Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Dua Mobil Operasional Diserahkan ke MUI dan Ponpes Al-Amien Kediri

    Dua Mobil Operasional Diserahkan ke MUI dan Ponpes Al-Amien Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Dua unit mobil operasional diserahkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Amien dalam sebuah prosesi di halaman Ponpes Al-Amien, Kota Kediri, Jumat (16/5/2025). Bantuan kendaraan ini berasal dari dana sedekah masyarakat yang terkumpul melalui program kembalian belanja Indomaret selama enam bulan.

    “Tadi disampaikan bahwa hari ini, kita akan menyaksikan penyerahan bantuan mobil operasional. Ini menunjukkan nilai gotong royong dan nilai kepedulian sosial di masyarakat sangat tinggi, apalagi di Kota Kediri,” kata Vinanda dalam sambutannya.

    Ia mengungkapkan, dana sebesar Rp3 miliar berhasil dikumpulkan dalam enam bulan. Kolaborasi antara PT Indomarco Prismatama, MUI, Baznas Nasional, dan IDF-MUI disebutnya sebagai wujud nyata kepedulian sosial yang sejalan dengan visi Kota Kediri sebagai kota yang lebih Mapan (Maju Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni) serta berdaya.

    “Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kolaborasi. Ini langkah yang sejalan dengan langkah Pemkot Kediri untuk mewujudkan Kediri yang lebih Mapan,” tambahnya.

    Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum menjelaskan bahwa dana sedekah berasal dari uang kembalian pelanggan Indomaret. Jumlah yang terkumpul hampir mencapai Rp4 miliar dalam waktu sekitar enam bulan.

    “Bayangkan dari uang kembalian Rp100, Rp50, dikumpulkan dalam waktu sekitar 6 bulan terkumpul hampir Rp4 miliar,” ujarnya.

    Dana tersebut digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk beasiswa, renovasi fasilitas sekolah, dan pembelian dua mobil. Dimana, satu unit Toyota Avanza dan satu mobil listrik.

    Marcomm Exexutive Direktur Eksekutif PT Indomarco Prismatama Bastari Akmal menyebut bahwa program sedekah melalui uang kembalian dilakukan di 23 cabang dari total 32 cabang Indomaret secara nasional.

    “Harapannya dari dana yang terkumpul ini dapat kita wujudkan dalam berbagai aktivitas, baik dalam membantu pendidikan, untuk membantu kesehatan,” ujarnya.

    Menurut data perusahaan, Kota Kediri berada di posisi keempat dalam daftar cabang dengan kontribusi sedekah terbesar secara nasional. Pihaknya juga berharap program ini berlanjut pada tahun 2025 dan jumlah toko Indomaret di Kediri dapat ditambah untuk memperluas dampak sosial.

    “Tentunya atas berkenan Ibu Wali Kota, kita bisa menambah toko, sehingga sedekah ini bisa kita manfaatkan,” pungkasnya.

    Hadir pula, Ketua Umum MUI Pusat KH Anwar Iskandar, Ketua Islam Dakwah Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI) Misbahul Ulum, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Wakil Ketua Baznas Republik Indonesia Mokhamad Mahdum.

    Marcomm Exexutive Direktur Eksekutif PT Indomarco Prismatama Bastari Akmal, Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Amien Gus Muhammad Faried Mutaqin Iskandar, Ketua Baznas Kota Kediri Dawud Syamsuri, serta santri dan santriwati Ponpes Al Amien Ngasinan. [nm/ian]

  • Wujudkan Kawasan Ekonomi Khusus, Bupati Pamekasan: Butuh Kerja Ekstra

    Wujudkan Kawasan Ekonomi Khusus, Bupati Pamekasan: Butuh Kerja Ekstra

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pembangunan Madura, khususnya di Pamekasan, membutuhkan kerja ekstra dengan pemikiran cerdas dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Hal tersebut disampaikan Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman dalam Forum Pentahelix bertajuk ‘Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus’ yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Rabu (14/5/2025) lalu.

    “Berdasar regulasi, Kawasan Ekonomi Khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut diatur jika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus harus memiliki pola khusus yang bisa mempercepat laju sektor perekonomian,” kata KH Kholilurrahman.

    Melalui regulasi tersebut, pihaknya menilai jika Madura memang menjadi salah satu prioritas sebagai KEK sering dengan keberadaan Jembatan Suramadu. Di mana orientasi jembatan penghubung dengan Surabaya, diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi Madura.

    “Kawasan Ekonomi Khusus itu dirancang untuk adanya percepatan pada pertumbuhan sektor ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu yang ditunjuk pemerintah bisa meningkat dengan cepat,” ungkapnya.

    Sejauh ini Madura sebagai KEK sudah lama diperbincangkan, faktanya hal tersebut cenderung hanya sebatas gagasan dan belum sampai pada titik aksi. “Karena itu perlu waktu dan kerjasama dari berbagai pihak untuk memiliki inisiatif bersama mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus,” jelasnya.

    “Hanya saja selama ini kami meyakini jika kolaborasi dari para pemangku kebijakan masih belum padu, sehingga kawasan ekonomi khusus yang sudah lama kita gaungkan belum bisa tercapai. Termasuk juga analisis terhadap kesiapan SDM dan faktor pendukung lainnya harus juga dipatenkan secara komprehensif agar wacana ini bisa segera dirajut,”imbuhnya.

    Selain itu, bupati yang akrab disapa Kiai Kholil juga menyampaikan jika daerah yang dipimpinnya memiliki beberapa keunggulan yang dapat menjadi pendukung dari gagasan KEK. “Secara eksplisit, Pamekasan memiliki beberapa keunggulan seperti potensi tembakau, pengolahan garam, peternakan hingga sektor pertanian lainnya,” beber Kholil.

    “Karena itu, kita harus selalu inten menjalin komunikasi dan berkolaborasi. Artinya kita harus bisa guyub antara satu dengan yang lain, dan bukan justru dihadapkan dengan berbagai narasi negatif sehingga nantinya bisa saling melengkapi,” sambung Kiai Kholil.

    Kolaborasi tersebut tentunya juga harus dibarengi dengan kerja ekstra dan pemikiran cerdas dari masyarakat Madura, termasuk masyarakat Pamekasan. “Perlu digarisbawahi jika kemajuan suatu wilayah biasanya lahir dari spirit dan kerja nyata dari seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

    “Kami contohkan Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, dari yang awalnya desa miskin menjadi desa kaya karena mampu menciptakan objek wisatanya. Madura dnegan berbagai potensi yang ada, banyak sarjana dan orang pintarnya tidak bisa lebih baik atau melakukan lompatan yang dapat menjadi percepatan pembangunan,” pungkasnya. [pin/but]

  • 414 Jemaah Haji Asal Ponorogo Diberangkatkan Menuju Tanah Suci

    414 Jemaah Haji Asal Ponorogo Diberangkatkan Menuju Tanah Suci

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 414 calon haji asal Ponorogo diberangkatkan menuju Tanah Suci pada hari ini Jumat (16/5/2025). Mereka tergabung dalam tiga kelompok terbang (kloter), masing-masing kloter 51 berjumlah 19 jemaah, kloter 52 sebanyak 22 jemaah, dan kloter 53 menjadi rombongan terbesar dengan 373 jemaah.

    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Ponorogo, Nurul Huda, menjelaskan bahwa pemberangkatan dilakukan dalam dua sesi. Kloter 51 berangkat pagi hari dari Kantor Kemenag, sedangkan kloter 52 dan 53 dilepas secara resmi pada sore hari di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo.

    “Total ada 10 armada bus yang disiapkan untuk mengantar jemaah ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Di sana mereka akan beristirahat sehari sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi melalui Bandara Juanda,” jelas Nurul Huda.

    Dia mengungkapkan bahwa para jemaah tahun ini terlihat lebih siap secara fisik maupun mental. Mengingat cuaca panas di Arab Saudi, pihaknya memberikan imbauan agar jemaah menggunakan masker dan membawa alat pendingin pribadi.

    “Kondisi di sana sedang musim panas. Jaga stamina, tetap patuhi protokol kesehatan, dan ikuti arahan dari petugas haji yang sudah disiapkan,” pesannya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, turut memberangkatkan para jemaah di Pendopo Agung. Dalam sambutannya, Dia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan kewaspadaan selama menjalankan ibadah haji.

    “Di sana nanti akan bertemu jutaan orang dari berbagai negara. Saling jaga, saling koordinasi, jangan lengah. Semoga semua proses ibadah berjalan lancar dan jemaah kembali dengan predikat haji mabrur,” kata Bunda Rita, sapaan akrab Lisdyarita.

    Dalam kesempatan itu, Bunda Rita juga menitipkan doa untuk seluruh warga Ponorogo. Doanya pun meminta masyrakat Bumi Reog, sehat, sejahtera dan lebih hebat.

    “Mohon doanya agar masyarakat Ponorogo selalu sehat, sejahtera, dan semakin hebat,” pungkasnya.

    Jumlah jamaah haji asal Ponorogo yang berangkat hari ini, belum semuanya. Nanti pada hari Minggu juga akan ada pemberangkatan lagi, hingga nanti jamaah yang berangkat sebanyak 465 jemaah. [end/ian]

  • Awas! Disdukcapil Surabaya Tindak Tegas Penyalahgunaan Rumah Ibadah untuk Alamat KTP

    Awas! Disdukcapil Surabaya Tindak Tegas Penyalahgunaan Rumah Ibadah untuk Alamat KTP

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya memperketat pengawasan administrasi kependudukan dengan menyasar praktik tidak lazim dalam pencatuman alamat KTP.

    Salah satu temuan mencolok adalah penggunaan rumah ibadah sebagai alamat tempat tinggal dalam dokumen identitas. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi yang lebih akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan.

    Kepala Disdukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkapkan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap warga yang mencantumkan alamat fiktif atau yang tidak sesuai dengan domisili sebenarnya.

    “Kita nonaktifkan supaya mereka pindah ke tempat tinggal yang sesuai domisilinya,” kata Eddy, Jumat (16/5/2025).

    Penegasan ini disampaikan Eddy menanggapi semakin banyaknya kasus warga yang tidak bertanggung jawab mencantumkan alamat yang tidak semestinya pada KTP mereka.

    Disdukcapil Surabaya telah melakukan filterisasi ketat terhadap pengajuan alamat tempat tinggal yang tidak sesuai peruntukannya dan memastikan bahwa rumah ibadah tidak dapat dijadikan alamat KTP.

    “Insya Allah kita sudah filter,” ujarnya.

    Eddy menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung secara jelas menyebutkan bahwa bangunan yang dapat dijadikan tempat tinggal meliputi rumah, rumah deret, rumah susun, atau apartemen.

    Sementara itu, tempat-tempat publik seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, hingga tempat ibadah memiliki fungsi spesifik yang tidak dapat dialihfungsikan sebagai tempat tinggal.

    “Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit itu untuk kesehatan. Terus tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura itu ya untuk ibadah. Terus, apa namanya, sekolah itu ya untuk anak-anak belajar,” tegasnya.

    Disdukcapil Surabaya memastikan telah sepenuhnya mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2021 dalam menjalankan aturan ini. Proses verifikasi alamat KTP juga dilakukan melalui survei lapangan, terutama bagi warga luar Surabaya yang mengajukan pindah masuk.

    Dalam proses ini, petugas Disdukcapil akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan kesesuaian peruntukan bangunan sebagai tempat tinggal.

    “Survei ini, yang pertama kita cek terkait dengan keperuntukan yang akan dituju sebagai alamat KK. Kalau misalnya memang untuk selain tempat tinggal, ya otomatis tidak kita proses, kita tolak,” jelas Eddy.

    Selain itu, Disdukcapil juga memastikan keberadaan pemohon di alamat yang dituju dengan meminta keterangan dari tetangga sekitar. Keterangan dari ketua RT dan RW setempat juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi, terutama dalam pengajuan pindah masuk.

    “Kita cari keterangannya berdasarkan tetangga kanan-kiri. Artinya, Surabaya sudah menerapkan de jure de facto (alamat sesuai KTP), orangnya juga harus ada tinggal di situ,” imbuhnya.

    Eddy menambahkan bahwasanya survei lapangan ini juga melibatkan petugas kelurahan setempat. Jika informasi terkait keberadaan warganya tidak jelas, petugas akan mengkonfirmasi langsung kepada ketua RT dan RW setempat.

    “Karena untuk permohonan pindah masuk itu juga harus mengetahui ketua RT dan ketua RW. Maka, di berita acaranya itu juga harus ada tanda tangan ketua RT dan RW,” sambung Eddy.

    Eddy kembali menegaskan konsekuensi bagi warga yang terbukti menyalahgunakan alamat rumah ibadah sebagai alamat KTP.

    “Ya, kalau misalnya ditemukan, akan kita nonaktifkan Supaya mereka pindah ke tempat tinggal yang sesuai domisilinya,” katanya.

    Mantan Kasatpol PP Surabaya ini menambahkan bahwa Disdukcapil berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap pengajuan alamat KTP di Kota Surabaya. Langkah ini dianggap vital untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan dan memastikan data yang valid sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Langkah tersebut penting untuk menjaga ketertiban administrasi dan memastikan data kependudukan sesuai dengan aturan, ” pungkasnya. [asg/ian]

  • Pelatihan Talent DNA untuk Kepsek dan ASN, Pemprov Jatim Gandeng ESQ Corp

    Pelatihan Talent DNA untuk Kepsek dan ASN, Pemprov Jatim Gandeng ESQ Corp

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik 198 orang kepala sekolah (kepsek) di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (16/5/2025).

    Mengingat peran penting kepala sekolah dalam mengatur satuan pendidikan dan membangun karakter siswa, Khofifah akan menggandeng ESQ Corp dengan memberikan pelatihan Talent DNA berbasis AI.

    Menurut Khofifah, pemetaan potensi melalui metode Talent DNA penting untuk memperkuat profesionalisme dan efektivitas organisasi. Hal ini penting untuk menemukenali karakter, keunggulan dan potensi yang terukur.

    Tidak hanya itu, dengan metode Talent DNA berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dikembangkan oleh ESQ Leadership Center, bisa mengetahui potensi diri dan memperkuat fondasi karakter.

    “Talent DNA ini dari ESQ Pak Ary Ginanjar, pelatihan dan tesnya sangat cepat. Sehingga, tahu potensi, keunggulan dan karakter setiap orangnya. Ini memang programnya Pak Ary Ginanjar, tapi selanjutnya kita dilatih untuk kemudian bisa diimplementasikan di unit masing-masing,” kata Khofifah.

    Pengenalan keunggulan, karakter dan kompetensi diri ini sangat penting sebagai mitigasi pencegahan terjadinya disharmoni. Pasalnya, tantangan dalam mengampu jabatan kepala sekolah juga tidak mudah. Termasuk bagi para guru. “Nah konselor, guru BK saya rasa wajib untuk mengikuti pelatihan Talent DNA ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pelantikan kepala sekolah ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 800/9765/204/2025 dan Nomor: 800/9767/204/2025 tentang pengangkatan guru sebagai kepala sekolah, tanggal 9 Mei 2025.

    “Momentum ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan titik tolak kepemimpinan baru di satuan pendidikan, sekaligus bentuk nyata komitmen kita bersama dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bermartabat di seluruh pelosok Jawa Timur,” tukasnya.

    Kepada seluruh kepala sekolah yang dilantik, Khofifah juga mengajak mewujudkan pendidikan di Jawa Timur yang unggul, berkarakter, inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. “Mari wujudkan pendidikan Jawa Timur yang unggul, berkarakter, inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman,” katanya.

    Ia menjelaskan, mencetak generasi penerus bangsa tidak hanya cukup dari aspek akademik tetapi juga dibutuhkan sentuhan pada aspek non akademik maupun pembetukan moral dan karakter. Karenanya dibutuhkan ikhtiar yang sama untuk mewujudkan hal tersebut. “Di pundak para pendidik bertumpu masa depan anak-anak, masa depan Jawa Timur, bahkan masa depan Indonesia diletakkan,” terangnya.

    Dia juga menegaskan kembali pentingnya mengutamakan pendekatan ramah anak. Setiap persoalan permasalahan harus dihadapi dengan bijak, tanpa kekerasan dan pemaksaan.

    Budaya penyelesaian masalah harus dibangun melalui dialog, pemahaman, dan pendekatan yang mendidik. Karena menurutnya pendidikan bukan ruang hukuman, melainkan ruang untuk bertumbuh. “Jangan sampai permasalahan antara guru dan murid berujung di APH, aparat penegak hukum. Mari kita rawat pendidikan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang,” imbuhnya.

    Sebagai salah satu unsur penting dalam lingkungan sekolah, Khofifah menekankan kepala sekolah bukan hanya seorang manajer administratif. Tetapi lebih dari itu, kepala sekolah memegang amanah dan mengambil peran sebagai pemimpin pendidikan, penentu arah budaya, dan penggerak perubahan karakter anak bangsa.

    “Peran sekolah yang bukan hanya tempat belajar, tapi menjadi rumah kedua yang penuh nilai, kehangatan, dan semangat kebersamaan,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Khofifah mengajak seluruh kepala sekolah di Jawa Timur untuk terus menjalin komunikasi yang intensif dan harmonis dengan orang tua siswa, komite sekolah, serta tokoh masyarakat.

    Sinergi antara sekolah dan keluarga akan menjadi pondasi kuat dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan sosial. “Mencetak generasi yang cerdas dan tangguh secara moral dan sosial adalah tugas bersama, sekolah, orang tua, komite dan masyarakat,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Stok Cadangan Beras Pemerintah Tembus 3,7 Juta Ton

    Stok Cadangan Beras Pemerintah Tembus 3,7 Juta Ton

    Jakarta (beritajatim.com) — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog Sudaryono menyebut, cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai angka 3,7 juta ton.

    “Total beras yang disimpan Bulog adalah 3,7 juta ton. Serapan tahun 2025 dari Januari sampai hari ini sudah lebih dari 2,1 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Peningkatan produksi kita merupakan hasil dari dukungan program Kementan dan keterlibatan berbagai pihak. Kita harus terus bersinergi untuk Indonesia swasembada pangan,” ujarnya.

    Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar memaparkan bahwa lonjakan produksi beras nasional pada kuartal pertama 2025 sebesar 51,45% dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis Kementerian Pertanian. Kebijakan tersebut meliputi kenaikan harga pembelian gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, tambahan pupuk subsidi, modernisasi alat mesin pertanian, serta optimalisasi irigasi melalui pompanisasi.

    Dia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga harga gabah petani melalui serapan langsung oleh Bulog. Kebijakan ini dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

    Mas Dar pun memastikan kualitas yang dikelola Perum Bulog tetap terjaga baik dengan stok saat ini. Dia menyebut, Perum Bulog memiliki pengalaman dan teknologi pengelolaan yang mumpuni untuk menjaga mutu beras yang disimpan.

    “Bulog ini mengelola beras nggak baru tahun ini saja, sudah 58 tahun. Jadi cara menyimpan beras supaya awet, difumigasi, dirawat supaya dia tetap terjaga kualitasnya, itu kita ada. Jadi nggak perlu dikhawatirkan,” ujar Mas Dar.

    Dia mengklaim, pengelolaan stok saat ini jauh lebih maju dibanding era sebelumnya. Ia mencontohkan pada tahun 1984, pemerintah mampu menyimpan 3 juta ton beras meski teknologi masih terbatas. Menurutnya, kemajuan teknologi dan akses informasi saat ini, pengelolaan stok beras menjadi lebih baik. Dia mencontohkan pada tahun 1984, pemerintah mampu menyimpan 3 juta ton beras meski teknologi masih terbatas.

    “Dulu misalnya tahun 1984, teknologi mungkin tidak sebagus sekarang, itu bisa nyimpan 3 juta. Apalagi sekarang dengan ketebukaan informasi kemudian akses terhadap teknologi kan lebih mudah dibanding dulu. Jadi no worry lah,” katanya. [kun]

  • 59 Desa di Bojonegoro Sudah Gelar Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih

    59 Desa di Bojonegoro Sudah Gelar Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Sebanyak 59 desa di Kabupaten Bojonegoro tercatat telah menggelar musyawarah desa khusus sebagai langkah awal pembentukan Koperasi Merah Putih. Jumlah ini setara dengan 13,72% dari total desa dan kelurahan yang menjadi target pendirian koperasi di wilayah kota Migas ini.

    Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro di Pendopo Malowopati, Jumat (16/5/2025). Acara ini diikuti oleh 28 camat dan lebih dari 400 kepala desa serta lurah se-Kabupaten Bojonegoro.

    Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Retno Wulandari, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan mempercepat proses pembentukan koperasi di tingkat desa. “Kegiatan ini memberikan pemahaman dan mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan,” jelasnya.

    Pemkab Bojonegoro menargetkan musyawarah desa dapat dirampungkan pada akhir Mei 2025. Selanjutnya, hasil musyawarah menjadi dasar pengajuan pembentukan koperasi yang ditargetkan tuntas pada Juli 2025.

    Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menekankan pentingnya peran koperasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ia menyebut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses pembentukan koperasi di desa. “Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Maka dari itu, dukungan dari semua pihak sangat penting,” tegasnya.

    Untuk mendukung percepatan, pemerintah daerah juga memberikan bantuan pembiayaan jasa notaris guna mempermudah proses administrasi hukum koperasi. Wakil Bupati Nurul Azizah menambahkan, kesiapan kepala desa dan lurah sangat krusial agar target pendirian koperasi tepat waktu.

    Sementara itu, menurut data dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, hingga pertengahan Mei 2025, sudah 3.030 desa/kelurahan di Jawa Timur yang menggelar musyawarah desa koperasi, dan 37 di antaranya telah memproses Surat Administrasi Badan Hukum (SABH).

    Dengan semakin banyaknya desa di Bojonegoro yang memulai proses pembentukan Koperasi Merah Putih, diharapkan sektor ekonomi berbasis kerakyatan dapat tumbuh kuat dan berkelanjutan dari tingkat desa. [lus/kun]

  • Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ini Jawaban Tegas Khofifah!

    Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ini Jawaban Tegas Khofifah!

    Surabaya (beritajatim.com) – Nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa diusulkan oleh salah seorang tokoh gaek di DPW PPP Jatim untuk menjadi calon Ketua Umum PPP. Senior PPP Jatim, Mujahid Ansori mengatakan bahwa Khofifah sangat layak dipertimbangkan menjadi Ketum PPP ke depan.

    “Pertimbangannya, beliau adalah tokoh nasional, Ketua PBNU, dan Ketum Dewan Pembina Muslimat NU. Selain itu, Bu Khofifah pernah menjadi kader dan pengurus PPP. Nama yang beredar ada dari internal dan eksternal. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan dari Jatim adalah Bu Khofifah. Ini pendapat saya pribadi, belum jadi keputusan resmi DPW PPP Jatim,” kata tokoh gaek PPP Jatim ini kepada beritajatim.com, Jumat (16/5/2025).

    Keputusan resmi PPP Jatim, lanjut Mujahid, diperkirakan akan dikeluarkan pada akhir Mei 2025. DPW akan mengumpulkan seluruh DPC se-Jatim. Muktamar PPP sendiri akan digelar sekitar Agustus dan September 2025.

    Apa jawaban Khofifah terkait namanya diwacanakan bakal diusulkan jadi Caketum PPP?

    “Dengan segala hormat, masih banyak kader-kader yang punya kesempatan untuk bisa memimpin PPP ke depan. Jadi, mereka bagus kalau diberikan kesempatan memimpin PPP ke depan. Saya ini Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU nggak boleh memimpin partai,” kata Khofifah kepada beritajatim.com di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (16/5/2025).

    Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) membeberkan sejumlah nama calon Ketua Umum (Ketum) PPP yang muncul dari tingkat pusat dan daerah. Rommy mengatakan, beberapa di antaranya adalah eks KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, eks Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Mentan Andi Amran Sulaiman.

    “Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah 8 nama yang muncul: 3 internal, 5 eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

    “Internal adalah Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” pungkasnya. (tok/but)

  • Magetan Krisis Camat! 7 Kecamatan Tanpa Pemimpin, Ini Penjelasan Pemkab

    Magetan Krisis Camat! 7 Kecamatan Tanpa Pemimpin, Ini Penjelasan Pemkab

    Magetan (beritajatim.com) – Sebanyak tujuh jabatan camat di Kabupaten Magetan hingga kini masih kosong akibat sejumlah pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna tugas. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Magetan, Setiya Widayaka, menyampaikan bahwa kekosongan ini terjadi di Kecamatan Kartoharjo, Sidorejo, Takeran, Parang, Poncol, Karas, dan Maospati.

    “Kemudian, Per 1 Juni 2025 ini Kecamatan Magetan juga tidak ada pejabat camat definitif. Akan ditunjuk Pelaksana tugas (Plt) untuk menjalankan tugas camat meski ada kewenangan yang terbatas,” kata Setiya.

    Ia menambahkan, kekosongan jabatan tidak hanya terjadi di tingkat kecamatan. Sejumlah jabatan lain di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Magetan juga mengalami hal serupa.

    “Untuk camat atau eselon III yang lain tidak perlu dilakukan asesmen untuk jabatan ya. Sehingga bisa langsung dilakukan penunjukan dan kemudian dilantik,” kata Setiya.

    Meskipun demikian, proses pelantikan camat masih harus menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. “Tentu masih menunggu pelantikan. Kemudian, nanti jika memang mendesak karena dinilai urgent dalam menjalankan pemerintahan, maka harus meminta izin Kemendagri untuk melakukan pelantikan,” terangnya.

    Menurut Setiya, saat ini telah ditunjuk Pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan camat. Para Plt tersebut merupakan pegawai negeri sipil dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. “Untuk pelantikan pejabat definitif masih belum jelas waktunya karena menunggu keputusan dari Bupati-Wabup terpilih yang saat ini juga menunggu pelantikan,” pungkasnya. [fiq/kun]

  • Main Kucing-Kucingan di Pasuruan: Proyek Tanpa Izin Jalan Terus, DPRD Murka!

    Main Kucing-Kucingan di Pasuruan: Proyek Tanpa Izin Jalan Terus, DPRD Murka!

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proyek pematangan lahan di kawasan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan kembali menjadi sorotan DPRD setempat. Meski sempat dihentikan usai inspeksi mendadak, aktivitas proyek kini dilaporkan kembali berjalan.

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal meminta Pemkab Pasuruan bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. “Memang sempat kami sidak ke lapangan, dan seharusnya ada beberapa dokumen perizinan yang dipenuhi,” ujarnya.

    Yusuf menyayangkan proyek tersebut tetap beroperasi meski belum memenuhi ketentuan. Ia menilai sikap “main kucing-kucingan” seperti ini bisa merugikan daerah dan mencoreng iklim investasi yang sehat.

    “Jangan sampai negara dipermainkan oleh investor yang hanya ingin ambil untung tanpa patuh terhadap aturan,” tegasnya. Ia menambahkan, pelanggaran semacam ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut.

    Menurutnya, semangat Bupati Pasuruan untuk menjadikan daerah ini ramah investasi harus tetap dibarengi ketegasan hukum. “Prinsip Mas Bupati memang ingin Pasuruan ramah investor, tapi bukan berarti boleh melanggar,” ungkap Yusuf.

    Ia memastikan DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara kenyamanan berinvestasi dan kepatuhan terhadap regulasi. “Kami yakin pemerintah juga akan menjamin kelancaran perizinan, tapi kalau ada investor yang mokong, pasti harus ada sanksi,” tegasnya.

    Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Sony Kuryantono membenarkan bahwa pihaknya telah memantau kembali beroperasinya proyek tersebut. “Kami sudah menurunkan tim ke lapangan dan akan mengkaji hasil penelusurannya,” jelas Sony.

    Untuk saat ini, Satpol PP masih berpegangan pada Perda Nomor 2 Tahun 2017 terkait ketertiban umum. “Utamanya soal tertib jalan, seperti larangan pekerjaan yang menimbulkan debu dan mengganggu pengguna jalan,” lanjutnya.

    Terkait perizinan, Sony menyebut bahwa izin spesifik seperti KRK baru diperlukan jika proyek sudah masuk tahap pembangunan fisik. “KRK itu mengacu pada RTRW dan RDTR, jadi selama ini masih masuk tahap pematangan lahan,” jelasnya.

    Namun demikian, Satpol PP sempat memanggil pihak proyek setelah sidak dilakukan oleh dewan. “Sayangnya, yang datang bukan pemilik proyek, hanya pekerja lapangan, dan mereka pun tidak mau menyebut siapa pemiliknya,” pungkasnya. (ada/kun)