Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Mas Dhito dan Pramono Anung Teken Kerja Sama Kediri-Jakarta

    Mas Dhito dan Pramono Anung Teken Kerja Sama Kediri-Jakarta

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani naskah kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Kesepakatan tersebut diteken di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Jumat (16/5/2025). Tujuan utama kerjasama ini adalah untuk saling memperkuat sektor unggulan masing-masing daerah, khususnya bidang pertanian dan ketahanan pangan.

    “Kerjasama antara Pemkab Kediri dengan Pemprov DKI Jakarta tentunya mendapatkan dua impact (dampak) yang sama-sama bermanfaat,” ujar Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito.

    Kabupaten Kediri diketahui memiliki sekitar 70 persen wilayahnya berupa lahan pertanian, menjadikannya lumbung komoditas hasil tani yang potensial. Mas Dhito berharap kerjasama ini bisa memberi manfaat nyata bagi petani, sekaligus menjadi upaya konkret menghapus kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

    “Saya harapkan dengan kerjasama antara Pemprov DKI dan Pemkab Kediri ini semoga membawa kesejahteraan bagi Kabupaten Kediri, di mana itu adalah tempat kelahiran pak gubernur (Pramono Anung),” ungkapnya.

    Penandatanganan ini tak berhenti pada tataran administratif saja. Implementasi kerjasama langsung ditindaklanjuti perusahaan daerah dari kedua belah pihak. PD Canda Birawa, milik Pemkab Kediri, resmi menjalin sinergi dengan tiga BUMD milik DKI Jakarta: Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, dan Perumda Pasar Jaya.

    Melalui Dharma Jaya, kerjasama difokuskan pada pengadaan daging potong demi menjaga ketahanan pangan di DKI. Sementara dengan PT Food Station Tjipinang, kerjasama diarahkan untuk penyediaan beras. Adapun dengan Perumda Pasar Jaya, PD Canda Birawa berperan dalam pemasaran komoditas hortikultura dari Kabupaten Kediri.

    Mas Dhito juga menyampaikan peluang investasi kepada PT Food Station Tjipinang, terutama dalam pembangunan penggilingan padi di Kediri. “Kerjasama dengan Food Station itu (memang membantu) menjaga stabilitas harga, tapi kalau ada investasi kenapa tidak, maka kita membuka itu seluas-luasnya,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya. Ia menekankan pentingnya manfaat dan transparansi dalam setiap bentuk kerjasama antar daerah. “Nggak boleh ada ruang yang abu-abu dalam kerjasama-kerjasama yang seperti ini,” tegas Pramono.

    Lebih jauh, ia juga membuka kesempatan bagi Pemkab Kediri untuk belajar dari DKI dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satunya melalui adopsi sistem aplikasi Jakarta Kini (Jaki), yang dinilai efektif dalam menjangkau kebutuhan warga secara digital dan real time. [ADV PKP/nm]

  • Wabup Tuban Targetkan Stunting Turun Jadi 14 Persen, Janji Tuntas dalam 3 Tahun

    Wabup Tuban Targetkan Stunting Turun Jadi 14 Persen, Janji Tuntas dalam 3 Tahun

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono komitmen menurunkan angka stunting di Kabupaten Tuban melalui Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) yang menjadi program prioritas Pemkab Tuban yang selaras dengan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

    “Kemarin kami bersama pimpinan OPD terkait, Ketua dan jajaran TP PKK Tuban, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tuban menggelar rakor Gedung KORPRI Tuban dalam rangka upaya penurunan stunting,” ujar Joko Sarwono. Sabtu (17/05/2025).

    Menurutnya, rakor ini merupakan bagian dari upaya serius Pemkab Tuban dalam menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan.

    “Adapun output rencananya aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting akan melibatkan lintas sektoral, sehingga kami harap diperlukan penyusunan program yang konvergen,” terang Joko sapanya.

    Sementara itu, untuk arah kebijakannya diambil serta anggaran yang digunakan bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga, ia menargetkan penanganan stunting dapat tuntas dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.

    “Pada tahun 2025 ini, kami targetkan dapat turun menjadi 14 persen dari yang semula 17,8 di tahun 2023 lalu. Karena sampai saat ini angka stunting 2024 belum dirilis pusat,” kata mantan Bappeda Tuban itu.

    Pihaknya menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan stunting. Sehingga, penurunan angka stunting memerlukan sinergi antara sektor pendidikan, infrastruktur, sosial, serta peran masyarakat.

    “Pasca rakor ini, Tim Percegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) akan melakukan rembuk stunting mulai dari tingkat desa, juga nantinya akan disusun analisa situasi di tiap kecamatan,” imbuhnya.

    Locus pelaksanaan PPPS di tingkat Posyandu. Sehingga didapatkan data holistik hingga tingkat terkecil. Disamping itu juga, program penanganan Stunting perlu melibatkan pemerintah desa, kader posyandu, kader kesehatan, dan keluarga.

    “Kami akan selalu monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan data yang muncul, mulai dari data jumlah anak, ibu hamil, data prevalensi, hingga data hasil posyandu,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Visi Indonesia Emas 2045, DPR RI dan BGN Terus Sosialisasikan Program MBG

    Visi Indonesia Emas 2045, DPR RI dan BGN Terus Sosialisasikan Program MBG

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) sukses menggelar sosialisasi program MBG di Kecamatan Tanggulangin.

    Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan asupan gizi yang tepat kepada masyarakat.

    Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilaksanakan di SMK Ma’arif Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

    Kegiatan sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina dan Tenaga Ahli BGN Imam Bachtiar Farianto.

    Pemerintah melalui BGN terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

    Arzeti memberikan edukasi kepada para peserta serta mengajak kepada masyarakat untuk berkolaborasi untuk bersama-sama mensukseskan program strategis nasional ini.

    “Mari bersama-sama mendukung demi kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sangat penting untuk membantu anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan kuat,” ucap Arzeti.

    Selain itu, Program MBG juga dirancang agar dapat menggerakkan perekonomian warga lokal. Sebab, dapur penyuplai MBG membutuhkan bahan baku makanan yang harus dibeli dari petani, peternak, dan nelayan sekitar.

    Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Imam Bachtiar Farianto memastikan bahwa makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

    “Menu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disusun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal bagi penerima manfaat,” jelas Imam.

    Dengan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), diharapkan dapat meningkatkan sirkulasi ekonomi di wilayah tersebut. SPPG akan memperoleh bahan baku dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, serta langsung dari petani dan peternak setempat.

    “Setiap SPPG juga akan menyerap tenaga kerja untuk mendukung operasional, mulai dari proses memasak hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah,” lanjut Imam.

    Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap oknum yang menawarkan jasa ilegal dalam pendirian dapur umum. Pendaftaran resmi hanya dapat dilakukan melalui situs bgn.go.id.

    Gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi kesehatan tubuh dan kecerdasan anak. Dengan menekankan pentingnya pola makan seimbang sejak dini, dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan daya tahan tubuh di masa depan. (tok/ian)

  • Jemaah Terpisah Karena Sistem Syarikah, DPR Minta Kemenag Perbaiki

    Jemaah Terpisah Karena Sistem Syarikah, DPR Minta Kemenag Perbaiki

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania mengungkapkan sejumlah persoalan yang dilaporkan jemaah untuk musim haji 2025 ini. Yakni, soal pembagian kamar yang tidak jelas, terpisahnya mahrom, dan pendamping jemaah yang ditempatkan di hotel berbeda.

    Tahun ini, menjadi kali pertama pelaksanaan penuh sistem syarikah menggantikan muasasah. Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan layanan haji, namun justru memunculkan sejumlah kendala teknis di lapangan.

    “Saya minta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengambil langkah tegas menyusul berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Perlu koordinasi yang lebih baik dengan pihak penyelenggara di Makkah dan Madinah,” kata Dini kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (17/5/2025).

    Komisi VIII akan mendorong Kementerian Agama untuk bisa berkoordinasi dengan penyelenggara di Makkah dan Madinah. “Itu sangat merugikan dan menyusahkan jemaah. Kami ingin Kemenag memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi,” imbuhnya.

    Komisi VIII DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang bersama Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

    Dalam rapat tersebut, Komisi VIII akan menggali informasi lebih dalam mengenai penyebab permasalahan dan solusi yang ditawarkan pemerintah, agar tidak terulang di gelombang keberangkatan berikutnya.

    “Jangan sampai kejadian ini terjadi di gelombang dua. Hari ini kloter pertama gelombang kedua mulai berangkat,” ujar Dini.

    Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan gelombang pertama jemaah haji menghadapi ketidaknyamanan akibat kurangnya koordinasi antara pihak syarikah dan otoritas terkait.

    Syarikah sendiri merupakan mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertanggung jawab atas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pergerakan jemaah selama di Tanah Suci, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). [tok/beq]

  • DPMD Dorong BUMDes dan Koperasi Merah Putih Saling Kolaborasi

    DPMD Dorong BUMDes dan Koperasi Merah Putih Saling Kolaborasi

    Malang (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Eko Margianto mengungkapkan, saat ini 378 desa sudah melaksanakan musyawarah pembentukan Kopdes Merah Putih dan masih proses badan hukum.

    Diharapkan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan Bumdes atau Badan Usaha Masyarakat Desa, bisa saling melengkapi. Sehingga, kolaborasi keduanya mampu membangkitkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Malang.

    Menurut Eko, baik Bumdes maupun Kopdes Merah Putih tetap bisa saling berkolaborasi.

    “Bumdesa tetap dapat bekerja sama dengan Kopdes Merah Putih. Misalnya, Bumdesa di ranah produksi, dan Kopdes Merah Putih di ranah pemasarannya,” tegas Eko, Sabtu (17/5/2025).

    Eko bilang, Bumdesa sendiri pada prinsipnya diperkenankan menjalani usaha apapun yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Namun, itu harus termaktub dalam Perdes dan AD/ART dan terdaftar dalam NIB Bumdes.

    Sedangkan Kopdes Merah Putih, sesuai amanah SE MenKop 1/2025 dapat beraktifitas di enam bidang yaitu klinik, apotek, gerai sembako, logistik, simpan pinjam dan juga cold storage.

    Eko menambahkan, peran penting Bumdes di perekonomian desa inilah yang mendorong pemerintah pusat mengeluarkan instruksi agar Bumdes mendapatkan penyertaan modal dari Dana Desa (DD).

    “Bumdes jadi entitas lengkap ketika sudah berbadan hukum. Dari 378 desa di Kabupaten Malang, semua sudah punya Bumdes. Dan, saat ini yang sudah berbadan hukum sebanyak 192 lembaga,” ucap Eko.

    Sebelumnya, Paguyuban Pengelola Bumdesa Kabupaten Malang (PBM) mengaku khawatir terjadi ketersinggungan dengan munculnya program Koperasi Desa Merah Putih.

    Ketua Paguyuban PBM Elly Sih Andreas menegaskan, dibentuknya Kopdes Merah Putih secara serentak dikhawatirkan terjadi ketersinggungan. Sebab, Bumdesa dengan Kopdes Merah Putih sama-sama mengelola kegiatan ekonomi yang ada di desa.

    “Artinya ketika satu desa ada dua lembaga ekonomi yang hampir sama, khawatirnya nanti ada ketersinggungan dan mungkin rebutan wilayah pekerjaan,” tutur Elly.

    Meski dua lembaga tersebut sama-sama mengelola ekonomi yang ada di desa, menurutnya tetap ada perbedaan signifikan.

    “Bumdesa menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan Kopdes Merah Putih tidak ada kewajiban menyetorkan untuk PADes. Koperasi dikelola anggota, dari anggota, dan untuk anggota. Jadi tidak ada kewajiban untuk menyetor untuk PADes,” kata Elly.

    Saat ini 378 desa di Kabupaten Malang seluruhnya sudah memiliki Bumdesa. Namun, soal penggabungan Bumdesa dengan Kopdes Merah Putih, Elly mengatakan, secara regulasi tidak diperbolehkan.

    “Tapi kalau bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk membangun ekonomi dan potensi desa masih bisa. Tapi kalau menggabungkan tidak bisa karena dasar hukumnya sudah berbeda,” pungkasnya. (yog/ian)

  • Program MBG di SMP Negeri Surabaya Berhenti Sementara, Alasannya Tak Diketahui

    Program MBG di SMP Negeri Surabaya Berhenti Sementara, Alasannya Tak Diketahui

    Surabaya (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu SMP Negeri di Surabaya terhenti sejak 15 Mei 2025 lalu, tanpa diketahui alasannya oleh pihak sekolah.

    Humas SMPN 13 Surabaya, Karyadi mengatakan, program MBG di sekolahnya itu terhenti dan akan kembali berjalan, pada Selasa (20/5) mendatang.

    “Kami mendapatkan informasi dari tim bahwa MBG libur sementara sejak 15 Mei. Namun hari ini mendapat info bahwa hari Selasa minggu depan dimulai kembali,” kaya Karyadi, ditulis Sabtu (17/5/2025).

    Karyadi mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan penyebab dari MBG yang terhenti sementara itu. Apakah ini dari BGN atau dari pihak dapur umum.

    “Dari asisten lapangan saya kurang mengerti, apakah bagian BGN atau tim dapur,” urainya.

    Pihak sekolah, lanjut Karyadi, hanya diberitahu bahwa MBG berhenti sementara.

    “Maaf kami hanya menerima info dari tim bahwa distribusi MBG diliburkan sementara tanpa menyertakan alasannya,” ucap dia. [ram/ian]

  • Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Keberadaan Bandara Dhoho Kediri kian menumbuhkan harapan akan terkoneksinya wilayah Selatan Jawa Timur dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai proyek strategis nasional, bandara ini diyakini mampu mengubah lanskap transportasi dan ekonomi kawasan tersebut secara signifikan.

    Namun, di balik optimisme itu, ada tuntutan agar pemerintah bersikap serius dalam mendukung operasional bandara yang dibangun murni oleh sektor swasta ini.

    Pengamat transportasi Universitas Surabaya, Prof. Dr. Ir. Dadang Supriyatno, MT., IPU., ASEAN Eng., menilai Bandara Dhoho sangat strategis karena membuka alternatif baru moda transportasi udara di Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat yang selama ini harus bergantung pada Bandara Juanda Surabaya.

    “Bandara Dhoho ini menambah pilihan moda transportasi udara di Jawa Timur, tidak harus ke Surabaya (Juanda),” ujar Dadang, pada Sabtu (17/5/2025).

    Menurutnya, agar Bandara Dhoho benar-benar beroperasi optimal, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap rute-rute potensial serta menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai.

    Dadang menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah, merujuk pada pengalaman Bandara Banyuwangi yang dulunya sepi namun kini tumbuh berkat sinergi kebijakan pemerintah dan sektor swasta.

    “Selama ini kan urusan (membuka pasar) diserahkan maskapai. Komitmen pemerintah hanya di atas kertas saja, sehingga maskapai berjuang sendiri menciptakan pasar,” kritiknya.

    Ia berharap konsep pengembangan Bandara Dhoho dikaji ulang dengan melibatkan pakar transportasi dan akademisi agar persoalan-persoalan yang menghambat operasional bandara bisa diatasi bersama.

    Salah satu tantangan yang disoroti adalah pengaturan wilayah udara di bagian Selatan Jawa Timur yang masih menjadi area latihan pesawat tempur dari Lanud Iswahjudi.

    “Dibutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk duduk bersama seluruh stakeholder dan pakar transportasi, sehingga cita-cita mewujudkan akses transportasi udara di Selatan Jawa Timur bisa terwujud,” tegasnya.

    Bandara Dhoho dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama, anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk., tanpa menggunakan dana APBN. Sebagai proyek murni swasta, bandara ini didesain dengan runway sepanjang 3.300 x 60 meter, apron commercial 548 x 141 meter, apron VIP 221 x 97 meter, empat taxiway, serta area parkir seluas 37.108 meter persegi. Terminal penumpangnya memiliki luas 18.000 meter persegi dan kapasitas 1,5 juta penumpang per tahun.

    Dengan infrastruktur semegah itu, Bandara Dhoho diharapkan mampu menjadi gerbang udara utama bagi 13 kota dan kabupaten di Jawa Timur bagian selatan. Selain mempercepat mobilitas orang dan barang, bandara ini berpotensi besar mendongkrak sektor ekonomi lokal, pariwisata, dan kegiatan keagamaan, termasuk layanan Umroh langsung dari Kediri ke tanah suci.

    Bandara ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol dari tumbuhnya kepercayaan investasi swasta dalam mendorong pembangunan daerah. Konektivitas udara yang semakin terbuka menjadi peluang emas bagi pertumbuhan wilayah Selatan Jawa Timur yang selama ini kurang terakses oleh jalur transportasi udara reguler. [nm/beq]

  • Wartawan Senior Soroti Minimnya Komunikasi Publik Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Jombang

    Wartawan Senior Soroti Minimnya Komunikasi Publik Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Praktisi komunikasi sekaligus wartawan senior Jombang, Yusron Aminulloh, menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang.

    Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Koordinator Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Jombang, Irfan Kharisma Putra, pada Jumat malam (16/5/2025). “Saya membaca banyak program Bupati dan Wakil Bupati Jombang bagus dan futuristik. Cuma masyarakat mendengar sekilas, hanya kulitnya, bukan substansinya,” tegas Yusron Aminulloh.

    Menurut Yusron, lemahnya strategi komunikasi menyebabkan informasi yang beredar di media sosial cenderung simpang siur dan bernuansa negatif. Ia mengamati dinamika tersebut dan menilai perlu adanya pembenahan serius dalam tata kelola komunikasi daerah.

    “Tentu, ini tidak kondusif bagi perkembangan di Jombang. Harus segera dibuat tata kelola yang baik. Biar aura positif yang meluas untuk memajukan Jombang,” lanjut Yusron, yang juga CEO Saieda Green View Wonosalam.

    Ia menambahkan bahwa keluhan serupa juga datang dari rekan-rekan jurnalis junior di Jombang, yang merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam proses komunikasi publik Pemkab Jombang. Ia menekankan pentingnya merangkul semua media agar bisa berjalan bersama dalam memajukan daerah.

    “Suara masyarakat tentang rencana perubahan logo dan tagline, rencana hadirnya PTN di Wonosalam, adalah info positif buat masukan tim percepatan, agar program baik Bupati terealisir dengan baik,” tambah Yusron yang saat ini bersama tiga profesor dan sejumlah pengusaha Jombang tengah merintis Akademi Buah Nusantara di Wonosalam.

    Menanggapi masukan tersebut, Irfan Kharisma menyampaikan apresiasinya dan menyebut bahwa pihaknya telah melibatkan ahli komunikasi dari Universitas Airlangga, Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., Ph.D, dalam menyusun strategi komunikasi politik.

    “Apalagi ini masukan dari senior dan juga ‘ayah’ kami. Kami sudah merancang dengan ahli komunikasi dari Unair, Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., Ph.D, yang juga masuk tim percepatan soal komunikasi politik ini,” tegas Irfan.

    Ia menyampaikan bahwa Tim Percepatan baru dua bulan bekerja dan saat ini tengah dalam tahap penyesuaian, termasuk dalam menjaring aspirasi dari berbagai kalangan, seperti tokoh pesantren, budayawan, hingga pengusaha.

    “Kami terbuka, sering para tokoh, kiai, bu nyai komunikasi dengan kami. Semua kritikan dan masukan kami tampung. Kami pasti sampaikan dan diskusikan dengan abah bupati,” ujar Irfan.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusron juga menyinggung konsep radius of trust, yang menurutnya bisa menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru di Jombang berkembang dari hari ke hari.

    “Peran media, adik-adik semua para wartawan dan influncer berperan besar membangun komuniksasi publik yang baik,” tutup Yusron. [suf]

  • 15 Peserta Seleksi PPPK Ponorogo Gugur karena Tak Hadir Tes CAT di Madiun

    15 Peserta Seleksi PPPK Ponorogo Gugur karena Tak Hadir Tes CAT di Madiun

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 15 peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari Kabupaten Ponorogo dipastikan gugur setelah tidak hadir dalam tahapan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang digelar di Wisma Haji Kota Madiun pada 14–15 Mei 2025.

    “Tercatat ada 15 peserta Calon PPPK Ponorogo yang tidak hadir untuk CAT di Wisma Haji Madiun,” ujar Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, Sabtu (17/5/2025).

    Zamroni mengatakan belum mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran para peserta tersebut. Padahal, menurutnya, pelaksanaan tes berlangsung dalam kondisi yang terjangkau dan kondusif. Bahkan, ada peserta yang datang dengan menggunakan kursi roda tetap mengikuti seluruh rangkaian tes.

    “Ini menunjukkan bahwa semangat dan komitmen itu faktor penting,” tegasnya.

    Ia menambahkan, ketidakhadiran peserta menyebar hampir di setiap sesi. Dalam dua hari pelaksanaan, tiap sesi terdapat satu hingga lima peserta yang absen. Meskipun tidak ada sanksi administratif bagi peserta yang tidak hadir, ketidakhadiran itu otomatis menggugurkan mereka dari proses seleksi.

    “Namun otomatis mereka tidak bisa lolos seleksi karena tidak mengikuti CAT,” jelas Zamroni.

    Seleksi CAT di Kota Madiun merupakan bagian dari pelaksanaan nasional yang tersebar di berbagai titik lokasi (tilok). BKPSDM Ponorogo kini masih menunggu hasil peserta asal Ponorogo yang mengikuti tes di lokasi lain seperti Tilok Semarang dan Samarinda.

    “Hasil akhirnya akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai jadwal nasional. Kami menunggu proses rekapitulasi dari seluruh titik,” pungkasnya. [end/beq]

  • PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep, tercatat menunggak pembayaran gaji karyawan selama 22 bulan dengan total nilai lebih dari Rp3 miliar. Kondisi ini memicu keprihatinan DPRD Sumenep, yang mendesak agar solusi konkret segera diambil, termasuk opsi penjualan aset kapal yang sudah tak beroperasi.

    Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil jajaran Direksi PT Sumekar serta perwakilan dari Pemkab Sumenep. Fokus pertemuan tersebut adalah mencari jalan keluar atas krisis keuangan yang dihadapi perusahaan, khususnya terkait pembayaran tunggakan gaji karyawan.

    “Kalau saya mengusulkan supaya Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I dan DBS II dijual saja. Toh dua kapal itu sudah tidak difungsikan. Hasil penjualannya nanti digunakan untuk melunasi tunggakan gaji karyawan,” ujarnya.

    Irwan menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap keuangan dan aset PT Sumekar. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan bisa menunggak gaji hingga hampir dua tahun, padahal Kapal DBS III tetap beroperasi dalam periode tersebut.

    “Salah satu caranya ya harus diaudit, baik keuangannya maupun kepemilikan asetnya. Kok bisa nggak dibayar sampai bertahun-tahun gitu? Padahal kan kapal DBS III tetap beroperasi?” tambahnya.

    PT Sumekar merupakan operator pelayaran rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean melalui kapal DBS I, II, dan III. Namun DBS II sudah lama tidak digunakan karena rusak, disusul DBS I yang kemudian juga berhenti beroperasi karena kerusakan. Saat ini, hanya Kapal DBS III yang melayani rute tersebut, tetapi pengoperasiannya sempat terganggu akibat perbaikan dan masalah keuangan.

    Menjelang Lebaran 2025, DBS III sempat kembali beroperasi untuk program mudik gratis. Namun kini, kapal tersebut kembali berhenti berlayar karena aksi mogok anak buah kapal (ABK) yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan.

    Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui bagian hukum dan keuangan tengah melakukan kajian dan analisa terhadap total tunggakan dan aset yang dimiliki PT Sumekar, sebagai dasar pengambilan kebijakan penyelamatan BUMD tersebut. [tem/beq]