Category: Beritajatim.com Politik

  • Warga Dusun Tretes Sampaikan Aspirasi Pembangunan ke Wabup Bojonegoro saat Bersih Desa

    Warga Dusun Tretes Sampaikan Aspirasi Pembangunan ke Wabup Bojonegoro saat Bersih Desa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Perayaan Bersih Desa di Desa Pragelan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (16/5/2025), tak sekadar menjadi ajang pelestarian tradisi, tetapi juga momentum penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi pembangunan.

    Momen ini dimanfaatkan oleh warga Dusun Tretes yang secara langsung berdialog dengan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah.

    Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini berlangsung meriah, sekaligus menjadi ruang terbuka bagi komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam sesi dialog, warga menyuarakan sejumlah kebutuhan mendesak terkait infrastruktur dan fasilitas umum yang masih minim di wilayah mereka.

    Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah permintaan perbaikan jalan sepanjang lima kilometer yang kondisinya rusak berat. Warga menilai bahwa peningkatan kualitas jalan ini sangat vital guna mendukung mobilitas harian, kelancaran aktivitas ekonomi lokal, serta akses yang lebih cepat terhadap layanan publik.

    Selain infrastruktur jalan, warga juga mengusulkan pembangunan masjid yang lebih representatif sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di dusun tersebut. Tak hanya itu, kebutuhan akan fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Mereka berharap pemerintah dapat membangun Polindes (Pondok Bersalin Desa) untuk menunjang layanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan anak.

    Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan apresiasi atas keterbukaan warga dalam menyampaikan kebutuhan riil di lapangan. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi warga melalui koordinasi lintas instansi.

    “Pemerintah hadir bukan hanya untuk mendukung tradisi dan budaya lokal, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang diharapkan masyarakat,” ujar Nurul Azizah.

    Kunjungan kerja Wakil Bupati ke Desa Pragelan ini sekaligus menunjukkan perhatian dan keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menjangkau wilayah pelosok. Melalui dialog langsung seperti ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. [lus/suf]

  • Bus Simasganteng Rute Tuban–Bojonegoro Disambut Antusias, Pelayanan Gratis dan Nyaman Jadi Andalan

    Bus Simasganteng Rute Tuban–Bojonegoro Disambut Antusias, Pelayanan Gratis dan Nyaman Jadi Andalan

    Tuban (beritajatim.com) – Bus Simasganteng milik Pemerintah Kabupaten Tuban mendapat sambutan positif dari masyarakat di dua kabupaten, yakni Tuban dan Bojonegoro. Layanan transportasi gratis ini dinilai sangat membantu mobilitas warga, khususnya pada hari libur seperti Minggu (18/5/2025).

    Sejak keberangkatan dari Terminal Kebonsari Tuban pukul 05.00 WIB, Bus Simasganteng sudah dipenuhi oleh penumpang yang hendak menuju Bojonegoro. Rute yang dilalui mencakup sejumlah titik penting. Selain Stasiun Bojonegoro, penumpang juga turun di Rumah Sakit Bojonegoro dan Terminal Bojonegoro, sesuai kebutuhan masing-masing.

    Salah satu pengguna layanan, Sulasih (50), warga Kalitidu, Bojonegoro, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya bus gratis ini. “Kebetulan anak saya kerja di Tuban, kalau libur gini kemarin ke Tuban naik Bus ini, terus sekarang pulang ke Bojonegoro juga naik bus ini,” ujar Sulasih.

    Ia menyebut bahwa layanan ini bukan hanya memudahkan warga Tuban, tetapi juga masyarakat Bojonegoro yang selama ini kesulitan mendapatkan akses transportasi umum antar kabupaten. Menurutnya, kenyamanan dan keramahan kru bus menjadi nilai tambah tersendiri.

    “Busnya juga nyaman dan hampir setiap hari full, ada yang pernah sampai berdiri gak dapat kursi,” bebernya.

    Sulasih juga menyoroti profesionalisme para kru bus yang tidak menerima hadiah dari penumpang, meski dengan alasan terima kasih sekalipun. “Pernah kemarin itu kita sungkan ya, kita niat mau ngasih rokok karena tak mau dibayar, tapi ditolak sama drivernya, bahkan dikasih jajan juga tidak mau,” ungkap Sulasih.

    Ia pun menyampaikan harapan agar layanan ini bisa terus berjalan demi membantu mobilitas warga. “Semoga berkah pak sopirnya, sukses selalu,” kata Sulasih.

    Sebagai catatan penting, bagi penumpang yang ingin turun di Stasiun Bojonegoro, diwajibkan menunjukkan tiket Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai bentuk konfirmasi rencana perjalanan. Hal ini bertujuan agar penjadwalan dan estimasi waktu keberangkatan kereta tetap akurat dan tidak mengalami keterlambatan.

    Layanan Bus Simasganteng menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang patut diapresiasi. Tidak hanya memfasilitasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menghadirkan transportasi yang layak, aman, dan manusiawi. [dya/suf]

  • Bupati Jombang Gandeng Tsinghua SEA Center untuk Transformasi Digital dan Penguatan UMKM

    Bupati Jombang Gandeng Tsinghua SEA Center untuk Transformasi Digital dan Penguatan UMKM

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang, H Warsubi, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjawab tantangan global dengan menggagas transformasi digital di Kabupaten Jombang. Salah satu langkah strategisnya adalah menjalin rencana kerja sama dengan Tsinghua South East Asia (SEA) Center, lembaga yang menjadi perpanjangan tangan dari Tsinghua University di Beijing.

    “Dalam era digital ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memperhatikan dan mengelola sistem digital dengan baik guna mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Warsubi,

    Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, yang salah satunya difokuskan pada peningkatan akses dan konektivitas masyarakat Jombang. Menurut Bupati Warsubi, kolaborasi ini akan menjadi pendorong penting untuk membawa Jombang menjadi daerah yang tidak tertinggal dalam persaingan global berbasis digital.

    Mega, Direktur Eksekutif Tsinghua SEA Center, membenarkan pihaknya melakukan audiensi dengan Bupati Jombang dalam rangka memberikan dukungan menyeluruh terhadap pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya dalam jaringan kerja, pengembangan kapasitas, dan pemanfaatan spasial yang lebih optimal melalui solusi inovatif.

    “Harapannya akan ada partisipan perwakilan dari kabupaten Jombang yang bisa mengikuti program transformasi digital ini. Sehingga kami dapat memberikan kontribusi dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Jombang,” ungkapnya dalam audiensi yang berlangsung di Surabaya (16/5/2025).

    Tsinghua SEA Center dikenal sebagai mitra strategis berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Sebelumnya, mereka sukses membantu Pemerintah Kabupaten Sumedang menurunkan angka stunting hingga 50 persen melalui pendekatan digital dalam kurun waktu satu tahun.

    “Sebelumnya kami bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait persoalan stunting. Karena, di sana banyak anak-anak yang mengalami stunting. Segera setelah 1 tahun setelah mengikuti program, pemerintah Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting hingga 50 persen melalui transformasi digital,” tambah Mega.

    Kini, fokus kolaborasi dengan Jombang diarahkan pada penguatan sektor UMKM melalui program “UMKM Naik Kelas”. Warsubi menyampaikan bahwa kerjasama ini akan mencakup pengembangan talenta, inovasi, hingga digitalisasi UMKM lokal agar lebih kompetitif dan berdaya saing.

    “Jadi disampaikan dalam audiensi tadi, Tsinghua SEA Center ini bisa memberikan pendampingan kepada UMKM dalam mengembangkan rencana bisnis, mengakses pembiayaan, dan membangun jaringan usaha. Ini akan membantu mewujudkan program UMKM Naik Kelas yang kita gagas,” jelas Warsubi.

    Mega menambahkan bahwa dukungan tersebut tak hanya sebatas pelatihan teknis penggunaan aplikasi, tetapi mencakup pemahaman menyeluruh mengenai transformasi digital sebagai strategi bisnis.

    “Jadi kami sudah bertemu kementerian perdagangan bagaimana kami bisa membantu UMKM melek secara digital. Ini juga yang kami sampaikan pada Bapak Bupati Jombang, Bapak Warsubi. Jadi kami akan membantu proses pendampingan terhadap UMKM,” tambahnya.

    Sehingga, lanjut Mega, pelaku UMKM bukan hanya tahu cara penggunaan aplikasi tapi juga lebih luas lagi. Bagaimana transformasi digital ini bisa berkembang di dalam bisnis mereka sehingga mereka bisa terbantu dengan adanya digital transformasi ini.

    Langkah progresif ini menunjukkan bahwa Jombang tengah bersiap menjadi kabupaten yang adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan digitalisasi ekonomi. [suf]

  • Perebutan Kantor antara Demokrat Jatim vs Bonie Laksmana, Ini Kronologinya Sejak 2016

    Perebutan Kantor antara Demokrat Jatim vs Bonie Laksmana, Ini Kronologinya Sejak 2016

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jawa Timur dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi, mengungkapkan kronologis panjang terkait kepemilikan Kantor DPD Demokrat Jatim yang berlokasi di Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya. Sengketa hukum ini bermula sejak tahun 2016 dan terus berlanjut hingga 2025.

    Zaenal menjelaskan bahwa kasus ini diawali dari gugatan Imam Sunardi, mantan Ketua DPD Demokrat Jatim, dengan nomor register 963/Pdt.G/2016/PN.Sby pada Desember 2016. Pihak tergugat dalam perkara ini meliputi Lutfi Afandi (notaris/PPAT), Bonie Laksmana, Nailah Alkatiri, serta turut tergugat Elok Cahyani dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Krembangan.

    DPD Demokrat Jatim kemudian mengajukan diri sebagai penggugat intervensi pada 20 Januari 2017. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada 18 Januari 2018 menyatakan bahwa Imam Sunardi harus melanjutkan proses jual beli kantor tersebut kepada DPD Demokrat Jatim dengan harga saat ini, bukan sesuai perjanjian awal yang bernilai Rp 7,5 miliar.

    “Dengan adanya putusan tersebut, DPD PD Jatim mengajukan Banding dan putusan Pengadilan Tinggi noreg 527/PDT/2018/PT.SBY tanggal 18 Des 2018 adalah menyatakan penggugat intervensi (DPD PD Jatim) objek sengketa kantor DPD PD Jatim di Jalan Kertajaya Indah nomor 82 untuk dilanjutkan jual beli dan menjadi atas nama Pengugat intervensi,” tuturnya, Minggu (18/5/2025).

    Namun, Bonie Laksmana mengajukan kasasi dengan nomor register 2968 K/Pdt/2020. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 11 November 2020 menyatakan Bonie sebagai pembeli yang beritikad baik.

    Imam Sunardi lalu melaporkan Bonie dkk ke Polda Jatim pada 27 April 2020 atas dugaan pemalsuan dokumen dan/atau akta autentik (Pasal 263 jo 266 KUHP). Namun, laporan tersebut dihentikan melalui SP3 oleh Polda Jatim pada 5 Juli 2024.

    “Dengan adanya putusan MA yang sudah inkracht dan laporan Imam Sunardi di SP3 oleh Polda Jatim, akhirnya Bonie mengajukan permohonan eksekusi di PN Surabaya tanggal 29 Agustus 2024,” tuturnya.

    Menanggapi hal itu, DPP Partai Demokrat sebagai pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan eksekusi (derden verzet) pada 5 November 2024 di PN Surabaya dengan nomor register 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby, mengacu pada Pasal 95 ayat 6 HIR jo. Pasal 378 RV.

    “Putusan noreg 1151/Pdt.Bth/2024/PN.Sby tanggal 5 Mei 2025 adalah Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar,” tambah Zaenal.

    Dengan putusan tersebut, DPP Demokrat mengajukan banding pada 14 Mei 2025 dan menyerahkan memori banding pada 16 Mei 2025, yang masih dalam tenggat waktu sesuai peraturan perundangan.

    Zaenal juga menegaskan bahwa DPD Demokrat Jatim telah melayangkan somasi kepada Bonie Laksmana pada 10 Mei dan 14 Mei 2025. Somasi tersebut menuntut pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1292 kepada DPD Demokrat Jatim.

    “Dan, DPD PD Jatim mensomasi Bonie Laksmana tanggal 10 Mei 2025 dan somasi kedua tanggal 14 Mei 2025, yang intinya untuk segera mengembalikan SHM no 1292 kepada DPD PD Jatim. Ini karena SHM no 1292 yang diminta oleh Bonie melalui Ahmad Iskandar (mantan Bendahara Demokrat Jatim) untuk diproses menjadi atas nama DPD PD Jatim dan menjadi aset DPP PD belum diserahkan ke DPD PD Jatim,” katanya.

    “Celakanya, SHM no 1292 diatasnamakan Bonie pribadi. Padahal, itu uang pembelian kantor adalah hasil patungan atau urunan pengurus Demokrat Jatim,” pungkas Zaenal Fandi. [tok/suf]

  • Perebutan Kantor antara Demokrat Jatim vs Bonie Laksmana, Ini Kronologinya Sejak 2016

    Kuasa Hukum Demokrat Jatim: Putusan Soal Kantor di Kertajaya Belum Inkracht, Banding Sudah Diajukan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jawa Timur dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Zaenal Fandi, akhirnya angkat bicara terkait kemenangan Bonie Laksmana dalam perkara perlawanan eksekusi kantor DPD Demokrat Jatim di PN Surabaya.

    Zaenal menegaskan bahwa putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap karena pihaknya telah mengajukan banding.

    “Untuk Terlawan eksekusi jangan terlalu GR dong dengan memenangkan gugatan perlawanan eksekusi dari pihak ketiga, DPP PD di PN Surabaya. DPP PD sebagai Pelawan eksekusi masih ada upaya hukum banding tertanggal 14 Mei 2025 dan memori banding sudah kita daftarkan pada tanggal 16 Mei 2025 di PN Surabaya. Jadi, putusan dengan nomor perkara 1151/PDT.BTH/2024/PN. Sby belum Inkracht,” kata Zaenal kepada beritajatim.com, Minggu (18/5/2025).

    Menurut Zaenal, klaim Bonie Laksmana atas kepemilikan kantor yang terletak di Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya, tidak berdasar secara etika organisasi. Ia menegaskan bahwa dana pembelian aset tersebut berasal dari organisasi partai, bukan dari kantong pribadi Bonie.

    “Sejatinya Terlawan eksekusi mengetahui kalau pembelian kantor DPD Partai Demokrat Jatim memakai uang DPD Partai Demokrat Jatim, bukan uang pribadinya (Bonie Laksmana) sebagai Terlawan eksekusi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa kantor tersebut merupakan milik pribadi Bonie Laksmana. Dalam amar putusan perkara No.1151/PDT.BTH/2024/PN.Sby, majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan DPD Partai Demokrat Jatim yang saat ini dipimpin oleh Emil Elestianto Dardak. Pengadilan menyatakan bahwa pembelian dan pembangunan kantor dilakukan atas nama pribadi, bukan atas nama institusi partai.

    “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi putusan majelis hakim yang dibacakan pada awal Mei 2024.

    Meski begitu, dengan adanya banding yang telah diajukan oleh DPP Partai Demokrat, sengketa hukum ini belum berakhir. Proses hukum lanjutan akan menjadi penentu akhir dari status kepemilikan kantor yang menjadi simbol kekuasaan politik Demokrat Jatim tersebut. [tok/suf]

  • Langkah Baru Jombang Rangkul Generasi Muda Lewat ‘Room Tour’ Bersejarah

    Langkah Baru Jombang Rangkul Generasi Muda Lewat ‘Room Tour’ Bersejarah

    Jombang (beritajatim.com) – Suasana hangat penuh tawa dan semangat kebersamaan membalut Pendopo Kabupaten Jombang pada Sabtu (17/5/2025). Di sinilah momen bersejarah dimulai: peluncuran program inovatif bertajuk “Pendopo Milik Rakyat, Abah untuk Semua”, sebagai bagian dari gebrakan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

    Program ini tak sekadar seremoni. Ia menandai pergeseran paradigma dalam cara pemerintah memaknai ruang kekuasaan. Pendopo, yang selama ini kerap dipandang sebagai simbol birokrasi yang eksklusif, kini disulap menjadi ruang publik yang hidup dan ramah bagi semua warga, terutama generasi muda.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, yang hadir mewakili Bupati Warsubi, menyampaikan pesan kuat: “Pendopo ini bukan lagi sekadar simbol kekuasaan, melainkan akan menjadi ruang yang dikenal, diakses, dan dicintai oleh rakyat.”

    Di hadapan para kepala sekolah dan siswa-siswi dari RA hingga SMP, program ini diluncurkan dalam kemasan room tour interaktif. Anak-anak diajak berkeliling mengenal sejarah pendopo, menonton film budaya Jombang, dan menyaksikan kekayaan warisan budaya tak benda, diiringi alunan gamelan yang menambah suasana sakral dan menyenangkan.

    Bupati Warsubi dan Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi, turut menyambut para siswa dengan senyum hangat. Momen kebersamaan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah ingin dekat, menyatu, dan tumbuh bersama rakyat.

    Melalui program ini, Pemkab Jombang berharap munculnya rasa memiliki yang lebih kuat terhadap ruang publik dan nilai-nilai lokal. “Kami ingin anak-anak Jombang tumbuh dengan rasa bangga terhadap identitas budayanya, mengenal pemerintahnya, dan mencintai tanah kelahirannya,” ujar Agus Purnomo.

    “Pendopo Milik Rakyat, Abah untuk Semua” tak hanya sebuah slogan. Ia adalah komitmen baru, sebuah undangan terbuka kepada seluruh warga untuk menjadikan ruang pemerintahan sebagai milik bersama, tempat menyemai ide, merawat sejarah, dan merancang masa depan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua. [suf]

  • ASN Kota Malang Janji Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Usai Jalani Retret

    ASN Kota Malang Janji Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Usai Jalani Retret

    Malang (beritajatim.com) – ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang mulai dari sekretaris daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur BUMD, camat hingga lurah telah menjalani Pelatihan Leadership dan Penguatan Teamwork Building. Kegiatan semacam retret ini dilakukan di Politeknik Angkatan Darat (POLTEKAD) Malang.

    Retret secara resmi ditutup oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sabtu (17/5/2025). Retret sendiri dilakukan sejak 15 hingga 17 Mei 2025. Para ASN tidak hanya ditempa secara fisik dan mental saja, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai kepemimpinan, kolaborasi, serta semangat melayani. Dengan berakhirnya pelatihan, seluruh peserta diharapkan dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh untuk memperkuat pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, good and clean government, dan percepatan reformasi birokrasi.

    Wahyu Hidayat mendorong para ASN untuk terus menguatkan solidaritas dan sinergisitas, serta membangun kolaborasi nyata di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Menurutnya dengan kerja kolaboratif, Pemkot Malang bisa menyukseskan program prioritas nasional dan provinsi hingga visi Kota Malang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

    Usai mengikuti penggemblengan ini para ASN harus menerapkan segala ilmu yang didapatkan dalam keseharian kerjanya. Seperti dalam memimpin tim maupun dalam mengambil keputusan yang berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.

    “Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal keteladanan, kepekaan, dan kemampuan menggerakkan potensi. Juga bagaimana membangun teamwork, ayo membentuk diri sebagai ASN yang kolaboratif, bukan kompetitif. Jadilah agen perubahan yang mampu memberi pengaruh positif di lingkungan kerja. Ajak rekan lainnya untuk bergerak bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, dinamis, dan responsif,” ujar Wahyu.

    Pasca retret, Wahyu akan melakukan monitoring ke semua unit kerja dan pelayanan di lingkungan Pemkot Malang. Harapannya akan ada peningkatan kualitas antara kinerja dan pelayanan saat praretret dan pascaretret.

    “Saya akan melihat langsung bagaimana langkah implementasi dari apa yang didapat selama mengikuti retret, baik dampaknya bagi rekan-rekan lainnya maupun masyarakat. Mari perlihatkan pada masyarakat bahwa pelayanan publik kita semakin baik. Kita harus lebih mbois lagi,” ujar Wahyu.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengakui bahwa retret sebagai upaya Pemkot Malang untuk mempercepat capaian visi misi kepala daerah yang telah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) melalui penguatan kolaborasi.

    “Terasa sekali dalam retret ini, semua sekat, border, cangkang-cangkang yang selama ini ada bisa terkikis. Jadi lebih mempererat persatuan dan menipiskan keberagaman. Perbedaan pola pikir juga diselaraskan dalam retret ini. Harapannya RPJMD kita dapat tercapai, bahkan lebih cepat,” ujar Erik.

    Peningkatan kapasitas dari setiap peserta dalam hal gaya kepemimpinan dan berkoordinasi juga menjadi poin utama dalam kegiatan ini.

    “Bagaimana kita bisa mengelaborasi semua stakeholder dalam percepatan tercapainya RPJMD. Tak kalah pentingnya adalah tata kelola pemerintahan utamanya dalam layanan publik. Kita harapkan ada akselerasi, peningkatan kualitas,” ujar Erik.

    Apresiasi dan penilaian positif dari kegiatan retret ini diutarakan salah satu peserta retret, yakni Staf Ahli Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Malang, Alie Mulyanto. Ia mengungkapkan bahwa banyak hal dan pengalaman yang didapat dari kegiatan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

    “Banyak ilmu, semangat, juga skill yang kita peroleh dalam bekerja dan memimpin tim. Pada dasarnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tidak mungkin kita bisa memberikan yang terbaik tanpa mengenali potensi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Itulah yang akan terus kita kuatkan, sekaligus bagaimana membangun relasi agar pelayanan makin prima,” ujar Alie. (luc/kun)

  • Prabowo ke Kader Gerindra : Keinginan Dua Periode Disimpan Dalam Hati Saja

    Prabowo ke Kader Gerindra : Keinginan Dua Periode Disimpan Dalam Hati Saja

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi keinginan para kader Gerindra yang berharap dua periode kepemimpinan. Prabowo meminta keinginan tersebut disimpan dalam hati saja.

    “Niat itu (dua periode, red) silakan disimpan dalam hati saja,” ujar Prabowp dalam acara Kongres IV organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).

    Menurutnya, yang menentukan kelanjutan kepemimpinan hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. “Saya sudah katakan nanti yang menentukan apakah Prabowo dua periode atau tidak, selain Yang Maha Kuasa, adalah Prabowo sendiri,” katanya.

    Dia menambahkan, saat ini ia hanya menjalankan amanah sebagai seorang pejuang. Ingin berbuat terbaik untuk rakyat Indonesia.

    “Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pesan saya selamat berjuang Tidar terus di atas jalan yang benar, selama berjuang setia selalu kepada NKRI, merah putih, pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia 1945,” kata Prabowo.

    Dia pun kembali menegaskan, jika dalam lima tahun kepemimpinannya tidak ada keberhasilan, ia tidak ingin maju kembali jadi calon presiden.

    “Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya mohon dengan sangat jangan saudara harapkan saya mau maju lagi,” tegas Prabowo. [kun]

  • Warga Pulau Bawean Mengeluhkan Perbaikan Rumah Pasca Gempa Belum Tuntas

    Warga Pulau Bawean Mengeluhkan Perbaikan Rumah Pasca Gempa Belum Tuntas

    Gresik (beritajatim.com)- Warga Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, mengeluhkan perbaikan rumah pasca gempa belum tuntas semua. Perbaikan yang dikerjakan oleh aplikator masih belum bisa ditempati meski bangunannya sudah berdiri.

    Salah satu daerah yang belum tuntas adalah Desa Suwari, Kecamatan Sangkapura. Ada empat rumah yang masuk kategori rusak berat dengan nilai perbaikan sebesar Rp 60 juta. Semua itu dikerjakan aplikator PT Guriang Manggung Padjadjaran asal Cianjur Jawa Barat.

    Rumah yang diperbaiki itu, belum layak huni. Sehingga, warga setempat mengeluh dan protes karena bantuannya tidak kunjung selesai. “Saat ini rumah saya belum bisa ditempati karena perbaikannya belum tuntas,” ujar Fatmawati warga asal Desa Suwari, Sabtu (17/5/2025).

    Imbas belum tuntasnya perbaikan lanjut dia, dirinya sementara menumpang tinggal di tempat saudaranya. “Semula dijanjikan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tapi sampai saat ini baru bangunannya yang selesai,” ungkapnya.

    Dirinya berharap kepada pihak terkait untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan. Pasalnya, saat di Balai Desa Suwari telah disampaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri rumah sudah bisa ditempati dengan layak.

    Terkait dengan ini, Kepala Desa Suwari Daifi mengatakan, bantuan rumah yang diperbaiki oleh aplikator memang masih belum selesai 100 persen. Pihaknya menyayangkan selama proses perbaikan tidak ada kordinasi. “Kami hanya sebatas mengajukan bantuan, setelahnya tidak ada koordinasi saat pelaksanaan bantuan diberikan,” urainya.

    Secara terpisah, Direktur Operasional PT Guriang Manggung Padjadjaran Rio Marcelino, melalui koordinator lapangan Sigit Sulistiyo membenarkan pekerjaan perbaikan rumah di Desa Suwari belum selesai. “Memang secara teknis, tembok masih belum dilakukan pengacian dengan cat air. Sebab, masih menunggu bangunan cor tembok kering supaya hasilnya maksimal,” paparnya.

    Sigit menambahkan, dalam pekerjaan rumah dampak gempa tidak menggandeng mitra dari Pulau Bawean. Hanya saja, pihaknya menggandeng sebagian pekerja dari masyarakat Bawean. “Selama pembangunan dilakukan langsung oleh PT Guriang Manggung Padjadjaran, tidak ada keterlibatan mitra dan kami tidak ada mitra di Pulau Bawean,” tandasnya. [dny/kun]

  • Kurangi Potensi Banjir, DLH Sumenep Tanam Pohon Mahoni di Daerah Hulu

    Kurangi Potensi Banjir, DLH Sumenep Tanam Pohon Mahoni di Daerah Hulu

    Sumenep (beritajatim.com) – Banjir yang terjadi di Sumenep pada Selasa (13/05/2025) diduga salah satu penyebabnya adalah makin banyaknya penggundulan hutan dan penebangan liar untuk alih fungsi lahan.

    Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep merencanakan penanaman pohon di daerah hulu seperti di Kecamatan Batuan dan Kasengan, Manding.

    Kepala Bidang Tata Lingkungan, DLH Kabupaten Sumenep, Hasinuddin Firdaus mengatakan, penanaman pohon itu dilakukan melalui kerjasama dengan Perum Perhutani, mengingat Perhutani lah yang mengelola lahan milik pemerintah.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Perhutani tentang bibit dan titik-titik yang akan menjadi lokasi penanaman pohon penghijauan,” katanya, Sabtu (17/05/2025).

    Sedangkan untuk luasan lahannya, akan menyesuaikan dengan Perhutani. Yang jelas penanaman pohon tersebut akan dilakukan pada tahun ini, dimulai dengan pengadaan bibit. “Bibit pohon yang dipilih untuk ditanam adalah pohon yang mempunyai daya serap tinggi seperti pohon sukun dan mahoni,” ujarnya.

    Dengan demkian, diharapkan air hujan akan lebih cepat diserap dan mampu mengurangi potensi banjir di beberapa wilayah di Kota Sumenep, termasuk di Kecamatan Batuan.

    Pada Selasa (13/05/2025), sejumlah wilayah di Sumenep terendam banjir. Air meluap hingga ke Desa Patean Kecamatan Batuan, dan Desa Muangan Kecamatan Saronggi. Jalur utama Sumenep – Pamekasan di Nambakor Saronggi pun sempat ditutup dan dialihkan ke Kecamatan Lenteng, mengingat ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Kondisi itu diperparah dengan pasangnya air laut, sehingga menambah ketinggian banjir di Sumenep. (tem/kun)