Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Main Kucing-Kucingan di Pasuruan: Proyek Tanpa Izin Jalan Terus, DPRD Murka!

    Main Kucing-Kucingan di Pasuruan: Proyek Tanpa Izin Jalan Terus, DPRD Murka!

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proyek pematangan lahan di kawasan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan kembali menjadi sorotan DPRD setempat. Meski sempat dihentikan usai inspeksi mendadak, aktivitas proyek kini dilaporkan kembali berjalan.

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal meminta Pemkab Pasuruan bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. “Memang sempat kami sidak ke lapangan, dan seharusnya ada beberapa dokumen perizinan yang dipenuhi,” ujarnya.

    Yusuf menyayangkan proyek tersebut tetap beroperasi meski belum memenuhi ketentuan. Ia menilai sikap “main kucing-kucingan” seperti ini bisa merugikan daerah dan mencoreng iklim investasi yang sehat.

    “Jangan sampai negara dipermainkan oleh investor yang hanya ingin ambil untung tanpa patuh terhadap aturan,” tegasnya. Ia menambahkan, pelanggaran semacam ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut.

    Menurutnya, semangat Bupati Pasuruan untuk menjadikan daerah ini ramah investasi harus tetap dibarengi ketegasan hukum. “Prinsip Mas Bupati memang ingin Pasuruan ramah investor, tapi bukan berarti boleh melanggar,” ungkap Yusuf.

    Ia memastikan DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara kenyamanan berinvestasi dan kepatuhan terhadap regulasi. “Kami yakin pemerintah juga akan menjamin kelancaran perizinan, tapi kalau ada investor yang mokong, pasti harus ada sanksi,” tegasnya.

    Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Sony Kuryantono membenarkan bahwa pihaknya telah memantau kembali beroperasinya proyek tersebut. “Kami sudah menurunkan tim ke lapangan dan akan mengkaji hasil penelusurannya,” jelas Sony.

    Untuk saat ini, Satpol PP masih berpegangan pada Perda Nomor 2 Tahun 2017 terkait ketertiban umum. “Utamanya soal tertib jalan, seperti larangan pekerjaan yang menimbulkan debu dan mengganggu pengguna jalan,” lanjutnya.

    Terkait perizinan, Sony menyebut bahwa izin spesifik seperti KRK baru diperlukan jika proyek sudah masuk tahap pembangunan fisik. “KRK itu mengacu pada RTRW dan RDTR, jadi selama ini masih masuk tahap pematangan lahan,” jelasnya.

    Namun demikian, Satpol PP sempat memanggil pihak proyek setelah sidak dilakukan oleh dewan. “Sayangnya, yang datang bukan pemilik proyek, hanya pekerja lapangan, dan mereka pun tidak mau menyebut siapa pemiliknya,” pungkasnya. (ada/kun)

  • Calon Pengantin di Jombang Wajib Tanam Pohon Sebelum Pernikahan

    Calon Pengantin di Jombang Wajib Tanam Pohon Sebelum Pernikahan

    Jombang (beritajatim.com) – Pasangan calon pengantin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini memiliki tanggung jawab tambahan sebelum melangsungkan pernikahan. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 yang diterbitkan pada 6 Mei 2025, setiap pasangan diwajibkan menanam minimal satu jenis pohon sebagai bagian dari proses menuju pernikahan.

    Sebagai tindak lanjut dari aturan tersebut, Bupati Jombang Warsubi resmi meluncurkan program ‘Gerakan 1 Pernikahan 1 Pohon’ dalam sebuah acara di Taman Kebon Ratu pada Kamis, 15 Mei 2025. Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dengan menggandeng pasangan yang hendak menikah sebagai agen perubahan hijau sejak awal membangun rumah tangga.

    “Kami mengajak setiap pasangan pengantin untuk turut serta menjaga lingkungan dengan menanam pohon saat momen pernikahan,” kata Warsubi saat peluncuran program.

    Menurut Warsubi, pernikahan bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan momentum penuh makna yang dapat diselaraskan dengan misi lingkungan. “Pernikahan adalah momen tepat untuk menanam harapan, termasuk harapan untuk bumi yang lebih hijau,” imbuhnya. Ia berharap setiap pohon yang ditanam akan menjadi simbol kontribusi pasangan terhadap kelestarian alam.

    Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Proses penanaman pohon akan diintegrasikan dalam tahapan pencatatan nikah yang dilakukan di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, menegaskan bahwa program ini mengandung pesan moral yang kuat. “Menanam pohon bukan hanya soal estetika. Ini adalah upaya menjaga kebersihan oksigen dan kelestarian lingkungan untuk anak cucu kita,” ujar Ulum.

    Penanaman pohon dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, seperti taman-taman publik dan lahan milik KUA, atau di pekarangan rumah masing-masing pasangan. Jenis pohon yang dianjurkan adalah tanaman berkayu yang dapat tumbuh kuat dan bertahan dalam jangka panjang.

    Pada momen peluncuran, empat pasangan calon pengantin turut ambil bagian dalam aksi simbolis penanaman pohon di Taman Kebon Ratu. Program ini akan mulai berlaku secara efektif pertengahan Mei 2025, seiring dengan sosialisasi ke seluruh KUA di Jombang.

    Melalui gerakan ini, Pemkab Jombang ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, tidak hanya sebagai perayaan cinta, tetapi juga sebagai langkah konkret menjaga bumi yang kita tinggali bersama. [suf]

  • Bagi-bagi Makanan dan Minuman Gratis, Wabup Sidoarjo Borong Pentol dan Susu Kemasan

    Bagi-bagi Makanan dan Minuman Gratis, Wabup Sidoarjo Borong Pentol dan Susu Kemasan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menggelar kegiatan sosial berupa bagi-bagi makan minum gratis di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Jumat (16/5/2025).

    Ada sebanyak 300 nasi bungkus beserta minuman dibagikan kepada siapapun yang melintas depan jalan Balai Desa Kalipecabean. Selain membagikan nasi bungkus.

    Tak hanya bagi-bagi mamin gratis, wabup juga memborong dagangan para penjual yang berada dilokasi kegiatan. Mulai dari penjual nasi bungkus, penjual krupuk dan buah-buahan.

    Ikut juga berbahagia, penjual pentol dan susu kemasan yang mangkal di lokasi, juga ikut diborong dan dibagikan ke warga yang berada di lokasi.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengatakan jumat akan dijadikan momen sosial dengan berbagi makanan gratis. Jumat sebelumnya hal sama juga dilakukannya di Kecamatan Balongbendo dan Buduran.

    Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tersebut murni dari uang saku pribadi yang diambilkan dari gaji dan tunjangannya sebagai Wabup Sidoarjo.

    “Ini adalah salah satu kegiatan sosial saya. Karena saya sudah komitmen diawal waktu Pilkada Sidoarjo kalau gaji dan tunjangan akan saya kembalikan ke masyarakat untuk kegiatan sosial,” ujarnya.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana borong kerupuk di Desa Kalipecabean Kec. Candi

    Usai berbagi mamin gratis, kegiatan dialog bersama warga juga dilakukannya. Warga dimintanya menyampaikan permasalahan yang ada.

    “Banyak hal yang saya catat dalam aspirasi warga. Mulai dari permasalahan permodalan bagi UMKM, persampahan, zonasi sekolah sampai jalan rusak maupun permasalahan kesehatan. Insya Allah semuanya akan diupayakan tertangani,” janjinya.

    Selain itu, Mimik Idayana juga menyampaikan komitmennya membantu warga kurang mampu dalam perbaikan rumah.

    Menurutnya, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini menjadi perhatian serius dibawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi bersama dirinya.

    “Bahkan kami meminta masyarakat melapor kalau mengetahui keberadaan RTLH di sekitar rumahnya,” pinta wanita yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu.

    Mimik Idayana juga berjanji laporan itu, bakal segera ditindaklanjuti. Mimik mentarget satu tahun kepemerintahan Subandi – Mimik sudah tidak ada lagi warga Sidoarjo yang tinggal di rumah tidak layak huni.

    “Bagi warga Sidoarjo yang menemui rumah tidak layak dan fakir miskin tak terurus segera melapor. Karena target saya satu tahun pemerintah Subandi dan Mimik sudah tidak ada lagi rumah tidak layak di Sidoarjo,” pungkasnya. [isa/aje]

  • Dongkrak Program Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo Kerahkan Seluruh Bhabinkamtibmas

    Dongkrak Program Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo Kerahkan Seluruh Bhabinkamtibmas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Optimalisasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan terus dimasifkan  oleh Polresta Sidoarjo beserta jajarannya.

    Seperti disampaikan oleh Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana kepada Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah hukum Polresta Sidoarjo di Gedung Serbaguna Mako Polresta Sidoarjo.

    Dalam arahannya AKBP I Made Bayu Sutha memberikan motivasi, agar Bhabinkamtibmas dapat semakin masif melakukan patroli sambang ke desa binaannya.

    Hal ini penting dilakukan, selain sebagai upaya menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo tetap aman dan kondusif juga untuk turut langsung mendampingi, serta mengedukasi ke warga terkait pelaksanaan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah.

    “Polisi, adalah penggerak program ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sidoarjo harus benar-benar melaksanakan ini dengan serius, termasuk optimalnya peran para Bhabinkamtibmas di wilayah kita,” ujar Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana Jumat (16/5/2025).

    Kehadiran Polisi dalam mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan sangat diharapkan masyarakat, terutama bagi para petani, peternak dan warga di wilayah pedesaan.

    “Bersama tiga pilar, kita harus proaktif melakukan pengecekan, pendampingan, hingga menghadirkan inovasi-inovasi untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini,” tegas mantan Wakapolresta Denpasar itu

    Salah satu contoh adalah, ada seorang Bhabinkamtibmas sebagai Polisi Cinta Petani yang turun langsung membantu atau memotivasi warga pemilik Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), atau lahan kosong di rumah untuk bertanam maupun budidaya perikanan. [isa/aje]

  • Puan: Perlu Transparansi Soal Pengerahan Prajurit Jaga Kejaksaan

    Puan: Perlu Transparansi Soal Pengerahan Prajurit Jaga Kejaksaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, transparansi diperlukan agar tidak timbul kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait kebijakan pengerahan pasukan atau prajurit sebagai personel keamanan kejaksaan di seluruh Indonesia.

    “Kenapa ada TNI berjaga di kejaksaan, nantinya harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak,” ujar Puan.

    Puan berpendapat, penjelasan dari pihak TNI penting agar tidak muncul spekulasi atau fitnah yang bisa memperkeruh suasana. “Jadi jangan sampai kemudian ada fitnah atau kemudian pemikiran lain sampai ada hal seperti itu. Jadi tolong dijelaskan secara jelas,” tegas Puan.

    Seperti diketahui, kebijakan pengerahan pasukan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan tertuang dalam surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 6 Mei 2025.

    Dalam surat telegram tersebut, Panglima TNI memerintahkan seluruh jajaran untuk menugaskan personel serta perlengkapan guna mendukung pengamanan kejaksaan tinggi (Kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Kebijakan yang disebut sebagai sebuah bentuk kerja sama antara TNI dan Kejagung itu menimbulkan kontroversi.

    Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menjelaskan pengamanan di Kejaksaan merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan RI.

    MoU tersebut ditandatangani pada 6 April 2023, dengan nomor NK/6/IV/2023/TNI. Penugasan prajurit bersifat rutin dan preventif, bukan bentuk militerisasi terhadap lembaga penegakan hukum sipil.

    Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan pengamanan yang dilakukan oleh TNI tidak terkait dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum.

    Kejagung juga menjelaskan kewenangan untuk melakukan pengamanan tak hanya dimiliki oleh Polri. Menurutnya, TNI juga masih mempunyai kewenangan dalam melakukan pengamanan terhadap objek vital nasional dan tertuang dalam Pasal 7 UU TNI yang baru. [hen/aje]

  • Enggan Kecolongan PAD, Pemkot Probolinggo Susun Aturan Sewa Tiang Internet

    Enggan Kecolongan PAD, Pemkot Probolinggo Susun Aturan Sewa Tiang Internet

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Probolinggo mulai serius menertibkan tiang-tiang internet milik provider yang menjamur di tepi jalan. Selama ini, keberadaan tiang tersebut belum dikenai biaya sewa meski berdiri di atas aset milik pemerintah.

    Fenomena ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Probolinggo baru-baru ini. Menyikapi hal itu, Pemkot kini tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur retribusi atas penggunaan lahan badan jalan.

    “Selama ini memang belum ada ketentuan biaya sewa. Padahal, tiang-tiang itu berdiri di atas tanah milik pemerintah yang semestinya bisa menghasilkan kontribusi untuk daerah,” tegas Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, Kamis (15/5/2025).

    Menurut Rini, regulasi yang dimaksud bisa berbentuk revisi Peraturan Daerah (Perda) atau cukup melalui Peraturan Wali Kota (Perwali). Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

    Dari puluhan provider yang memasang jaringan, sejauh ini hanya dua perusahaan yang mengantongi izin resmi dan telah mendapatkan rekomendasi teknis (rekomtek). Dua provider lainnya masih dalam proses perizinan.

    “Prosedurnya harus melalui OSS (Online Single Submission) terlebih dahulu. Setelah itu, pemohon mengajukan rekomtek ke Dinas PUPR dan kembali ke OSS untuk mendapatkan izin dari DPM-PTSP,” jelas Rini.

    Rekomtek itu hanya berlaku selama satu tahun dan wajib diperpanjang jika provider menambah jaringan atau tiang baru. “Dengan begitu, data jumlah tiang bisa terus kami pantau dan perbarui secara berkala,” tambahnya.

    Ia mengakui selama ini tiang internet memang cenderung dibiarkan tanpa pungutan. Padahal, jika dikelola melalui mekanisme retribusi, keberadaan tiang itu bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

    “Potensinya besar sekali, mengingat jumlah provider dan sebaran tiang yang terus bertambah. Karena itu, kami sedang mempercepat penyusunan aturannya agar bisa segera diterapkan,” pungkas Rini.

    Langkah ini diharapkan bisa menertibkan penggunaan ruang publik serta menambah pemasukan daerah. Selain itu, Pemkot juga menargetkan terciptanya tata kota yang lebih rapi dan legalitas pemasangan tiang yang lebih jelas. [ada/aje]

  • Warkop Terselubung di Ponorogo Ditutup, DPRD Desak Satpol PP Berantas Prostitusi Online

    Warkop Terselubung di Ponorogo Ditutup, DPRD Desak Satpol PP Berantas Prostitusi Online

    Ponorogo (beritajatim.com) – Langkah tegas Satpol PP Ponorogo dalam menutup warung kopi (warkop) yang disalahgunakan untuk praktik prostitusi terselubung, mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Dia menyebut upaya tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat yang berpotensi menyebarkan HIV/AIDS di Bumi Reog.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Satpol PP bersama tim gabungan telah menutup belasan warkop di Desa Demangan, Kecamatan Siman, serta puluhan lainnya di kawasan Pasar Janti, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan.

    “Kami apresiasi kinerja ini. Tapi saya ingatkan, jangan berhenti di sini,” kata Dwi Agus, Jumat (16/5/2025).

    Menurutnya, penutupan tempat-tempat itu harus menjadi langkah awal dari agenda besar. Yakni menjadikan Ponorogo sebagai kabupaten yang sehat dan bebas dari praktik prostitusi yang terselubung. Politisi dari PKB itu menilai, masih banyak lokasi lain yang harus disisir karena wilayah Ponorogo mencakup 21 kecamatan yang berpotensi menjadi titik penyebaran penyakit sosial.

    “Yang dilakukan selama ini bagus, tapi harus rutin. Jangan hanya reaktif,” ungkapnya.

    Dia pun menyinggung kasus di Desa Demangan yang mencatat belasan penjaga warung terdeteksi HIV, sebagai fenomena gunung es, indikasi bahwa kasus sebenarnya jauh lebih banyak dari yang terungkap.

    Dwi Agus menekankan pentingnya tracing sebagai bagian dari langkah preventif. Ia mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk menggandeng berbagai elemen dalam mendeteksi dan menangani penyebaran HIV di lokasi-lokasi rawan.

    “Yang sudah ketahuan terinfeksi HIV, harus benar-benar diurus. Diberi pendampingan, pengobatan, dan pengawasan. Tempat-tempat yang ditutup itu juga harus terus dipantau agar tidak muncul kembali,” tegasnya

    DPRD Ponorogo juga menyebut tantangan baru yang muncul dalam wujud praktik prostitusi berbasis digital. Dwi Agus menyarankan Satpol PP agar tidak hanya fokus pada penertiban konvensional, tetapi juga aktif membangun koordinasi dengan kepolisian, khususnya divisi cyber.

    “Sekarang ini banyak praktik prostitusi yang beralih ke ranah daring. Satpol PP harus gandeng kepolisian, khususnya yang menangani kejahatan siber. Jangan sampai kecolongan,” pintanya.

    Dia juga meminta agar pengawasan terhadap tempat hiburan malam (THM) dan penginapan baru diperketat. Menurutnya, tempat-tempat tersebut berpotensi menjadi lokasi baru bagi praktik-praktik menyimpang, jika tidak segera dipantau.

    “Ponorogo harus bersih. Dan itu butuh kerja bersama: eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum,” pungkasnya. [end/aje]

  • Pesan Tegas Wabup Tuban kepada ASN yang Akan Berangkat Haji

    Pesan Tegas Wabup Tuban kepada ASN yang Akan Berangkat Haji

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Drs. Joko Sarwono memberikan pesan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tuban yang hendak menunaikan ibadah haji tahun 2025. Jumat (16/05/2026).

    Diketahui, pemberangkatan haji rencana akan berangkat pada tanggal 21 Mei 2025 dan sebanyak 67 ASN asal Kabupaten Tuban menunaikan ibadah haji tahun ini.

    Joko Sarwono sapaan Wabup Tuban mengatakan bahwa dari 67 ASN jemaah calon haji tersebut terdiri dari 47 jemaah putri dan 20 jemaah putra.

    “Saya mengajak seluruh jemaah, khususnya para ASN, untuk menjadikan ibadah haji ini sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” ujar Joko Sarwono.

    Selain para ASN, pihaknya juga mengapresiasi dan mendoakan kepada para seluruh jemaah calon haji yang tahun ini hendak berangkat.

    “Kami mengajak seluruh jemaah, khususnya ASN, untuk menjadikan ibadah haji sebagai momentum peningkatan iman, takwa, dan integritas diri,” imbuhnya.

    Sehingga, sesampainya di tanah suci, diharapkan seluruh jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan berkualitas. “Jaga kondisi spiritual dan fisik selama disana, serta memperkuat solidaritas antarjemaah,” pesannya kepada ASN.

    Menurutnya, kekompakan dan kepedulian menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran dan keselamatan bersama di tanah suci, sehingga harus dipersiapkan dengan baik.

    “Sebagai bagian dari aparatur negara, kami harap mampu menjadi teladan atau contoh dalam beribadah dan bersikap,” tegas Wabup.

    Tidak hanya saat beribadah di tanah suci, akan tetapi sikap teladan juga diperlukan sehari-hari pasca melaksankan ibadah haji. Karena bagaimanapun, usai ke Mekkah, ASN diharapkan ada peningkatan spiritualitas yang akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik.

    “ASN harus menjadi contoh dalam lingkungan masing-masing, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam peningkatan profesionalisme kerja,” kata dia.

    Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. “Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji,” pungkasnya. [ayu/aje]

     

  • Ketika Wagub Emil dan Wali Kota Surabaya Eri ‘Mesra’ Bahas Fly Over Taman Pelangi

    Ketika Wagub Emil dan Wali Kota Surabaya Eri ‘Mesra’ Bahas Fly Over Taman Pelangi

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto terlihat ‘mesra’ bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    Kedua sosok pemimpin muda ini hadir bersama dalam rapat terbatas dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Kantor Dirjen Marga Bina Marga Kementerian PU, Jalan Pattimura Jakarta Selatan.

    Selain Eri Cahyadi, Emil juga didampingi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin. Emil membicarakan tentang rencana pembangunan infrastruktur dan beberapa program strategis di Kota Pahlawan Surabaya.

    Secara khusus, Emil menyampaikan posisi Surabaya sebagai salah satu kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur berupa jalan, tol, maupun flyover menjadi hal yang penting.

    “Surabaya ini kota metropolis terbesar kedua di Indonesia dan di Asia (setelah Jabodetabek), hari ini bersama Dirjen PU Bina Marga kami membahas berbagai hal terkait pembangunan infrastruktur bersama Wali Kota Surabaya,” ucap Emil.

    “Tentu dengan pertarungan anggaran yang cukup ketat di tengah kontraksi ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu cara memperkuat ekonomi,” lanjutnya.

    Ini tidak lain, tambah Emil, juga ditunjang peran Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang secara geografis menjadikan Jatim sebagai hub atau penghubung bagian Indonesia Timur ke Barat maupun sebaliknya.

    Tercatat, ada sebanyak 20 Provinsi Indonesia Timur yang hampir 80 persen logistiknya disuplai Jatim dan ada 34 jalur tol laut, 19 di antaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    “Ini adalah kekuatan luar biasa. Betapa pentingnya menjaga Jatim sebagai center of gravity dan episentrum dari berbagai perkembangan di Indonesia ditentukan Jatim,” imbuhnya.

    “Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini berperan sangat penting untuk hilir mudik pengiriman logistik Jawa Timur. Prioritasnya ketahanan pangan dalam konsep logistik pangan, Tanjung Perak ini mengirim supply logistik makanan bahkan sampai ke Banjarmasin, Balikpapan dan seterusnya,” tuturnya.

    Maka, salah satu usulan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya yang dibahas adalah proyek pembangunan flyover di Taman Pelangi.

    “Taman Pelangi ini ada di jantung kota, setiap harinya selalu ada kepadatan lalu lintas didaerah tersebut,” jelasnya.

    “Beberapa aspek tentu kami kaji lebih mendalam seperti dari segi keamanan, sisi anggaran. Harapannya pembangunan flyover bisa mengatasi kemacetan dan mengurai kepadatan,” ungkapnya.

    Untuk itu, lanjut Emil, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum siap mengerucutkan action plan dan mendukung teknisnya.

    “Bismillah kita ikhtiarkan program strategis ini agar aktivitas dan mobilitas masyarakat semakin lancar, sehingga biaya logistik semakin murah dan efisien. Dan, akhirnya perekonomian di Surabaya dan Jatim semakin berkembang dan maju,” harapnya.

    “Walaupun ini masih awal, tapi sebagai permulaan yang baik kita harus meyakini dan optimis pembangunan infrastruktur flyover bisa memberikan kemudahan bagi pergerakan orang maupun barang bisa semakin lancar,” tukasnya.

    Senada dengan Wagub Emil, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik hadirnya flyover di Taman Pelangi Surabaya. Ia berharap pembangunan flyover strategis di jantung kota Surabaya ini bisa mempercepat perjalanan dan produktivitas masyarakat.

    “Flyover Taman Pelangi ini cukup urgent, karena bisa mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan aksesibilitas perekonomian. Maka, selanjutnya kita targetkan supaya proyek bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Pemprov Jatim Perjuangkan SRRL, Pilihan Baru Transportasi Publik di Surabaya Raya

    Pemprov Jatim Perjuangkan SRRL, Pilihan Baru Transportasi Publik di Surabaya Raya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengaku optimistis Surabaya Regional Railway Line (SRRL) bisa menghadirkan pilihan baru moda transportasi publik terintegrasi bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya.

    Hal tersebut disampaikannya dalam audiensi bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan jajarannya, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    Emil menyebut, proyek ini bertujuan memodernisasi layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur Surabaya-Sidoarjo-Gresik yang dipastikan akan semakin menambah jumlah moda transportasi publik bagi masyarakat.

    “Alhamdulillah, saat ini transportasi publik sudah semakin dilirik masyarakat. Di Jawa Timur ada layanan bus Trans Jatim yang sudah melayani lima koridor antarkota dan antarkabupaten. Animo masyarakat tinggi sangat tinggi pada Trans Jatim ini sebagai solusi transportasi modern yang efisien dan terjangkau,” kata Emil.

    “Rencana pengoperasian SRRL ini jadi inovasi baru bagi Jawa Timur, ke depannya proyek ini akan memanfaatkan jalur ganda kereta api (double track) yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo-Gresik,” imbuhnya.

    Pihaknya meyakini proyek SRRL ini akan meningkatkan konektivitas antarwilayah yang menghubungkan Surabaya Raya. Hal ini juga berseiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi massal yang semakin meningkat.

    Emil berterima kasih atas dukungan penuh Kementerian Perhubungan pada proyek SRRL yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.

    “Proyek ini dapat animo tinggi dari masyarakat, tentu kami siap memperjuangkan dan mengikhtiarkan lewat berbagai peluang agar proyek SRRL ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Proyek SRRL, lanjut Emil, menjadi prioritas dalam pengembangan transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Surabaya Raya.

    Untuk itu, lanjut Emil, perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Perhubungan RI, Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau.

    “Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan Nawa Bhakti Satya dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi publik di wilayah Jawa Timur,” katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Jawa Timur atas atensi yang diberikan khususnya proyek SRRL di Surabaya Raya.

    “Terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang membersamai kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait proyek SRRL ini,” ucap Eri.

    “Tentu kami optimistis proyek ini akan menghasilkan multiplayer effect, di antaranya semakin meningkatkan layanan transportasi publik di wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila, mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. [tok/aje]