ya rakyat yang tidak mampu dilebokno asrama dan disekolahi semuanya dibiayai oleh Pemkot dan bantuan dari swasta,” tegasnya.

    Terkait wacana pembangunan fisik sekolah rakyat, Imam menyampaikan keraguan. Dia menyebut bahwa syarat pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan lahan sedikitnya lima hektare dalam satu tempat. Sesuatu yang saat ini tidak dimiliki Pemkot Surabaya.

    “Enggak usah nggawe meneh (tidak usah bikin lagi). Wis enggak duwe duit gawe tuku (sudah tidak punya uang buat beli) tanah lima hektar. Seandainya ada lahan pun ngapain juga,” katanya,

    Imam menyimpulkan bahwa Pemkot Surabaya sejatinya sudah memiliki konsep dan implementasi yang sejalan dengan gagasan Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar wacana tersebut tidak dilanjutkan jika hanya akan mengulang kebijakan yang sudah berjalan.

    “Sebenarnya Pemkot sudah punya konsep yang sama. Jadi enggak perlu lagi ada,” pungkasnya. [asg/aje]

  • Bupati Blitar Jamin Biaya Medis Korban Keracunan Makanan Posyandu Lansia

    Bupati Blitar Jamin Biaya Medis Korban Keracunan Makanan Posyandu Lansia

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto menjamin semua biaya medis bagi para korban keracunan makanan Posyandu Lansia di Dusun Sidorejo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Para korban keracunan tidak perlu merogoh kocek sendiri.

    “Semua gratis, sudah saya minta ke dinas kesehatan untuk memantau kondisi warga yang terkena musibah ini,” ucap Rijanto, Selasa (13/5/2025).

    Total korban keracunan makanan sehat Posyandu Lansia di Dusun Sidorejo Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pun terus bertambah. Hingga saat ini sudah ada 66 orang yang menjadi korban keracunan kolak kajang hijau serta buah pisang yang disediakan di Posyandu Lansia tersebut.

    Dari jumlah itu, sebanyak 27 orang masih dilakukan perawatan medis di puskesmas dan juga beberapa rumah sakit. Mayoritas mereka yang masih menjalani perawatan medis di puskesmas dan rumah sakit ini mengeluhkan sakit perut dan muntah-muntah disertai diare.

    Bupati Blitar, Rijanto meminta agar dinas kesehatan memantau kondisi para korban keracunan. Ketua DPC PDIP itu meminta agar para korban keracunan mendapatkan perawatan medis yang terbaik sehingga kondisinya bisa segera pulih.

    “Ini kejadian yang diluar dugaan kita semua, karena keracunan kan tidak hanya terjadi di daerah kita, yang terpenting ke depan kita harus lebih teliti lagi dalam memilih bumbu-bumbu masakan, makanan jangan ada lagi yang kadaluarsa,” pungkas Rijanto.

    Sementara itu para korban keracunan yang masih menjalani perawatan medis di puskesmas dan rumah sakit hingga saat ini masih mengeluhkan adanya sakit perut. Beberapa di antara juga masih mengalami diare hingga saat ini.

    “Sakit perut masihan terus diare sampai saat ini,” Juwarti, korban keracunan.

    Para korban ini pun sudah mendapatkan perawatan medis selama 3 hari. Meski kondisinya berangsur membaik namun keluhan perut sakit dan diare masih dirasakan oleh para korban keracunan. [owi/beq]

  • DPRD Pamekasan Dorong Empat Desa Sekitar TPAS Angsanah Segera Miliki TPS3R

    DPRD Pamekasan Dorong Empat Desa Sekitar TPAS Angsanah Segera Miliki TPS3R

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPRD Pamekasan, Tabri, mendorong empat desa di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Angsanah agar segera memiliki Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Langkah ini dinilai penting untuk menghindari pola penanganan sampah yang hanya bergantung pada sistem tumpuk-angkut ke TPA.

    “Sejauh ini terdapat sekitar empat desa yang berada di sekitar TPA Angsanah, belum memiliki TPS3R, yaitu Desa Klampar, Samatan, dan Rangperang Dhaja, Kecamatan Proppo, serta Desa Panaan, Kecamatan Palengaan,” ujar Tabri, Selasa (12/5/2025).

    Tabri menilai, ketidakhadiran TPS3R di desa-desa penyangga TPA dapat menciptakan beban lingkungan dan mempercepat penumpukan sampah. “Hal ini tentunya penting untuk kita sampaikan, sehingga keberadaan TPA benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.

    Ia juga berharap keberadaan TPS3R dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar hanya membuang residu ke TPA. “Sejatinya hal itu bisa dilakukan intervensi dengan keberadaan TPS3R di empat desa penyanggah di sekitar TPA Angsanah,” tambahnya.

    Dari empat desa tersebut, tiga di antaranya yakni Klampar, Samatan, dan Panaan, tergolong sebagai kawasan padat penduduk. Oleh sebab itu, implementasi TPS3R harus dilakukan bertahap dan dimulai dengan menggugah kesadaran warga sekitar.

    Tabri mengusulkan Desa Samatan menjadi percontohan awal optimalisasi TPS3R, mengingat keberadaan Perumnas Samatan Asri di wilayah tersebut. “Kedepan bisa dilanjutkan desa lainnya, seperti Desa Panaan, dengan kondisi saat ini tercatat sebagai daerah padat penduduk,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Tabri dikenal aktif mengkampanyekan penanganan sampah secara produktif jauh sebelum menjadi anggota legislatif. Ia juga merupakan pendiri Sungai Watch Pamekasan, yang turut mendorong lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Persampahan di daerah tersebut. [pin/beq]

  • DLH Kota Blitar Segera Perbaiki Pagar Taman Kehati yang Ambruk

    DLH Kota Blitar Segera Perbaiki Pagar Taman Kehati yang Ambruk

    Blitar (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar akan memperbaiki pagar Taman Kehati yang ambruk usai diterjang banjir pada Senin (12/5/2025) kemarin. Namun perbaikan pagar Teman Kehati ini akan dilaksanakan usai DLH mendapatkan izin dari Wali Kota Blitar.

    Kepala DLH Kota Blitar, Jajuk Indihartati menjelaskan bahwa anggaran untuk perbaikan pagar tersebut sudah ada yakni dari pos dana pemeliharaan taman kota. Namun demikian semua perlu persetujuan Wali Kota Blitar.

    “Nanti kita laporkan dulu ke Pak Wali Kota Blitar baru kemudian disetujui dan akan kita lakukan perbaikan pagar yang rusak itu,” ucap Jajuk, Selasa (13/5/2025).

    Jajuk pun memberikan penjelasan bahwa pagar yang ambruk ini merupakan bangunan lama. Diketahui pagar yang ambruk diterjang banjir ini sudah ada sebelum Taman Kehati dibangun dengan anggaran Rp4,8 miliar.

    “Itu bangunan lama, dibangun pada tahun 2019 lalu sebelum Taman Kehati dibangun pada tahun 2023 lalu,” tegasnya.

    Kepala DLH Kota Blitar itu juga memastikan tidak ada tanaman langka yang rusak akibat banjir. Kerusakan hanya terjadi pada pagar serta rumput yang menurutnya bisa diperbaiki kembali.

    “Untuk pagar yang rusak itu panjangnya kurang lebih ada 20-25 meter, kita akan upayakan perbaikan,” tegasnya.

    Asesmen pun sudah dilakukan DLH Kota Blitar. Selanjutnya hasil asesmen akan dilaporkan ke Wali Kota Blitar untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan infrastruktur yang rusak. [owi/beq]

  • Manfaatkan DBHCHT, Disnaker Blitar Cetak Talenta Marketing Online

    Manfaatkan DBHCHT, Disnaker Blitar Cetak Talenta Marketing Online

    Blitar (beritajatim.com) – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dimanfaatkan betul oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar untuk mencetak talenta-talenta marketing online lokal. Caranya adalah dengan menggelar pelatihan digital marketing.

    Program pelatihan digital marketing ini digelar selama 10 hari. Pelatihan digital marketing ini pun dibuka secara umum dan gratis karena semua dibiayai oleh DBHCHT.

    Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Latprotrans) Kabupaten Blitar, Latip Usman menjelaskan bahwa pelatihan ini adalah upaya dari pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran sekaligus memberikan pandangan soal peluang di dunia digital.

    “Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Dengan begitu, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan di pasar kerja yang semakin kompetitif,” ujar Latip, Selasa (13/5/2025).

    Pelatihan yang didanai dari DBHCHT ini merupakan salah satu langkah Disnaker Kabupaten Blitar untuk memberikan peluang kepada masyarakat, khususnya pencari kerja, agar lebih siap dalam memasuki sektor digital yang berkembang pesat.

    Program pelatihan digital ini pun cukup diminati oleh warga terbukti sudah ada 383 pendaftar. Dari jumlah itu terpilih 25 orang yang bakal mengikuti pelatihan digital selama 10 hari ke depan.

    “Pelatihan ini menunjukkan bagaimana DBHCHT dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak hanya menekan angka pengangguran, tetapi juga mencetak tenaga kerja terampil di bidang yang sangat dibutuhkan saat ini,” imbuhnya. [owi/beq]

  • Gedung Terpadu Ponorogo Akan Berganti Nama Jadi Gedung Haji Amin

    Gedung Terpadu Ponorogo Akan Berganti Nama Jadi Gedung Haji Amin

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Ponorogo berencana mengganti nama Gedung Terpadu yang berada di Jalan Basuki Rahmad menjadi Gedung Haji Amin, sebagai bentuk penghormatan kepada Haji Amin, Bupati Ponorogo yang berjasa dalam pembangunan gedung tersebut. Langkah ini diambil oleh Bupati Sugiri Sancoko sebagai upaya nyata menghargai jasa pemimpin masa lalu, bukan sekadar seremoni simbolik.

    Gedung yang kini ditempati Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) itu dibangun pada masa kepemimpinan Haji Amin sekitar tahun 2015.

    “Kami ingin memberikan legacy, warisan sejarah yang hidup. Bahwa gedung ini ada bukan tiba-tiba, tapi buah kerja keras pemimpin terdahulu. Sudah selayaknya mereka diberi tempat dalam ingatan masyarakat,” ujar Bupati Sugiri, Selasa (13/5/2025).

    Rencana penggantian nama ini akan diresmikan tahun ini. Namun sebelum itu, gedung enam lantai tersebut akan diperbaiki secara menyeluruh. Perbaikan akan difokuskan pada kerusakan seperti plafon jebol dan lift yang kerap bermasalah.

    “Lift itu belum pernah diganti sejak awal. Kami akan pikirkan untuk diremajakan. Yang penting sekarang dirawat dan diperbaiki dulu agar awet dan nyaman,” terangnya.

    Kang Giri juga membuka peluang untuk mengabadikan nama-nama bupati lainnya yang dinilai berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Ia menegaskan, penamaan fasilitas publik dengan nama tokoh bersejarah bisa menjadi edukasi sekaligus pengingat kolektif bagi generasi mendatang.

    “Agar ada jejak yang bisa dilihat dan dipelajari. Supaya masyarakat tahu siapa yang pernah berjasa, dan kita tidak mudah lupa,” pungkasnya. [end/beq]

  • Profil Koperasi di Kota Kediri: Jumlah, Jenis, dan Sebarannya

    Profil Koperasi di Kota Kediri: Jumlah, Jenis, dan Sebarannya

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 528 koperasi aktif tercatat di Kota Kediri dan menjadi basis data awal dalam mendukung rencana pembentukan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri, Bambang Priyambodo.

    “Profil koperasi ini terkoneksi langsung dengan sistem Kementerian Koperasi. Di Kota Kediri, ada 528 koperasi aktif, terdiri dari 526 koperasi primer dan 2 koperasi sekunder,” jelas Bambang.

    Koperasi-koperasi tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kota dengan 211 koperasi, Kecamatan Mojoroto 179 koperasi, dan Kecamatan Pesantren sebanyak 138 koperasi.

    Berdasarkan jenisnya, koperasi di Kota Kediri terdiri dari 416 koperasi konsumen, 35 koperasi simpan pinjam, 9 koperasi pemasaran, 6 koperasi produsen, dan 3 koperasi jasa.

    Adapun sebaran koperasi di tingkat RW juga telah dipetakan. Dari total 46 kelurahan yang ada di Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto memiliki 14 kelurahan, Kecamatan Kota 17 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren 15 kelurahan. Sementara dari total 330 RW, Kecamatan Mojoroto memiliki 100 koperasi, Kecamatan Kota 101 koperasi, dan Kecamatan Pesantren 129 koperasi.

    Profil koperasi tersebut menjadi bahan awal penting dalam implementasi Koperasi Merah Putih, sebuah program yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Pemkot Kediri dibawah instruksi Wali Kota Vinanda Prameswati bergerak cepat menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo menargetkan 70 ribu koperasi dapat diresmikan pada Hari Koperasi tanggal 12 Juli 2025.

    Koperasi ini didesain sebagai solusi terhadap rantai pasok panjang dari petani ke konsumen, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Lebih dari itu, koperasi juga akan menjadi akselerator pertumbuhan UMKM dan ketahanan ekonomi lokal.

    Koperasi Merah Putih bukan hanya berbentuk koperasi simpan pinjam, tetapi akan memiliki fungsi lebih luas. Mulai dari cold storage, pengadaan sembako, klinik, apotek, hingga sistem logistik kelurahan. [nm/beq]

  • Disnaker Klaim 60 Persen Lebih Pekerja di Kota Blitar Digaji Sesuai UMK

    Disnaker Klaim 60 Persen Lebih Pekerja di Kota Blitar Digaji Sesuai UMK

    Blitar (beritajatim.com) – Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Blitar mengeklaim 60 persen lebih pekerja di Bumi Bung Karno sudah digaji sesuai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Diketahui, UMK Kota Blitar 2025 sebesar Rp2.481.450.

    Artinya dari semua pekerja yang mengais rezeki di Kota Blitar, 60 persen di antaranya sudah digaji minimal sebesar Rp2.481.450. Sementara 40 persen sisanya digaji masih di bawah UMK Kota Blitar.

    “Sebenarnya kalau kita lihat lebih dari 60 persen sudah menggaji sesuai dengan UMK,” ucap Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnaker Kota Blitar, Dwi Andri Susiono, Selasa (13/5/2025).

    Di menyebut bahwa ada 247 perusahaan yang berdiri di Kota Blitar. Dari jumlah tersebut ada 14 perusahaan besar dengan jumlah pekerja besar mencapai 100 orang lebih.

    Dari jumlah perusahaan yang berdiri di Kota Blitar tersebut, ditegaskan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja bahwa 60 persennya telah membayar gaji pekerja sesuai dengan UMK. Perusahaan yang membayar gaji sesuai dengan UMK ini mayoritas adalah industri besar dan bukan pertokoan.

    “Seperti pertokoan itu apa mungkin UMK, yang penting ada kesepakatan dengan pekerja,” tegasnya.

    Para pekerja di Kota Blitar utamanya di sektor pertokoan memang banyak yang digaji dibawah UMK. Mereka bahkan ada yang digaji di bawah Rp1 juta dalam satu bulan.

    “Gaji saya awal dulu Rp800 ribu cumaan sekarang sudah naik Rp1,2 juta per bulan,” ucap salah satu pekerja, Dwi.

    Tentu para pekerja berharap gaji mereka bisa naik sesuai dengan UMK. Pasalnya, biaya hidup di Kota Blitar kini setiap tahun juga terus meningkat.

    “Kalau gaji tidak meningkat kita dapat apa? Cuma dapat capek saja,” tegasnya. [owi/beq]