Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Hanya Beberapa SPBU di Banyuwangi yang Miliki Alat Pemadam Kebakaran Ber-SNI

    Hanya Beberapa SPBU di Banyuwangi yang Miliki Alat Pemadam Kebakaran Ber-SNI

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Banyuwangi banyak menemukan alat pemadam kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang masih belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Hal tersebut diketahui ketika Dinas Damkarmat Banyuwangi melakukan inspeksi beberapa waktu lalu, yang mana pihaknya menyasar sebanyak 49 SPBU hingga sejumlah POM mini.

    “Dalam inspeksi kami, masih banyak ditemukan media atau alat pemadam kebakaran yang belum sesuai standar,” kata Kepala Dinas Damkarmat Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan, melalui Humasnya Muammar Kadhafi.

    Kadhafi mengatakan, adapun inspeksi ke sejumlah SPBU dan POM mini ini, merupakan upaya dari Damkarmat untuk memastikan media atau alat proteksi kebakaran di SPBU sudah memenuhi standar yang berlaku.

    Tidak hanya itu, inspeksi tersebut diharapkan bisa untuk meningkatkan kesadaran proteksi kebakaran, terutama pada SPBU yang notabene tempat yang mudah terbakar.

    “Ini menjadi tugas kami untuk mendorong semua SPBU menggunakan media proteksi kebakaran yang memenuhi SNI dan keselamatan kerja sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” ujarnya.

    Dari hasil inspeksi beberapa SPBU yang telah didatangi Damkarmat, setidaknya ada 7 SPBU yang telah menyesuaikan alat pemadam kebakarannya sesuai standar. Dan selebihnya masih menggunakan alat yang tidak sesuai, baik dari segi jenis maupun penempatan.

    Inspeksi tersebut juga menemukan adanya vendor pengisian ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tidak resmi yang dapat mengeluarkan sertifikasi keselamatan.

    “Sertifikasi hanya boleh diberikan oleh lembaga yang sudah terakreditasi dan memiliki tenaga pemeriksa berkualifikasi,” terang Khadafi.

    Adanya pengawasan atau tugas pemeriksaan intensif terhadap alat pemadam kebakaran baru dilakukan oleh Dinas Damkarmat Banyuwangi di tahun 2025 ini. Pasalnya, pihaknya telah memiliki SDM atau personel andal yang tentunya telah bersertifikat dalam pemeriksaan alat proteksi kebakaran.

    “Alhamdulillah kini kita bisa melaksanakan tugas ini di 2025, sekarang tinggal memberikan edukasi kepada semuanya dalam menggunakan alat pemadam tersebut, sebagai mitigasi pertama,” tutur Kahdafi.

    Khadafi menambahkan, bagi SBPU pemilik alat pemadam kebakaran yang belum SNI, pihaknya bertindak tegas dan mendorong agar SPBU segera memiliki alat pemadam kebakaran yang sesuai standar.

    Setiap hari setidaknya Khadafi targetkan pemeriksaan terus berjalan, termasuk di daerah yang jauh sekalipun seperti Kalibaru hingga wilayah selatan Banyuwangi.

    “Jika terus tidak ada alat pemadaman sesuai SNI kami akan melakukan pemberian Surat Peringatan (SP) 1 setelah inspeksi awal. Jika dalam enam bulan tidak ada perbaikan, akan diberikan SP2. Pada kunjungan ketiga, bila tetap tidak sesuai, kami berhak memberikan tanda atau plakat khusus di lokasi tersebut, bekerja sama dengan Satpol PP. Dinas perijinan dan instansi terkait,” jelasnya. [kun]

  • Bupati Bondowoso Tak Anggap Efisiensi Masalah: Justru Itu Tantangan

    Bupati Bondowoso Tak Anggap Efisiensi Masalah: Justru Itu Tantangan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran nasional tidak dianggap sebagai hambatan, melainkan tantangan yang harus dijawab dengan kreativitas dan strategi baru dalam menjalankan pemerintahan.

    “Efisiensi itu bisa saja besok selesai. Bisa saja tahun depan selesai. Dan kita pada prinsipnya tidak menganggap efisiensi itu masalah, justru tantangan bagi kita untuk lebih kreatif,” ujar Ra Hamid, sapaan akrabnya, Rabu (14/5/2025).

    Ia menilai efisiensi yang saat ini berlangsung merupakan bentuk refocusing, yakni upaya pemerintah pusat dalam memusatkan anggaran ke sektor prioritas yang perlu direspons daerah dengan penyesuaian visi dan misi. “Efisiensi itu bukan tidak ada, tapi refocusing. Jadi upaya memfokuskan pemerintahan yang dimulai dari pusat dan menyesuaikan dengan visi misi dan perkembangan yang ada,” ucapnya.

    Ra Hamid juga menekankan bahwa pihaknya tidak melihat kondisi ini sebagai hambatan besar. Bahkan, menurutnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi dasar efisiensi nasional bisa menjadi pemacu inovasi daerah.

    “Tapi kita tidak menganggap itu sebagai masalah. Justru kita menganggap itu sebagai tantangan dan peluang,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menjelaskan bahwa struktur APBD 2025 merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya, yakni masa Penjabat (Pj) Bupati Bambang Soekwanto. Perencanaan dimulai sejak Maret 2024 dan disahkan pada November 2024 di masa Pj Bupati Muhammad Hadi Wawan Guntoro.

    “Yang harus dipahami, APBD 2025 ini bukan hasil perencanaan bupati sekarang, tapi warisan dari masa Pj sebelumnya,” ujar Dhafir, Kamis (17/4/2025).

    Ia menambahkan, Bondowoso turut terdampak kebijakan efisiensi nasional seperti SE Mendagri, KMP, dan Inpres, yang menyebabkan Rp65 miliar Dana Alokasi Umum (DAU) earmark ditarik oleh pemerintah pusat.

    Tak hanya itu, daerah juga terkena sanksi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) akibat kegagalan realisasi proyek infrastruktur tematik pariwisata tahun 2022 dan 2023, seperti pembangunan jalan Gardu Atak menuju Ijen yang tertahan karena persoalan izin dari Perhutani.

    Masalah kian rumit akibat salah perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Pemerintah sebelumnya memperkirakan Silpa mencapai Rp140 miliar, namun realisasi hanya Rp64 miliar, dan yang benar-benar bisa dimanfaatkan hanya Rp3 miliar.

    “Akibatnya, program infrastruktur senilai Rp76 miliar terancam tidak bisa dilaksanakan,” terang legislator dari PKB tersebut.

    Meski demikian, Pemkab dan DPRD tetap berkomitmen mencari solusi terbaik melalui rapat-rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, guna menyusun skema pergeseran anggaran yang lebih realistis. [awi/beq]

  • Koper Jemaah Haji Ponorogo Dikumpulkan Lebih Awal, Ini Alasannya

    Koper Jemaah Haji Ponorogo Dikumpulkan Lebih Awal, Ini Alasannya

    Ponorogo (beritajatim.com) – Persiapan keberangkatan jemaah haji asal Ponorogo terus dimatangkan. Salah satunya dengan percepatan pengumpulan koper bagasi yang semula dijadwalkan Kamis (15/5/2025), dimajukan menjadi hari ini, Rabu (14/5/2025).

    Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Ponorogo, Marjuni, menyebut percepatan ini mengikuti perubahan aturan dari pihak embarkasi. “Ada aturan baru untuk tahun ini. Koper harus masuk ke embarkasi sehari sebelum pemberangkatan ke asrama haji di Surabaya,” ujarnya.

    Pemberangkatan jemaah haji asal Ponorogo dijadwalkan dalam Kloter 51 hingga 56 yang akan berangkat dari Bumi Reog pada Jumat (16/5/2025). Artinya, seluruh koper dari enam kloter tersebut harus sudah terkumpul paling lambat sehari sebelumnya.

    Marjuni mengingatkan jemaah untuk mematuhi batas maksimal berat koper yakni 32 kilogram. “Ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak menyulitkan proses di embarkasi maupun saat di tanah suci,” tegasnya.

    Terkait barang bawaan, jemaah diperbolehkan membawa rokok maksimal 200 batang. Namun, barang berbahaya seperti senjata tajam, cutter, atau gunting, dilarang masuk dalam koper. Semua koper akan dipindai menggunakan X-Ray di Embarkasi Surabaya. Bila ditemukan barang mencurigakan atau terlarang, koper akan ditahan dan jemaah yang bersangkutan akan dipanggil untuk klarifikasi.

    “Ini bagian dari ikhtiar kami memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Mohon kerja samanya agar semuanya berjalan sesuai rencana,” pungkas Marjuni. [end/beq]

  • Tujuh Tahun Pasca Tragedi Bom Surabaya: Dari Luka Mendalam Menuju Rekonsiliasi dan Harapan

    Tujuh Tahun Pasca Tragedi Bom Surabaya: Dari Luka Mendalam Menuju Rekonsiliasi dan Harapan

    Surabaya (beritajatim.com)– Tujuh tahun telah berlalu sejak peristiwa memilukan mengguncang Kota Surabaya. Pada pagi yang tenang, Minggu 13 Mei 2018, tiga gereja diserang dalam rentetan bom bunuh diri.

    Suasana duka kala itu menyelimuti kota, namun dari tragedi itu, tumbuh benih-benih pengharapan dan semangat persaudaraan lintas iman yang terus dirawat hingga kini.

    Peringatan tragedi kemanusiaan itu kembali digelar, Rabu 14 Mei 2025. Kali ini, Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya menjadi tuan rumah.

    Dengan mengusung tema “Agama, untuk Apa?”, acara peringatan diwarnai doa lintas agama dan penanaman pohon Ketapang Kencana sebagai simbol harapan baru.

    Tragedi Tiga Gereja: Luka yang Tak Terlupakan

    Tiga gereja yang menjadi sasaran adalah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuno, Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro.

    Serangan dilakukan oleh satu keluarga pelaku bom bunuh diri, menewaskan 14 orang, termasuk enam pelaku itu sendiri.

    Sejak saat itu, tanggal 13 Mei selalu dikenang sebagai momen reflektif dan spiritual oleh warga Surabaya, terutama umat beragama yang terus berupaya merawat semangat perdamaian.

    “Peristiwa Iman” yang Meneguhkan Persaudaraan

    Bagi Romo Alexius Kurdo Irianto, peristiwa kelam itu bukan sekadar tragedi, melainkan momentum reflektif yang ia sebut sebagai “peristiwa iman.”

    “Peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa iman yang memperteguh persaudaraan, pengampunan, kerukunan, dan kedamaian,” ujar Romo Alexius, Rabu (13/5) malam. “Itu setiap tahun selalu direpetisi, untuk memperteguh ingatan dan menumbuhkan harapan.”

    Ia menekankan bahwa mengingat tragedi tidak berarti membuka luka lama, tetapi justru menjadi sarana untuk membaca arah masa depan. “Setiap peristiwa yang diingat akan membuka masa depan. Jika peristiwa itu membuat kita rekonsiliasi batin,” lanjutnya.

    Ketapang Kencana: Simbol Kepedulian dan Komitmen

    Dalam momen peringatan tahun ini, panitia menghadirkan kegiatan simbolis berupa penanaman pohon Ketapang Kencana. Ketua pelaksana acara, Wicaksana Isa, menjelaskan bahwa pohon tersebut dipilih bukan tanpa alasan.

    “Pohon ini memiliki akar yang kuat dan dahan yang rindang. Kami rasa itu cocok menjadi simbol komitmen kita kepada para korban bom 13 Mei,” ungkap Isa. “Selain itu, ini juga menjadi spirit bagi generasi muda untuk terus peduli dan berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat.”

    Penanaman pohon ini akan dilanjutkan pada 17 dan 18 Mei 2025 di area Makam Umum Keputih, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Lokasi tersebut dipilih karena masih memiliki lahan hijau yang luas dan potensial untuk penghijauan.

    Dari Tragedi Menuju Harapan

    Apa yang terjadi pada 13 Mei 2018 meninggalkan luka yang dalam. Namun, dari puing-puing peristiwa itu, warga Surabaya menunjukkan bahwa harapan bisa tumbuh—bahkan dari tempat tergelap sekalipun. Doa bersama, penanaman pohon, dan perenungan lintas agama menjadi bukti nyata bahwa semangat persaudaraan masih hidup, dan terus tumbuh, tahun demi tahun. (ted)

  • Sekda Pergi Haji, Wali Kota Blitar Tunjuk Widodo Saptono Johannes Jadi Plh

    Sekda Pergi Haji, Wali Kota Blitar Tunjuk Widodo Saptono Johannes Jadi Plh

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Widodo Saptono Johannes menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar. Ini lantaran Sekda Priyo Suhartono pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji.

    “Saya kira beliau (Widodo Sapto Johannes) memiliki kompetensi yang bagus di dalam tata kelola pemerintahan,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Rabu (14/5/2025).

    Widodo pun akan menjalankan tugas Sekda Kota Blitar selama Priyo Suhartono menjalankan ibadah haji di tanah suci. Wali Kota Blitar percaya bahwa Widodo bisa menjalankan tugas Sekda Kota Blitar dengan baik selama tinggal oleh Priyo Suhartono.

    “Memang kerja-kerja pemerintahan kita agak berat ya, dan saya memang kepala daerah yang masih muda, ibaratnya lari pinginnya tentunya kencang. mudah-mudahan beliau bisa mengikuti,” tegasnya.

    Pria yang akrab disapa Mas Ibin ini menegaskan bahwa penunjukan Plh Sekda ini murni berdasarkan kualitas kompetensi, tidak ada tendensi apapun. Memang Kepala BPKAD itu dipandang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjabat sebagai Plh Sekda.

    “Ya kompetensi dong, tentunya,” tegas Ibin.

    Priyo Suhartono sendiri memang sudah berangkat ke tanah suci Makkah. Sekda Kota Blitar itu berangkat ke tanah suci pada hari ini, bersama rombongan calon jemaah haji lain asal Kota Blitar. [owi/beq]

  • SK Pelantikan Bupati-Wabup Magetan Ditunggu, Kemungkinan Terbit Minggu Ini

    SK Pelantikan Bupati-Wabup Magetan Ditunggu, Kemungkinan Terbit Minggu Ini

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan tengah menanti terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

    Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Magetan, Setiya Widayaka, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari Kementerian Dalam Negeri.

    “Ada isu bahwa SK akan turun pada tanggal 15 Mei 2025, namun kami belum bisa memastikan hal tersebut karena masih menunggu kejelasan dari Kemendagri,” jelas Setiya. Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi terakhir, SK tersebut sudah berada di meja Kepala Biro Hukum Kemendagri dan kemungkinan besar akan turun dalam minggu ini.

    Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati akan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015, yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.

    Dalam pasal 164 ayat (1) disebutkan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

    Ketentuan ini juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Wali Kota. Dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), ditegaskan bahwa pelantikan dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan di ibu kota provinsi.

    Setiya menegaskan, untuk kali ini tidak harus menunggu proses yang sama di daerah lain, sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri.

    “Tidak menunggu daerah lain. Meski ada yang bersamaan dalam tahapan PSU, tapi Magetan tidak harus bersamaan dengan daerah lain,” katanya.

    Selain pelantikan kepala daerah, juga akan dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten, yang dijabat oleh istri Wakil Bupati.

    Setelah pelantikan, kepala daerah baru diwajibkan untuk segera menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD dimulai segera setelah pelantikan guna menetapkan arah pembangunan daerah selama masa jabatan.

    Dalam rangkaian kegiatan pelantikan ini, akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Magetan yang membahas serah terima jabatan (sertijab) dari Penjabat (Pj) Bupati kepada Bupati definitif. Acara ini maksimal harus dilaksanakan 12 hari setelah pelantikan. Sertijab tersebut sekaligus menjadi momen penyampaian visi dan misi kepala daerah yang baru kepada publik dan pemangku kepentingan daerah. [fiq/ted]

  • Es Krim Berlumur Darah? Satpol PP Lumajang Buka Suara

    Es Krim Berlumur Darah? Satpol PP Lumajang Buka Suara

    Lumajang (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, membantah tudingan telah melakukan pengeroyokan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Lumajang.

    Tuduhan ini mencuat setelah seorang pedagang es krim bernama Misrat (50), warga Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, melaporkan dugaan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum Satpol PP kepada pihak kepolisian pada Minggu (11/5/2025).

    Akibat insiden tersebut, Misrat mengalami luka pada bagian wajah, termasuk robekan pada pipi kiri yang membuatnya harus menjalani perawatan medis.

    Namun, Kabid Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Lumajang, Mochammad Chaidir Sholeh, membantah terjadinya aksi pengeroyokan tersebut. Menurutnya, luka yang diderita Misrat bukan akibat kekerasan, melainkan insiden yang tidak disengaja saat proses penertiban.

    “Jadi ini kan teman-teman mau menggeser dagangannya, yang bersangkutan kayak gak terima, kebetulan petugas ada yang bawa HT terus tersenggol, nah itu dianggap pengeroyokan,” terang Chaidir, Rabu (14/5/2025).

    Chaidir menjelaskan, petugas sudah lebih dahulu memberikan imbauan kepada para pedagang agar tidak berjualan di area Alun-alun, apalagi saat itu sedang ada agenda pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) dari Kabupaten Lumajang.

    “Ini tentunya sudah mengingatkan beberapa kali bahwa di daerah itu tidak ada aktivitas jual beli, sudah ada suratnya, kita sudah mengingatkan secara persuasif sekali dua kali, malah dari pedagangnya yang tidak terima saat teman-teman menggeser,” tambahnya.

    Ia menegaskan, dengan kondisi keramaian di Alun-alun, mustahil terjadi pengeroyokan tanpa ada bukti yang mencuat ke publik. “Itu kalau memang pengeroyokan pasti kan banyak saksi, ada foto atau video dan pasti sudah viral, kan banyak orang di sana,” tegasnya.

    Sementara itu, kasus dugaan pengeroyokan ini kini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Lumajang untuk pendalaman lebih lanjut. [kun]

  • Pemkot Mojokerto Sosialisasikan PP 46/2025, Dorong Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa

    Pemkot Mojokerto Sosialisasikan PP 46/2025, Dorong Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Acara ini digelar sebagai bentuk respons cepat terhadap regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat.

    Dalam sosialisasi yang digelar di Pendopo Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi. Langkah Pemkot Mojokerto ini sekaligus menjadi upaya konkret mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

    Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengapresiasi tinggi terhadap komitmen Pemkot Mojokerto dalam mendukung reformasi sistem pengadaan. “Saya apresiasi kepada Wali Kota Mojokerto karena daerah ini sangat responsif terhadap inovasi dan perubahan aturan. Termasuk sosialisasi hari ini sebagai bentuk kesiapan menghadapi PP yang baru diluncurkan pada 30 April lalu,” ungkapnya, Rabu (14/5/2025).

    PP Nomor 46 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan penting. Diantaranya percepatan proses pengadaan, transparansi, efisiensi anggaran, keterlibatan lebih luas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta prioritas penggunaan produk dalam negeri. Menurutnya, kinerja Pemkot Mojokerto dalam pengadaan sangat menonjol.

    “Penggunaan produk dalam negeri di Kota Mojokerto tercatat selalu di atas 60 persen, keterlibatan UMKM sesuai standar nasional, dan pemanfaatan katalog elektronik juga tergolong tinggi. Mojokerto bisa menjadi leader nasional. Bahkan, bisa jadi role model. Daerah lain tinggal ATM ya, Amati, Tiru, dan Modifikasi. Silakan datang ke Mojokerto untuk belajar,” tegasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyatakan bahwa sosialisasi tersebut penting dilakukan tujuannya agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Mojokerto memahami arah kebijakan nasional, sekaligus memastikan proses pengadaan tetap sesuai prinsip good governance.

    “Dengan adanya sosialisasi ini, saya harap seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan regulasi dengan baik, mendukung efisiensi anggaran, dan memberikan ruang lebih besar bagi pelaku UMKM lokal,” kata Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut. [tin/kun]

  • Bocah 10 Tahun Dibakar Temannya, Bupati Mas Rio Kunjungi Korban di RSU Situbondo

    Bocah 10 Tahun Dibakar Temannya, Bupati Mas Rio Kunjungi Korban di RSU Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Seorang bocah berusia 10 tahun asal Kecamatan Kota, Kabupaten Situbondo, mengalami luka bakar serius hingga separuh tubuhnya.

    Ia diduga menjadi korban perbuatan anak lain yang seusia dengannya. Kejadian memilukan ini pun mengundang perhatian Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

    Begitu menerima laporan, Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu langsung menjenguk korban di ruang ICU RSUD Abdoer Rahem Situbondo pada Senin (12/5/2025) malam.

    “Saya sangat prihatin atas kejadian tersebut. Sehingga korban harus menjalani perawatan di RSUD Situbondo,” kata Mas Rio kepada awak media.

    Mas Rio juga menyesalkan insiden yang menimpa bocah tersebut. Ia mengaku sudah meminta penjelasan dari pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kejadian itu.

    “Tadi saya minta laporan dari kepolisian seperti apa, saya ingin tahu alasannya. Apa bercanda, serius, atau ada motif lain,” ujarnya.

    Karena korban masih dirawat intensif di ruang ICU, Mas Rio mengaku belum bisa menjenguk secara langsung.

    Ia berjanji akan kembali datang setelah kondisi korban membaik dan sudah diperbolehkan dijenguk.

    “Sementara anaknya masih di ICU, enggak bisa dijenguk. Nanti kalau sudah bisa dijenguk, saya akan ke sini lagi,” ucapnya.

    Sebagai bentuk antisipasi, Mas Rio juga mengimbau seluruh orang tua di Situbondo agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka.

    “Agar kasus serupa tidak terulang lagi, kami meminta kepada orang tua di Kabupaten Situbondo untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anaknya,” pungkasnya. (awi/ted)

  • Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Siap Berjalan di Pasuruan Juli Mendatang

    Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Siap Berjalan di Pasuruan Juli Mendatang

    Pasuruan (beritajatim.com) – Guna memastikan Sekolah Rakyat (SR) berjalan sesuai instruksi Presiden, Mentri Sosial, Saifullah Yusuf melakukan sidak di gedung yang akan digunakan SR. Gedung itu sendiri merupakan gedung bekas pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang berada di Jalan Hayam Wuruk Kota Pasuruan.

    Dalam kunjungannya Mensos Saifullah Yusuf melihat kondisi langsung dalam gedung SR. Banyak kondisi yang perlu di lakukan perbaikan mulai dari atapnya, hingga bagian dalam ruangan yang akan dibuat ruang kelas.

    Selain memastikan kondisi ruangan, Gus Ipul sapaan akrabnya juga memastikan terkait rekruitmen guru dan kepala sekolah yang akan mengajar. Sehingga pada bulan Juli mendatang saat dilakukan peluncuran semua elemen sudah siap.

    “Selain persiapan sarana dan prasarana, kami juga memastikan persiapan pengajar dan pegawai untuk SR di Kabupaten Pasuruan. Semua komponen itu masuk dalam satgasnya masing-masing ada satgas sarana prasarana, satgas recruitmen guru, satgas recruitmen siswa, satgas pengawas, dan satgas kepegawaian,” ungkap Gus Ipul, Rabu (14/5/2025).

    Gus Ipul juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Pasuruan sendiri 6 rombel. Dimana satu rombelnya nanti akan diisi sekitar 25 siswa dan saat ini Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi kuota untuk SR yang akan ada di Hayam Wuruk.

    “Untuk calon siswanya sudah sangat mencukupi, dan saat dilaunching nanti akan ada sekitar enam rombel setiap rombelnya akan diisi 25 siswa. Dan untuk tenaga pengajarnya kami sarankan untuk pegawai ASN dulu, jika tidak ada pegawai P3K, sehingga semuanya terakomodir dengan baik,” lanjutnya.

    Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kementrian Sosial untuk melihat langsung gedung SR. Menurutnya persiapan gedung yang digunakan untuk SR ini sudah siap dikarenakan Pemkab hanya menyediakan lahan yang dihibahkan.

    Tak hanya itu, Mas Rusdi sapaannya juga menyetorkan beberapa nama untuk menjadi tenaga pengajar. Ada tiga nama guru yang nantinya akan diseleksi untuk mengajar di SR. “Kami sudah menyetorkan tiga nama guru untuk menjadi pengajar. Tiga orang ini nantinya akan mengisi di tingkat SMP, kalau yang SMA nanti akan langsung diusulakan oleh provinsi,” pungkasnya. (ada/kun)