Category: Beritajatim.com Politik

Khofifah Terus Bekerja Keras Demi Jatim Nol Stunting

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Disperindagterus menggelar pasar murah. Agenda ini digencarkan dengan tujuan agar dapat mengendalikan inflasi dan mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meninjau pasar murah di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Selasa (13/5/2025).

Didampingi Bupati Malang Sanusi beserta Forkopimda Malang dan Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim, Khofifah mengapresiasi masyarakat Malang yang begitu antusias menyambut gelaran pasar murah ini.

Saat meninjau pasar murah, Khofifah menyempatkan diri menyapa masyarakat dan membagikan telur kepada ibu hamil serta balita, serta memberikan beras kepada lansia.

Menurut Khofifah, telur yang dibagikan kepada ibu hamil dan balita agar asupan gizi ibu hamil dan balita tercukupi sehingga bebas stunting. Khofifah menyebut, hasil evaluasi Kemenkes, Jatim stunting nomor 2 paling bawah setelah Bali.

Ini karena pasar murah menyediakan aneka bahan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar. Pasar murah digelar sebagai upaya meningkatkan daya beli dan mendekatkan akses bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat begitu tinggi menyambut gembira pasar murah, karena bahan pokok yang dijual lebih murah dari harga pasar,” kata Khofifah.

Sejumlah bahan pangan yang dijual mulai beras, minyak, gula, telur, ayam, bawang putih, bawang merah dan juga telur ayam. Semua yang disediakan di pasar murah Singosari ini jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Semisal, untuk beras premium pasar murah dijual Rp14 ribu/kg, padahal harga di pasar Kabupaten Malang Rp14.670/kg. Sedangkan untuk HET diketahui ada di angka Rp14.900/kg. Total ada 200 kg beras premium yang disediakan.

Kemudian, beras medium di dijual dengan harga Rp12 ribu/kg, sementara harga di pasaran Kabupaten Malang adalah Rp12.700/kg, sedangkan HET ada di angka Rp12.500/kg. Di pasar murah ini total disediakan 3 ton beras medium yang bisa diakses masyarakat.

Berikutnya, Minyakita dijual dengan harga Rp13 ribu/liter, lebih miring ketimbang harga pasaran di Kabupaten Malang sebesar Rp16/liter, sedangkan HET Rp 15.700/liter. Total jumlah komoditi minyak yang disediakan ada sebanyak 300 liter.

Untuk gula pasir di pasar murah dijual Rp14 ribu/kg, lazimnya di Malang dijual Rp17 ribu/kg. Sedangkan, HET Rp17.500/kg, jumlah komoditi disediakan sebanyak 100 kg. Lalu, telur ayam ras dijual Rp22.000/kg, yang umumnya dijual Rp26.200/kg. Sedangkan, HET Rp30 ribu/kg, dengan jumlah komoditi yang disediakan 100 kg.

Bawang Putih Sinco dijual dengan harga Rp30 ribu/kg, sementara harga Kabupaten Malang diketahui Rp36.200/kg dan HET Rp38 ribu/kg, dengan jumlah komoditi yang disediakan 50 kg.

Bawang Merah dijual dengan harga Rp30 ribu/kg, sedangkan harga di pasar Kab. Malang ada di angka Rp35.200/kg dan HET Rp41.500/kg, dengan jumlah komoditi yang disediakan 50 kg.

Untuk tepung terigu Rp10 ribu/kg, sementara harga di pasaran Malang Rp10.600/Kg. Jumlah komoditi tepung terigu yang disiapkan di pasar murah sebanyak 40 kg.

“Jadi, bahan pokok yang dijual di pasar murah sangat jauh dari harga di pasar. Dengan tujuan supaya subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, lokasi pasar murah sengaja digelar di dekat permukiman warga untuk menjangkau kebutuhan bahan pokok.

“Saya bersyukur antusiasme masyarakat karena harga yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasar. Insya Allah bermanfaat dan barokah,” ungkapnya.

“Insya Allah progam stunting di Jatim sukses. Terus bekerja keras hingga stunting nol bagi Jatim,” imbuhnya.

Gelaran Pasar Murah disambut antusias warga sekitar, salah satunya Eka (20) ibu hamil mengaku sangat terbantu, karena bisa membawa pulang 1 kg telur.

“Alhamdulillah, saya sangat terbantu. Telurnya nanti bisa juga buat anak saya yang masih balita,” ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Mariati (34). Ia yang turut mengantre sejak pagi juga mengatakan sangat senang bisa mendapatkan berbagai bahan pangan dengan harga murah.

“Harapannya kegiatan semacam ini bisa terus ada. Supaya masyarakat desa bisa semakin maju. Terima kasih Ibu Khofifah,” ungkapnya.

Turut hadir, Kepala Dir. Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya Malang, Kepala KPH Malang, Perhutani Divre Jatim, Ka. UPT Pengelola Kawasan Hutan Universitas Brawijaya Malang, Camat Singosari dan Kades Klampok. [tok/beq]

14/05/2025 12:53
24 Koperasi Merah Putih Siap Dibentuk di Pacitan, Launching Serentak 12 Juli

Pacitan (beritajatim.com) – Program nasional Koperasi Merah Putih mulai digulirkan di Kabupaten Pacitan. Sebanyak 24 koperasi akan dibentuk pada tahap awal dan direncanakan launching serentak pada peringatan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian (Dikuperin) Pacitan, Prayitno, menyatakan pembentukan koperasi ini merupakan tindak lanjut arahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. “Untuk tahap awal dibentuk masing-masing dua koperasi di setiap kecamatan. Anggarannya akan dibantu dari provinsi, termasuk untuk akta pendirian koperasi,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).

Proses persiapan telah melibatkan berbagai pihak, mulai camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kepala desa hingga BPD. Sosialisasi juga dilakukan di tingkat desa. Sebanyak 148 desa dijadwalkan menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) pada 19 Mei mendatang sebagai langkah awal pendirian koperasi.

Menurut Prayitno, biaya pendirian koperasi desa yang belum terfasilitasi akan diupayakan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 atau penggeseran Belanja Tak Terduga (BTT). “Koperasi ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pokok warga dengan harga terjangkau, memangkas rantai distribusi, dan menampung hasil panen petani, nelayan, serta produk UMKM lokal,” jelasnya.

Proses Musdessus akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pemuda, petani, nelayan, hingga tenaga kesehatan desa. “Harapannya semua terwadahi dan jika sudah sepakat, maka akan digelar rapat pembentukan koperasi desa,” tandas Prayitno. [tri/beq]

14/05/2025 12:22
PAD Tak Cukup Gaji ASN, Fraksi Gerindra Desak Pemkab Jombang Inovasi Tingkatkan Pendapatan

Jombang (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Jombang menyoroti lemahnya kemandirian fiskal daerah dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (14/5/2025).

Dalam pemandangannya, Fraksi Gerindra mengungkap bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar Rp634,63 miliar masih belum mampu mencukupi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN yang mencapai Rp676,62 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan sebesar Rp41,98 miliar yang harus ditutupi dari sumber pendapatan lainnya.

“PAD kita masih belum mampu membiayai kebutuhan dasar organisasi pemerintahan, terutama untuk gaji ASN, tunjangan legislatif, dan kepala daerah,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Agung Natsir dalam sidang paripurna.

Gerindra mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang agar menyusun strategi dan langkah konkret untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Menurut Fraksi Gerindra, kemandirian fiskal adalah prasyarat penting bagi daerah untuk mengelola pembangunan tanpa ketergantungan berlebih kepada dana transfer dari pusat maupun provinsi.

“Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah strategis untuk menutup celah defisit PAD ini. Kuncinya adalah inovasi, kolaborasi, dan optimalisasi potensi lokal,” tegasnya.

Fraksi juga menyoroti peran BUMD yang dinilai belum maksimal dalam menopang pendapatan daerah. Menurut mereka, BUMD seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang signifikan, bukan justru terus-menerus bergantung pada penyertaan modal dari APBD.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyinggung perlunya hubungan yang lebih harmonis dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk membuka peluang hibah dan program afirmatif, serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta guna meningkatkan investasi lokal.

“Pemkab Jombang harus lebih aktif menjalin komunikasi vertikal dan horizontal, agar bisa menangkap peluang program, dana hibah, hingga investor strategis,” tambahnya.

Dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Gerindra menilai perlu ada perencanaan fiskal yang lebih visioner dan adaptif agar APBD ke depan tidak hanya mampu membiayai operasional pemerintahan, tapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. [suf]

14/05/2025 11:56
Dorong Kesetaraan Kerja, Pemkot Probolinggo Gelar Job Fair Khusus Disabilitas

Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan kesetaraan kesempatan kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas. Melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), sosialisasi aktif dilakukan ke berbagai perusahaan guna menghapus syarat kerja yang bersifat diskriminatif.

“Salah satu fokus kami adalah memastikan penyandang disabilitas punya akses yang setara ke dunia kerja,” kata Kepala Disperinaker Kota Probolinggo, Budiono Wirawan.

Meski demikian, Budiono menyebut ada jenis pekerjaan tertentu yang tetap membutuhkan kriteria khusus, seperti sektor garmen yang lebih banyak mempekerjakan perempuan dan posisi keamanan yang memerlukan kesiapan fisik.

Upaya ini selaras dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024, yang mewajibkan instansi pemerintah dan BUMN/BUMD mempekerjakan paling sedikit tiga persen tenaga kerja dari kalangan disabilitas. Sedangkan perusahaan swasta diwajibkan menyediakan kuota dua persen.

Sayangnya, realisasi dari ketentuan tersebut masih rendah di sektor swasta. “Sayangnya belum banyak perusahaan yang menjalankan kewajiban sesuai ketentuan perda,” ujar Budiono.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Probolinggo akan menggelar job fair khusus penyandang disabilitas pada 28 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan pencari kerja disabilitas dengan perusahaan yang terbuka terhadap tenaga kerja inklusif.

“Wali Kota sudah mengeluarkan imbauan agar perusahaan ikut serta dalam job fair ini,” jelas Budiono. Namun hingga kini, partisipasi perusahaan masih minim.

Disperinaker berharap ke depan lebih banyak perusahaan yang memahami pentingnya inklusivitas di lingkungan kerja. “Keterlibatan perusahaan akan sangat membantu mewujudkan Probolinggo sebagai kota ramah disabilitas,” tegas Budiono.

Ia menambahkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak, potensi, dan kompetensi yang sama dengan pekerja lainnya. “Mereka juga punya hak dan potensi yang tidak kalah dari pekerja lainnya,” pungkasnya. [ada/beq]

14/05/2025 10:11
Plafon Puskesmas Perak Ambrol, Bupati Jombang Minta Pelayanan Tetap Optimal

Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang, Warsubi, mengambil langkah cepat menyusul laporan ambrolnya plafon di ruang rawat inap Puskesmas Perak. Respons ini ditunjukkan melalui peninjauan langsung ke lokasi pada Selasa malam, 13 Mei 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Abah Bupati—sapaan akrab Warsubi—memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa hambatan.

Didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hexawan Tjahja Widada, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Bupati menelusuri seluruh ruangan dan memeriksa secara detail kondisi atap bangunan yang telah direhabilitasi pada tahun 2023 itu.

Perhatian khusus diberikan pada kondisi plafon yang tampak lembap dan ditumbuhi jamur. Abah Bupati langsung menginstruksikan agar kebocoran yang menjadi penyebab kerusakan segera diidentifikasi dan ditangani.

“Tolong segera cek bagian mana yang bocor, segera perbaiki, jangan sampai pelayanan kesehatan kepada masyarakat terganggu,” tegas Abah Bupati saat berada di lokasi.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa plafon ruang rawat inap yang sebelumnya ambrol kini telah diperbaiki dan sudah bisa digunakan kembali. Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan bahwa perbaikan ini menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas publik.

Langkah cepat ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Abah Bupati menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan pasien serta tenaga medis harus menjadi prioritas utama, terlebih di tengah tantangan peningkatan kebutuhan layanan dasar kesehatan.

Dengan adanya kunjungan langsung dari kepala daerah serta arahan tegas untuk segera melakukan perbaikan, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemeriksaan rutin terhadap kondisi bangunan fasilitas publik pun menjadi catatan penting bagi dinas teknis terkait. [suf]

14/05/2025 07:48
Lahan Pertanian Terendam Akibat Tanggul Jebol, Bupati Jombang Lakukan Respons Cepat

Jombang (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Jombang dalam beberapa hari terakhir menyebabkan jebolnya tanggul Sungai Pilang Hilir di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo.

Peristiwa ini menimbulkan genangan air yang mengalir ke area persawahan warga sekitar, khususnya di wilayah Dusun Pakis dan Dusun Ponggok Desa Banjarsari.

Menanggapi kejadian tersebut, Bupati Jombang, Warsubi, langsung melakukan peninjauan ke lokasi jebolnya tanggul pada Selasa malam (13/5/2025). Kunjungan tersebut dilakukan tidak lama setelah dirinya menerima laporan dari Plt. Kepala Pelaksana BPBD Jombang.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Warsubi didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bayu Pancoroadi, Plt. Kepala BPBD Wiku Bhirawa, serta sejumlah kepala OPD terkait, Forkopimcam, dan Kepala Desa Pucangsimo.

Titik tanggul yang jebol diperkirakan sepanjang 8 meter. Beruntung, air yang meluap hanya menggenangi area sawah yang telah selesai masa panen, sehingga tidak menyebabkan kerugian besar bagi petani. Meski demikian, potensi dampak lebih luas tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jombang.

“Saya pastikan, perbaikan tanggul ini akan segera kita lakukan besok pagi (hari ini),” tegas Bupati Warsubi di lokasi kejadian.

Pernyataan tersebut menandai komitmen pemerintah daerah dalam merespons cepat setiap potensi bencana. Bupati Warsubi juga memberikan arahan kepada Dinas PUPR agar segera melakukan langkah-langkah teknis untuk menangani kerusakan tanggul guna mencegah meluasnya dampak banjir ke permukiman dan lahan pertanian warga.

Langkah cepat dan tanggap ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan warganya. [suf]

14/05/2025 07:37
Banjir Sumenep Meluas, Anggota DPRD Duga Akibat Maraknya Galian C

Sumenep (beritajatim.com) – Banjir yang terjadi di sejumlah daerah di wilayah Sumenep pada Selasa (13/05/2025) dinilai perlu penanganan serius dari hulu ke hilir.

“Situasi ini sudah masuk kategori darurat banjir, mengingat arus yang cukup deras di beberapa titik dan itu berisiko membahayakan masyarakat,” kata Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid.

Menurutnya, wilayah yang terkena banjir di Sumenep saat ini semakin meluas. Tidak hanya di Jl. Trunojoyo, dan Jl. Dr Cipto, tetapi sudah meluas ke wilayah penyangga seperti Kebonagung, Batuan, Babbalan, hingga Patean.

“Karena itu, penanganan tidak bisa lagi bersifat parsial dan hanya berfokus pada saluran air tersumbat di wilayah hilir. Masalah utama justru terletak di hulu, yakni pada buruknya tata kelola lingkungan dan maraknya tambang galian C ilegal, terutama di kawasan Batuan yang sebelumnya tidak pernah banjir,” ungkap politisi PKB ini.

Menurutnya, daerah resapan di Batuan terus menyusut akibat tambang ilegal. Saat ini, air hujan yang seharusnya meresap, langsung berubah menjadi arus deras yang menyebabkan banjir parah di hilir.

Yasid mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah tegas dan menyeluruh. Penanganan banjir harus mencakup penertiban tambang ilegal dan pemulihan kawasan resapan air di wilayah hulu dan penataan ulang sistem drainase dan saluran air di kawasan perkotaan.

Selain itu, perlu pendekatan darurat bencana dalam merespons banjir, termasuk koordinasi lintas sektor dan edukasi masyarakat.

“Tanpa langkah konkret dan terintegrasi dari hulu ke hilir, banjir di Sumenep akan terus berulang dan bisa memakan korban. Ini jangan sampai terjadi,” tandasnya. (tem/ian)

13/05/2025 23:22
Pemkab Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 90 Hari Akibat Tanggul Penahan Lahar Semeru Rusak

Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, resmi menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul rusaknya tanggul penahan banjir lahar Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/195/KEP/427.12/2025.

Masa tanggap darurat bencana ditetapkan berlaku selama 90 hari, terhitung sejak 11 Mei hingga 8 Agustus 2025. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan darurat, khususnya pada infrastruktur penahan lahar di wilayah aliran Sungai Rejali yang saat ini mengalami kerusakan parah.

“Telah ditetapkan status tanggap darurat bencana selama 90 hari sejak tanggal 11 Mei sampai dengan 8 Agustus 2025,” kata Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (13/5/2025).

Tanggul yang dimaksud mengalami kerusakan hingga sepanjang 500 meter. Kerusakan ini memicu kekhawatiran serius di kalangan warga, terutama mereka yang tinggal di Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh.

Sekretaris Desa Sumberwuluh, Samsul Arifin, mengungkapkan bahwa tanggul tersebut merupakan penahan utama banjir lahar dari Gunung Semeru. Jika tanggul sampai jebol, maka ancaman bencana terhadap warga akan sangat besar.

“Ini kalau tanggul sampai jebol ada 246 jiwa warga di Dusun Kebondeli Selatan yang bisa terdampak terjangan banjir lahar. Jadi ini harus segera dilakukan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Dusun Kebondeli Selatan dihuni oleh 82 kepala keluarga atau sekitar 246 jiwa. Warga di wilayah ini berada dalam posisi rawan karena secara geografis dekat dengan jalur aliran lahar Gunung Semeru.

Kondisi ini menuntut adanya langkah cepat dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat setempat untuk melakukan antisipasi sebelum potensi bencana benar-benar terjadi.

Penetapan masa tanggap darurat bencana memberikan kewenangan kepada Pemkab Lumajang untuk memobilisasi sumber daya, logistik, serta personel guna mempercepat perbaikan tanggul dan evakuasi jika situasi memburuk.

Warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang guna memastikan keselamatan bersama. [has/suf]

13/05/2025 18:14
Bupati Situbondo Tetapkan Baluran Jadi Kecamatan agar Tak Identik Banyuwangi

Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo menetapkan kawasan Baluran menjadi kecamatan di Kabupaten Situbondo. Jawa Timur, agar kawasan itu tidak identik dengan Kabupaten Banyuwangi. Situbondo dan Banyuwangi memang berbatasan.

“Ini strategi pengembangan kepariwisataan,” kata Rio kepada Beritajatim.com, Selasa (13/5/2025).

Nama Baluran diambil dari nama gunung di sana dan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Banyuputih. Di sini terletak kawasan taman nasional yang dikenal julukan “Africa van Java” atau “Little Africa in Java”.

Dengan luas 25 ribu hektare, Taman Nasional Baluran memliki bentang alam mirip savana Afrika yang dihuni berbagai jenis flora dan fauna, seperti rusa dan banteng.

Rencana penetapan Baluran menjadi kecamatan in merupakan respons dari keluhan dari masyarakat pelaku wisata Situbondo. Selama ini Baluran identik dengan Kabupaten Banyuwangi, karena setiap paket promo wisata Banyuwangi senantiasa menawarkan Baluran sebagai salah satu destinasi.

Rio sempat menyampaikan rencana penetapan Baluran sebagai kecamatan di sebuah forum literasi. “Saya menyampaikan niatan agar nama Baluran biar tidak terlalu sering dipakai oleh tetangga,” katanya.

Rencananya itu sempat memunculkan reaksi sentimen dari warganet Banyuwango. Rio diserang di media sosial. Namun dia justru bersyukur dengan munculnya reaksi tersebut.

“Dari situ akhirnya publik tahu, bahwa Baluran adalah Situbondo. Selama ini kan jarang ada yang mau menyebutkan itu wilayah Situbondo. Bahkan kita bisa cek paket-paket wisata menyebutkan itu Baluran, Banyuwangi,” kata Rio.

“Bahkan sekelas menteri saja, Pak Muhaimin (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar) baru ngeh kalau Baluran itu wilayah Situbondo,” kata Rio.

Rio sebenarnya tidak mempermasalahkan masyarakat Banyuwangi memanfaatkan Baluran untuk jasa pariwisata selama ini. “Tidak masalah. Cuma kan perlu juga mereka memikirkan branding Situbondo. Jangan semuanya Banyuwangi,” katanya.

Namun Rio juga menantang kesiapan pelaku pariwisata Situbondo untuk memaksimalkan potensi Baluran. “Ini pertarungan kompetisi jasa wisata. Arenanya sudah mau saya buat nih. Sekarang kemauan dari (pelaku wisata) Situbondo ada tidak? Jangan cuma mengeluh, jangan cuma komplain,” katanya.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini tengah menggoda dan membangkitkan kebanggaan generasi muda Situbondo terhadap daerah mereka sendiri.

“Kita harus akui Situbondo itu skala ekonominya kecil. Tapi apakah opportunity dan kondisi itu membuat kita menjadi lemah, lalu mengatakan: ‘enggak usahlah sudah kalah’? Tidak. Saya tidak mau begitu. Kita mau kejar. Infrastrukturnya mau kita perbaiki,” kata Rio.

Bupati Rio mengaku kebijakannya itu didukung Taman Nasional Baluran. “Literasi kepariwisataan kita buka. Akhirnya muncul banyak gagasan. Saya sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan,” katanya. [wir]

13/05/2025 17:50
DPRD Bondowoso Dorong Pembentukan Asosiasi Pengecer Pupuk

Bondowoso (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso mendukung penuh pembentukan dua asosiasi baru yang berfokus pada sektor hilir, yaitu Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pangkalan Gas Indonesia (APGI). Dukungan ini disampaikan menyusul deklarasi kedua asosiasi yang digelar di Hotel Ijen View Bondowoso pada Selasa (13/5/2025).

Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI yang turut hadir dalam acara tersebut, menyebut bahwa kedua asosiasi ini hadir untuk menjembatani kebutuhan pengecer pupuk dan pangkalan gas yang selama ini kurang terdengar di level kebijakan nasional. Menurutnya, pembentukan APPI dan APGI menjadi terobosan yang penting karena langsung menyentuh sektor hilir yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah, seperti pengecer pupuk dan pangkalan gas.

“Ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, tapi juga di dunia. Kedua asosiasi ini akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi kebutuhan petani dan pengecer,” ujar Nasim.

Selain itu, Nasim juga mengungkapkan bahwa kuota pupuk bersubsidi untuk wilayah Bondowoso mengalami kenaikan pada tahun 2025. Kuota pupuk NPK naik menjadi 22 ribu ton, sementara urea menjadi 32 ribu ton. Meski demikian, ia menekankan pentingnya serapan pupuk yang lebih optimal oleh petani.

“Sekarang tidak ada alasan kekurangan pupuk. Tantangannya justru pada serapan. Kami berharap distribusi lebih baik dan tidak ada penyelewengan,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, hadir pula perwakilan PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), serta anggota Komisi II DPRD Bondowoso yang turut mendukung langkah positif ini. Deklarasi APPI dan APGI di Bondowoso akan dilanjutkan dengan deklarasi serupa di Banyuwangi. [awi/beq]

13/05/2025 17:21