Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Wartawan Senior Soroti Minimnya Komunikasi Publik Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Jombang

    Wartawan Senior Soroti Minimnya Komunikasi Publik Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Praktisi komunikasi sekaligus wartawan senior Jombang, Yusron Aminulloh, menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang.

    Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Koordinator Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Jombang, Irfan Kharisma Putra, pada Jumat malam (16/5/2025). “Saya membaca banyak program Bupati dan Wakil Bupati Jombang bagus dan futuristik. Cuma masyarakat mendengar sekilas, hanya kulitnya, bukan substansinya,” tegas Yusron Aminulloh.

    Menurut Yusron, lemahnya strategi komunikasi menyebabkan informasi yang beredar di media sosial cenderung simpang siur dan bernuansa negatif. Ia mengamati dinamika tersebut dan menilai perlu adanya pembenahan serius dalam tata kelola komunikasi daerah.

    “Tentu, ini tidak kondusif bagi perkembangan di Jombang. Harus segera dibuat tata kelola yang baik. Biar aura positif yang meluas untuk memajukan Jombang,” lanjut Yusron, yang juga CEO Saieda Green View Wonosalam.

    Ia menambahkan bahwa keluhan serupa juga datang dari rekan-rekan jurnalis junior di Jombang, yang merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam proses komunikasi publik Pemkab Jombang. Ia menekankan pentingnya merangkul semua media agar bisa berjalan bersama dalam memajukan daerah.

    “Suara masyarakat tentang rencana perubahan logo dan tagline, rencana hadirnya PTN di Wonosalam, adalah info positif buat masukan tim percepatan, agar program baik Bupati terealisir dengan baik,” tambah Yusron yang saat ini bersama tiga profesor dan sejumlah pengusaha Jombang tengah merintis Akademi Buah Nusantara di Wonosalam.

    Menanggapi masukan tersebut, Irfan Kharisma menyampaikan apresiasinya dan menyebut bahwa pihaknya telah melibatkan ahli komunikasi dari Universitas Airlangga, Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., Ph.D, dalam menyusun strategi komunikasi politik.

    “Apalagi ini masukan dari senior dan juga ‘ayah’ kami. Kami sudah merancang dengan ahli komunikasi dari Unair, Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., Ph.D, yang juga masuk tim percepatan soal komunikasi politik ini,” tegas Irfan.

    Ia menyampaikan bahwa Tim Percepatan baru dua bulan bekerja dan saat ini tengah dalam tahap penyesuaian, termasuk dalam menjaring aspirasi dari berbagai kalangan, seperti tokoh pesantren, budayawan, hingga pengusaha.

    “Kami terbuka, sering para tokoh, kiai, bu nyai komunikasi dengan kami. Semua kritikan dan masukan kami tampung. Kami pasti sampaikan dan diskusikan dengan abah bupati,” ujar Irfan.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusron juga menyinggung konsep radius of trust, yang menurutnya bisa menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru di Jombang berkembang dari hari ke hari.

    “Peran media, adik-adik semua para wartawan dan influncer berperan besar membangun komuniksasi publik yang baik,” tutup Yusron. [suf]

  • 15 Peserta Seleksi PPPK Ponorogo Gugur karena Tak Hadir Tes CAT di Madiun

    15 Peserta Seleksi PPPK Ponorogo Gugur karena Tak Hadir Tes CAT di Madiun

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 15 peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari Kabupaten Ponorogo dipastikan gugur setelah tidak hadir dalam tahapan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang digelar di Wisma Haji Kota Madiun pada 14–15 Mei 2025.

    “Tercatat ada 15 peserta Calon PPPK Ponorogo yang tidak hadir untuk CAT di Wisma Haji Madiun,” ujar Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, Sabtu (17/5/2025).

    Zamroni mengatakan belum mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran para peserta tersebut. Padahal, menurutnya, pelaksanaan tes berlangsung dalam kondisi yang terjangkau dan kondusif. Bahkan, ada peserta yang datang dengan menggunakan kursi roda tetap mengikuti seluruh rangkaian tes.

    “Ini menunjukkan bahwa semangat dan komitmen itu faktor penting,” tegasnya.

    Ia menambahkan, ketidakhadiran peserta menyebar hampir di setiap sesi. Dalam dua hari pelaksanaan, tiap sesi terdapat satu hingga lima peserta yang absen. Meskipun tidak ada sanksi administratif bagi peserta yang tidak hadir, ketidakhadiran itu otomatis menggugurkan mereka dari proses seleksi.

    “Namun otomatis mereka tidak bisa lolos seleksi karena tidak mengikuti CAT,” jelas Zamroni.

    Seleksi CAT di Kota Madiun merupakan bagian dari pelaksanaan nasional yang tersebar di berbagai titik lokasi (tilok). BKPSDM Ponorogo kini masih menunggu hasil peserta asal Ponorogo yang mengikuti tes di lokasi lain seperti Tilok Semarang dan Samarinda.

    “Hasil akhirnya akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai jadwal nasional. Kami menunggu proses rekapitulasi dari seluruh titik,” pungkasnya. [end/beq]

  • PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep, tercatat menunggak pembayaran gaji karyawan selama 22 bulan dengan total nilai lebih dari Rp3 miliar. Kondisi ini memicu keprihatinan DPRD Sumenep, yang mendesak agar solusi konkret segera diambil, termasuk opsi penjualan aset kapal yang sudah tak beroperasi.

    Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil jajaran Direksi PT Sumekar serta perwakilan dari Pemkab Sumenep. Fokus pertemuan tersebut adalah mencari jalan keluar atas krisis keuangan yang dihadapi perusahaan, khususnya terkait pembayaran tunggakan gaji karyawan.

    “Kalau saya mengusulkan supaya Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I dan DBS II dijual saja. Toh dua kapal itu sudah tidak difungsikan. Hasil penjualannya nanti digunakan untuk melunasi tunggakan gaji karyawan,” ujarnya.

    Irwan menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap keuangan dan aset PT Sumekar. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan bisa menunggak gaji hingga hampir dua tahun, padahal Kapal DBS III tetap beroperasi dalam periode tersebut.

    “Salah satu caranya ya harus diaudit, baik keuangannya maupun kepemilikan asetnya. Kok bisa nggak dibayar sampai bertahun-tahun gitu? Padahal kan kapal DBS III tetap beroperasi?” tambahnya.

    PT Sumekar merupakan operator pelayaran rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean melalui kapal DBS I, II, dan III. Namun DBS II sudah lama tidak digunakan karena rusak, disusul DBS I yang kemudian juga berhenti beroperasi karena kerusakan. Saat ini, hanya Kapal DBS III yang melayani rute tersebut, tetapi pengoperasiannya sempat terganggu akibat perbaikan dan masalah keuangan.

    Menjelang Lebaran 2025, DBS III sempat kembali beroperasi untuk program mudik gratis. Namun kini, kapal tersebut kembali berhenti berlayar karena aksi mogok anak buah kapal (ABK) yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan.

    Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui bagian hukum dan keuangan tengah melakukan kajian dan analisa terhadap total tunggakan dan aset yang dimiliki PT Sumekar, sebagai dasar pengambilan kebijakan penyelamatan BUMD tersebut. [tem/beq]

  • Mas Ibin Merasa Malu RS di Kota Blitar Tertinggal dari Kabupaten

    Mas Ibin Merasa Malu RS di Kota Blitar Tertinggal dari Kabupaten

    Blitar (beritajatim.com) – Baru menjabat sebagai Wali Kota Blitar selama 2 bulan, Syauqul Muhibbin merasa malu rumah sakit di daerah yang dia pimpin tertinggal dari Kabupaten Blitar. Sebabnya, saat ini Kabupaten Blitar sudah memiliki rumah sakit rujukan, sementara fasilitas serupa belum ada di Kota Blitar.

    Ungkapan kekecewaan itu diluapkan Mas Ibin di depan pejabat Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam acara workshop analisis situasi serta pendampingan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas kesehatan Kota Blitar. Bahkan rasa malu yang diungkapkan Mas Ibin itu diupload di video instagramnya @kotablitarsae.

    “Saya malu dong ada kabupaten rujukan dan kota tidak ada, kan malu, tapi tidak tahu dari dulu sampai sekarang kok tidak ada yang malu. Kalau saya sebagai kepala daerah meskipun baru 2 bulan malu sebenarnya saya,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dalam unggahan video instagram @kotablitarsae tersebut.

    Dalam video yang diunggah pada tanggal 7 Mei tersebut, Mas Ibin seolah menyindir para pejabat yang ada di ruangan itu, agar merasa malu karena selama ini Kota Blitar justru tertinggal dari Kabupaten Blitar di sektor kesehatan. Wali Kota Blitar itu mengingatkan sudah seharusnya Bumi Bung Karno lebih maju dari Kabupaten Blitar di bidang kesehatan.

    “Kota loh kita ini, kota. Kalau sudah ngomong kota itu image kita kecil dulu itu eh mau ke warung, ke warung ke kota, mau nonton bioskop di Payana ke kota, mau bersekolah di SMP 1 dan SMA 1 di Kota. Pokoknya semua kota itu terbaik, terunggul, terkualitas dari dulu sejak kapan kota ini merosot fasilitasnya,” ungkap kekecewaan Mas Ibin.

    Melihat kondisi Kota Blitar yang tertinggal oleh Kabupaten Blitar di sektor kesehatan ini, Mas Ibin pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mas Ibin pun tidak bisa terus mengeluh, ia memilih untuk mengajak semua pihak sadar dan mulai membangun kembali kualitas pelayanan kesehatan di Kota Blitar.

    “Maka secara nurani saya betul-betul melihat kondisi sekarang ini. Saya tidak bisa mengeluh kita saatnya membangun, mohon jangan kaget karena saya baru 2 bulan dilantik dan membawa semangat baru di Kota Blitar, kalau tidak baru lucu untuk apa pemuda kalau tidak bisa merubah suatu bangsa atau daerah seperti itu,” tandasnya.

    Masyarakat Kota Blitar sendiri memang sudah lama mengeluhkan ketertinggalan kualitas pelayanan kesehatan utama rumah sakit. Beberapa warga memilih berobat ke rumah sakit umum daerah di Kabupaten Blitar dari pada berobat ke rumah sakit umum daerah Kota Blitar.

    Bahkan beberapa warga justru memilih berobat ke rumah sakit swasta yang ada di Kota Blitar, dari pada harus berobat ke RSUD Kota Blitar. Alasannya tentu faktor pelayanan medis yang lebih memuaskan.

    “Kalau saya lebih memilih berobat ke RSU Aminah atau RSUD Ngudi Waluyo ya meski saya warga Kota Blitar karena memang pelayanan medisnya saya rasa lebih baik,” ungkap Linda, warga Sananwetan Kota Blitar.

    Sebenarnya warga bukan tidak mau berobat di rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kota Blitar, namun pelayanan kesehatannya dianggap warga jauh tertinggal dari rumah sakit swasta maupun RSUD milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Warga pun mengharapkan ada perubahan yang signifikan yang dihadirkan oleh Wali Kota Blitar.

    “Kita berobat itu pengen sembuh dan secara otomatis kita akan memilih tempat yang memiliki kualitas yang baik,” tegasnya. [owi/beq]

  • Pasar Hewan Maospati Direlokasi ke Belakang Puskesmas, 17 KK Bakal Pindah

    Pasar Hewan Maospati Direlokasi ke Belakang Puskesmas, 17 KK Bakal Pindah

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan resmi menetapkan lokasi baru untuk relokasi Pasar Hewan Maospati (Pahingan), yang sebelumnya berada di Jalan Maospati – Barat. Dari tiga opsi yang diajukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)—yakni barat Puskesmas Maospati, belakang Puskesmas, dan belakang SMPN 3 Maospati—Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, memilih area di sisi barat Puskesmas atau kawasan Totog sebagai lokasi relokasi.

    Pada Jumat (16/5/2025) Nizhamul meninjau langsung lokasi pasar lama dan lahan baru bersama tim dari Disperindag, BPKPD, dan Satpol PP. Dalam sidak tersebut, ia juga menyempatkan berdialog dengan warga yang telah menempati tanah aset pemerintah di lokasi relokasi.

    “Ini merupakan bagian dari kerja sama dengan Disperindag untuk memindahkan Pasar Hewan dari Jalan Maospati-Barat ke kawasan Totog, tepatnya di sebelah barat Puskesmas,” jelas Nizhamul.

    Dia menyebutkan bahwa dari tiga titik aset milik Pemkab di Kelurahan Maospati, lokasi di barat Puskesmas dinilai paling strategis. Namun, tantangan di lokasi tersebut adalah keberadaan rumah-rumah warga yang berdiri di atas lahan itu. Meski begitu, warga disebut hanya memiliki hak pakai. “Kami telah berdialog dengan beberapa penghuni, dan pada prinsipnya mereka tidak menolak,” ujarnya.

    Nizhamul menekankan bahwa Pemkab akan tetap memberikan bantuan pemindahan barang kepada warga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, meskipun tidak ada kompensasi dalam bentuk uang. “Sudah ada kesepakatan bahwa tidak akan diberikan kompensasi dalam bentuk uang,” terang Nizhamul.

    Data pemerintah menunjukkan ada 17 rumah yang ditempati oleh 18 kepala keluarga, dengan catatan mereka telah menghuni lahan tersebut sejak tahun 1953 secara turun-temurun. “Relokasi Pasar Hewan dipastikan akan dilakukan di lokasi ini,” tegas Nizhamul.

    Lahan yang disiapkan mencapai 8.000 meter persegi. Dari total luas tersebut, 6.000 meter persegi bersih dari bangunan liar, sementara 2.000 meter persegi masih ditempati warga. Kebutuhan lahan untuk pasar baru hanya sekitar 3.800 meter persegi, setara dengan luas pasar saat ini. “Jadi lahannya mencukupi, dan tentu akan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal,” tambahnya.

    Rencana relokasi ini ditargetkan rampung dalam tahun anggaran 2025. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp650 juta untuk relokasi pasar dan Rp570 juta untuk pembangunan foodcourt di lokasi lama.

    Alasan utama pemindahan pasar didorong oleh rencana pengembangan wilayah Kabupaten Magetan ke arah Kecamatan Barat, terutama karena keberadaan Kampus Unesa 5 Magetan dan Stasiun Magetan. Selain itu, keberadaan Pasar Hewan setiap hari Pahingan kerap menimbulkan kemacetan sepanjang 4 kilometer.

    “Dengan dipindahkannya pasar ini, selain memperlancar lalu lintas, area lama bisa dikembangkan menjadi pusat UMKM dan foodcourt karena lokasinya yang strategis dekat dengan kampus. Langkah awalnya adalah menyiapkan lokasi, baru kemudian pasar dipindahkan,” tutup Nizhamul. [fiq/beq]

  • Rusak Jalan, Bupati Sidoarjo Hentikan Aktivitas Truk Urukan di Kalanganyar-Banjarkemuning

    Rusak Jalan, Bupati Sidoarjo Hentikan Aktivitas Truk Urukan di Kalanganyar-Banjarkemuning

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H Subandi, secara tegas menghentikan aktivitas truk pengangkut urukan yang melintas di jalan antara Desa Kalangayar dan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Pemicunya, aktivitas truk-truk tersebut dinilai menyebabkan kerusakan jalan yang sangat parah.

    Keputusan penghentian operasional truk-truk besar itu dilakukan sebagai respons atas keluhan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Banyak warga dan pengguna jalan mengalami kesulitan saat melewati jalan tersebut. Tidak setiap jam pengendara motor yang melintas jatuh akibat kerusakan jalan yang ada.

    “Kami minta armada urukan dihentikan mulai hari ini,” kata Bupati Sidoarjo H. Subandi Sabtu (17/5/2025).

    Bupati Subandi mengatakan dirinya menerima keluhan pengguna jalan tentang kerusakan jalan di kawasan Banjarkemuning, jalan tersebut bergelombang dan berlubang. Sebagian becek dan berlumpur karena tumpahan tanah urukan yang diangkut armada truk.

    H. Subandi juga memerintahkan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) memanggil perusahaan pelaksana pengangkut urukan. Sebab, ternyata beberapa kali hujan deras masih turun. Aspal jalan rusak. Bahkan, di beberapa titik muncul lubang besar.

    “Kami tidak mau masyarakat terkena dampak kerusakan itu. Kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Bupati Subandi.

    Kepala Dinas PU BM SDA Dwi Eko Saptono juga mengindahkan perintah bupati dan memanggil pelaksana urukan. “Pelaksana urukan kami panggil terkait mobilisasi armada urukan,” timpal Dwi Eko Saptono.

    Keputusannya dalam tindaklanjut ada dua. Pertama, pihak pelaksana urukan sepakat menghentikan mobilisasi angkutan urukan mulai hari ini. Penghentian pelaksanaan urukan berlangsung sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas PU BM SDA Sidoarjo.

    Kedua, pihak pelaksana urukan juga bersedia melakukan rekondisi jalan yang rusak akibat kegiatan mobilisasi urukan di ruas jalan antara Desa Kalanganyar dan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. “Rekondisi jalan dibiayai oleh pelaksana urukan,” tegas Dwi Eko. [isa/beq]

  • Kejar Target 31 Mei, Bondowoso Genjot Koperasi Merah Putih, Baru 6 dari 209 Desa Terbentuk

    Kejar Target 31 Mei, Bondowoso Genjot Koperasi Merah Putih, Baru 6 dari 209 Desa Terbentuk

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menggenjot percepatan pembentukan koperasi desa (Kopdes) merah putih di seluruh wilayahnya.

    Hingga pertengahan Mei 2025, baru 6 dari 209 desa yang berhasil menggelar musyawarah desa (Musdes) pembentukan Kopdes.

    Padahal, pemerintah pusat menargetkan seluruh desa sudah terbentuk koperasinya paling lambat 31 Mei 2025.

    Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menetapkan batas akhir pembentukan Kopdes merah putih pada 31 Mei 2025.

    Namun di Bondowoso, hingga Jumat (16/5/2025), baru 6 desa di 3 kecamatan yang sudah melaksanakan Musdes dan membentuk koperasi.

    Plt Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Nunung Setyaningsih melalui Kabid Koperasi, Navi Setiawan menjelaskan beberapa hal.

    Hingga saat ini, baru Desa Kemuningan dan Gentong di Kecamatan Taman Krocok; Desa Tanahwulan dan Sumberpakem di Kecamatan Maesan; serta Desa Gadingsari dan Jeruksoksok di Kecamatan Binakal yang telah Musdes.

    “Rencana kami dengan DPMD, pembentukan akan dipacu lebih cepat. Targetnya pagi dan sore minimal tiga desa. Jadi minimal enam desa per hari,” ujarnya pada BeritaJatim.com, Kamis (15/5/2025) malam.

    Namun, ia mengakui pelaksanaan belum optimal karena kesiapan jadwal dari desa-desa masih belum seragam.

    Hanya tiga kecamatan yang sudah menyatakan siap pekan ini yakni Taman Krocok, Maesan dan Binakal. DPMD akan memetakan kesiapan desa-desa lainnya, agar mulai Senin (19/5/2025) setidaknya bisa dibentuk enam Kopdes per hari.

    Diskoperindag awalnya menargetkan pembentukan koperasi di 46 desa, lalu meningkat menjadi 50 desa.

    Target realistis tersebut ditetapkan karena dari total 209 desa dan 10 kelurahan di Bondowoso, pembentukan di seluruh desa butuh waktu yang panjang. Meski begitu, Navi menyebut banyak desa yang antusias ingin membentuk Kopdes.

    “Kami sudah siapkan pilot project di 2 desa per kecamatan. Jadi setidaknya pada 12 Juli nanti, akan ada desa percontohan yang masing-masing memiliki 6 gerai usaha. Launching nasional akan dilakukan pada tanggal itu,” katanya.

    Fokus Unit Usaha Diserahkan ke Desa

    Soal bentuk usaha koperasi, Diskoperindag menyerahkan sepenuhnya ke potensi dan kemampuan masing-masing desa.

    Unit usaha bisa berupa agen LPG 3 kg, kios pupuk bersubsidi, toko swalayan, hingga apotek sederhana. Saat ini, enam Kopdes yang telah terbentuk masih bersifat umum. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan usaha dan permodalan.

    “Kami menargetkan Kopdes di Bondowoso ini minimal bisa menjadi penyalur pupuk dan LPG 3 kg, sesuai arahan Gubernur,” imbuh Navi.

    Potret Koperasi di Bondowoso: Simpan Pinjam Mendominasi

    Hingga akhir 2024, terdapat 975 koperasi aktif di Bondowoso. Mayoritas adalah koperasi simpan pinjam, mencakup sekitar 95 persen dari total koperasi yang ada.

    Namun, hanya sekitar 200 koperasi yang dinyatakan sehat. Selebihnya tidak aktif, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), hingga mengalami macet usaha.

    “Simpan pinjam adalah sektor berisiko tinggi. Kalau tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan analisa usaha yang baik, akan menimbulkan pinjaman macet,” jelas Navi.

    Fenomena maraknya koperasi non-aktif ini sebagian besar disebabkan koperasi yang berdiri hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah di era 1994–2000. Namun tidak mampu bertahan karena lemahnya pengelolaan dan modal terbatas.

    Saat ini, Diskoperindag tengah menyusun rencana pembubaran koperasi non-aktif. Akan tetapi, proses tersebut cukup panjang karena melibatkan usulan dari anggota atau pemerintah, dan harus melalui verifikasi kementerian.

    Tiga koperasi yang mengajukan pembubaran sejak 2015 pun belum mendapat SK pembubaran hingga kini.

    Kontribusi ke PDRB Hanya 1,24 Persen

    Meski jumlah koperasi cukup banyak, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bondowoso masih tergolong kecil, hanya sekitar 1,24 persen. Total volume usaha koperasi di 2024 tercatat sekitar Rp 328 miliar.

    “Kecilnya kontribusi ini karena mayoritas koperasi kita masih pada tahap simpan pinjam. Usaha lain masih minim,” kata Navi.

    Strategi DPMD: 1 Kecamatan 1 Desa Lokus

    Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso juga ikut tancap gas. Plt Kepala DPMD Aries Agung Sungkowo melalui Kabid Penataan dan Kerjasama Desa, Lukman Zafata mengurainya.

    Lukman mengatakan, pihaknya menerapkan strategi pendampingan satu kecamatan satu desa sebagai lokus percontohan.

    “Kita sudah membentuk tim yang akan bekerja pagi dan siang. Senin dan Selasa (19–20 Mei), lima tim akan mendampingi pembentukan Kopdes di lima desa pada pagi hari dan lima desa lagi pada siang harinya. Jadi total 20 desa di 20 kecamatan selama dua hari,” terangnya.

    Sedangkan 3 kecamatan lainnya (Bondowoso punya 23 kecamatan), sudah terbentuk Kopdes. Di antaranya Taman Krocok (14/5/2025), Maesan (15/5/2025) dan Binakal (16/5/2025).

    Dalam rangka percepatan itu, DPMD Bondowoso mengundang seluruh camat untuk rapat bersama menentukan pemetaan desa lokus prioritas di masing-masing kecamatan, Jumat (16/5/2025) sore.

    DPMD memastikan bahwa musdes akan terus berjalan, baik yang dijadwalkan maupun yang inisiatif langsung dari kecamatan.

    “Kita yang mendampingi setidaknya pembentukan 23 kopdes. Setelah itu camat, pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) yang bergerak agar 31 Mei nanti semua desa di Bondowoso sudah terbentuk Kopdes,” urainya. (awi/ian)

  • Pemkab Sidoarjo Bakal Sediakan Lapangan Kerja untuk Penyandang Disabilitas

    Pemkab Sidoarjo Bakal Sediakan Lapangan Kerja untuk Penyandang Disabilitas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo terus berupaya mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sebuah upaya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas yang tengah dirumuskan.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menggelar audiensi dengan Koalisi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/5/2025). Hadir dalam audiensi Kepala Dinas Sosial Kab. Sidoarjo dan sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas.

    Tujuan utama dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa Ranperda tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan inklusi sosial serta menjamin akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik dan kesempatan kerja yang layak.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung peningkatan kualitas hidup para penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.

    Ia juga memberikan arahan kepada perwakilan koalisi untuk mendata jumlah anggota mereka yang memiliki sertifikasi dalam bidang pelayanan kesehatan atau sebagai terapis profesional.

    “Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan OPD terkait agar mereka bisa ditempatkan bekerja di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 30 Puskesmas yang ada di Sidoarjo sebagai upaya pelayanan masyarakat. Mereka bersertifikasi dan profesional, kita harus memberikan wadah bagi mereka,” ucapnya.

    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan difabel.

    Selain itu, audiensi ini juga membahas pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan daerah. “Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar representatif dan inklusif,” papar H. Subandi.

    Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo, Abdul Majid menyambut baik langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mereka menilai, pertemuan ini merupakan awal yang positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    “Saya menyambut baik dan berterima kasih atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Bupati Sidoarjo, H.Subandi kepada perkumpulan disabilitas Sidoarjo. Saya harapkan, langkah awal kesetaraan hak dan perlindungan bagi kami, kaum disabilitas agar dapat perlakukan dan keadilan yang sama di Sidoarjo kedepannya dan berkelanjutan,” harapnya.

    Melalui audiensi ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan kembali komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik.

    Ke depannya, Pemkab Sidoarjo akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pengesahan Ranperda Penyandang Disabilitas serta merealisasikan berbagai program inklusif yang telah direncanakan. (isa/but)

  • Demokrat Jatim Somasi Bonie untuk Kembalikan Sertifikat Hak Milik Kantor

    Demokrat Jatim Somasi Bonie untuk Kembalikan Sertifikat Hak Milik Kantor

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur mengambil langkah tegas terhadap mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Bonie Laksmana, setelah gugatan perlawanan yang diajukan Bonie atas permohonan eksekusi ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

    Keputusan tersebut membuka jalan bagi DPD Partai Demokrat Jatim untuk menempuh upaya hukum melalui pengiriman somasi terhadap Bonie.

    Dalam surat somasi yang dilayangkan pada 10 Mei 2025 dan kemudian diikuti oleh somasi kedua pada 14 Mei 2025, DPD Demokrat Jatim menyatakan keberatan atas tindakan Bonie yang dinilai tidak memiliki dasar hukum.

    Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tindakan Bonie mengajukan perlawanan atas putusan Mahkamah Partai Demokrat merupakan bentuk pengingkaran terhadap ketentuan internal partai yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

    “Kami menilai tindakan sdr. Bonie Laksmana merupakan bentuk pengabaian terhadap konstitusi partai dan putusan Mahkamah Partai yang telah final dan mengikat,” tegas Kuasa Hukum DPD Demokrat Jatim, Zaenal Fandi sebagaimana tercantum dalam surat somasi.

    DPD Demokrat Jatim menegaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 80/SK/DPP.PD/DPC/II/2023, Bonie telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris dan tidak lagi memiliki kewenangan bertindak atas nama organisasi.

    Pemberhentian tersebut telah sesuai prosedur dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Partai Demokrat yang menyatakan keputusan itu sah.

    Somasi tersebut juga menyebutkan bahwa Bonie telah bertindak seolah-olah masih sebagai bagian dari pengurus partai, bahkan mengajukan perlawanan hukum atas permohonan eksekusi tanpa legal standing.

    DPD Demokrat Jatim menyatakan tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

    “Apabila dalam waktu 4×24 jam sejak surat ini diterima tidak ada itikad baik dari sdr. Bonie Laksmana, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” bunyi peringatan dalam somasi kedua yang dilayangkan Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jatim.

    Somasi kedua dan terakhir dilayangkan untuk menindaklanjuti somasi pertama No: 29/ BHPP-JATIM/ V/2025, tertanggal 10 Mei 2025. Ini karena belum ada jawaban dan/atau tanggapan dari Sdr. Ir. Bonie Laksmana, MBA, untuk segera melaksanakan kewajiban menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1292. Atas Nama: Ignatius Soenardh kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur.

    “Untuk itu, dalam waktu empat hari sejak surat somasi kedua dan terakhir ini kami tandatangani Sdr. Ir. Bonie Laksmana, MBA belum juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1292 atas nama: Ignatius Soenardh tersebut maka dengan sangat terpaksa Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur akan menempuh upaya hukum pidana kepada Sdr. Ir. Bonie Laksmana, MBA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Zaenal dalam surat somasi kedua tersebut. (tok/ian)

  • Pemkab Blitar Sediakan 351 Titik Internet Gratis untuk Warga, Ini Lokasinya

    Pemkab Blitar Sediakan 351 Titik Internet Gratis untuk Warga, Ini Lokasinya

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar telah meluncurkan layanan internet gratis bernama SI RIZKI (Sarana Internet Gratis Kabupaten Blitar). Ini merupakan program yang menghadirkan layanan internet gratis bagi warga.

    Layanan internet gratis ini kini sudah ada di 351 titik se-Kabupaten Blitar. Lokasinya ada di fasilitas umum (fasum), kantor pemerintahan, desa, kelurahan, puskesmas, hingga sekolah.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, menjelaskan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Blitar dalam memperluas akses digital sekaligus mendorong literasi teknologi masyarakat.

    “Layanan ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar untuk membangun ekosistem digital inklusif. Kami ingin internet tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi menjadi alat pendukung pendidikan, UMKM, dan layanan publik bagi seluruh masyarakat,” ungkap Herman Widodo, Jumat (16/05/2025).

    SI RIZKI telah tersebar di 33 titik fasum/fasos terdiri dari 11 perangkat daerah, 22 kecamatan, 28 kelurahan, 220 desa, 24 puskesmas, dan 46 UPT SMP. Layanan internet yang diberikan pun cukup prima dan bisa diakses dengan radius 10 meter dari penanda (signage) yang dipasang di lokasi.

    Sebelumnya, layanan serupa telah sukses diuji coba di RTH Kanigoro, Taman Sukarni, dan RTH Wlingi. Untuk memastikan keberlanjutan, Diskominfotiksan akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala bersama perangkat daerah terkait.

    “Jika respons masyarakat positif, kami terbuka menambah titik akses,” imbuhnya.

    Peluncuran SI RIZKI berbarengan dengan kegiatan jalan sehat yang diikuti ribuan guru, tenaga kependidikan, dan karyawan Pemkab Blitar. Acara ini sekaligus meresmikan komunitas olahraga Korpri sebagai upaya meningkatkan kesehatan ASN dan solidaritas.

    Kehadiran SI RIZKI diharapkan memudahkan akses informasi, pembelajaran daring, dan pemasaran produk UMKM. Bagi pelajar di daerah terpencil, layanan ini juga diharapkan mengurangi kesenjangan pendidikan. Pemkab Blitar menegaskan, kolaborasi antara peningkatan infrastruktur digital dan pembangunan SDM melalui pendidikan dan kesehatan menjadi kunci percepatan transformasi daerah. (owi/ian)