Category: Beritajatim.com Politik

  • Desa Merkawang Jadi Percontohan Program Desa Cinta Statistik di Tuban

    Desa Merkawang Jadi Percontohan Program Desa Cinta Statistik di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban mencanangkan Program Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Balai Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

    Sebelumnya, sosialisasi tersebut dilakukan pada hari kamis 15 Mei 2025 dengan dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Tuban, Andhie Surya Mustari.

    Menurutnya, program Desa Cantik bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendataan di tingkat desa agar data yang tersedia akurat, mutakhir, dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.

    “Tantangan utamanya pembangunan di tingkat pemerintahan paling bawah, yakni desa,” ujar Andhie Surya Mustari.

    Pria yang akrab disapa Andhie ini juga menjelaskan bahwa di desa tersedia data dan informasi statistik yang lengkap dan akurat. Sehingga, program ini diharapkan untuk pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data secara mandiri.

    “Perangkat desa saat ini menghadapi beban yang cukup besar dalam mengelola data akibat banyaknya aplikasi dan permintaan data dari berbagai instansi,” terang Andhie sapanya.

    Oleh karena itu, BPS Tuban bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban dalam rangka memberikan pendampingan dan pelatihan kepada agen statistik desa.

    “Harapannya, perangkat desa dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data secara mandiri, sehingga pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.

    Saat ini, masih kata Andhie, dalam tahap awal, Desa Merkawang fokus melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mencakup klasifikasi usaha, pelatihan yang telah diterima dan akses permodalan, serta pendampingan yang diperoleh.

    “Data ini nantinya dapat menjadi dasar dalam mendukung program pemberdayaan UMKM serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

    Adapun pogram Desa Cantik telah dimulai sejak tahun 2021 dengan tahap sosialisasi dan pembinaan di beberapa desa di Kecamatan Jenu dan Plumpang. Lalu, Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tuban telah mencanangkan pelaksanaan 100 persen Desa Cantik di seluruh desa di Kabupaten Tuban.

    “Nah untuk tahun ini, Desa Merkawang dipilih sebagai desa percontohan dengan penambahan kolaborasi melibatkan perguruan tinggi, perbankan, dan pelaku usaha agar data yang dihasilkan dapat segera dimanfaatkan untuk pemberian modal dan pendampingan usaha,” tutupnya. [ayu/aje]

  • Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Raih Penghargaan Perempuan Muda Inspiratif Nasional

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Raih Penghargaan Perempuan Muda Inspiratif Nasional

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, kembali menorehkan prestasi nasional setelah dinobatkan sebagai Outstanding Young Public Leader of The Year dalam ajang Leading Women Award 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh President Director CNN Indonesia, Titin Rosmasari, pada Kamis (15/5/2025) di Jakarta.

    Vinanda, yang akrab disapa Mbak Wali, menjadi wali kota termuda yang dilantik pada 20 Februari lalu. Ia dikenal memiliki kiprah menonjol baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Vinanda fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan dengan misi memastikan tidak ada warga putus sekolah dan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kediri.

    “Untuk seluruh perempuan Indonesia jangan pernah takut bermimpi. Teruslah berinovasi dan tunjukkan bahwa kalian mampu serta berhak memimpin,” ujar Mbak Wali usai menerima penghargaan.

    Vinanda menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak, terutama keluarga yang selama ini selalu membersamainya. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi perempuan lain di seluruh Indonesia.

    “Harapannya ini bisa menginspirasi bagi seluruh perempuan Indonesia. Lalu juga memberikan dorongan kepada seluruh perempuan Indonesia untuk berinovasi dan bekerja keras memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Utusan Khusus Sekjen PBB Bidang Air Retno Marsudi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • Panglima TNI Terbitkan Telegram Pengamanan Kejaksaan: Apa Kata DPR RI?

    Panglima TNI Terbitkan Telegram Pengamanan Kejaksaan: Apa Kata DPR RI?

    Jakarta (beritajatim.com) – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan telegram No TR/442/2025 pada tanggal 5 Mei yang berisikan perintah untuk melakukan pengamanan dan pengawalan kejaksaan.

    Menurut Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Syamsu Rizal MI, tidak ada aturan yang melarang TNI dalam membantu melakukan pengamanan. Selama ini, TNI sudah diperbantukan untuk melakukan pengamanan.

    “Jadi, tidak ada Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang dilanggar TNI terkait pengamanan kejaksaan,” ujar Syamsu Rizal.

    Dia memaparkan, jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang direvisi menjadi UU 3 tahun 2025 tidak ada pasal yang melarang TNI melakukan pengamanan di kantor kejaksaan atau kantor pemerintahan. Sebaliknya, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa salah satu tugas TNI adalah membantu tugas pemerintahan di daerah, dan membantu kepolisian dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Jadi, cukup jelas bahwa TNI bisa membantu tugas pemerintahan dan melakukan pengamanan untuk menjaga ketertiban masyarakat,” katanya.

    Namun, dia mengingatkan, TNI juga harus mempertimbangkan secara komprehensif. Sebab, personil yang dibutuhkan sangat banyak. Yaitu, 514 Kajari dikali 20 prajurit, dan 37 Kajati dikali 40 prajurit adalah jumlah fantastis. Prajurit tersebut harus mendapatkan jaminan tetap memiliki kesempatan jenjang karir dan pelatihan militer profesional.

    “Jangan sampai kemampuan tempur melemah karena tugas luar,” tegasnya.

    Rizal pun menilai, TNI perlu meninjau telegram tersebut untuk membuat klasifikasi Kejari prioritas. Pengamanan tidak perlu dilakukan di semua Kejari. Cukup Kejari yang rawan saja.

    “Nggak perlu semua Kejari. Pamdal dan Kepolisian cukuplah di daerah tertentu.
    Mungkin Kejari yang berada di 3T atau yang rawan baru perlu pengamann TNI,” katanya.

    Dia pun meminta agar TNI melakukan pengamanan dan pengawalan kejaksaan secara profesional. Tentara tidak boleh melakukan intervensi penanganan kasus, karena hal itu akan merusak penegakan hukum di Indonesia.

    “Kami di Komisi I DPR tentu akan terus melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja yang dilakukan TNI. Jika ada masalah dengan TNI, kami bisa memanggil Panglima TNI atau kepala staf angkatan untuk meminta penjelasan,” ujar Rizal. [hen/aje]

  • DPUPR Kediri Bersihkan Inlet Usai Aksi Wali Kota Turun ke Saluran Saat Banjir

    DPUPR Kediri Bersihkan Inlet Usai Aksi Wali Kota Turun ke Saluran Saat Banjir

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Kediri hari ini melakukan pembersihan inlet di beberapa ruas jalan. Menyusul, aksi Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang turun langsung membersihkan sampah dari saluran air saat terjadi banjir, pada Rabu (14/5/2025).

    Plt Kepala DPUPR Kota Kediri Yono Haryanti mengatakan, pembersihan inlet menjadi agenda rutin saat musim hujan tiba. Tim Reaksi Cepat (TRC) DPUPR mengantisipasi genangan air.

    “Pembersihan itu merupakan kegiatan rutin. Setiap hari keliling kita lakukan pembersihan secara berkala. Tetapi khusus di beberapa ruas yang kita bersihkan hari ini karena imbas hujan deras kemarin,” jelas Yono.

    TRC menyasar sejumlah titik dalam pembersihan inlet. Mulai dari sepanjang Jalan PK Bangsa, Jalan Airlangga, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Brawijaya, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Adi Sucipto, dan jalan tembusan Kaliombo.

    Pembersihan inlet ini diupayakan selesai dalam dua hingga tiga hari ke depan. Petugas TRC mengangkat sampah, tanah dan pasir yang membentuk endapan dan menyumbat saluran.

    “Setiap hujan pun petugas sudah keliling memantau terkait efektivitas tangkapan aliran air yang masuk ke saluran. Jadi ketika hujan di jalan kemudian menimbulkan genangan tapi kita buka saluran dan masih bisa menampung aliran air artinya inlet kita bermasalah dan akan kita evaluasi,” ucapnya.

    Evaluasi Dimensi Saluran Drainase

    DPUPR sedang mengevaluasi dimensi saluran drainase dalam bentuk kajian masterplan drainase. Selain itu juga mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sistem saluran drainase secara bertahap disesuaikan dengan prioritas Tahun 2026 hingga 2029.

    Selain itu, DPUPR sudah menambah inlet di sejumlah titik dengan harapan proses aliran air di jalan bisa cepat masuk ke saluran. Dengan demikian tidak terjadi genangan dan banjir.

    TRC DPUPR Kota Kediri siap menangani aduan masyarakat yang masuk melalui panggilan Lapor Mbak Wali 112 untuk melakukan pembersihan saluran air saat curah hujan tinggi ini.

    “Harapan kita agar warga ikut serta dalam memelihara lingkungan, seperti: tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Sehingga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah ikut meminimalisir terjadinya banjir,” pungkasnya. [nm/aje ]

  • Eri Cahyadi Resmi Pimpin APEKSI 2025–2030, Dorong Inovasi dan Integrasi Satu Data Nasional

    Eri Cahyadi Resmi Pimpin APEKSI 2025–2030, Dorong Inovasi dan Integrasi Satu Data Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama AsosiasiPemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sukses menggelarpelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025. Dari hasil Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI telah ditetap, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih kembali sebagai KetuaDewan Pengurus APEKSI periode 2025-2030.

    Tidak hanya itu, hasil Sidang Pleno IV kemarin juga ditetapkan, Kota Medan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat KerjaNasional (Rakernas) XVIII APEKSI tahun 2026. SedangkanKota Singkawang dijadwalkan menjadi tuan rumahpenyelenggaraan HUT ke-25 APEKSI. Penetapan tersebutdisaksikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KemendagriRI), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw, pada Jumat, (9/5/2025).

    Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Dewan PengurusAPEKSI periode 2025-2030, Wali Kota Eri Cahyadimembeberkan beberapa target yang akan dilakukannya bersamajajaran APEKSI dalam lima tahun ke depan. Targetnya adalah, Wali Kota Eri ingin, menjadikan APEKSI sebagai wadah untukberinovasi bagi 98 kota yang tergabung di dalamnya. Selain itu, ia juga ingin, kota-kota yang tergabung di APEKSI menyelaraskan program-program yang dijalankan olehpemerintah pusat.

    Dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarin, Wali Kota Eri menyinggung soal sistem satu data, pertumbuhan ekonomi, masalah pengentasan stunting, hingga kemiskinan. Wali Kota Eri ingin, kota yang tergabung di dalam APEKSI, harusmemiliki sistem satu data terintegrasi dengan pemerintah pusat, tujuannya agar permasalahan ekonomi, stunting hinggakemiskinan di kota seluruh Indonesia bisa cepat teratasi.

    “Saya sampaikan bagaimana wali kota ini tidak bisamenindaklanjuti ketika angka kemiskinan tiba-tiba naik di wilayah kami, atau pertumbuhan ekonomi turun di wilayahkami. Hal itu dikarenakan apa? Hasil dari survei yang dilakukanby name by address itu tidak sampai kepada tangan wali kota, sehingga kita tidak bisa membantu presiden untuk menaikkanpertumbuhan ekonomi, menurunkan stunting, karena kami tidakmendapatkan data, siapa yang seharusnya kita beri intervensi,” kata Wali Kota Eri, Minggu (11/5/2025).

    Oleh sebab itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadiingin, kota-kota di Indonesia menyelaraskan visi misi yang samadengan program yang dijalankan oleh Presiden RI PrabowoSubianto. Karena itu, ia menyebutkan, ketika sebuah kotamemiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dimiliki pemerintahpusat.

    Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu berharap, ketika data by name, by address itu selaras dengan data yang dimiliki olehpemerintah pusat, maka permasalahan ekonomi, stunting, hinggakemiskinan bisa cepat teratasi ke depannya. Menurutnya, hal itujuga selaras dengan tema Munas VII APEKSI tahun ini, yakni“Dari APEKSI untuk Negeri”.

    “Bahwa kami sudah sepakat, tidak ada kota yang lebih maju, dan tidak ada kota yang tertinggal di antara kita. Jika ada kotayang lebih maju, dan ada kota yang tertinggal maka di situ adalah kegagalan APEKSi, sehingga kami akan memberikanmasing-masing kelebihan yang ada di kota kami dan disatukanagar bisa digunakan di kota-kota lainnya,” harapnya.

    Target Ketua Dewan Pengurus APEKSi Eri Cahyadi yang dibeberkan dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarindirespon secara langsung oleh Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw. Sebelum menghadiri penutupan Munas VII APEKSI, ia sempat membahas soal sistem satu data bersamaKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia AdininggarWidyasanti.

    Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, telahmeminta kepada jajaran BPS untuk segera melakukan pendataanwarga miskin dan pertumbuhan di seluruh daerah di Indonesia. Setelah dilakukan pendataan, kemudian akan diberikan kepadamasing-masing daerah untuk dilakukan intervensi.

    “Saya sampaikan, agar BPS mengadakan rapat membuattemplate terkait pertumbuhan ekonomi dan stunting dankemiskinan. Nah, nanti kita undang teman-teman kepala daerah, mana saja sih titik-titik warga miskin, stunting, dan indikatorekonominya mana saja, sehingga agar kita tahu yang kitakerjakan ini akan membawa dampak dan hasil, karena sekarangkita meraba-raba,” kata Tomsi.

    Di kesempatan ini, Tomsi juga mengingatkan kepada para walikota yang hadir agar berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran. Tomsi ingin, jajaran wali kota untuk melakukan mengiringikegiatan seremonial di wilayahnya masing-masing, tujuannyaagar anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa tepatsasaran ke depannya.

    Setelah pelaksanaan Munas VII APEKSI 2025 ini, Tomsimenyebutkan, Kemendagri akan terus mendukung penuh KetuaAPEKSI Eri Cahyadi serta para anggotanya untuk bisamembawa perubahan besar bagi negeri ini. Maka dari itu, iaberharap ke depannya tidak ada lagi kota yang tertinggal danpaling maju di Indonesia.

    Oleh sebab itu, ia juga ingin, APEKSI bisa menjadi wadah bagikota-kota di Indonesia untuk berinovasi. Jika ada satu kota yang memiliki sebuah inovasi atau program, ia meminta program inovasi yang diterapkan bisa ditiru oleh kota-kota lainnya. “Menjiplak itu kan lebih gampang, walaupun menjiplak itu tidakmudah, tapi akan lebih cepat (menerapkan inovasinya),” katanya.

    Ia berharap, kepemimpinan Eri Cahyadi sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI bisa membawa perubahan bagi kota-kotalain, khususnya bagi Indonesia ke depannya. “Mudah-mudahantugas mulia ini dapat terlaksana sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Diketahui, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi telah berhasil mendukungsejumlah program yang menjadi atensi pemerintah pusat. Diantaranya, yaitu Kota Surabaya berhasil menurunkan angkastunting secara signifikan menjadi terendah se-Indonesia.

    Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, yang awalnya berada di level 4,8 persen, kini prevalensi stunting Kota Surabaya berada di level 1,6 persen terendah di Indonesia. Upaya penurunan stunting terus dilakukan oleh Eri Cahyadihingga mencapai target Surabaya Zero Growth Stunting kedepannya.

    Selain stunting, Eri Cahyadi juga berhasil menurunkan angkapengangguran yang semula berada di level 9,79 persen di tahun2020, kini menjadi 4,96 persen di tahun 2024. Hal inimenunjukkan, bahwa Eri Cahyadi berkomitmen mendoronginovasi dan integrasi satu data agar angka penurunan stunting dan kemiskinan di kota-kota besar dapat teratasi bersamamelalui forum APEKSI ke depannya. (ADV)

  • 164 PNS Sidoarjo Masuki Masa Pensiun, Terima SK dan Uang Tabungan

    164 PNS Sidoarjo Masuki Masa Pensiun, Terima SK dan Uang Tabungan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 164 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sidoarjo resmi memasuki masa pensiun dan menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun Tahun 2025 dalam seremoni yang digelar di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/5/2025).

    Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati. Dalam kesempatan tersebut, para PNS yang pensiun juga menerima tabungan hari tua sebagai hak finansial pasca tugas.

    Adapun rincian PNS yang akan purna tugas adalah sebagai berikut: 63 orang pensiun mulai Juni 2025, 54 orang mulai Juli 2025, 47 orang mulai Agustus 2025.

    Sekda Fenny menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan para ASN selama menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    “Yakinlah, apa yang telah kita perbuat demi perbaikan Kabupaten Sidoarjo pasti dibalas Allah. Di saat kita membutuhkan pertolongan, di situlah pertolongan itu datang. Itu yang harus kita yakini,” tutur Fenny dengan penuh haru.

    Ia juga mengajak para pensiunan untuk tetap berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan daerah meski sudah tidak lagi menjabat sebagai aparatur sipil negara.

    “Mohon panjenengan tetap memberikan kontribusi kepada Pemkab Sidoarjo, minimal melalui doa panjenengan, agar Kabupaten Sidoarjo semakin makmur,” tambahnya.

    Acara penyerahan SK pensiun ini menjadi momen reflektif sekaligus bentuk penghormatan atas jasa para ASN yang telah menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab selama puluhan tahun. [isa/but]

  • 95 KK di Wilayah Pengeboran Minyak EMCL Layak Terima Program Gayatri Bojonegoro

    95 KK di Wilayah Pengeboran Minyak EMCL Layak Terima Program Gayatri Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Alas Institute, salah satu dari lima mitra pelaksana program pemberdayaan ayam petelur di wilayah operasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), telah menyelesaikan survei calon penerima manfaat di tiga desa ring 1 Lapangan Migas Banyu Urip, Blok Cepu.

    Survei ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program Ayam Petelur untuk Keluarga Pra-Sejahtera Produktif oleh EMCL yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui inisiatif Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri). Peluncuran program ini ditandai secara simbolis oleh Bupati Setyo Wahono.

    Ketua Alas Institute, Arul Efansyah, menyampaikan bahwa survei dilakukan sejak 7 April hingga 7 Mei 2025 di Desa Bonorejo dan Sudu, Kecamatan Gayam, serta Desa Leran, Kecamatan Kalitidu. “Kami mencatat total 95 kepala keluarga calon penerima manfaat, masing-masing 35 KK di Bonorejo dan Sudu, serta 25 KK di Leran,” ujar Arul, Kamis (15/5/2025).

    Namun, data tersebut masih akan diverifikasi ulang karena ditemukan beberapa ketidaksesuaian, seperti nama calon penerima yang telah meninggal atau tidak bersedia ikut program. Data yang telah diklarifikasi akan dikoordinasikan dengan pemerintah desa sebelum diserahkan ke Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro.

    Survei bertujuan menilai kelayakan, kebutuhan, kesiapan, serta potensi dampak program terhadap kesejahteraan calon penerima manfaat. Setelah data final ditetapkan, tahap selanjutnya mencakup sosialisasi, pelatihan, pembangunan kandang, distribusi sarana prasarana, pemberian pakan dan ayam, serta pendampingan dan evaluasi program.

    Sementara itu, External Engagement & Socioeconomic Manager EMCL, Tezhart Elvandiar, menegaskan bahwa penetapan calon penerima manfaat dilakukan bersama pemerintah desa sesuai arahan Bupati, dan mengacu pada Data Miskin Daerah (Damisda). “Data calon penerima manfaat mengacu pada Damisda,” tandas Etang, sapaan karib Tezhart Elvandiar.

    Program ini akan menjangkau 16 desa di sekitar wilayah operasi EMCL, meliputi 12 desa di Kecamatan Gayam, dua desa di Kalitidu, dan dua desa di Kecamatan Dander. [lus/suf]

  • Sanksi Tegas Menanti ASN Magetan yang Nongkrong di Warkop Saat Jam Kerja

    Sanksi Tegas Menanti ASN Magetan yang Nongkrong di Warkop Saat Jam Kerja

    Magetan (beritajatim.com) – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Magetan, Winarto, menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas, terutama terkait larangan nongkrong di warung kopi (warkop) saat jam kerja.

    Ia mengingatkan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam mematuhi aturan dan menjaga integritas pelayanan publik.

    “Kami sudah mengingatkan, khususnya pada teman-teman yang berstatus ASN atau PNS. Kita harus tertib dan disiplin, apalagi pada jam kerja. Nongkrong di warung kopi saat jam kerja benar-benar sangat-sangat dilarang,” tegas Winarto.

    Ia mengakui bahwa aktivitas sarapan atau singgah sejenak masih dapat ditoleransi selama tidak melanggar aturan dan tidak dilakukan berlama-lama. Namun, jika sudah berada pada jam kerja dan dengan sengaja digunakan untuk nongkrong, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran disiplin.

    “Kalau hanya mampir sarapan, kami rasa masih bisa ditoleransi. Tapi kalau nongkrong saat jam kerja, kami himbau kepada seluruh ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan anggota Korpri untuk benar-benar membenahi diri,” ujarnya.

    Winarto juga menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab ASN sangat banyak, dan ketidakdisiplinan dapat merugikan masyarakat serta mencederai kepercayaan publik.

    “Jangan sampai ada pandangan negatif dari masyarakat. Jalankan peraturan yang ada, bekerja dengan tertib dan disiplin. Tidak ada istilah work from anywhere di Magetan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti libur panjang,” tambahnya.

    Terkait sanksi, Winarto menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menyiapkan mekanisme penegakan aturan. ASN yang kedapatan melanggar akan dikenai sanksi bertahap mulai dari peringatan lisan hingga sanksi tertulis, yang dapat berujung pada tindakan disipliner sesuai aturan kepegawaian.

    “Kami yakin semua ASN sudah memahami aturan. Jadi kami minta kesadaran untuk benar-benar menegakkan disiplin,” pungkasnya. [fiq/aje]

  • Perkuat Sinergi, Pemkot Mojokerto Gelar Retreat dan Sinergi Tim

    Perkuat Sinergi, Pemkot Mojokerto Gelar Retreat dan Sinergi Tim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar kegiatan Retreat dan Sinergi Tim di Ubaya Training Center (UTC), Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 15–18 Mei 2025 tersebut diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Mojokerto.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah demi mewujudkan Kota Mojokerto yang lebih maju, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. “Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyamakan persepsi dalam merancang langkah strategis,” ungkapnya, Kamis (15/5/2025).

    Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan Panca Cita, cita-cita besar yang harus dicapai bersama dalam lima tahun ke depan. Masih kata Ning Ita (sapaan akrab, red), selama empat hari pelaksanaan, para peserta tidak hanya diajak menyelaraskan persepsi, namun juga mensinergikan program kerja perangkat daerah.

    “Dalam tiga hari pertama, masing-masing perangkat daerah memaparkan program sesuai tugas dan fungsinya yang harus selaras dengan Panca Cita, Asta Cita, dan Nawa Bhakti Satya. Target SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) akan tercapai apabila ada komitmen dari seluruh perangkat daerah,” katanya.

    Oleh karena itu, lanjutnya, SAKIP akan menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja masing-masing perangkat daerah. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto juga mendorong agar perangkat daerah memperkuat program lintas sektor atau cross-cutting yang bersifat kolaboratif.

    “Tanggalkan ego sektoral. Perbanyak program keroyokan agar dampaknya lebih luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Seluruh jajaran Pemerintah Kota Mojokerto diharapkan dapat kembali bertugas dengan lebih solid, harmonis, dan semangat untuk membawa Kota Mojokerto menuju masa depan yang berdaya saing dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Selain pemaparan program, peserta retreat juga akan mendapatkan berbagai materi pembekalan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Jawa Timur serta Korem 082/CPYJ. [tin/aje]

  • Padang Savana dan Jabal Kirmit Ijen Potensial Jadi Wisata Adventure Bondowoso, Tapi…

    Padang Savana dan Jabal Kirmit Ijen Potensial Jadi Wisata Adventure Bondowoso, Tapi…

    Bondowoso (beritajatim.com) – Hamparan Padang Savana dan Jabal Kirmit di kawasan Ijen dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata adventure. Namun, tantangan aksesibilitas dinilai masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan daya tarik kedua lokasi tersebut.

    Penilaian itu disampaikan oleh Bupati Bondowoso, Abdul Halim Wahid usai mengikuti kegiatan Geotrip yang digelar Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso, Kamis (15/5/2025). Geotrip tersebut turut diikuti oleh perwakilan Bank Indonesia dan Bank Jatim.

    Dua destinasi itu disebut sangat menarik bagi wisatawan pencinta petualangan. Padang Savana menyuguhkan lanskap terbuka yang luas, sementara Jabal Kirmit menghadirkan panorama bukit hijau yang menyerupai bukit Teletubbies.

    “Kalau niatnya sudah ada di mindset ini adventure, menarik. Tapi harapannya kemudahan mungkin akan jadi kendala,” kata Bupati Hamid pada BeritaJatim.com.

    Ia menekankan bahwa kemudahan akses menjadi faktor penting karena tidak semua wisatawan memiliki waktu luang yang panjang untuk berwisata petualangan.

    “Kalau niatnya adventure, punya waktu yang agak panjang, saya kira bisa. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Di sini bukan life of stay, tetapi spending-nya yang kita jual. Paling tidak ini pemetaan awal,” ujarnya.

    Bupati berharap seluruh pihak, termasuk perbankan dan pengelola kawasan, mulai berpikir serius agar potensi wisata tersebut benar-benar bisa dioptimalkan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    “Bagaimana Ijen dari sisi Bondowoso ini mampu kita berdayakan, kita kelola dengan baik dan membawa kesejahteraan masyarakat di sini,” pungkasnya. [awi/beq]