Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Nama Wabup Mojokerto Dicatut! Modus Bukti Transfer Palsu Rugikan Warga

    Nama Wabup Mojokerto Dicatut! Modus Bukti Transfer Palsu Rugikan Warga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya bukti transfer palsu yang mengatasnamakan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, dr. Muhammad Rizal Octavian.

    Modus penipuan tersebut dilakukan dengan mengirimkan bukti transfer digital seolah-olah telah terjadi pengiriman dana dalam jumlah besar, kemudian pelaku meminta “pengembalian dana” senilai Rp5 juta dengan dalih kelebihan transfer.

    Dalam pernyataannya, Pemkab Mojokerto menegaskan bahwa Wakil Bupati tidak pernah melakukan transaksi seperti yang ditampilkan dalam bukti transfer tersebut, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas jabatan.

    Pemkab Mojokerto juga memastikan bahwa bukti transfer yang beredar bukan berasal dari sistem resmi Bank Mandiri, serta ditemukan sejumlah indikasi pemalsuan dokumen digital.

    “Permintaan pengembalian dana tersebut jelas merupakan modus penipuan yang memanfaatkan nama dan jabatan Wakil Bupati untuk menimbulkan kepercayaan,” demikian keterangan resmi yang disampaikan melalui kanal informasi Pemkab Mojokerto.

    Pemkab Mojokerto mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya terhadap permintaan transfer balik dana tanpa verifikasi langsung kepada pihak berwenang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi permintaan atau komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat daerah.

    Masyarakat juga diminta melaporkan setiap dugaan penipuan kepada aparat penegak hukum dan menghubungi kontak resmi Pemkab Mojokerto untuk melakukan klarifikasi jika menerima informasi meragukan. Pemkab Mojokerto menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan penelusuran dan penindakan hukum terkait kasus penipuan tersebut.

    Pemkab menegaskan komitmennya menjaga integritas serta kepercayaan publik dari upaya penyalahgunaan identitas pejabat daerah. [tin/kun]

  • Pemerintah Sebut 500 Ribu Ton Bantuan Disalurkan ke Sumatera

    Pemerintah Sebut 500 Ribu Ton Bantuan Disalurkan ke Sumatera

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah memastikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga, TNI, Polri, dikerahkan untuk memastikan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat di masa tanggap darurat akibat bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

    Kebutuhan dasar yang menjadi prioritas untuk didistribusikan ke masyarakat terdampak bencana, di antaranya adalah sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut.

    “Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak. Termasuk untuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).

    Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir, struktur komando terus diperkuat untuk memastikan kelancaran distribusi logistik. Pesawat angkut A-400 diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih 50 helikopter milik TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah terisolasi.

    Pesawat angkut CN-295 dan C-130 J Hercules milik TNI AU turut dikerahkan. Pesawat-pesawat tersebut telah mengirimkan bantuan logistik ke beberapa wilayah terisolasi seperti Aceh Tamiang dan Langsa.

    “Didukung juga oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal angkut TNI AL. TNI, Polri dan instasi pemerintah yang lain juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, dan dapur lapangan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan,” papar Pratikno

    Dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyalurkan makanan untuk para warga terdampak bencana. BUMN bergerak cepat untuk membuka layanan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak (BBM), dan kelistrikan.

    “Targetnya dalam 100 hari dan dalam satu tahun, publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tetapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupan,” tegas Pratikno. [hen/ian]

  • Khofifah Ajak Camat, Sekcam, dan Sekdes Sukseskan Program Strategis Nasional

    Khofifah Ajak Camat, Sekcam, dan Sekdes Sukseskan Program Strategis Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak para camat, sekretaris camat (Sekcam) dan Sekretaris Desa (Sekdes) untuk proaktif melakukan jemput bola untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional.

    Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan ceramah umum Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I – IV dan Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekretaris Camat Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Malang, Selasa (2/12/2025).

    Khofifah menambahkan, ajakan itu tidak lepas dari banyaknya program strategis nasional yang melibatkan pemerintah desa. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga meminta jajaran kecamatan hingga desa untuk melakukan identifikasi potensi desa atau wilayah mereka.

    “Banyak program yang sekarang ini ditugaskan kepada desa, banyak sekali, tolong aparatur desa dan kecamatan menyukseskan berbagai program strategis tersebut,” ujarnya.

    Khofifah pun menyebut beberapa program nasional yang langsung menyasar desa di antaranya Rumah Restorative Justice, Pos Bantuan Hukum atau Posbankum, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Khusus KDKMP, saat ini di Jatim telah terbentuk 8.494 unit koperasi dan sebanyak 674 mulai beroperasi.

    “Jadi KDKMP ini bagaimana koperasi merah putih berbasis desa, menyediakan beras SPHP, MinyaKita, tabung elpiji 3 kilogram, dan juga pupuk untuk kebutuhan petani,” katanya.

    Sementara untuk Rumah Restorative Justice (RJ), kata Khofifah, merupakan konsep penyelesaian konflik atau kriminal dengan pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan antara pelaku, korban dan masyarakat.

    Para Bupati Wali Kota telah melakukan penandatanganan dengan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk implementasi program ini.

    Sementara Posbankum adalah program untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum bagi masyarakat.

    Program ini diinisiasi oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) dan membutuhkan paralegal yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Kementerian Hukum.

    “Dari banyaknya tugas-tugas yang tersentral di desa, tentu penguatan kapasitas SDM menjadi penting, dan yang paling penting untuk penyiapan paralegal,” ucapnya.

    “Kalau ada rumah RJ, ada pos Bankum tapi tidak ada paralegalnya tentu agak kerepotan nanti management di tingkat desanya,” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengatakan adanya RJ dan Posbankum di wilayah desa akan memberikan pemahaman masalah-masalah yang bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan dengan 2 program tersebut. Extra ordinary crime seperti korupsi, tindak terorisme dan penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice.

    “Masing-masing harus punya ketahanan untuk tidak mencoba narkoba, karena sekali mencoba akan ketagihan dan sekali ketagihan sama dengan menjemput kematian,” tegas Khofifah.

    Terkait RJ, Khofifah mengingatkan bahwa membutuhkan komunikasi yang tersambung dan intens antara paralegal di desa, sekdes, camat dengan Bupati Walikota. Karena menurutnya RJ tidak sekadar memberikan semacam pengampunan atau permaafan tetapi juga memberikan solusi untuk permasalahan sosial dibalik terjadi tindakan kriminal yang dilakukan.

    “Kalau misalnya tidak semua punya jalur komunikasi yang efektif maka saya minta kepala BPSDM membuat semacam hotline service atau apa yang semua peserta terutama bisa menyampaikan kendala-kendalanya sehingga dari Pemprov bisa mengkomunikasikan ke Dinas terkait,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Khofifah juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes segera melakukan koordinasi jika Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di wilayahnya tidak memliki dokter gigi. Pihaknya dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dokter gigi.

    “Monggo panjenengan koordinasikan, karena pada dasarnya posisi dokter gigi di Jawa Timur sangat sangat mencukupi,” terangnya.

    Orang nomor satu di Jatim ini juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayahnya. Menurutnya hal ini bisa menjadi pintu pembuka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sekaligus untuk keberlanjutan Desa Mandiri.

    “Kemandirian desa menjadi bagian penting, maka dibutuhkan banyak inisiasi, inovasi dan kreativitas bagaimana penguatan ekonomi peningkatan kesejahteraan, dan pada saat yang sama penurunan kemiskinan bisa kita lakukan bersama,” ujarnya.

    Diketahui berdasarkan data BPS tahun 2025 presentase penduduk miskin Jawa Timur menurun 0,29 persen pada periode Maret 2024-Maret 2025.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menuturkan program-program yang dimungkinkan bisa didapatkan para Camat, Sekcam dan Sekdes. Antara lain, program swasembada gula, dan susu di tahun depan, Grand Parent Stock Indukan Ayam Petelur se-Indonesia di Malang.

    “Ini sebetulnya menjadi ruang baru, peluang baru bagaimana desa mengakses program program strategis nasional yang bisa memberikan penguatan lebih riil bagi warga panjenengan semua,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memborong tiga penghargaan sekaligus pada National Future Learning Forum 2025, LAN Awards, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Tiga penghargaan yang berhasil diraih yaitu Transformational Leader untuk Gubernur Khofifah, penghargaan Penyelenggaraan ASN Corpu Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Lembaga Pelatihan ASN Berprestasi Tingkat Daerah Terbaik I untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

    Diserahkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, ketiga penghargaan pertama ini diberikan kepada Gubernur Khofifah.

    Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti kepemimpinan transformatif Gubernur Khofifah yang membawa Jatim berkembang ke arah keberlanjutan.

    Dalam hal ini, Khofifah merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan Transformational Leader di ajang LAN Awards 2025 ini. Untuk BPSDM Jatim sendiri telah meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik untuk keempat kalinya.

    “Saya rasa apa yang dilakukan LAN selama ini, mulai dari membuat kualifikasi, lalu mengukur dengan indikator-indikator tertentu, ini bisa menjadi referensi bagi seluruh penyelenggara lembaga pelatihan,” kata Gubernur Khofifah.

    “Dan tentu kita berharap untuk Jawa Timur akan menjadi tambahan semangat, tambahan energi, bahwa Insya Allah kami siap untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih LAN yang sudah memberikan apresiasi kepada kami,” lanjutnya.

    Penghargaan Transformational Leader ini khususnya, sebut Gubernur Khofifah, menjadi pendorong untuknya menginisiasi program-program yang lebih visioner ke depan untuk Jawa Timur. Salah satunya dengan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

    Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 November 2025, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan II-2025 tumbuh 1,70 persen (q-to-q). Tak hanya itu, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,22 persen (y-on-y).

    “Alhamdulillah, ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2025 kita yang mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13. Yang mana, ini terjadi pada semua dimensi, terutama pada standar hidup layak dan pengetahuan,” jelasnya.

    “Dan Alhamdulillah masih banyak capaian yang diperoleh Jawa Timur. Termasuk bagaimana Corporate University yang kita miliki di BPSDM Jatim itu terkoneksi dengan implementasi Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

    “Alhamdulillah, tahun ini BPSDM Jatim kembali meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik tingkat daerah yang keempat kalinya. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur. Karena yang datang ke sana bukan hanya birokrat atau ASN Jawa Timur, tapi untuk ASN dari berbagai provinsi, termasuk dari instansi pusat,” tutur Gubernur Khofifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq bahwa LAN Awards ada untuk mengapresiasi para mereka yang berdedikasi dalam mengembangkan kompetensi ASN. Tak hanya itu, acara tersebut hadir untuk mempererat kolaborasi yang tercipta antar instansi.

    “Tantangan kita semua adalah kita mengembangkan kompetensi sendiri-sendiri. Di sektor swasta menerapkan sendiri, di sektor publik menerapkan sendiri. Sehingga, perlu sebuah perubahan besar bagaimana pengembangan ekosistem ini kita ubah menjadi sistem kolaboratif,” ujarnya.

    Pendapat yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Di mana, tuntutan zaman mengharuskan mereka yang ada di sektor pemerintahan, terutama ASN, untuk memiliki skill handal.

    “Jadi kita harus menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik dalam hal teknis, manajerial, sosio-kultural, maupun digitalisasi. Artinya proses upskilling dan reskilling harus berjalan terus-menerus agar aparatur tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang,” ungkapnya.

    Itulah mengapa, dirinya menekankan pentingnya mengubah “ego-system” menjadi ekosistem. Sehingga, tercipta kolaborasi yang menyatukan kekuatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. (tok/ian)

  • Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Renny Sundari Pramana, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan bencana menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia menilai langkah tersebut penting karena tren cuaca ekstrem diperkirakan meningkat di akhir tahun.

    “Saya minta BPBD memperluas sosialisasi kebencanaan secara masif agar masyarakat benar-benar memahami langkah darurat ketika bencana terjadi,” kata Renny, Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan wilayah selatan Jawa Timur disebut memiliki kerawanan tinggi karena karakter geografis berupa pegunungan dan kawasan hutan lebat. Daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Malang Selatan, hingga Banyuwangi rawan longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrem.

    “Wilayah-wilayah itu membutuhkan kesiapan ekstra karena dampak bencananya bisa lebih besar,” ujar dia.

    Selain penguatan ke masyarakat, dia meminta pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan di kawasan hutan. Dia menilai kerusakan hutan masih menjadi faktor utama yang memperparah risiko longsor dan banjir.

    “Saya minta patroli hutan ditingkatkan dan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan,” ucap dia.

    Dalam menghadapi anomali cuaca, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan peralatan juga dinilai mendesak. Pembaruan peta titik rawan serta koordinasi lintas kabupaten dan kota perlu terus dimaksimalkan.

    “Kesiapsiagaan harus dilakukan menyeluruh, dari pemerintah sampai masyarakat di kawasan rawan,” tuturnya.

    Sementara itu, laporan BMKG menyebutkan tren hujan ekstrem dan angin kencang meningkat menjelang akhir tahun. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan frekuensi tertinggi cuaca ekstrem.

    “Potensi hujan tinggi hingga sangat tinggi diperkirakan terjadi pada 28 Desember sampai 10 Januari, serta ada ancaman banjir rob di pesisir utara Jawa,” kata dia. [asg/ian]

  • Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

    Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

    “Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

    “Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

    Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

    Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

    Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

    Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

    Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

    “Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

    “Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

    Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

    Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

    Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

    Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]

  • Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pabrik Pakan Ayam Murah untuk Selamatkan Peternak Rakyat Jatim

    Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pabrik Pakan Ayam Murah untuk Selamatkan Peternak Rakyat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan pabrik pakan ayam murah sebagai solusi nyata bagi peternak skala kecil. Lonjakan harga pakan yang terus terjadi dinilai membuat usaha peternakan rakyat kian tertekan.

    “Selama ini beban terbesar peternak ada di biaya pakan, kalau ini tidak segera dicarikan solusi, peternak kecil akan semakin terdesak,” kata Ony Setiawan, Rabu (3/12/2025).

    Rantai produksi unggas di Jawa Timur dinilai sangat rentan karena ketergantungan pada pabrikan besar masih tinggi. Kondisi ini membuat peternak sulit mengendalikan biaya produksi ketika harga bahan baku pakan naik.

    “Kenaikan harga pakan bukan hanya persoalan lokal, tapi sudah menyentuh struktur biaya produksi peternak secara menyeluruh,” ujar dia.

    Berdasarkan data pasar, harga jagung pipilan di Surabaya pada 2025 sempat menyentuh Rp 10.750 per kilogram. Di saat yang sama, peternak petelur mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 5.000 per kilogram karena harga telur berada di bawah harga pokok penjualan.

    “Ini gambaran nyata bahwa usaha peternakan rakyat sedang tidak baik-baik saja,” ucap dia.

    Data BPS dalam publikasi Jawa Timur Dalam Angka 2025 mencatat populasi unggas di Jatim lebih dari 580 juta ekor, dengan ayam pedaging mencapai lebih dari 418 juta ekor pada 2024. Produksi telur ayam ras juga menjadi salah satu kontributor penting perekonomian daerah.

    “Dengan potensi sebesar itu, Jawa Timur seharusnya punya pabrik pakan murah yang berpihak pada peternak rakyat,” tutur dia.

    Ony mengaitkan gagasan tersebut dengan program MBG serta skema pendanaan seperti Danantra yang disebut akan mengalirkan sekitar Rp 20 miliar ke sektor peternakan. Dia menilai dukungan itu harus diarahkan langsung untuk memperkuat kemandirian pakan.

    “Kalau dikelola tepat sasaran, pabrik pakan lokal bisa jadi pengubah keadaan, biaya produksi turun, harga stabil, dan kesejahteraan peternak meningkat,” tandas dia. [asg/ian]

  • Pemkab Kediri dan TP PKK Beri Ruang Anak Berkebutuhan Khusus Kembangkan Potensi Diri Lewat Camping Day

    Pemkab Kediri dan TP PKK Beri Ruang Anak Berkebutuhan Khusus Kembangkan Potensi Diri Lewat Camping Day

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri menggelar Camping Day 2025 dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.

    Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Belakang Kantor Pemkab Kediri pada Rabu (3/12/2025) ini diikuti sekitar 300 anak berkebutuhan khusus dari berbagai SLB di Kabupaten Kediri.

    Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Eriani Anissa Hanindhito atau Mbak Cicha, melalui Ketua Pokja 1 Dyah Saktiana menyampaikan, Camping Day 2025 menjadi ruang bagi anak-anak disabilitas untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang setara.

    “Kegiatan ini diinisiasi Mbak Cicha untuk membantu anak-anak memperluas pengalaman, mengembangkan potensi diri, serta meningkatkan kemampuan sosial dan emosional,” katanya.

    Tim Penggerak PKK, lanjut dia, juga menekankan pentingnya dukungan lingkungan bagi tumbuh kembang anak disabilitas. Dia menyebut bahwa setiap anak memiliki potensi besar apabila diberi ruang untuk berkembang.

    “Anak-anak penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama besarnya dengan anak lainnya ketika diberikan ruang untuk berkembang,” ungkapnya.

    Camping Day 2025 menghadirkan pelatihan inklusif yang berfokus pada penguatan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Anak-anak juga dilatih membangun kekompakan melalui berbagai lomba kelompok.

    Beberapa kegiatan yang diikuti peserta antara lain pioneering (membuat tandu darurat), Lomba Baris Berbaris (LBB), dan mendirikan tenda. Seluruh peserta juga menerima tas sekolah sebagai bentuk dukungan pendidikan.

    Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Ariyanto menyampaikan, kegiatan Camping Day 2025 ini diharapkan dapat membentuk mental dan karakter anak agar lebih siap dan percaya diri.

    “Keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam belajar dan beraktivitas seperti anak lainnya,” jelas Ariyanto.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamad Muhsin yang hadir dalam acara itu juga terlihat memberikan dukungan dan menegaskan pentingnya keberlanjutan program inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. [ADV PKP/nm]

  • BPBD Jatim: Posko Peduli Bencana Sumatera Pemprov Jatim Diperpanjang

    BPBD Jatim: Posko Peduli Bencana Sumatera Pemprov Jatim Diperpanjang

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim masih akan terus membuka posko bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Sedianya posko ini akan berakhir pada Kamis (4/12/2025) besok.

    Kepastian itu disampaikan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto di sela pantauannya di Posko Bantuan Peduli Bencana Sumatera di Kantor BPBD Jatim, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau melihat keparahan dampak yang ditimbulkan, penanganan darurat bencana yang sedang berlangsung di Sumatera akan berlangsung lama. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, posko ini akan berlanjut hingga sepekan mendatang,” tegasnya.

    Saat ini, bantuan yang dibuka sejak Sabtu lalu ini terus mengalir, baik dari OPD di lingkungan Pemprov Jatim, BUMN, BUMD, pemerintah kabupaten/kota maupun dari masyarakat, relawan dan kalangan dunia usaha.

    Seluruh bantuan yang diterima tersebut hingga kini dikumpulkan di gudang posko bencana di kantor BPBD Jatim dan terus dicatat.

    Rencananya, pengiriman bantuan dari berbagai elemen masyarakat di Jatim ini akan diberangkatkan Kamis (4/12/2025), dengan menggunakan pesawat cargo.

    Bantuan ini akan difokuskan kepada masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat melalui Posko Terpadu di masing-masing provinsi.

    Adapun jenis bantuan yang dikirimkan cukup beragam, mulai dari bahan makanan pokok, air mineral, obat-obatan, perlengkapan keluarga dan beberapa alat kebersihan.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian segenap donatur dari berbagai elemen di Jatim. Kami yakin bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera,” pungkasnya. [tok/suf]