Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kepala BKN: ASN Penting Banget tapi Sok Rumangsa Ora Penting

    Kepala BKN: ASN Penting Banget tapi Sok Rumangsa Ora Penting

    Jember (beritajatim.com) – Kepala Badan Kepegawaian Nasional RI Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekeerja serius melaksanakan visi dan misi presiden, gubernur, dan kepala daerah.

    “Dengan Perda SOTK (Peraturan Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja), semua kewenangan bupati sudah didelegasikan kepada para ASN. Itu penting dan luar biasanya para ASN,” kata Zudan, saat memberikan sambutan dalam acara senam bersama ASN, di alun-alun Jember Nusantara, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (9/1/2026).

    Namun, menurut Zudan, para ASN sering merasa tidak penting. “Sok rumangsa ra pati penting. Itu yang jadi masalah. Teko sak karepe dewe, ngantor sak karepe dewe (datang dan bekerja di kantor semaunya, red),” katanya.

    Zudan mengingatkan hal itu tidak boleh terjadi, termasuk di kalangan ASN Pemkab Jember. “APBN kita Rp3.600 triliun. APBD kita Rp1.300 triliun. Yang mengeksekusi tanda tangannya, semuanya ASN,” katanya.

    Tugas 6,5 juta ASN di Indonesia, menurut Zudan, bertugas membuat rakyat sejahtera dan bahagia, “Pintunya Asta Cita. Pintu Nasional. Kemudian ada pintu provinsi, visi misi gubernur. Ada pintu kabupaten kota, visi misi bupati dan walikota,” katanya.

    BKN bertugas mendorong ASN mewujudkan Asta Cita, visi-misi gubernur, dan visi-misi bupati dan walikota. “Kalau bupati walikota berhasil, maka gubernur berhasil, dan Asta Cita berhasil,” kata Zudan.

    Sementara itu, Bupati Muhammad Fawait menegaskan, ASN adalah ujung ujung tombak pelayanan di Kabupaten Jember. “Maka untuk menjaga pelayanan yang baik di Kabupaten Jember, di saat provinsi mungkin TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)-nya dipotong, karena ada pengurangan transfer dari pusat, beberapa kabupaten dan kota juga dipotong, untuk Kabupaten Jember kami pertahankan TPP-nya,” katanya.

    Fawait mengaku kebijakan itu cukup membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembee. “Tapi saya yakin dengan doa para ASN di Kabupaten Jember, walaupun TPP-nya tidak kita turunkan karena pengurangan transfer, maka itu hakikatnya naik. Alhamdulillah PAD (Pendaoatan Asli Daerah) kami untuk tahun 2025 naik 30 persen,” katanya.

    Fawait juga menyebut kualitas ASN di Jember lebih baik dibanding tempat lain. Jember adalah salah satu kota pendidikan, sehingga ASN-nya pasti kualitasnya insyaallah lebih baik dibanding yang lainnya cuma mungkin tinggal kita manajemen dengan baik, supaya bergeraknya kompak. Saya yakin Jember ke depan akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi andalan di ujung timur pulau Jawa,” katanya. [wir]

  • Jelang HUT ke-53, PDI Perjuangan Tumpengan di Pesarean Ki Ageng Pengging

    Jelang HUT ke-53, PDI Perjuangan Tumpengan di Pesarean Ki Ageng Pengging

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan, kader partai bersama budayawan dan warga menggelar tasyakuran tumpengan di Pesarean Ki Ageng Pengging, Surabaya. Kegiatan ini menjadi ruang doa, refleksi, sekaligus penguatan semangat kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus bergerak.

    PDI Perjuangan akan memperingati HUT ke-53 pada 10 Januari 2026 dengan tema Satyam Eva Jayate dan subtema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya. Tema tersebut bermakna “Kebenaran akan Menang” dan menjadi pijakan perjuangan partai dalam menjaga nilai kebangsaan.

    Kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, menggelar tasyakuran tumpengan bersama kader partai, budayawan Komunitas Tunggak Jati Nusantara, serta warga di Pesarean Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo dikenal sebagai salah satu cikal bakal Kota Surabaya sekaligus ayah dari Joko Tingkir.

    “Semangat berkobar untuk menggelorakan nafas Pancasila 1 Juni 1945 di tengah kondisi yang tidak menentu harus menjadi pijakan seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan,” kata Achmad Hidayat, Jumat (9/1/2026).

    Pesarean Ki Ageng Pengging sendiri kini telah resmi diambil alih Pemerintah Kota Surabaya. Kompleks pemakaman di Jalan Ngagel Nomor 87 itu dihibahkan kepada Pemkot untuk dirawat dan dipelihara sebagai bagian dari jejak sejarah kota.

    Dalam tasyakuran tersebut, Achmad berharap PDI Perjuangan terus menjadi benteng kebhinekaan, khususnya di Kota Surabaya. Dia menilai peran partai harus tetap memberi warna positif bagi kemajuan pembangunan kota.

    “PDI Perjuangan harus menjadi benteng utama menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan terus memberi warna yang baik bagi kemajuan Surabaya,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa dinamika, kritik, dan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dijalani dengan niat baik.

    “Dinamika dan kritik itu keniscayaan. Kalau niatnya untuk kebaikan bersama, di situ kasih sayang akan terwujud,” imbuhnya.

    Dalam tumpengan tersebut, doa juga dipanjatkan untuk Proklamator Bung Karno, Ibu Megawati Soekarnoputri, para senior partai, kader, simpatisan, serta seluruh rakyat Surabaya agar senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. [asg/but]

  • Gubernur Khofifah Datangi Syukuran RS KORPRI Pura Raharja

    Gubernur Khofifah Datangi Syukuran RS KORPRI Pura Raharja

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri acara tasyakuran Rumah Sakit (RS) KORPRI Jatim Pura Raharja, Jalan Pucang Adi Surabaya, Jumat (9/1/2026) sore.

    Acara tasyakuran ditandai dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan Khofifah kepada CEO RS Pura Raharja, Prof. Dr. dr. Joni Wahyuhadi, Sp.BS (K), MARS. Kemudian, tumpeng juga diserahkan kepada mantan Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi, yang juga merupakan pengurus Perkumpulan Abdi Negara Jatim.

    Dalam sambutannya, Khofifah menekankan bahwa momentum ini merupakan wujud syukur sekaligus ikhtiar untuk menghadirkan layanan medis yang lebih integratif dan terorganisir bagi masyarakat.

    ​Khofifah secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada para pendiri rumah sakit ini, yang tidak lain adalah para anggota KORPRI Jawa Timur di masa lalu.

    ​”Pendiri rumah sakit ini adalah para anggota KORPRI. RS ini didedikasikan untuk masyarakat dan menjadi bagian dari ikhtiar KORPRI untuk menanam amal jariah. Insya Allah, jariah KORPRI yang dulu sempat urunan hingga berdirinya RS ini akan terus mengalir manfaatnya,” ujar Khofifah.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri acara tasyakuran Rumah Sakit (RS) KORPRI Jatim Pura Raharja, Surabaya.

    ​Sebagai langkah profesionalitas dan transparansi ke depan, Khofifah memastikan akan dilakukan proses audit menyeluruh terhadap rumah sakit tersebut. Audit ini mencakup audit bangunan dengan memastikan kelaikan fisik fasilitas. Kemudian, ​audit peralatan dengan engevaluasi kesiapan teknologi medis. Lalu, audit Keuangan dengan menjamin tata kelola yang bersih dan akuntabel.

    ​”Proses audit ini adalah untuk kebaikan kita semua, agar keberlanjutan rumah sakit ini terjaga dengan standar yang benar,” tegasnya.

    ​Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengaku terkesan dengan suasana dan penyambutan yang diberikan oleh tenaga medis. Ia optimistis bahwa RS Pura Raharja mampu bersaing dengan rumah sakit kelas dunia.

    ​”Tadi suasananya seolah-olah International Hospital. Kalau hari ini ‘seolah-olah’, maka berikutnya Insya Allah benar-benar terwujud. Bukan hanya karena besarnya bangunan, tetapi karena kualitas layanan dan kualitas tenaga medisnya,” lanjut Khofifah.

    ​Menutup arahannya, Khofifah memohon dukungan dan sinergi dari seluruh pihak agar RS Pura Raharja dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Timur.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri acara tasyakuran Rumah Sakit (RS) KORPRI Jatim Pura Raharja, Surabaya.

    Sekdaprov Jatim sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim dan Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Jatim, Adhy Karyono menambahkan, bahwa tasyakuran ini dilakukan karena pihaknya bisa mendudukkan kembali status RS Pura Raharja sebagai Rumah Sakit milik KORPRI Jatim, dimana dikelola oleh Perkumpulan Abdi Negara Jatim.

    ​”Dan, kita sudah melakukan audit ya, kita sudah menunjuk CEO dan Direktur yang baru. Kita akan melakukan audit bangunan dulu, peralatan, kemudian besok audit keuangan. Dan, berikutnya akan menjadi pengembangan. Pertama, dari sisi bangunan akan kita kembangkan, termasuk pengadaan tanah yang akan dijadikan gedung rawat jalan dan akan menambah bednya,” imbuhnya.

    ​”Kemudian untuk peralatan kita akan perbaiki, kembangkan, ditingkatkan, dan juga layanan untuk home care-nya ya, tadi yang belum ada home care-nya. Kemudian untuk berikutnya adalah kita meningkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C, tetapi dengan program unggulan karena memang dari dulu untuk kesehatan layanan kesehatan ibu dan bayi ya, dan beberapa spesialisasi tertentu akan masuk semua,” pungkasnya. (tok/but)

  • Dana Desa di Sumenep Berkurang Rp 225 Miliar, Ini Sebabnya

    Dana Desa di Sumenep Berkurang Rp 225 Miliar, Ini Sebabnya

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggaran Desa (DD) di Kabupaten Sumenep untuk tahun 2026 turun drastis dibanding tahun 2025. DD di tahun 2025 tercatat sebesar Rp 335 miliar lebih. Sedangkan di tahun 2026, DD yang diterima Sumenep sebesar Rp 109 miliar lebih, atau berkurang Rp 225 miliar.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Sahroni menjelaskan, turunnya besaran DD tersebut bukan berarti Dana Desa yang menjadi hak desa dihilangkan, namun sebagian dialokasikan untuk program pembangunan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo.

    “Jadi sebenarnya dana desa itu tidak dikurangi. Tetap menjadi milik desa. Hanya saja, pelaksanaannya langsung ditangani pusat untuk kepentingan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya, Jumat (09/01/2026).

    Ia menjelaskan, untuk perencanaan pembangunan desa pada tahun 2026 juga mengalami penyesuaian, seiring terbitnya Peraturan Menteri Desa mengenai fokus penggunaan Dana Desa. Pada regulasi baru tersebut, telah diatur arah kebijakan penggunaan Dana Desa.

    “Di aturan baru itu, desa didorong menggelar musyawarah untuk menentukan program prioritas, berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia,” ungkapnya.

    Hasil musyawarah tersebut, lanjutnya, akan menjadi dasar dalam menetapkan kegiatan yang dinilai paling mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

    Selain itu, penggunaan Dana Desa saat ini juga tidak lagi terikat pada prosentase pembagian anggaran seperti tahun sebelumnya.

    “Dengan skema tersebut, pemerintah desa diharapkan lebih leluasa merancang program yang benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi riil masyarakat setempat,” tandasnya. (tem/but)

  • Temui Dubes Jerman, Khofifah Pastikan SRRL Siap Ground Breaking Tahun 2027

    Temui Dubes Jerman, Khofifah Pastikan SRRL Siap Ground Breaking Tahun 2027

    Surabaya (beritajatim.com) – Duta Besar Jerman untuk Indonesia H.E. Mr. Ralf Beste berkunjung ke Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (9/1/2026).

    Diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, pertemuan kali ini sarat membahas kelanjutan proyek angkutan publik Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang akan ground breaking pada tahun 2027 mendatang.

    Dalam wawancara usai pertemuan, Duta Besar Jerman untuk Indonesia H.E. Mr. Ralf Beste menegaskan kedatangannya kali ini turut membawa serta delegasi Jerman dan Uni Eropa dari beberapa negara anggota.

    “Kehadiran kami bertujuan menunjukkan bahwa Jerman dan Uni Eropa sangat berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan Jawa Timur,” ujarnya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat menemui Dubes Jerman untuk Indonesia H.E. Mr. Ralf Beste.

    Ralf Beste menegaskan Jatim adalah sebuah kawasan yang sangat penting bagi Indonesia dan telah lama memiliki hubungan kerja sama yang erat dengan Jerman maupun Uni Eropa secara keseluruhan.

    “Pemerintah Jerman telah banyak berinvestasi dan akan terus mendukung pengembangan serta kerja sama dengan Surabaya dan Jawa Timur. Salah satu fokus utama kami adalah mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan transportasi publik di Surabaya, yang kami nilai sebagai game changer penting bagi kawasan ini,” imbuhnya.

    Sebagaimana diketahui bahwa Jerman melalui KfW menjadi investor yang membiayai proyek angkutan massal SRLL yang mengkoneksikan sejumlah wilayah di Gerbangkertasusila Jatim. Investasinya mencapai Rp 4,4 trilliun untuk tahap pertama.

    Tak hanya soal SRRL, topik bahasan yang juga penting adalah terkait pengelolaan sampah, sektor kesehatan, serta berbagai bidang lainnya.

    Pihaknya menyatakan komitmennya untuk membantu Pemerintah Jawa Timur dan Kota Surabaya dalam meningkatkan layanan transportasi publik bagi masyarakat, sekaligus bergandengan tangan menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kami siap mendukung ambisi Jawa Timur dan Surabaya dalam meningkatkan layanan publik, khususnya transportasi massal, yang sekaligus berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim,” tukasnya.

    Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Secara lebih detail Khofifah menegaskan bahwa hal strategis yang dibahas memang adalah SRRL.

    Pertama, Khofifah menyampaikan apresiasi atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Jerman melalui KfW Development Bank untuk pembangunan Surabaya Regional Railway Line (SRRL).

    Proyek ini menjadi sangat penting karena persoalan transportasi publik di kawasan aglomerasi Surabaya Raya memang membutuhkan solusi komprehensif.

    “Kami berharap seluruh proses berjalan lancar dan, Insya Allah, pembangunan dapat dimulai dengan groundbreaking pada 2027. Baik jalur melalui Gubeng maupun Pasar Turi, seluruhnya dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan menekan biaya konektivitas masyarakat Surabaya Raya yang memiliki mobilitas tinggi,” tegas Khofifah.

    Tak hanya soal SRRL, dalam kesempatan ini turut dibahas kerja sama penanganan pengelolaan sampah, dimana saat ini yang sedang berproses adalah proyek pengelolaan sampah di TPA Supit Urang Malang.

    “Selain itu, teknologi Jerman selama ini telah memberikan dukungan signifikan bagi pengembangan alat dan teknologi kesehatan. Ke depan, kami berharap kerja sama tidak hanya terbatas pada penyediaan alat kesehatan dan teknologi medis, tetapi juga mencakup pendampingan dari dokter-dokter spesialis Jerman,” pungkas Khofifah. (tok/but)

  • Tetapkan Jalur Satu Arah, Pemkot Siap Jadikan Jalan Stasiun sebagai Ikon Baru Kota Kediri

    Tetapkan Jalur Satu Arah, Pemkot Siap Jadikan Jalan Stasiun sebagai Ikon Baru Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Usai diresmikan pada Rabu (31/1/2026), Pemerintah Kota Kediri kini menetapkan kebijakan baru terkait pengalihan lalu lintas di Jalan Stasiun. Melalui penjelasan pada Podcast Pemkot Kediri TV pada Jumat (9/1), Arief Cholisudin, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri menerangkan pemerintah akan memberlakukan jalur satu arah pada Jalan Stasiun dan menjadikannya kawasan bebas parkir.

    Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) guna menciptakan kawasan yang tertib dan menjadikan ciri khas tersendiri bagi Kota Kediri.

    “Perubahan lalu lintas pasca peresmian memang akan ada yang kita tata ulang, mungkin jarak lebih panjang, waktu yang diperlukan lebih lama, ini demi indahnya Kota Kediri yang nantinya Jalan Stasiun akan menjadi City Of Tourism,” jelas Cholis.

    Ia menambahkan, bagi pengendara roda dua dapat melintas melalui Jalan Dhoho menuju Jalan Stasiun hingga monumen lokomotif, kemudian dapat melintas menuju Jalan Ade Irma Suryani atau menuju Jalan Untung Suropati. Sedangkan khusus kendaraan roda empat hanya bisa melintas ke Jalan Untung Suropati.

    Kendati demikian masyarakat tak perlu khawatir saat acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) setiap Hari Minggu karena pemerintah akan melakukan pengecualian. Bagi penumpang KAI yang hendak menuju stasiun dapat melewati Jalan Untung Suropati yang diberlakukan dua arah pada pukul 05.00 hingga 09.00. Cholis menegaskan pihaknya bersama PT KAI akan bersiap siaga membantu mengarahkan pengguna jalan.

    Kemudian, terkait penataan parkir bagi pemilik toko dan pembeli, masyarakat dapat memanfaatkan ex Pacific sebagai kantong parkir bagi mobil maupun motor selama 24 jam. “Parkir di Jalan Dhoho juga bisa digunakan, bedanya kalau di Jalan Dhoho khusus plat AG Kota Kediri gratis sedangkan parkir di ex Pacifik plat manapun berbayar. Untuk penumpang KAI bisa parkir di stasiun atau di ex Pacific,” ujarnya.

    Bagi peziarah Makam Syekh Wasil dapat memarkir kendaraannya di ex Pacific. Akan tetapi Pemkot Kediri telah mengantisipasi apabila terjadi lonjakan jumlah peziarah maka dapat memarkir kendaraan di Jalan Dhoho, Jalan Untung Suropati sebelah barat, Jalan Monginsidi, dan Jalan Stasiun.

    Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, Pemkot Kediri terlebih dahulu melakukan uji coba mulai Senin (5/1) dan mengalami sejumlah kendala, salah satunya masyarakat belum terbiasa dengan adanya pembaruan rute tersebut. Untuk itu, pihaknya terus mengimbau untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan ikon pariwisata baru di Kota Kediri.

    Cholis mengatakan sebagai upaya mewujudkan kebijakan tersebut diperlukan kerjasama lintas sektor, di antaranya: Dinas Perhubungan yang melakukan pengaturan lalu lintas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan penataan PKL, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga menata setiap kegiatan-kegiatan di kawasan tersebut, Satpol PP bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, serta camat dan lurah yang melakukan pengawasan lokasi.

    Di penghujung podcast Dirinya berharap kepada warga Kota Kediri agar mendukung program tersebut serta berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran demi terciptanya city of tourism yang berdampak positif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

    “Harapan Jalan Stasiun ini akan diingat oleh orang-orang yang pernah ke Kota Kediri sehingga membuat kangen sehingga slogan Kediri Ngangeni bisa kita raih,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Wawali Kota Kediri Hadiri Haul KH Askandar Bersama Jamaah PMJ, Menyusuri Teladan dan Keilmuan

    Wawali Kota Kediri Hadiri Haul KH Askandar Bersama Jamaah PMJ, Menyusuri Teladan dan Keilmuan

    Kediri (beritajatim.com) – Lantunan shalawat dan doa mengalir khusyuk di Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan, Kamis malam (8/1/2026). Ratusan jamaah memadati area pesantren, menyatukan rindu dan doa dalam Haul KH Askandar ke-59 yang dirangkai dengan peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

    Di tengah suasana penuh kekhidmatan itu, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin turut hadir, larut bersama jamaah mengenang jejak perjuangan ulama besar yang telah mewariskan keteladanan bagi umat.

    Wakil Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa haul menjadi momentum penting untuk meneladani perjuangan dan keteladanan KH Askandar. Ia bersyukur dapat hadir dalam haul tokoh ulama besar, orang tua dari KH Anwar Iskandar, yang diperingati setiap tahun sebagai wujud bakti dan doa anak kepada orang tua, sekaligus untuk mengenang jasa-jasa beliau semasa hidup.

    “Haul ini merupakan bentuk wiludaniyah, bakti seorang anak kepada orang tua, dengan mendoakan serta mengenang jasa-jasa beliau. Banyak suri teladan yang bisa kita petik dari Mbah Kyai Askandar, terutama bagaimana beliau mendidik putra-putrinya hingga mampu bermanfaat bagi bangsa, nusa, dan agama,” ujar Gus Qowim.

    Menurutnya, KH Askandar merupakan sosok orang tua yang tidak pernah lelah mencurahkan seluruh hidupnya untuk mendidik keluarga dan umat. Hampir seluruh putra-putri beliau dapat berkiprah di tengah masyarakat, tidak hanya di tingkat regional, namun juga nasional. Hal tersebut menjadi teladan bagi para orang tua dalam mendidik generasi penerus.

    “Mbah Kyai Askandar ini, waktunya dicurahkan untuk membimbing dan mendidik umat, tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada masyarakat luas. Perjuangan beliau menjadi panutan bagaimana kita rela mengorbankan waktu demi mendidik anak-anak dan umat,” imbuhnya.

    Gus Qowim menambahkan, haul juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi karena dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, membangun kebersamaan, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan.

    Melalui momentum haul ini, Wakil Wali Kota Kediri mengajak seluruh jamaah untuk meneladani keistiqamahan KH Askandar dalam mendidik putra-putri, santri, serta umat, dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanpa mengenal lelah. [nm/ted]

  • Gunung Semeru Erupsi Awan Panas 5 Kilometer, Bupati Lumajang Pastikan Masih Dalam Radius Aman

    Gunung Semeru Erupsi Awan Panas 5 Kilometer, Bupati Lumajang Pastikan Masih Dalam Radius Aman

    Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang Indah Amperawati memastikan jarak luncur erupsi awan panas yang dikeluarkan Gunung Semeru masih berada dalam radius aman dan jauh dari pemukiman penduduk.

    Sebelumnya, Gunung Semeru dilaporkan mengalami erupsi berupa luncuran awan panas dengan jarak luncur terakhir sejauh 5 kilometer.

    Pos Pengamatan Gunung Api Semeru melaporkan erupsi awan panas ini memiliki amplitudo maksimal (Amak) 22 milimeter.

    Awan panas ini mulai terekam sekitar pukul 15.13 WIB dengan jarak awal 4 kilometer dan berakhir pada pukul 16.01 WIB dengan jarak 5 kilometer.

    Menurut Indah, luncuran awan panas Gunung Semeru masih jauh dari kawasan pemukiman penduduk.

    Sehingga, warga diimbau agar tetap tenang sembari terus memantau perkembangan informasi dari Pos Pantau Gunung Api Semeru.

    “Jadi, awan panas keluar sampai jarak luncur 4-5 kilometer dan mudah-mudahan ini terkendali. Tapi jaraknya masih dalam radius aman,” terang Indah di Lumajang, Jumat (9/1/2026).

    Indah menyebutkan, masyarakat di sekitaran kaki Gunung Semeru sebenarnya sudah sangat paham dengan tindakan apa yang harus dilakukan saat terjadi erupsi maupun banjir lahar.

    Hal ini membuat masyarakat juga sudah memiliki pengetahuan tentang kebencanaan di sekitar tempat mereka tinggal.

    Meski begitu, Indah tetap meminta agar masyarakat tetap selalu waspada dengan semua potensi bencana yang ada.

    “Untuk masyarakat ini ya mereka sudah tau, jadi sudah punya pengetahuan dan feling yang bagus. Jadi semakin peka tentang kebencanaan, tapi tentu tetap harus waspada dengan imbauan yang ada,” ungkapnya. (has/ted)

  • Mbak Wali dan Gus Qowim Silaturahmi, Pengasuh Ponpes Kedunglo Apresiasi Pembangunan Kota Kediri

    Mbak Wali dan Gus Qowim Silaturahmi, Pengasuh Ponpes Kedunglo Apresiasi Pembangunan Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Qowimuddin silaturahmi di Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, Kamis (08/01/2026). Kedatangan Mbak Wali dan Gus Qowim disambut oleh Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo KH. Agus Abdul Madjid Ali Fikri.

    Dalam kesempatan ini, Mbak Wali memohon doa dan dukungan agar pembangunan dan program Pemerintah Kota Kediri dapat berjalan lancar, membawa keberkahan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan pondok pesantren merupakan fondasi penting.

    “Mohon doanya untuk segala pembangunan di Kota Kediri agar berjalan lancar dan membawa keberkahan. Kami juga mohon masukan untuk Pemerintah Kota Kediri dan berbagai program yang berjalan,” ujarnya.

    KH. Agus Abdul Madjid Ali Fikri mengapresiasi pembangunan Kota Kediri dibawah kepemimpinan Wali Kota Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Qowimuddin. Salah satunya wajah baru kawasan Jalan Stasiun Kota Kediri.

    Wajah baru ini dinilai semakin tertata, nyaman dan representatif. Kawasan Jalan Stasiun juga semakin ramai dan menjadi spot baru bagi masyarakat. “Jalan stasiun semakin jos. Saya sudah jalan-jalan ke sana. Luar biasa bagus dan semoga seluruh pembangunan di Kota Kediri berjalan lancar,” ujarnya.

    Lalu Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo juga mengapresiasi event Napak Tilas Jejak Pahlawan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang kembali digelar. Event ini dinilai sarat nilai sejarah, perjuangan, dan keteladanan. Kegiatan ini menjadi sarana penting dalam menanamkan semangat nasionalisme serta cinta tanah air kepada generasi muda. “Saya bersama anak-anak pondok ikut kegiatan tersebut. Saya menikmati spirit perjuangan dan patriotisme,” ungkapnya.

    Turut mendampingi, Kepala Bagian Kesra Yono Heriyadi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Adi Sutrisno, Sekretaris Bakesbangpol Miftahur Rozak, Camat Mojoroto Abdul Rohman, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Parkir Berlangganan Diterapkan Lagi di Bangkalan, DPRD Ingatkan Jangan Ulangi Masalah Lama

    Parkir Berlangganan Diterapkan Lagi di Bangkalan, DPRD Ingatkan Jangan Ulangi Masalah Lama

    Bangkalan (beritajatim.com) – Penerapan kembali sistem parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan menuai perhatian serius dari DPRD Bangkalan. Meski mendukung kebijakan tersebut, legislatif mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulangi persoalan lama yang sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

    Ketua DPRD Bangkalan, Dedi Yusuf, menegaskan bahwa parkir berlangganan bukanlah kebijakan baru. Program serupa pernah diterapkan, namun akhirnya dihentikan akibat lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi, sehingga warga yang telah membayar parkir berlangganan masih dipungut biaya parkir di lapangan.

    “Kami tidak ingin kejadian itu terulang. Masyarakat sudah bayar parkir berlangganan, tapi masih ditarik parkir. Ini yang dulu menimbulkan gejolak,” tegas Dedi Yusuf usai rapat koordinasi lintas instansi.

    Menurut Dedi, DPRD mendukung kebijakan parkir berlangganan sepanjang pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama, bukan semata-mata mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kalau tujuannya hanya PAD tapi pelayanan amburadul, itu pasti bermasalah. Pelayanan harus dikedepankan,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa tidak semua kendaraan berpelat M otomatis bebas parkir. Pembebasan hanya berlaku bagi kendaraan asal Bangkalan yang telah membayar parkir berlangganan dan memasang stiker resmi.

    “Ini harus jelas. Tanpa stiker, tetap bayar. Dengan stiker, tidak boleh dipungut. Juru parkir harus paham dan patuh,” katanya.

    Untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan, Dedi mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan memasang plang penanda parkir berlangganan di setiap titik parkir tepi jalan umum.

    Sementara itu, Kepala Dishub Bangkalan, Moh. Hasan Faisol, menjelaskan bahwa skema parkir berlangganan hanya berlaku untuk parkir tepi jalan umum. Ia memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah pembinaan menyeluruh bagi para juru parkir.

    “Kami akan mengumpulkan seluruh juru parkir untuk pembinaan. Mereka akan dibekali seragam, identitas resmi, serta honor bulanan,” jelasnya.

    Terkait kesejahteraan juru parkir, Hasan Faisol menyebutkan bahwa honor akan disesuaikan dengan tingkat keramaian lokasi.

    “Honor juru parkir disesuaikan dengan lokasi, kisarannya antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan,” tambahnya.

    Pemerintah daerah menargetkan parkir berlangganan sebagai salah satu sumber peningkatan PAD Kabupaten Bangkalan. Namun DPRD menegaskan, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari capaian pendapatan, melainkan dari kepastian layanan, kejelasan aturan, serta hilangnya pungutan liar di lapangan. [sar/beq]