Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Beroperasi 19 Mei, Dua Bupati Tinjau Dapur MBG di SLB Jember

    Beroperasi 19 Mei, Dua Bupati Tinjau Dapur MBG di SLB Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait dan Muhammad Zainal Abidin Djalal, bupati Jember periode 2005-2015, meninjau dua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepekan sebelum dibuka pada 19 Mei 2025.

    Dua dapur tersebut dibiayai dan dikelola Achmad Sudiyono, mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, berlokasi di Jalan Branjangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang.

    Fawait menyebut dapur MBG itu spesial. “Spesialnya yang meninjau bukan hanya bupati hari ini, tapi bupati legend, Pak MZA Djalal, mendampungi kita,” katanya, di sela-sela peninjauan, Senin (12/5/2025).

    Fawait menyebut kehadiran dua dapur MBG ini sebagai peristiwa bersejarah. “Jember siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan menyukseskan program Presiden Prabowo,” katanya.

    Selain membuka lapngan pekerjaan, Dapur MBG juga memperbaiki gizi anak-anak dan menggerakkan ekonomi. “Ini yang disebut multiplier effect. Ada yang memproduksi tempe, tahu, beras, telur, semuanya bergerak,” kata Fawait.

    “Ini cita-cita besar Pak Prabowo menuju Indonesia Emas 2045. Anak Indonesia gizinya terjaga, perputaran ekonomi tersebar ke seluruh pelosok Indonesia termasuk desa-desa,” kata Fawait.

    Pembangunan dapur-dapur MBG di Jember terus berproses. “Karena ini sebuah kebijakan yang besar dengan terobosan luar biasa. Tapi yang jelas Jember on the track. Insyallah kami akan support siapapun untuk kesuksesan kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo,” kata Fawait.

    Sementara itu Achmad Sudiyono mengatakan, dua dapur ini akan memproduksi 3.682 makanan siap saji. “Kapasitas terendahnya tidak boleh kurang dari tiga ribu siswa,” katanya.

    Distribusi MBG ini dilakukan bertahap. Pukul setengah sembilan pagi diperuntukkan siswa taman kanak-kanak. Siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar akan mendapat jatah pada pukul setengah sepuluh pagi. Sementara kelas 4-6 SD hingga sekolah menengah atas dimulai pada pukul sebelas siang.

    Sudiyono menegaskan, sajian makan itu memperhatikan keseimbangan kandungan gizi berdasarkan usia siswa. “Ada protein, larbohidrat, dan serat,” katanya.

    Bahan dasar makanan disuplai dari pihak-pihak yang menyediakan langsung. “Kami tidak beli di mall dan tengkulak besar, supaya menggerakkan sektor ekonomi. Persyaratannya sangat ketat,” kata Sudiyono.

    Salah satu kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan MBG adalah mobil APV yang merupakan hibah dari Pemkab Jember. “Mobil itu mampu mengantarkan 800-900 porsi makanan,” kata Soediyono. [wir]

  • 2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    Bojonegoro (beritajatim.com)– Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

    Seleksi kompetensi mulai digelar sejak Sabtu (10/5/2025) dan akan berakhir besok, Kamis (15/5/2025). Sebanyak 2.108 peserta tersebut akan memperebutkan 1.507 formasi yang tersedia dalam rekrutmen PPPK tahap II tahun anggaran 2024.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi PPPK Tahap II.

    “Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi berdasarkan hasil pasca sanggah yang diumumkan pada 28 Februari 2025. Mereka tersebar di berbagai lokasi ujian di beberapa kota,” jelas Daniar, Selasa (13/5/2025).

    Seleksi ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BKN. Para peserta diimbau untuk mengikuti seluruh tahapan dengan tertib dan mempersiapkan diri secara optimal agar bisa lolos dalam seleksi kompetensi PPPK tahap lanjutan. [lus/but]

    Adapun rincian lokasi ujian seleksi kompetensi PPPK Tahap II untuk peserta dari Pemkab Bojonegoro adalah sebagai berikut:

    Titik Lokasi Surabaya 1: 1.902 peserta
    Titik Lokasi BKN Semarang II: 45 peserta
    Titik Lokasi Kanreg I BKN Yogyakarta: 155 peserta
    Titik Lokasi Kanreg III BKN Bandung: 4 peserta
    Titik Lokasi Kanreg X BKN Denpasar: 1 peserta
    Titik Lokasi BKN Lampung I: 1 peserta

  • Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim.

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Dalam kunjungan tersebut, Herman menyampaikan sejumlah arahan strategis dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yakni, fokus pada penguatan organisasi dan konsolidasi internal partai. Ia juga menegaskan pentingnya semangat dan kekompakan kader di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

    “Saya sebagai Sekjen baru memberikan arahan yang merupakan bagian dari arahan Ketua Umum. Seluruh pengurus harus diaktifkan dan bergerak. Tidak ada lagi yang pasif,” tegas Herman.

    Herman juga menyoroti pentingnya penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia menyebutkan bahwa saat ini telah ditambahkan beberapa badan baru, seperti Badan Saksi, Badan Logistik, dan Komite Khusus yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pengurus daerah.

    “Struktur baru ini harus segera direspons. DPD perlu segera merevisi Surat Keputusan kepengurusan agar sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Banyak amanah yang saya bawa dan saya harap bisa langsung dijalankan,” tukasnya.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kehadiran langsung Sekjen ke Surabaya dan menyebutnya sebagai bentuk perhatian serius dari DPP terhadap perkembangan Demokrat di daerah.

    “Kehadiran Pak Sekjen memberi banyak wejangan dan arahan strategis. Ini menjadi bekal bagi kami untuk menatap sukses di Pemilu 2029,” ujar Emil.

    Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini DPD Demokrat Jatim tengah menyusun berbagai program konsolidasi dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda).

    Meski masa jabatan pengurus saat ini berlaku hingga 2027, penyesuaian tetap diperlukan sesuai AD/ART terbaru yang akan ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025.

    Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan, kesiapan pihaknya untuk menjalankan instruksi Ketua Umum AHY dan Sekjen Herman Khaeron. “Kami siap bekerja keras untuk menjalankan amanah Ketum dan Sekjen, demi menambah perolehan kursi Demokrat di 2029 mendatang,” ujar dokter Agung.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional Partai Demokrat pasca Pemilu 2024, sebagai langkah awal untuk menyongsong peta pertarungan politik lima tahun ke depan dengan semangat baru dan kepengurusan yang semakin solid. (tok/but)

  • Apresiasi Galeri Soekarno Kecil, Kepala LKPP Dorong Mojokerto Bangkit Lewat Sejarah

    Apresiasi Galeri Soekarno Kecil, Kepala LKPP Dorong Mojokerto Bangkit Lewat Sejarah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi mengapresiasi Galeri Soekarno Kecil di Kota Mojokerto. Ia mendorong Kota Mojokerto bangkit melalui sejarah karena dedikasi Wali Kota Mojokerto dalam merawat dan mengangkat kembali nilai-nilai sejarah.

    Melalui galeri yang sarat makna tersebut, menurut pria yang akrab disapa Hendi tersebut, Galeri Soekarno bukan sekadar ruang pamer sejarah, melainkan simbol koneksi antara masa lalu dan masa depan. Ia menilai kreativitas kepala daerah dalam mengemas sejarah menjadi daya tarik wisata memiliki dampak besar, khususnya bagi generasi muda.

    “Kepala daerah memang harus kreatif ya, seperti yang dilakukan Bu Wali Kota Mojokerto. Bagaimana beliau melihat sisi sejarah dan mengemasnya sehingga menarik minat masyarakat untuk datang ke wilayah ini. Semakin banyak orang datang, semakin besar potensi ekonomi yang tumbuh,” ungkapnya, Rabu (14/5/2025).

    Hendi juga menyoroti potensi ekonomi dari sektor sejarah dan budaya. Ia menilai, jika narasi sejarah dikemas dengan menarik, maka kunjungan wisatawan akan meningkat dan berdampak positif bagi perekonomian lokal. Wisatawan tersebut tentu akan belanja, makan, atau menginap sehingga sangat baik untuk kemajuan daerah.

    “Saya mengapresiasi pendekatan edukatif yang dilakukan Bu Wali Kota melalui Galeri Soekarno Kecil. Galeri Soekarno Kecil sebagai museum mini yang dapat menjadi sarana belajar sejarah bagi generasi muda. SDN Purwotengah membiasakan siswanya mengenakan busana ala zaman Bung Karno, keren sekali,” katanya.

    Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk pembelajaran sejarah secara kontekstual. Para siswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi momentum kebangkitan Mojokerto.

    Usai dari Galeri Soekarno Kecil, Hendi melanjutkan kunjungannya ke Museum Majapahit di kawasan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Di sana, ia menelusuri situs-situs bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara.

    Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perjalanan menyusuri jejak sejarah bangsa, sekaligus menegaskan posisi Mojokerto sebagai daerah yang strategis secara geografis dan kaya akan nilai budaya serta sejarah. [tin/kun]

  • Pemberangkatan Jemaah Haji Kota Mojokerto 2025, Wali Kota: Jembarno Dodo, Nglegakno Ati

    Pemberangkatan Jemaah Haji Kota Mojokerto 2025, Wali Kota: Jembarno Dodo, Nglegakno Ati

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemberangkatan jemaah haji asal Kota Mojokerto tahun 2025 berlangsung dengan nuansa berbeda. Untuk pertama kalinya, 129 jemaah dibagi ke dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 47 sebanyak 61 orang dan Kloter 49 sebanyak 68 orang.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak para jemaah untuk tetap menjaga kekhusyukan meski harus berangkat dalam waktu berbeda. Pesan tersebut disampaikan saat acara pelepasan jemaah haji di Pendapa Sabha Krida Tama, Balai Kota Mojokerto, Rabu (14/5/2025).

    “Tapi perbedaan kloter ini jangan sampai menjadi alasan berkecil hati. Jangan sampai mengurangi kekhusyukan dan tumakninah panjenengan dalam menjalankan ibadah haji,” ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.

    Ia mengingatkan pentingnya berprasangka baik kepada Allah SWT dan menerima segala kondisi dengan ikhlas. Ning Ita juga menitipkan pesan agar jemaah berangkat dengan hati lapang, saling menguatkan satu sama lain.

    “InsyaAllah akan ada pertolongan selama panjenengan berada di tanah suci. Kalau memang sudah janjian, insyaAllah nanti ada jalan. Bisa bertukar tempat, bisa ijol-ijolan. Sebelum berangkat, saya titip panjenengan. Jembarno dodo, nglegakno ati. Apapun kondisinya panjenengan terami rumiyin,” pesannya.

    Tahun ini, jemaah haji asal Kota Mojokerto terdiri dari 56 laki-laki dan 73 perempuan. Mereka juga didampingi dua petugas haji daerah dan satu pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Adapun jemaah tertua adalah Bambang Riaman Kaboel Al Bardi (85 tahun), dan yang termuda adalah Dianisa Safithri (20 tahun). [tin/beq]

  • Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

    Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 digelar di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, pada 8-9 Mei 2025.

    Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, forum nasional ini menjadi agenda strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.

    Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa APEKSI bukanlah ajang kompetisi antarkota, melainkan wadah kebersamaan dan musyawarah untuk membahas berbagai tantangan dan mencari solusi bersama. Ia menekankan pentingnya prinsip kebersamaan agar tidak ada kota yang tertinggal dalam pembangunan.

    “APEKSI bukan persaingan antar kota, tapi bagaimana kita melebur menjadi satu keluarga besar, akhirnya menyampaikan ide-ide, menyampaikan semua kendala, sehingga itu kita lakukan musyawarah mufakat,” kata Wali Kota Eri saat membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (8/5/2025).

    Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pemerataan teknologi dan inovasi antarkota. Untuk itu, ia mengajak kota-kota yang memiliki kapasitas anggaran besar untuk berbagi dengan kota lain yang memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal pengembangan aplikasi dan digitalisasi layanan publik.

    “Sehingga kota-kota yang maju, yang sudah memiliki digitalisasi atau apapun, itu bisa diberikan kepada kota lain yang anggarannya sedikit,” tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

    Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antaranggota APEKSI menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia berharap Munas VII APEKSI mampu menjadi momentum untuk mengonsolidasikan seluruh kelebihan kota-kota di Indonesia untuk memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

    “Sehingga harapan kami tidak ada lagi antarkota itu timpangnya sangat jauh. Tetapi bagaimana semua kelebihan kota itu kami jadikan satu, dan itu akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

    Cak Eri juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan visi dan misi pemerintah kota dengan visi misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dari upaya harmonisasi pembangunan nasional dan daerah.

    “Munas APEKSI ini sekaligus untuk menyelaraskan visi-misi wali kota dengan visi-misi Bapak Presiden. Karena itulah saya berharap kekeluargaan, musyawarah dan kebersamaan ini harus tetap terjaga,” imbuhnya.

    Selain agenda utama musyawarah, Munas VII APEKSI 2025 juga menjadi ruang penguatan sinergi ekonomi antardaerah. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Koperasi Merah Putih Surabaya dengan Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tuban.

    Cak Eri menilai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia berharap melalui forum ini, jejaring koperasi tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

    “Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), sekarang kita dorong Koperasi Merah Putih. Kita perlu menyambungkan kebutuhan kota dengan potensi desa, dalam semangat kerja sama dan pemberdayaan ekonomi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Munas VII APEKSI merupakan forum penting untuk menyinkronkan program-program daerah dengan pusat. Ia menilai banyak inovasi daerah yang sudah sejalan dengan program nasional, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan.

    “Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat,” ujar Bima Arya.

    Bima Arya juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi yang tepat sasaran dapat menciptakan ruang fiskal baru untuk pembiayaan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Jadi akan memperkuat kapasitas fiskal,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut Kota Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia saat ini, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 73 persen. “Saya ingin memberikan semangat kepada Kota Surabaya dengan kapasitas terkuat di Republik Indonesia,” ungkap Bima Arya.

    Menurut Bima Arya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun budaya birokrasi yang efektif dan berorientasi hasil. Ia menegaskan bahwa efisiensi adalah bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, di mana seluruh kota di Indonesia diharapkan memiliki kemandirian fiskal yang kuat.

    “Nah, mimpi kita menuju 2045 adalah 98 kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun, itu target kita,” jelas dia.

    Selain itu, Bima Arya menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru sebagai ujung tombak penyaluran program pembangunan. Ia mendorong agar Koperasi Merah Putih dapat hadir di tingkat desa maupun kelurahan agar penyaluran bantuan, termasuk pupuk bagi petani, bisa lebih tepat sasaran.

    “Koperasi Merah Putih bisa di desa maupun kelurahan. Ini penting agar program pusat bisa langsung sampai ke masyarakat, termasuk pupuk untuk petani, tanpa melalui jalur berliku,” ujar Bima Arya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota. Ia menyebut para wali kota dan bupati sebagai mitra strategis provinsi dalam menjalankan pembangunan yang berbasis kekhasan daerah masing-masing.

    “Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif,” kata Emil.

    Karena itu, Emil mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menjadi wadah menyalurkan aspirasi, tetapi juga ruang mencari solusi bersama. Ia berharap Munas VII APEKSI dapat menjadi forum produktif dalam mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. “Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Munas VII APEKSI 2025 digelar pada 6-10 Mei 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan mencakup Youth City Changers (YCC) pada 6-7 Mei, Side Event seperti Forum Komunikasi Digital (Komdigi) pada 7 Mei, Munas VII pada 8-9 Mei, Ladies Program dan City Tour pada 8 Mei, Dinner Kenjeran pada 8 Mei, Indonesia City Expo pada 8-10 Mei, Karnaval Budaya pada 9 Mei, serta Mayor’s Fun Match Football pada 10 Mei. (ADV)

  • Empat Dapur untuk MBG di Tuban Menanti Audit Pusat

    Empat Dapur untuk MBG di Tuban Menanti Audit Pusat

    Tuban (beritajatim.com) – Empat bangunan dapur sehat yang disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban masih menunggu proses audit dari pemerintah pusat. Pembangunan fisik fasilitas tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan ditargetkan rampung pada September atau Oktober 2025.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa dapur MBG akan berlokasi di empat titik, yaitu Kompi C Yonif Mekanis 521 Tuban, Jalan Soekarno Hatta Jenu, Kelurahan Kebonsari, dan Kecamatan Merakurak.

    “Saat ini statusnya masih persiapan fisik sekaligus menunggu proses audit dari pemerintah pusat,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Lindra, Rabu (14/5/2025).

    Mas Lindra menegaskan bahwa Program MBG merupakan program dari pemerintah pusat yang didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga peran pemerintah daerah hanya sebatas fasilitasi dan koordinasi lintas instansi.

    “Semua diatur oleh pemerintah pusat, jadi kami sifatnya hanya memfasilitasi dan mengkomunikasikan,” tegasnya.

    Dapur sehat yang tengah disiapkan di empat titik tersebut diharapkan dapat segera difungsikan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah di Tuban.

    “Sudah ada empat bangunan, Oktober atau September akan kita dorong lagi untuk pembangunannya,” tutup Mas Lindra. [dya/beq]

  • Bupati Bondowoso Andalkan Jaringan Pusat untuk Percepat Program RANTAS

    Bupati Bondowoso Andalkan Jaringan Pusat untuk Percepat Program RANTAS

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengandalkan dukungan dari jaringan pusat guna mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program RANTAS (Infrastruktur Tuntas). Upaya ini menjadi solusi di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan pemangkasan dana infrastruktur tahun 2025.

    “Kemampuan daerah kita memang terbatas, apalagi dana infrastruktur tahun ini berkurang,” ujar Ra Hamid, sapaan akrab Bupati, Rabu (14/5/2025).

    Ia menekankan bahwa pembangunan tidak semata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu strategi utama adalah memanfaatkan jaringan politik nasional untuk mengakses alokasi proyek dari pemerintah pusat.

    “Kita juga punya jaringan. Seperti kemarin, Ketua MPR RI ikut mendorong kita untuk mengusulkan program jalan dan rumah sakit perbatasan,” ungkapnya.

    Ra Hamid mengungkapkan, jika hanya mengandalkan APBD, kecepatan perbaikan jalan akan melambat drastis. Sebelumnya, Pemkab bisa menangani hingga 50 kilometer jalan per tahun dalam kondisi normal. Kini, daya serap tersebut menurun tajam.

    Data dari Dinas Binamarga menunjukkan, dari total sekitar 1.395 kilometer jalan di Bondowoso, hampir 500 kilometer mengalami kerusakan.

    Plt Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, menyampaikan bahwa timnya tetap bekerja maksimal dengan fokus utama pada pemeliharaan jalan dan normalisasi saluran air. Ia menyoroti perubahan fungsi drainase menjadi akses kendaraan maupun teras rumah sebagai salah satu penyebab cepatnya kerusakan jalan.

    “Kami maksimalkan peran UPT dan ratusan tenaga pekarya untuk mencegah kerusakan baru,” jelas Ansori.

    Pemkab dan DPRD Bondowoso saat ini terus bersinergi agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan meski dilakukan secara bertahap. Ra Hamid memperkirakan, arah kebijakan baru bisa dijalankan lebih optimal pada tahun 2026, seiring dengan dukungan percepatan dari pemerintah pusat. [awi/beq]

  • Pengisian Jabatan Strategis di Magetan Tunggu Bupati Definitif, Talent Pool Eselon II Sudah Selesai

    Pengisian Jabatan Strategis di Magetan Tunggu Bupati Definitif, Talent Pool Eselon II Sudah Selesai

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyelesaikan proses talent pool bagi pejabat eselon II sebagai bagian dari strategi pengisian jabatan struktural. Namun demikian, keputusan pengisian jabatan strategis tetap akan menunggu pelantikan Bupati definitif.

    Pj Sekretaris Daerah Magetan, Winarto, menyatakan bahwa pelaksanaan talent pool sudah dilakukan dan hasilnya telah disampaikan kepada Pj Bupati. “Sudah dilakukan talent pool. Nah, hasilnya juga sudah dilaporkan ke Bupati. Nah, ini kan baru talent pool,” ujarnya.

    Winarto mengonfirmasi bahwa seluruh pejabat eselon II telah mengikuti talent pool, termasuk dirinya. “Seluruh eselon II ikut talent pool. Ada sekitar 30 orang,” pungkasnya.

    Talent pool adalah database kandidat atau karyawan yang dianggap potensial dan berkualifikasi untuk dipekerjakan atau mendapatkan promosi dalam suatu perusahaan.

    Menurut Winarto, talent pool menjadi langkah awal sebelum asesmen lanjutan yang lebih spesifik terhadap calon pejabat yang akan menempati jabatan tertentu. “Dalam strategi untuk pengisian jabatan tentunya nanti kan ada asesmen lagi yang lebih langsung begitu,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan bahwa meskipun seluruh pejabat eselon II telah mengikuti talent pool, pengisian jabatan akan dilakukan setelah Bupati definitif menjabat. Hal ini dilakukan demi menjaga kondusivitas birokrasi dan menghindari polemik di masyarakat. “Pak Pj Bupati Nizhamul juga menghendaki untuk pengisian itu nanti biar dilakukan oleh Bupati yang definitif saja. Biar nanti suasana dan suasananya juga bisa nyaman,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Winarto menegaskan bahwa langkah ini untuk meredam rumor yang tidak konstruktif di tengah masyarakat. “Baru-baru kemarin kan ada rumor yang enggak enak juga. Pak Pj dianggap begini, begitu. Itu kan menurut saya juga menciptakan opini yang kurang baik,” katanya.

    Sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong di lingkungan Pemkab Magetan antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangpol) dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPPKBPPPA). Semua posisi ini akan diisi sesuai hasil asesmen setelah Bupati definitif dilantik.

    “Doakan saja semoga nanti Bupati definitif segera dilantik. Setelah itu baru nanti kita running untuk pengisian-pengisian,” ujar Winarto.

    Ia menambahkan bahwa asesmen akan diajukan kembali dengan mempertimbangkan kesesuaian karakter dengan posisi jabatan. “Biar nanti tersaring sesuai dengan karakternya. Jadi nyambung kan gitu,” jelasnya. [fiq/kun]

  • Dijuluki Kota Parkir, Wali Kota Blitar Siapkan E-Money

    Dijuluki Kota Parkir, Wali Kota Blitar Siapkan E-Money

    Blitar (beritajatim.com) – Kota Blitar mendapatkan julukan sebagai kota parkir. Julukan itu tidak lepas dari banyaknya tukang parkir yang tak jarang membuat resah warga, apalagi mereka yang nakal dengan menaikkan tarif parkir kendaraan.

    Hal itu membuat Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin kesal dan akan menertibkan tukang parkir nakal. Wali Kota Blitar pun akan menyiapkan pembayaran parkir secara e-money, harapannya tentu tidak ada lagi pungutan tarif parkir di atas ketetapan yang berlaku.

    “Sudah kita siapkan e-money biar nanti bayar parkir pas, seribu atau 2 ribu uang pas. Kami mencoba memfasilitasi masyarakat dengan kemudahan dan ini juga upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah,” ujar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Rabu (14/5/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut penerapan E-Money justru akan mempermudah masyarakat dalam pembayaran parkir. Selain itu penerapan e-money ini juga bisa mencegah penarikan tarif parkir yang tidak sesuai aturan.

    Selain itu dengan penerapan e-money ini, pendapatan dari parkir akan bisa langsung masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga potensi bocornya PAD dari sektor parkir bisa dihindarkan.

    “Kami tidak ingin masyarakat terbebani dengan biaya-biaya tambahan di parkir, tapi di satu sisi kami juga tahu bahwa para juru parkir ini juga perlu pekerjaan dan penghidupan,” tegasnya.

    Penerapan e-money ini saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh dinas terkait. Wali Koya Blitar ingin penerapan e-money ini bisa menjadi solusi terbaik untuk masyarakat sekaligus juru parkir yang mencari nafkah di Bumi Bung Karno. [owi/beq]