Category: Beritajatim.com Politik

  • Keuangan Tak Sehat, Pemkab Sumenep Bakal Rombak Direksi PT Sumekar

    Keuangan Tak Sehat, Pemkab Sumenep Bakal Rombak Direksi PT Sumekar

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berencana merombak jajaran direksi PT Sumekar menyusul kondisi keuangan perusahaan yang dinilai tidak sehat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola layanan pelayaran itu.

    “Kondisi PT Sumekar, terutama keuangannya sedang tidak sehat. Karena itu, kami perlu melakukan evaluasi terhadap perusahaan daerah itu,” kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, Senin (19/5/2025).

    PT Sumekar tercatat belum membayar gaji karyawannya hampir dua tahun. Total tunggakan gaji tersebut telah mencapai lebih dari Rp3 miliar.

    “Kemarin kami sudah lakukan pembinaan terhadap manajemen PT Sumekar. Kami juga sudah cek armada kapal yang mereka kelola,” ujarnya.

    Sebagai operator Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang melayani rute Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean, PT Sumekar pernah mendapat subsidi dari pemerintah. Namun hingga kini, perusahaan tersebut belum menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Setelah kami lihat, kondisi PT Sumekar ini memang kurang stabil. Bahkan sudah pernah diberi subsidi, tetap tidak ada perubahan. Karena itu, kami akan melakukan langkah lebih strategis. Di antaranya adalah merombak jajaran Direksi PT Sumekar,” tegas Dadang.

    Ia juga menilai bahwa armada kapal milik PT Sumekar membutuhkan biaya perawatan tinggi, sehingga perlu solusi jangka panjang terkait keberlanjutan operasional. Pemkab juga mempertimbangkan efisiensi jumlah karyawan agar tidak semakin membebani anggaran perusahaan.

    “Efisiensi karyawan juga perlu dilakukan agar tidak semakin berat membebani keuangan perusahaan. Kami ingin perusahaan ini bisa sehat kembali dan bisa melayani masyarakat kepulauan lagi,” ujarnya. [tem/beq]

  • 307 Kopdes Merah Putih Dibentuk di Ponorogo, Siap Dukung Kedaulatan Ekonomi Desa

    307 Kopdes Merah Putih Dibentuk di Ponorogo, Siap Dukung Kedaulatan Ekonomi Desa

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo mulai terwujud. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak baru dalam upaya menghidupkan ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.

    Sejak April 2025, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendorong pembentukan Kopdes Merah Putih melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di seluruh wilayahnya. Total ada 307 desa dan kelurahan yang kini telah menyelesaikan tahapan Musdesus tersebut.

    “Ini sudah sesuai dengan SE Bupati, di Ponorogo 100 persen sudah melakukan Musdesus. Artinya 307 desa atau kelurahan sudah melakukannya,” ujar Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo, Ringga Dwi Heri Irawan, Senin (19/5/2025).

    Saat ini, proses administrasi pembentukan koperasi tengah dilengkapi dan diunggah ke aplikasi milik Kementerian Koperasi. Pengajuan nama koperasi dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), mencantumkan nama desa atau kelurahan masing-masing. Pembiayaan legalitas koperasi ini ditanggung oleh Pemkab Ponorogo.

    “Diharapkan akhir bulan Mei nanti, semua sudah berbadan hukum. Sehingga jika rencananya diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 12 Juli atau pas Hari Koperasi, Ponorogo sudah siap,” katanya.

    Kopdes Merah Putih akan menjalankan tujuh unit usaha yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk penyediaan kebutuhan pokok seperti pupuk, gas elpiji, dan sembako. Namun, koperasi juga diberi ruang untuk mengembangkan usaha sesuai potensi lokal.

    “Sesuai instruksi ya memang ada 7 unit usaha yang akan dilakukan oleh Kopdes Merah Putih. Namun, koperasi ini juga bisa mengembangkan usaha yang cocok atau berpotensi di desa atau kelurahan masing-masing,” jelas Ringga.

    Terkait permodalan, pihak Disperdagkum belum memberikan keterangan lebih lanjut karena masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Namun, informasi di kalangan pengurus menyebutkan bahwa dua koperasi per kecamatan akan dipilih sebagai percontohan dan mendapat bantuan modal dari pemerintah pusat.

    “Infonya di setiap kecamatan itu, ada 2 Kopdes Merah Putih yang akan mendapatkan bantuan permodalan dan itu nantinya akan menjadi percontohan untuk Kopdes Merah Putih yang lain,” kata Ketua Pengurus Kopdes Merah Putih Nglurup, Zainul Rohman.

    Dukungan terhadap program ini juga datang dari DPRD Ponorogo. Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno menegaskan pentingnya sinergi antar kelembagaan agar Kopdes tidak tumpang tindih dengan badan usaha desa lainnya, serta menyarankan pemanfaatan SDM desa dalam pengelolaan koperasi.

    “Sarjana atau pensiunan pegawai pemerintah yang masih memiliki keahlian dapat berkontribusi,” tegasnya.

    Kopdes Merah Putih diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru dari desa, membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. [end/beq]

  • Lindungi Situs Sejarah, Pemkab Mojokerto Sewa Lahan Ekskavasi Majapahit

    Lindungi Situs Sejarah, Pemkab Mojokerto Sewa Lahan Ekskavasi Majapahit

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam pelestarian situs cagar budaya peninggalan Kerajaan Majapahit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyewa lahan ekskavasi yang belum dibebaskan oleh pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto, Norman Handhito, mengatakan bahwa setiap tahun pihaknya mengalokasikan anggaran khusus untuk penyelamatan situs sejarah. “Salah satunya kami gunakan untuk menyewa lahan-lahan ekskavasi yang belum dibebaskan oleh pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

    Lahan-lahan tersebut sebagian masih dimiliki warga dan pemerintah desa. Selain penyewaan lahan, Disbudporapar juga rutin menganggarkan dana untuk mendukung kegiatan ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur.

    “Penyewaan dilakukan agar lokasi hasil ekskavasi tidak kembali digarap oleh pemilik lahan sebelum resmi dibebaskan oleh Kementerian Kebudayaan. Kalau tidak kita sewakan, bisa saja lahan digarap lagi, ditanami atau diolah, sehingga berisiko merusak temuan-temuan ekskavasi,” tegasnya.

    Dalam kegiatan ekskavasi terakhir di situs Bhre Kahuripan, pihaknya bahkan berhasil memperpanjang masa ekskavasi dari 25 hari menjadi 31 hari. Salah satu lokasi yang berhasil dieksplorasi lebih jauh berkat perpanjangan waktu tersebut adalah situs di Desa Klinterejo, Kecamatan Sooko.

    “Alhamdulillah kami bisa membantu memperpanjang 6 hari dari masa ekskavasi yang ditetapkan oleh BPKW. Ini menjadi bentuk kolaborasi nyata kami dalam pelestarian sejarah. Kami selalu berkomunikasi dengan pihak BPKW untuk mengetahui rencana kerja mereka, sehingga bisa kami dukung dari sisi anggaran,” ungkapnya.

    Norman menambahkan, sinergi dengan BPK Wilayah XI Jawa Timur terus dilakukan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran pelestarian situs dapat berjalan berkesinambungan. Pasalnya, ekskavasi dilakukan tidak hanya satu kali, melainkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan temuan arkeologis. [tin/beq]

  • Sidak ke Tempat Sortir Paket, Bupati Pasuruan Lirik Potensi Ekonomi dari Arus Logistik

    Sidak ke Tempat Sortir Paket, Bupati Pasuruan Lirik Potensi Ekonomi dari Arus Logistik

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, Mas Rusdi, melakukan inspeksi mendadak ke Bang Kodir di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, yang ternyata digunakan sebagai tempat sortir paket oleh sejumlah kurir online shop. Kegiatan logistik di lokasi tersebut terlihat padat dan terorganisir, memunculkan perhatian khusus dari Mas Rusdi.

    “Saya melihat ini sebagai peluang. Arus logistik yang besar harus bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi lokal,” ujarnya saat meninjau lokasi, Senin (19/5/2025).

    Mas Rusdi menilai arus distribusi barang yang tinggi dapat dioptimalkan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pasuruan. Ia mendorong agar UMKM lokal tak hanya menjadi penerima barang, tetapi juga aktif mengirim produk unggulan ke berbagai kota.

    “Kita dorong agar produk-produk UMKM Kabupaten Pasuruan bisa dikirim ke berbagai kota lain, bukan hanya menerima kiriman,” tegasnya.

    Dalam rangka mendorong hal tersebut, Mas Rusdi merencanakan pelatihan khusus bagi pelaku UMKM lokal dengan fokus pada pemanfaatan platform digital guna memperluas jangkauan pasar. Menurutnya, pelaku UMKM harus melek teknologi agar bisa bersaing di era digital.

    “Pelaku UMKM harus melek teknologi. Sudah saatnya kita mencontoh daerah lain yang UMKM-nya sukses go online,” tambahnya.

    Ia juga mengajak para kurir dan mitra logistik untuk berkolaborasi dengan UMKM, terutama dalam hal pengemasan dan pengiriman produk. Sinergi ini dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

    Mas Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan siap memfasilitasi pelatihan, pendampingan, hingga promosi digital sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemberdayaan ekonomi rakyat.

    “Kita akan siapkan semua kebutuhannya. Target kita, UMKM Pasuruan bisa naik kelas dan bersaing di pasar digital nasional,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Dishub Jatim Bakal Luncurkan Tiga Koridor Baru dan Trans Laut, Layani Rute Mana Saja?

    Dishub Jatim Bakal Luncurkan Tiga Koridor Baru dan Trans Laut, Layani Rute Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jatim, Nyono mengatakan, Gubernur Jatim akan meluncurkan Bus TransJatim Koridor VI di Terminal Mojosari pada 27 Mei 2025. Ini untuk melayani rute Sidoarjo-Mojokerto.

    Kemudian, pada 12 Oktober 2025 bertepatan dengan HUT Provinsi Jawa Timur juga akan dilaunching TransJatim Koridor VII menghubungkan Sidoarjo-Gresik-Surabaya. “Insya Allah diluncurkan pas ulang tahun provinsi pada 12 Oktober 2025,” tutur Nyono kepada beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Nyono melanjutkan, Dishub Jatim juga akan meluncurkan TransJatim Koridor I untuk Malang Raya. Rencananya, Malang Raya ini akan diberikan tiga koridor. “Malang Raya itu ada tiga koridor nanti. Kami diperintahkan Bu Gubernur untuk tahun ini ada satu koridor TransJatim di Malang Raya,” katanya.

    Selain itu, Pemprov Jatim juga segera meluncurkan Trans Laut Jatim pada Agustus-September 2025. Ini akan melayani rute Probolinggo sampai Pulau Gili Iyang Sumenep-Madura, melalui Pulau Mandangin, Pulau Kambing, Gili Ketapang, Gili Labak, Gili Genting dan berakhir di Gili Iyang.

    “Ini untuk mendongkrak pariwisata di Pulau Oksigen Gili Iyang, kemudian bisa snorkeling di Gili Labak dan menikmati sunrise di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. Nantinya menggunakan kapal cepat. Mudah-mudahan bisa bangkit perekonomian dan pariwisata Jatim,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Bentuk Koperasi Merah Putih, Pemkot Surabaya Janji Tak Matikan Pedagang Kecil

    Bentuk Koperasi Merah Putih, Pemkot Surabaya Janji Tak Matikan Pedagang Kecil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan pembentukan Koperasi Merah Putih di 154 kelurahan bukan untuk menyaingi pedagang kecil atau mematikan usaha pertokoan warga yang sudah ada.

    Koperasi ini akan fokus pada potensi lokal setiap kelurahan dan menjalankan perdagangan besar sesuai klasifikasi KBLI 46, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku usaha di sekitarnya.

    Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Reza Fahreddy, mengatakan kebijakan ini diambil berdasarkan hasil pemetaan kondisi lapangan.

    Dia menyebutkan bahwa Kota Surabaya bukan termasuk daerah penghasil, namun memiliki potensi besar dalam penguatan ekosistem pemasaran.

    “Surabaya itu kan bukan daerah penghasil. Kalau arahan dari (pemerintah) pusat di daerah, di desa, itu memang arahannya perdagangan potensi asli, pertanian dan macam-macam. Jadi kalau kita itu kan potensinya pemasaran. Oleh sebab kita bekerjasama dengan beberapa daerah penghasil,” kata Reza ditemui beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Reza menjelaskan bahwa melalui Koperasi Merah Putih ini, pemkot menjalin kerjasama dengan beberapa daerah penghasil untuk memenuhi pasokan bahan pokok dan kebutuhan lain dalam jumlah besar, yang kemudian dipasarkan dengan harga terjangkau.

    “Kemarin dalam forum APEKSI kita sudah menginisiasi kerjasama ini dengan beberapa daerah penghasil untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih ini. Dengan penandatanganan PKS (perjanjian kerjasama) kami menggandeng Rengel, Tuban untuk kebutuhan produksi beras dan pupuk, dari Pasuruan kita meminta produksi mangga, dan Mojokerto untuk pemenuhan sembako,” ungkapnya.

    Hasil kerjasama ini kemudian dipasarkan di gerai Koperasi Merah Putih untuk menyuplai toko retail, toko kelontong, dan kebutuhan UKM di wilayah kelurahan.

    “Contohnya di Koperasi Merah Putih Tambakrejo. Itu kita setting KBLInya di 46, untuk jenis pedagang besar. Karena supaya tidak mematikan toko-toko kecil yang lain. Dan posisinya Koperasi ini menjadi pemasok. Pemasok dari seluruh toko-toko kelontong kecil yang ada di sekitar kelurahan dengan harga murah,” tutupnya. [ram/beq]

  • Delapan Pejabat Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda Bondowoso 2025

    Delapan Pejabat Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda Bondowoso 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak delapan pejabat dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso tahun 2025.

    Pengumuman ini disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka yang diketuai Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, MA pada Senin, 19 Mei 2025.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengatakan jumlah pelamar yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Pansel berjumlah delapan orang.

    “Semua peserta ini telah melalui verifikasi dokumen secara ketat sesuai regulasi seleksi terbuka JPT,” ujar Mahfud pada BeritaJatim.com, Senin (19/5/2025).

    Ia menjelaskan, para peserta yang lolos seleksi administrasi ini akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi assessment pada Selasa, 20 Mei 2025 di Kantor BKN Provinsi Jawa Timur, Surabaya, mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai.

    “Assessment ini akan mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural para kandidat,” imbuhnya.

    Mahfud menambahkan, proses seleksi terbuka ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi. Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga terpilih Sekda definitif yang mampu mendorong percepatan pembangunan Bondowoso.

    Delapan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi antara lain:

    Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. – Kepala Dispendukcapil Bondowoso
    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I – Kepala DPMD Probolinggo
    Dr. Hari Cahyono, S.T., M.M. – Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso
    Hendri Widotono, S.Pt., M.P. – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso
    dr. Mohammad Imron, M.M.Kes. – Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bondowoso
    Sholikin, S.Pd., S.H., M.Si. – Sekretaris DPRD Bondowoso
    Drs. Sigit Purnomo, M.M. – Kepala BPBD Bondowoso
    Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si. – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Setda Bondowoso

    [awi/beq]

  • Wabup Bondowoso Tinjau Kaligedang, Pastikan Situasi Kondusif dan Ekonomi Pulih

    Wabup Bondowoso Tinjau Kaligedang, Pastikan Situasi Kondusif dan Ekonomi Pulih

    Bondowoso (beritajatim.com) – Situasi di Desa Kaligedang, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, mulai menunjukkan pemulihan. Aktivitas warga kembali berjalan normal seiring membaiknya kondisi keamanan di wilayah tersebut.

    Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, turun langsung ke Kaligedang akhir pekan lalu untuk memastikan stabilitas dan kondusivitas tetap terjaga. Ia didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Kominfo Ghozal Rawn, Kepala Dispendukcapil Agung Trihandoko, serta Plt Kepala Badan Kesbangpol Taufan Restuanto.

    Rombongan disambut Camat Ijen Wisnu Hartono, perwakilan TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat dan dua kepala desa, yaitu Sukarto dari Kaligedang dan Sadik dari Sempol. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

    “Kami hadir ke Ijen untuk bersilaturahmi dengan Muspika, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya, guna menyerap informasi langsung di lapangan,” ujar Ra As’ad, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo.

    Ra As’ad menyebutkan bahwa kunjungan tersebut mendapat restu dari Bupati Abdul Hamid Wahid. Tujuannya adalah memastikan roda ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata kembali berjalan dengan baik dalam situasi yang sudah aman dan kondusif.

    Pemerintah Kabupaten Bondowoso, lanjutnya, tengah mengupayakan solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan yang sempat muncul di wilayah Ijen. Upaya tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari PTPN, Perhutani, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, hingga unsur masyarakat.

    “Mudah-mudahan dari masukan-masukan yang kami serap ini bisa kami sampaikan ke Bupati untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terbaik yang saling menguntungkan,” ujarnya.

    Ia berharap masyarakat dapat kembali bekerja, anak-anak bisa belajar dengan tenang, dan seluruh aktivitas sosial serta ekonomi berjalan seperti sediakala. [awi/beq]

  • Angka Kekerasan di Kediri Naik Jadi 33 Kasus, Ini Pesan Vinanda Prameswati

    Angka Kekerasan di Kediri Naik Jadi 33 Kasus, Ini Pesan Vinanda Prameswati

    Kediri (beritajatim.com) – Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri mencatat, pada 2023 terjadi 22 kasus kekerasan. Terdiri dari 16 kasus kekerasan terhadap anak dan 6 kasus terhadap perempuan. Namun pada 2024, jumlahnya meningkat menjadi 33 kasus: 19 kasus kekerasan terhadap anak dan 14 terhadap perempuan.

    Atas kasus tersebut, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan pentingnya peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan masyarakat. Ia mengajak seluruh anggota satgas untuk bekerja profesional, cepat, dan humanis, serta memiliki kepekaan sosial tinggi.

    “Satgas PPA kepanjangan tangan pemerintah, harus bekerja profesional, cepat dan humanis, serta pekan terhadap kondisi sosial,” ujar Vinanda.

    Ia menekankan pentingnya peka terhadap perubahan perilaku warga di sekitar yang bisa jadi indikasi kekerasan.

    “Ketika warga kita, mungkin tetangga Satgas PPA, biasanya ceria, kemudian berbeda, menutup diri, dan besoknya lagi wajahnya biru-biru. Kita harus tanggap, ditanya kondisinya, apakah sehat dan kondisinya bagaimana. Sebetulnya beliau ini butuh teman,” jelasnya.

    Menurut wali kota termuda ini, komunikasi harus dibangun dengan cara yang baik tanpa menjadikan korban sebagai bahan gosip. Satgas PPA dituntut menjaga kerahasiaan informasi dan mampu memberikan solusi tepat.

    “Tetapi kita harus berkomunikasi dengan baik. Tetapi jangan sampai malah jadi bahan rasan-rasan. Ini Satgas PPA penting harus menjaga rahasia dalam kasus korban, sehingga profesionalitas ini penting. Setelah kita tahu kasus beliau, kita memberikan solusi dan langkah-langkah penanganan,” ungkapnya.

    Lulusan S2 Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya ini menambahkan, penanganan korban dewasa dan anak-anak harus dilakukan dengan pendekatan berbeda. Anak-anak cenderung tertutup dan membutuhkan pendekatan lebih lembut.

    “Kita harus tahu antara dewasa dan anak-anak. Ini perlakuannya berbeda. Ketika dewasa mereka terbuka. Tetapi anak-anak berbeda. Tertutup, dan mungkin perlu dengan mainan. Makanya kita harus koordinasi dengan pemerintah, sehingga saat terjadi kasus kekerasan anak, kita harus langsung action,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai ancaman hukum bagi pelaku kekerasan serta pentingnya laporan berkala dan evaluasi rutin agar jumlah kasus tidak meningkat.

    “Perlu komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan. Ada juga yang ODGJ, karena kekerasan. Lalu perlu adanya laporan secara berkala dalam kasus kekerasan. Kita juga perlu melakukan pengecekan dan evaluasi. Jangan sampai jumlah kasusnya malah meningkat,” imbuhnya.

    Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali ini pun mengingatkan seluruh Satgas PPA agar tidak justru menjadi pelaku kekerasan.

    “Jangan sampai sudah dapat pengetahuan dari pemerintah, malah menjadi pelaku kekerasan. Harapan saya, bisa selalu memiliki motivasi untuk memberi kontribusi dalam melaksanakan tugas, karena peran PPA sangat penting untuk Kota Kediri,” katanya.

    Diketahui, jumlah Satgas PPA di Kota Kediri saat ini berjumlah 147 orang, terdiri dari 61 laki-laki dan 86 perempuan. Komposisi ini, ada laki-laki dan perempuan, dapat menjadikan layanan yang diberikan Satgas PPA semakin komplit.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap, sinergi yang dibangun dapat menjadikan Kota Kediri sebagai kota yang aman, nyaman, dan sejahtera. [nm/aje]

  • Talent DNA Berbasis AI, Ary Ginanjar Puji Terobosan Gubernur Khofifah

    Talent DNA Berbasis AI, Ary Ginanjar Puji Terobosan Gubernur Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim bersinergi dengan ESQ Corp untuk menguatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur agar lebih produktif dengan mengenali talent DNA-nya untuk penempatan pada tugas yang tepat, sehingga produktivitas bisa meningkat.

    Bahkan tak hanya ASN, namun talent managemen menggunakan konsep DNA dan berbasis AI ini juga akan diterapkan pada seluruh kepala sekolah jenjang SMA/SMK/SLB di Jatim dan juga para guru Bimbingan Konseling (BK).

    Menunjukkan keseriusan terkait hal tersebut, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa secara khusus menggelar pertemuan dengan founder ESQ (Emotional Quotient and Spiritual Quotien) Leadership Center, Ary Ginanjar Agustian, di Menara 165 ESQ Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

    “Harapan kami adalah apa yang sudah terhitung dari AI talent managemen DNA ini kita bisa meningkatkan produktivitas sampai 788 kali,” tegas Khofifah.

    Berdasarkan data dari ESQ Corp, seseorang yang bekerja tidak sesuai atau tanpa diserta dengan dengan talenta dan kekuatan, maka besar kemungkinkan kinerjanya tidak maksimal. Ketika sudah sesuai dengan talenta dan kekuatan yang dimiliki, maka kinerjanya bisa maksimal bahkan meningkat secara signifikan 788 kali .

    “Jadi, kalau kita punya potensi, bagaimana caranya potensi itu bisa dimaksimalkan menjadi kompetensi, kemudian kompetensi itu bisa meningkatkan produktivitas,” imbuhnya.

    Khofifah ingin menggali lebih detail terkait teknis penerapan Talent Management dengan menggunakan konsep Drive, Network, Action berbasis AI untuk segera diimplementasikan pada target yang disasar, yaitu ASN, kepala sekolah dan juga guru BK.

    “Betapa sesungguhnya output dari upaya ini bisa menjadi kabar baik bagi semua pihak. Tidak hanya untuk Pemprov jatim, tapi juga warga jatim,” tandasnya.

    “Terutama ketika kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, ketika kita menemu kenali potensi dari anak-anak kita sejak dini, maka mereka akan semakin terarah dan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam belajar dan bekerja. Serta, nantinya berkarir di masing-masing posisi yang memang mereka kuat dan memiliki kompetensi di bidangnya,” tegasnya.

    Khofifah menjelaskan, Dinas Pendidikan Jatim saat ini telah memulai secara bertahap melakukan pelatihan talent DNA metode ESQ Corp ini kepada para kepala sekolah secara bertahap.

    Sedangkan bagi guru bimbingan konseling (BK) akan dimulai 20 Mei 2025, semua akan dilakukan secara bertahap hingga merata pada seluruh guru BK di Jawa Timur.

    Guru BK turut menjadi sasaran pelatihan talent DNA agar nantinya lebih tepat dalam memberikan pengarahan pada para siswa-siswi SMA SMK dan juga Madrasah Aliyah Jawa Timur dalam rangka mengetahui potensi dan kompetensinya agar ke depan bisa memilih jurusan yang sesuai dengan talenta yang dimiliki.

    “Talent DNA penting bagi murid SMA/SMK/Aliyah. Karena Menurut ahli Educational Psychologist dari Integrity Development Flexibility (IDF), Irene Guntur, menyebutkan bahwa sebanyak 87 persen mahasiswa di Indonesia salah jurusan,” ujar Khofifah.

    Beberapa alasan murid salah dalam memilih jurusan berdasarkan penelitian adalah pertama karena mengikuti teman, terlalu banyak menerima saran sehingga akhirnya memilih dengan terburu-buru tanpa rencana matang. Dan, baru menyadarinya saat sudah memasuki kuliah bahwa jurusan tersebut kurang disukai. Selain itu, beberapa juga karena alasan penawaran beasiswa dan alasan orang tua.

    “Padahal dalam memilih jurusan harusnya dilihat pada minat, yang kemudian dikuatkan dengan potensi yang dimiliki serta kompetensi yang dimiliki siswa tersebut. Nah, ini harus ada yang mengarahkan,” tandas Khofifah.

    Targetnya seluruh guru BK dari SMA/SMK/Aliyah Negeri akan mengikuti pelatihan talent DNA ini secara bertahap. Setelah seluruh kepala sekolah dari guru BK di jenjang SMA SMK Negeri di Jatim rampung mengikuti pelatihan Talent DNA dari ESQ Corp, maka Pemprov Jatim juga akan membuka pelatihan yang sama bagi para kepala sekolah dan guru BK dari sekolah swasta.

    “Dengan demikian kita dapat memaksimalkan proses peminatan jurusan pada siswa siswi kita dan meminimalisir salah jurusan dengan minat serta talenta anak. Lebih strategis lagi Insya Allah Jawa Timur bisa memiliki data talenta murid didik yang bisa dijadikan referensi nasional,” urainya.

    “Terima kasih Pak Ary Ginanjar dan tim ESQ Corp yang membantu menemukenali bakat yang melekat pada diri murid didik kita. Mohon do’a semuanya semoga besar manfaatnya,” tukasnya,

    Sementara itu, Ary Ginanjar Agustian mengapresiasi langkah Gubernur Khofifah sebagai satu terobosan yang bermanfaat dalam menentukan orang yang tepat di tempat yang tepat. Termasuk dengan menyasar kepala sekolah dan guru BK di Jatim.

    “Apa yang dilakukan Ibu Gubernur Khofifah ini adalah satu terobosan yang tepat untuk menciptakan SDM yang tepat dan berkualitas. Bagaimana menempatkan the right man in the right place. Termasuk di dunia pendidikan, agar siswa tidak salah jurusan. Ini menjadi langkah besar untuk kemajuan Jawa Timur ke depan,” pungkas Ary Ginanjar. [tok/aje]