Category: Beritajatim.com Politik

Tarif Sewa Stadion Gelora Madura Rato Pemelingan Pamekasan Turun

Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, berencana menurunkan harga sewa Stadion Gelora Madura Rato Pemelingan (SGMRP) Pamekasan, yang terletak di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Sebab sejauh ini, harga sewa SGMRP Pamekasan relatif mahal dibanding stadion lain di Madura, semisal Stadion Gelora Bangkalan (SGB) Madura, yang hanya mematok harga sewa sekitar Rp 30 juta untuk setiap pertandingan.

Sementara harga sewa Stadion Pemelingan Pamekasan (sebutan lain SGMRP) justru 100 persen lebih tinggi dibanding harga sewa di SGB Madura, yakni mencapai angka sekitar Rp 90 juta untuk setiap pertandingan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan manajemen Madura United FC, PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) enggan untuk menggunakan Stadion Pemelingan sebagai kandang, dan mereka justru lebih memilih SGB yang dinilai harga sewa relatif terjangkau.

Bahkan dalam dua musim terakhir, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab yang berlaga di kompetisi tertinggi sepakbola tanah air, Liga 1 justru lebih banyak menjamu tim lawan di SGB Madura. Sekalipun dalam beberapa tahun sebelumnya, mereka menempati Stadion Pemelingan sebagai markas.

Kondisi tersebut disinyalir akibat adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang ditanda tangani Pj Bupati Pamekasan, Masrukin tentang kenaikkan harga sewa Stadion Pemelingan. Sehingga untuk kompetisi Liga 1 2024-2025, Madura United lebih memilih fokus berkandang di SGB Madura.

Padahal keberadaan Madura United yang menjamu tim lawan di Stadion Pemelingan, justru memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian masyarakat Pamekasan. Bagi bagi Pemkab, perhotelan, pertokoan, UMKM hingga masyarakat Pamekasan secara umum.

Berdasar fakta harga sewa yang relatif ketinggian berdasar Perda tersebut, Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman berencana untuk menerbitkan Perda seputar tarif sewa penggunaan Stadion Pemelingan Pamekasan.

Di mana dalam penjabaran Perda tersebut, nantinya juga akan dijabarkan dalam beberapa klaster berbeda, mulai dari Liga 1, Liga 2, Liga 3, kompetisi internal ASKAB PSSI Pamekasan, ujicoba internasional, ujicoba lokal hingga kompetisi kelompok usia.

Selain untuk pertandingan sepakbola, Stadion Pemelingan Pamekasan, juga memfasilitasi lintasan atletik di dalam stadion dan akan dibuka dengan tarif retribusi diperkirakan Rp 5 ribu untuk setiap latihan.

Hal tersebut berdasar lampiran Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi, di mana perubahan tarifnya akan ditentukan melalui Perda. “Saat ini kami sudah menandatangani peraturan, termasuk tentang harga sewa Stadion Pemelingan Pamekasan,” kata KH Kholilurrahman kepada beritajatim.com, Rabu (14/5/2025) kemarin.

“Dalam waktu dekat, nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat khususnya seputar harga sewa Stadion Pemelingan Pamekasan, bahwa harga sewa sudah relatif murah dibanding harga sewa sebelumnya,” ungkapnya.

Saat disinggung soal tarif sewa Stadion Pemelingan Pamekasan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail seputar tarif pasti. “Intinya untuk harga sewa relatif murah dibanding sebelumnya, sekitar 35 hingga 50 juta untuk pertandingan siang,” jelasnya.

“Tidak kalah penting, juga ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Semisal tribun VIP yang justru terasa tribun ekonomi ketika pertandingan digelar siang hari. Hal itu juga kita pikirkan kedepan, termasuk rekomendasi seputar status akreditasi beberapa waktu lalu,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya sangat berharap musim depan Madura United kembali menempati Stadion Pemelingan Pamekasan sebagai markas. “Selain sebagai bentuk kebanggaan, tentunya juga akan berdampak pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pamekasan,” pungkasnya. [pin/beq]

15/05/2025 13:48
KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Khofifah Tak Setuju Sebutan Anak Nakal!

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali menjadi sorotan publik setelah kebijakannya yang tegas terhadap anak-anak nakal. Yakni, dengan mengirim mereka ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan kedisiplinan.

“Ojo membanding-bandingkan rek, wes toh. Ya Allah, saya itu sangat tidak setuju kalau mereka disebut anak nakal. Saya selalu bilang ‘N akal’ adalah akal yang tidak terhingga. Sampeyan kan tahu kita Jatim punya sekolah-sekolah taruna untuk memberi pendidikan karakter,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan usai menerima kunjungan Mr. Kwok Fook Seng, Ambassador of the Republik Singapore di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/5/2025).

Khofifah tidak mau menyebut anak nakal. Ini karena bahwa pada dasarnya seorang anak itu dilahirkan putih atau fitroh.

“Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak-anak itu terlahir fitroh, yang bilang siapa, yang bilang Nabi Muhammad, Rasulullah. Tapi kemudian diberi warna A, warna B, warna C itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah menguatkan karakter, kita sudah mendapatkan warisan dari zaman Gubernur Pakde Karwo, yakni SMA Taruna Nala di Malang dan SMA Taruna Angkasa di Madiun. Baru kemudian, di era saya, melanjutkan SMA Taruna Brawijaya di Kediri, SMA Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, SMA Taruna Madani Pasurian dan sekarang ini sedang menyiapkan SMA Taruna Pamong Praja, bekerja sama dengan IPDN di Bojonegoro,” jelasnya.

Khofifah menegaskan, melalui penguatan karakter anak diharapkan seorang anak bisa menjadi speaker nasionalisme dan speaker kebangsaan. “Jadi, melalui sekolah-sekolah taruna itu tadi. Saya dengan segala permohonan maaf, jangan lagi menyebut anak itu nakal. Mereka itu terlahir putih, suci dan fitroh,” pungkasnya. (tok/ian)

15/05/2025 13:33
Ratusan PNS Tenaga Pendidik di Bojonegoro Berkurang pada Tahun 2025

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memprediksi jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan menurun pada 2025, menyusul 271 tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro mencatat 424 PNS akan pensiun tahun ini.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana, merinci bahwa selain guru, pensiun juga akan dialami oleh 26 tenaga kesehatan dan 127 pegawai teknis lain. “Kami telah menyiapkan formasi pengganti untuk menjaga kontinuitas layanan publik,” ujarnya, Kamis (15/5/2025).

Sebagai antisipasi kekosongan kursi PNS, Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan 3.129 Surat Keputusan (SK) pengangkatan ASN, terdiri atas 635 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 2.494 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Daniar menegaskan, pengisian kursi guru akan diprioritaskan melalui jalur PPPK agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.

“Dengan kekuatan tenaga pendidik baru dari PPPK, diharapkan tidak ada gangguan pada layanan pendidikan meski terjadi pensiun massal,” kata Daniar.

Langkah strategis ini sekaligus menjawab tantangan demografi PNS di Bojonegoro dan memastikan sektor pendidikan serta layanan publik lainnya tetap prima di tengah transisi kepegawaian. Selain itu, saat ini seleksi PPPK tahap II Pemkab Bojonegoro juga masih berjalan. Sebanyak 2.108 peserta kini mengikuti tahapan tes hari terakhir.

Sebanyak 2.108 peserta tersebut akan memperebutkan 1.507 formasi yang tersedia dalam rekrutmen PPPK tahap II tahun anggaran 2024. [lus/kun]

15/05/2025 13:28
Didukung Austria dan UEA, Banyuwangi Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Berkapasitas 260 Ton

Banyuwangi (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam pengolahan sampah secara sirkular kembali mendapat dukungan internasional. Melalui program Banyuwangi Hijau, tiga fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas total 260 ton per hari akan segera dibangun, berkat dukungan dari Austria dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian pendanaan antara Pemerintah UEA, Clean Rivers, dan pelaksana program Banyuwangi Hijau saat World Governments Summit 2025 di Dubai pada 12 Februari lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyaksikan langsung penandatanganan tersebut.

“Beberapa waktu lalu, tim dari Clean Rivers telah turun ke Banyuwangi untuk melihat program-program pengelolaan sampah yang telah berjalan sebelum memulai program mereka,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (15/5/2025).

Rencana pembangunan meliputi satu Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) di Kecamatan Purwoharjo dan dua Stasiun Peralihan Antara (SPA) di dua lokasi lainnya. Ketiganya ditargetkan mampu mengelola total 260 ton sampah per hari. Pembangunan fasilitas tersebut akan dimulai pada akhir Mei ini, dengan perwakilan dari Austria dan UEA hadir langsung di Banyuwangi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Dwi Handayani, menjelaskan bahwa program pengelolaan sampah telah dijalankan sejak 2018 melalui Project Stop. Proyek awal tersebut mendirikan dua TPS 3R di Muncar dengan kapasitas 8 dan 10 ton per hari yang melayani 10 desa.

Selanjutnya, melalui Project Stop Banyuwangi Hijau fase 1, didirikan TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon, dengan kapasitas 84 ton per hari, menjangkau 46 desa di 7 kecamatan.

“Yang akan dilaunching selanjutnya adalah fase 2 dan 3. Fase 2 didukung oleh Borealis Austria, dan fase 3 oleh Clean Rivers Uni Emirates Arab. Launching dijadwalkan pada 22 Mei,” terang Dwi.

Deputy Program Manager Project Stop, Prasetyo, menyebutkan TPS 3R untuk fase dua akan dibangun di Karetan, Kecamatan Purwoharjo, dengan kapasitas 160 ton per hari, menjangkau 37 desa di delapan kecamatan.

Sementara fase tiga mencakup dua SPA, masing-masing berkapasitas 50 ton per hari, yang akan melayani wilayah belum terakomodasi oleh fase sebelumnya. SPA berfungsi sebagai titik pengumpul sementara antara asal sampah dan fasilitas pengolahan akhir.

Dengan total kapasitas 260 ton per hari, Pemkab Banyuwangi berharap program ini dapat menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayahnya. [alr/beq]

15/05/2025 12:46
Wali Kota Blitar Tak Sabar Lakukan Mutasi Pejabat, Ini Alasannya

Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengaku tak sabar melakukan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu sebenarnya ingin segera melakukan mutasi jabatan agar roda pemerintahannya bisa segera berjalan lebih cepat.

Bagi Mas Ibin, mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang lumrah. Dengan adanya mutasi maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar akan lebih segar, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lebih cepat.

“Pejabat itu kalau sudah lama di posisi itu bosan dan perlu suasana baru,”kata Mas Ibin, Kamis (15/5/2025).

Menurut Mas Ibin, jika tidak ada rotasi dan mutasi maka pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar bisa bosan. Sehingga menurut Mantan Wasekjen GP PP Anshor tersebut, memang diperlukan rotasi jabatan agar para pejabat tidak bisa dan bisa menemukan suasana serta tantangan suasana baru.

“Ya agar roda pemerintahan bisa segera lari dengan cepat,” tegasnya.

Meski ingin segera melakukan mutasi jabatan, namun Mas Ibin masih belum mau membocorkan apakah dirinya sudah mengajukan mutasi jabatan ke Kementerian Dalam Negeri atau belum. Dirinya juga enggan membocorkan siapa-siapa saja yang bakal dimutasi nantinya.

“Ya rahasia ya, tapi saya sebenarnya juga ingin segera,” tandasnya. [owi/beq]

15/05/2025 12:04
Pemkab Ponorogo Bentuk Satgas Tambang, Sikat Truk ODOL Penyebab Jalan Rusak

Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Ponorogo membentuk satuan tugas (satgas) khusus tambang untuk menindak tegas truk over dimension over loading (ODOL) yang disinyalir menjadi biang kerusakan jalan di wilayah Bumi Reog. Satgas lintas instansi ini langsung dikomandoi oleh Sekretaris Daerah.

“Kami bentuk satgas ini, untuk menyelesaikan masalah ODOL,” ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Kamis (15/5/2025).

Bupati yang akrab disapa Kang Giri ini menjelaskan bahwa satgas terdiri dari personel gabungan Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP dan Damkar, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), serta Polres Ponorogo.

“Pembentukan satgas bertujuan untuk merespons masifnya aktivitas truk tambang ilegal yang melebihi batas muatan dan dimensi,” ungkapnya.

Menurut Kang Giri, selain memperparah kerusakan infrastruktur jalan, truk ODOL juga merugikan daerah dari sisi fiskal. Banyak tambang tak berizin yang tidak memberikan kontribusi pajak ke kas daerah.

“Jalan rusak, tapi tak ada timbal balik untuk daerah. Ini ketimpangan yang harus dihentikan,” tegasnya.

Ia meminta agar satgas langsung bergerak tanpa harus menunggu surat edaran formal. Langkah cepat dibutuhkan mengingat dampak serius dari truk ODOL, yang bisa menyebabkan keretakan hingga lubang besar di jalan hanya dalam hitungan bulan setelah perbaikan.

Satgas akan bekerja melalui pendekatan kolaboratif, mulai dari patroli rutin, pemeriksaan kelayakan kendaraan, hingga penyitaan kendaraan jika diperlukan. Bupati juga mendorong agar sanksi yang diberikan bersifat tegas dan menimbulkan efek jera.

“Kita perlu sanksi yang membuat jera,” pungkasnya. [end/beq]

15/05/2025 11:16
Villa di Pegunungan Kian Marak, DPRD Jatim Ingatkan Potensi Bahaya dan Pelanggaran Tata Ruang

Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan villa dan perumahan di wilayah lereng pegunungan Malang Raya kian marak. DPRD Jawa Timur memperingatkan risiko bencana ekologis dan pelanggaran tata ruang yang bisa terjadi jika pembangunan tak sesuai peruntukan lahan.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengembangan hunian di kawasan rawan bencana, seperti lereng-lereng pegunungan di Batu dan Malang.

Dia menyebut potensi bahaya yang bisa muncul akibat pembangunan yang tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Saya mohon ketika ada (pengembang) yang menawarkan perumahan atau villa, masyarakat perlu tahu apakah wilayah tersebut memang dipertuntukkan untuk perumahan. Apakah zona itu hijau, kuning, atau lainnya. Masyarakat harus diedukasi,” tegas Dewanti di gedung DPRD Jatim, Kamis (15/5/2025).

Menurutnya, masyarakat sering tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka incar justru berada di zona lindung atau zona hijau yang tidak boleh dibangun. Edukasi publik menjadi krusial agar warga tidak menjadi korban pembangunan ilegal.

Khusus untuk kawasan Batu, Dewanti menegaskan bahwa banyaknya wilayah lereng harus menjadi perhatian utama. Evaluasi mendalam terhadap kelayakan lahan wajib dilakukan sebelum izin pembangunan diberikan.

“Di wilayah Malang Raya dan khususnya Batu, karena Batu itu banyak lereng. Itu harus dievaluasi lagi, apakah lerengan tersebut layak dijadikan hunian. Pembeli tanah dan villa juga harus mendapat edukasi soal itu agar tidak membeli rumah yang ternyata melanggar aturan,” imbuhnya.

Dewanti, yang juga mantan Wali Kota Batu periode 2019–2024, menegaskan bahwa seluruh wilayah sudah memiliki peta zonasi yang tercantum dalam RTRW. Setiap pengajuan izin harus mengacu pada dokumen tersebut dan tidak bisa dilanggar begitu saja.

“Misalnya di wilayah Kota Batu semua wilayah itu sudah terdata dalam RTRW dan itu straight harus dilaksanakan,” ucapnya.

Di sisi lain, data dari Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang mencatat tren penurunan izin pengembangan perumahan. Hingga Maret 2025, hanya enam pengembang yang merampungkan setplan, turun dari sepuluh pengembang pada periode yang sama tahun lalu.

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan dan lonjakan harga tanah menjadi penyebab utama.

“Menjual rumah dengan harga Rp 500 juta ke atas sekarang sulit. Pangsa pasar kami cenderung pada kisaran Rp 350 juta hingga di bawah Rp 500 juta,” jelas Arif.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah pengembang mulai beralih ke pembangunan vertikal seperti apartemen dan hotel. Namun, Arif mengingatkan bahwa pembangunan jenis ini pun tetap harus melalui kajian dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh.

“Hunian vertikal harus dikaji betul, karena Kota Malang masih menjadi favorit tempat tinggal, terutama bagi pensiunan. Kita harus melibatkan banyak OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, dan Dishub untuk mengkaji tata ruang,” tandasnya. [asg/ian]

15/05/2025 10:57
Said Abdullah: Islam yang Sakral dan Demokrasi yang Profan Bisa Berpadu di Indonesia

Jakarta (beritajatim.com) – Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI, menilai Indonesia bisa menjadi role model bagi negara-negara anggota OKI dalam menghadirkan demokrasi dalam kehidupan politik. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar mampu menghadirkan demokrasi sebagai solusi di tengah tantangan politik dan konflik sosial.

“Islam yang sakral dan demokrasi yang profan namun bisa dipadukan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia,” ujar Said, Kamis (15/5/2025).

Said mencontohkan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia adalah ruang partisipasi perempuan yang luas di berbagai bidang. Potret ini sulit dijumpai di mayoritas negara Muslim.

“Parlemen Indonesia membuktikan, di bawah kepemimpinan perempuan bisa menjadi parlemen yang disegani dunia, dan menjadi bagian dari parlemen global, yang aktif menyuarakan perdamaian dunia, politik global yang lebih setara, dan berbagai agenda pembangunan,” kata Said.

Karena itu, Said mendorong agar Indonesia mengambil peran sebagai role model bagi OKI dalam mewujudkan demokrasi dalam politik dan segala aspek kehidupan kenegaraan. Islam dan demokrasi telah nyata terpadu dalam perjalanan kehidupan kebangsaan di Indonesia.

“Di saat banyak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim menghadapi tantangan politik, perang, dan konflik sosial antar faksi politik, dan tidak mampu mengelola politik secara beradab melalui jalur demokrasi, Indonesia yang juga anggota OKI, dan menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dapat mengambil peran menjadi role model bagi negara-negara anggota OKI melalui konferensi PUIC ini,” ucap Said.

Lebih lanjut, Said berharap konferensi parlemen Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PIUC) menjadi ruang konsolidasi, menjadi common bonding negara-negara muslim untuk lebih solid.

“Setidak-tidaknya untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, sehingga PIUC ke-19 ini memberikan makna penting bagi pencapaian resolusi damai di Timur Tengah, yang selama ini gagal terwujud,” terang Said. [beq]

15/05/2025 10:55
Dirjen Kementan Tinjau Jombang, Targetkan 81 Ribu Hektare Tanam Padi

Jombang (beritajatim.com) – Jombang kembali menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam agenda kedaulatan pangan nasional. Pada Rabu (13/5/2025), Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro, hadir langsung di Pendapa Kabupaten Jombang untuk memastikan realisasi target luas tambah tanam (LTT) nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

Kunjungan Dirjen Yudi bersama Penanggung Jawab LTT Jawa Timur, Dr. Rahmat, dan Penanggung Jawab LTT Kabupaten Jombang, Nurul, disambut hangat oleh Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid, serta Kepala Dinas Pertanian Muhammad Rony dan jajaran terkait. Pertemuan ini menjadi momentum strategis, bukan hanya seremoni belaka.

Menurut Rony, Kementerian Pertanian menargetkan Jombang menanam padi seluas 81.251 hektare pada tahun 2025. Namun, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir hanya mencapai 79.000 hektare.

“Kami akan mengejar target itu dengan meningkatkan indeks pertanaman. Dari satu kali tanam menjadi dua, dari dua menjadi tiga kali tanam setahun. Kami juga manfaatkan program pompanisasi dari pemerintah pusat untuk mengatasi kesulitan air di musim kemarau,” kata Rony.

Pompanisasi kini menjadi harapan besar bagi petani Jombang, terutama saat musim kering. Bantuan pompa air dari pemerintah pusat diharapkan mampu mendorong petani untuk terus menanam meski curah hujan rendah, mengubah musim paceklik menjadi masa produktif.

Isu lain yang turut dibahas adalah rencana penarikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) daerah menjadi bagian dari struktur pusat. Rony memastikan bahwa rencana tersebut tidak menjadi persoalan selama PPL tetap bertugas di Jombang.

Masalah infrastruktur pertanian juga mendapat sorotan. Banjir musiman di Kecamatan Kesamben akibat saluran air ke Avoor Watudakon telah dilaporkan ke Kementerian PUPR. Bupati Warsubi berharap BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas_ segera melakukan normalisasi dan pengerukan saluran sebagai solusi jangka pendek.

Untuk jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan waduk di perbatasan Jombang-Mojokerto yang berfungsi menampung air saat hujan dan mendistribusikannya saat musim kering tiba.

Kunjungan Dirjen Yudi juga menjadi ruang diskusi menyangkut lonjakan produksi gabah nasional. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Bulog menyerap hingga 4 juta ton gabah hingga akhir Mei 2025—jumlah terbesar dalam 20 hingga 30 tahun terakhir.

Namun, keterbatasan kapasitas gudang menjadi tantangan serius. “Pak Presiden memerintahkan pembangunan gudang-gudang sederhana di berbagai daerah. Ini menyambung dengan rencana koperasi Merah Putih yang sedang digagas,” ujar Yudi.

Bupati Warsubi menegaskan pentingnya keberadaan gudang penyimpanan, mesin pengering, dan alat panen modern seperti combine harvester. “Lumbung itu menyelamatkan hasil panen. Saat panen raya berlebih, bisa disimpan. Saat paceklik, jadi penyambung hidup,” ujarnya mengenang pengalamannya membangun lumbung pangan saat menjabat Kepala Desa (Kades) Mojokrapak Kecamatan Tembelang.

Jombang saat ini bukan sekadar mengejar target tanam, melainkan sedang membangun fondasi kuat untuk menjadi lumbung pangan nasional yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi krisis. Dari irigasi, pompa air, strategi tanam, hingga pembangunan gudang sederhana—semuanya menjadi bagian dari visi besar ketahanan pangan Indonesia. [suf]

15/05/2025 10:46
DPRD Sidoarjo Sentil Dana BOSDA Rp160 Miliar: Banyak Sisa, Tapi Sekolah Masih Bingung Bangun Fasilitas

Sidoarjo (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo terkait pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Hearing ini dipimpin Ketua Komisi D H. Moch. Dhamroni Chudlori dan Wakil Ketua H. Bangun Winarso, serta dihadiri mayoritas anggota komisi.

Wakil Ketua Komisi D, Bangun Winarso, menyampaikan harapan agar penggunaan dana BOSDA sebesar hampir Rp160 miliar pada 2025 dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan.

“Kalau bisa, Komisi D berharap BOSDA tepat sasaran, bahkan bisa dialihkan bantuan lain,” terang Bangun Winarso, Rabu (14/5/2025) kemarin.

Anggota Komisi D dari PKB, H. Usman, menyoroti keterbatasan penggunaan BOSDA yang tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak seperti pembangunan.

“Seperti SMP 2 Sedati sepuluh hari lalu, mendapat surat dari Desa Buncitan untuk membongkar jembatannya demi normalisasi sungai. Namun karena tidak ada dana untuk pembongkaran itu, otomatis sekolah menjadi kebingungan. Maka itu, saya berharap ada terobosan baru dari penggunaan dana BOSDA ini,” ujar Abah Usman.

Sementara itu, Hj. Fitrotin Hasanah dari PPP menekankan pentingnya distribusi dana yang proposional, termasuk untuk sekolah swasta yang sudah mapan. “BOSDA harus tersalurkan dengan proposional dan harus bisa menciptakan sekolah yang benar-benar layak,” harapnya.

Dalam hearing juga terungkap adanya sisa dana BOSDA setiap tahun yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Tahun 2023, dana BOSDA sebesar Rp161 miliar dan tersalur Rp154 miliar, sisa Rp7 miliar.

Kemudian pada 2024, dari Rp157 miliar hanya tersalur Rp152 miliar, sisa Rp5 miliar. Untuk 2025, dana Rp157 miliar dan terserap Rp153 miliar, meninggalkan sisa Rp2 miliar.

Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni Chudlori, menilai sisa anggaran yang cukup besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan.

“Jika ada kelebihan milyaran yang tidak terserap hampir tiap tahun untuk dana BOSDA, kelebihannya ini bisa disisipkan untuk pembangunan sekolah dan pemberian insentif guru,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Tirto Adi, menyatakan setuju dengan perlunya perbaikan sistem dan konsep keadilan dalam distribusi BOSDA.

“Keadilan itu ada dua yakni distributif dan keadilan komulatif. Selama ini penyaluran BOSDA diterapkan dengan keadilan distributif. Namun jika digeser distributif ke komulatif maka ini perbaruan, sepakat dirubah,” tandasnya. (isa/ian)

15/05/2025 10:46