Category: Beritajatim.com Politik

Luciano Satrio Himawan Afianto Terpilih sebagai Ketua Pemuda Katolik Situbondo

Situbondo (beritajatim.com) — Musyawarah Komisariat Cabang (Muskomcab) Pemuda Katolik Kabupaten Situbondo resmi menetapkan Luciano Satrio Himawan Afianto, S.P., sebagai Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Situbondo untuk masa bakti 2025–2028.

Pemilihan yang berlangsung secara aklamasi ini digelar pada Minggu (18/5) di Pondok Olivia Mawar 50, Situbondo.

Luciano menggantikan Andreas Hadinugraha yang telah memimpin selama tiga tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Andreas, organisasi ini mencatat pertumbuhan signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Dalam sambutan pertamanya, Luciano menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh kader dan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan agenda organisasi yang belum tercapai.

“Saya merasa terhormat atas amanah ini dan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga dengan dukungan semua pihak, Pemuda Katolik Situbondo bisa semakin maju,” ujar Luciano.

Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Timur, Christophorus Suryo, S.H., turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap capaian kepemimpinan sebelumnya.

Ia menilai masa kepemimpinan Andreas sebagai progresif dan penuh pencapaian penting, serta berharap tongkat estafet kepemimpinan ini dapat dilanjutkan secara lebih inovatif oleh generasi muda.

“Saya optimistis di tangan kaum milenial seperti Mas Luciano, Pemuda Katolik akan semakin aktif dalam mengawal peran Gereja di tengah masyarakat,” ungkap Christophorus.

Ia juga menekankan urgensi percepatan program clustering kader yang menjadi fokus utama Komda Jawa Timur ke depan.

Dukungan juga datang dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo, Rudi Afianto, S.Pd., M.Pd., yang hadir mewakili Pemerintah Daerah. Sebagai Dewan Pakar Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Rudi menegaskan kesiapan struktur organisasi Pemuda Katolik untuk menjadi jembatan aspirasi dari tingkat daerah hingga pusat.

“Struktur organisasi yang solid adalah kunci untuk menjawab kebutuhan daerah. Saya berharap Komda mampu menjadi penghubung yang efektif antara cabang, anak cabang, dan pusat,” jelas Rudi.

Muskomcab ini turut dihadiri oleh berbagai unsur organisasi Katolik, termasuk Dewan Paroki Harian (DPH), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Orang Muda Katolik (OMK), serta jajaran pengurus Pemuda Katolik dari tingkat Komisariat Daerah Jawa Timur.

Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat persaudaraan, menandai awal baru bagi gerakan Pemuda Katolik di Kabupaten Situbondo dalam menyongsong masa depan yang lebih partisipatif dan progresif. (ted)

19/05/2025 21:52
Mbak Wali Terima Kunjungan Para Kiai, Diskusikan Gerakan Nasional Ayo Mondok

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menerima kunjungan beberapa tokoh agama di Jawa Timur, Senin (19/5/2025). Para tokoh agama ini diterima di Rumah Dinas Wali Kota Kediri.

Pada kesempatan ini, Mbak Wali menjelaskan bahwa pertemuannya dengan para tokoh agama ini dalam rangka silaturahmi, sekaligus membahas terkait rencana kegiatan Gerakan Nasional Ayo Mondok yang akan dilaksanakan di tanggal 28 Mei 2025. “Ini merupakan gerakan di mana seluruh Kyai dan Ibu Nyai se Jawa Timur, berkumpul di Kota Kediri tepatnya di Pondok Al Amien Ngasinan Kediri,” jelasnya.

Menurut Wali Kota Kediri, Gerakan Nasional Ayo Mondok merupakan kegiatan yang positif karena di kegiatan tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk berdiskusi terhadap tantangan yang ada, sekaligus bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang ada.

Sementara itu, KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menuturkan Gerakan Nasional Ayo Mondok ini mendapat dukungan penuh dari Mbak Wali Kota Kediri. “Alhamdulillah nyambung apa yang digagas beliau, visi misi beliau dengan gerakan ini. Kita juga punya misi bagaimana caranya situasi pesantren itu yang ramah dan ngangeni dan bisa jadi kenangan yang lama dan indah selama hidupnya,” terangnya.

Gus Hans melanjutkan bahwa Gerakan Nasional Ayo Mondok ini merupakan acara Muhalaqoh (Muhasabah dan Halaqoh). Karena pada kegiatan ini nanti akan membahas tentang bagaimana peran santri bisa melek media dan juga cakap terhadap media multiplatform. “Harapannya langkah atau gerakan ini bisa menjadi situasi yang ngangeni. Ketika ada pesantren yang ngangeni maka semua orang akan ingat bahwa hal ini berawal dari Kota Kediri,” tutupnya.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Gus Luqman Pengasuh Perguruan Islam Pondok Tremas Arjosari Pacitan, Gus Munir Pengasuh Ponpes Miftahul ‘ulum Jombangan Pare Kediri, dan ⁠Gus Farid Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Kediri. [nm/but]

19/05/2025 21:15
Dewan Kota Probolinggo Geram Panel Panjat Tebing Dibongkar Tanpa Koordinasi, FPTI dan Pemkot Saling Lempar Alasan

Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area panjat tebing di GOR A. Yani pada Senin (19/5/2025) siang. Sidak ini dilakukan menyusul pembongkaran fasilitas oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) setempat.

Dalam sidak tersebut, anggota dewan menilai pembongkaran panel panjat tebing dilakukan tanpa koordinasi yang jelas. Mereka meminta agar fasilitas tersebut dikembalikan ke tempat semula.

“Panel harus segera dipasang kembali karena menyangkut latihan atlet menjelang Porprov,” tegas Ketua Komisi I DPRD, Isah Junaidah. Ia menyebut pembongkaran dipicu miskomunikasi antara FPTI dan Pemkot.

Ketua FPTI Kota Probolinggo, Iwan Rosidi, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan atas dasar informasi dari Dispopar terkait rencana relokasi fasilitas. Beberapa kerangka besi bahkan telah dipindahkan ke lahan pribadinya di Kecamatan Kademangan.

“Kami khawatir jika peralatan tidak diamankan bisa rusak atau hilang, jadi kami bongkar sebagian,” kata Iwan Rosidi. Ia mengaku informasi relokasi juga datang dari pihak Dinas PUPR-PKP yang sempat melakukan pengukuran.

Anggota Komisi I DPRD, Zainul Fatoni, menilai bahwa pembongkaran fasilitas olahraga tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum melakukan tindakan seperti itu.

“Harus jelas manfaat, dampak, status lahan, dan anggarannya. Jangan sampai main bongkar begitu saja,” tegas Zainul. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya belum menerima kajian resmi dari Pemkot soal relokasi.

Komisi I mendesak agar panel panjat tebing segera dikembalikan ke posisinya demi menjaga persiapan atlet. Namun FPTI menyatakan belum memungkinkan untuk melakukan pemasangan ulang dalam waktu dekat.

“Kami fokus dulu ke persiapan Porprov. Setelah itu baru bisa pikirkan pemasangan ulang,” ujar Iwan. Ia meminta dukungan agar atlet tetap bisa latihan dengan fasilitas seadanya.

Sementara itu, Kepala Dispopar Kota Probolinggo, Rachmadeta Antariksa, membenarkan adanya wacana pembangunan akses jalan baru di sekitar GOR. Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap awal dan belum menyentuh area panjat tebing.

“Yang akan ditata dalam waktu dekat ini hanya area lapak sisi selatan. Arena panjat tebing dan lapangan basket belum masuk rencana perubahan,” pungkas Rachmadeta. Ia meminta FPTI fokus pada Porprov dan tidak terganggu oleh wacana tersebut. (ada/ian)

19/05/2025 20:50
Mbak Wali Beri Arahan Kebijakan Strategis TPAKD Tahun 2025, Wujudkan Kota Kediri MAPAN

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan terkait kebijakan strategis program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2025. Arahan diberikan dalam Rapat Pleno TPAKD Kota Kediri, Senin (19/05/2025). Acara bertempat di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

Mbak Wali menjelaskan Kota Kediri memiliki visi Kota Kediri yang MAPAN, Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni. Visi tersebut dapat dicapai melalui lima misi. Kota Kediri juga memiliki program unggulan yang tertuang dalam Sapta Cita. Dimana ada beberapa program unggulan dalam Sapta Cita yang dapat didukung dengan adanya TPAKD.

Tentunya dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN melalui percepatan akses keuangan daerah. Cita 2, produktif, kreatif dan inovatif. Dapat diwujudkan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Gerak Syariah (Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan pengembangan galeri investasi di Kota Kediri.

Selanjutnya, Cita 3, Kediri City Tourism atau D’CITO melalui Finansial Festival yang diselenggarakan pada saat bulan inklusi nasional. Lalu inklusi dan literasi keuangan pada kelompok usaha pertanian yang menyasar komunitas pada wisata petik buah. Serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan budidaya ikan. Cita 4, lingkungan indan dan bekelanjutan.

Diwujudkan melalui inklusi dan literasi keuangan pada nasabah dan pengelola bank sampah yang dapat dikonversi menjadi tabungan emas dan tabungan pelajar. “Pemerintah Kota Kediri juga melakukan soft launching Lapor Mbak Wali 112. Harapannya ini bisa disinergikan dengan TPAKD karena banyak sekali tantangan yang dihadapi terkait keuangan. Kita di TPAKD punya peran penting untuk memberikan edukasi terkait literasi dan inklusi keuangan,” jelas Mbak Wali.

Wali kota termuda ini juga mengajak seluruh anggota TPAKD untuk berkomitmen dan bersinergi dalam melaksanakan program TPAKD tahun 2025. Harapannya bisa dilaksanakan sesuai timeline dengan baik. Rakor ini akan menjadi forum yang produktif. Dimana seluruh tim dapat saling bertukat pikiran. “Mari bersama-sama mencari strategi terbaik serta memperkuat kolaborasi. Guna meningkatkan akses keuangan daerah Kota Kediri tahun 2025. Sehingga dapat mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN,” pungkasnya.

Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri menambahkan program kerja yang disusun mengacu pada program nasional. Yakni SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely. Berdasar roadmap program tematik tahun ini adalah akselerasi pemanfaatan produk dan jasa layanan industri jasa keuangan khususnya tentang pasar modal. “Setiap tahun memang temanya berbeda-beda. Jika tahun ini terkait pasar modal contoh yang bisa kita lakukan adalah peningkatan pada galeri investasi. Di universitas Kediri dan sekitarnya ada pojok untuk galeri investasi,” imbuhnya.

Ismirani Saputri juga menyampaikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. Hasilnya menunjukkan kenaikan, indeks literasi keuangan di angka 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%. Untuk literasi keuangan di pedesaan berada di angka 59,6% lalu di kota sebesar 70,9%.

Berdasar gender, indeks literasi keuangan untuk laki-laki tercatat sebesar 67,32%. Adapun, indeks literasi keuangan untuk perempuan sebesar 65,58%. Ada pula informasi mengenai TPAKD Award, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), dan lainnya.

Turut hadir, Plt Deputi Kepala Perwakilan Bidang SPPURMI Muhammad Irfan Octama, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala OPD terkait, para pimpinan cabang Lembaga Jasa Keuangan di Kota Kediri, Direktur Perumda BPR Poppy Setyaningrum, Direktur Perumda Pasar Joyoboyo Djauhari Luthfi, serta tamu undangan lainnya. [nm/ian]

19/05/2025 20:47
Bupati Pamekasan Resmikan Perpusda M Tabrani

Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman meresmikan gedung baru Perpustakaan Daerah (Perpusda) Pamekasan, dengan nama Perspusda M Tabrani di Jl Jokotole 55 Pamekasan, Senin (19/5/2025).

Pada awalnya, perpusda tersebut lebih familiar dengan sebutan Perpustakaan Umum, di mana penambahan nama M Tabrani sebagai bentuk kebanggaan sekaligus penghargaan bagi putra terbaik Pamekasan, yang menjadi salah satu tokoh yang berjasa besar bagi Bangsa Indonesia.

Terlebih M Tabrani merupakan salah satu sosok penggagas Bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan yang selanjutnya dituangkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 1928 silam. Selanjutnya dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda.

Peresmian gedung baru (renovasi) Perspusda M Tabrani, ditandai dengan gunting pita oleh Bupati KH Kholilurrahman, didampingi Sekda Pamekasan, Masrukin, Kepala Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Achmad Sjaifuddin, Kepala Disdikbud Mohammad Alwi, Kepala Diskominfo Taufikurrahman, serta jajaran Forkompinda Pamekasan.

“Sebagai bentuk kebanggaan dan penghargaan kita kepada tokoh sekaligus putra terbaik, maka perpustakaan ini diberi nama Perpusda M Tabrani,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman dalam peresmian perpusda.

Keberadaan Perpusda M Tabrani, diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan akses pengetahuan masyarakat, termasuk meningkatkan kemampuan digital. “Artinya perpustakaan ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia pendidikan semata, tetapi juga bisa berdampak luas. Baik untuk sektor ekonomi, kesehatan, sosial, budaya hingga spiritual masyarakat,” ungkapnya.

“Tidak kalah penting juga kita harapkan Perpustakaan M Tabrani ini dapat menyelenggarakan berbagai program yang bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, seperti perpus keliling, kelas pelatihan life skill, kelas keterampilan multimedia, kelas inovasi literasi digital, kelas digital marketing, kelas literasi enterpreneur, galery pameran produk UMKM, pameran buku, dan pameran lukis dan berbagai program lainnya,” jelasnya.

Selain itu, bupati yang akrab disapa Kiai Kholil juga berharap besar keberadaan Perpusda M Tabrani dapat menjadi bagian penting dalam sektor pembangunan di daerah yang dipimpinnya. “Dengan begitu, perpustakaan dapat menjadi rumah besar pengetahuan bagi semua lapisan masyarakat,” pungkasnya. [pin/kun]

19/05/2025 20:11
Kelurahan Pulorejo Wakili Kota Mojokerto dalam Penilaian Gotong Royong Terbaik Jatim 2025

Mojokerto (beritajatim.com) – Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, terpilih mewakili Kota Mojokerto dalam Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai pada, Senin (19/5/2025) tersebut menandai langkah penting dalam penilaian tingkat provinsi.

Kelurahan Pulorejo dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan dari 10 aspek dan 10 indikator penilaian yang mencakup bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan, serta kesehatan dan lingkungan. Tim penilai disambut langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat Kota Mojokerto.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur yang juga Ketua Tim Penilai, Budi Sarwoto, mengapresiasi konsistensi Kota Mojokerto dalam menjaga semangat kebersamaan. “Kota Mojokerto dua tahun berturut-turut masuk nominasi tiga besar tingkat provinsi,” ungkapnya.

Masih kata Budi, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kegotongroyongan tetap tumbuh subur di tengah masyarakat perkotaan. Ia menambahkan, gotong royong adalah intisari nilai-nilai Pancasila yang harus dijaga sebagai modal sosial untuk memperkuat pembangunan daerah.

“Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sangat penting untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau akrab disapa Ning Ita, turut menyampaikan rasa bangga atas capaian Kelurahan Pulorejo. Menurutnya, nilai-nilai gotong royong di Kota Mojokerto masih kuat meskipun masyarakat Kota Mojokerto hidup dalam suasana urban yang plural.

“Saya bangga karena semangat kebersamaan dan kepedulian masih tumbuh subur di tengah dinamika masyarakat kota. Gotong royong itu bagian dari genetika Mojopahit. Ini kekuatan lokal yang harus terus dijaga,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ning Ita menegaskan bahwa semangat gotong royong sejalan dengan Panca Cita Pemkot Mojokerto, terutama pada cita kedua. Yakni mewujudkan ketahanan sosial budaya melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan saya, tidak hanya Kelurahan Pulorejo, tetapi semua kelurahan di Kota Mojokerto bisa menjadi kelurahan gotong royong,” pungkasnya.

Lomba Gotong Royong tahun 2025 ini mengusung tema ‘Gotong Royong untuk Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan’, yang sejalan dengan prioritas nasional dalam menciptakan swasembada pangan, air, dan energi. [tin/kun]

19/05/2025 19:47
Pacitan Mulai Wujudkan Kopdes Merah Putih, 172 Desa dan Kelurahan Gelar Musdesus

Pacitan (beritajatim.com) – Semangat membangun ekonomi kerakyatan dari akar rumput mulai menyala di Kabupaten Pacitan. Pemerintah daerah setempat resmi memulai langkah nyata membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sejalan dengan program nasional Presiden Prabowo Subianto. Ibarat menanam benih kesejahteraan, program ini diharapkan kelak tumbuh menjadi pohon ekonomi yang kokoh dan meneduhkan seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian (Dikuperin) Pacitan, Prayitno, mengungkapkan bahwa sebanyak 172 desa dan kelurahan telah memulai tahapan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai fondasi awal pendirian koperasi. “Mulai hari ini, sejumlah desa sudah menggelar Musdesus untuk pembentukan koperasi,” ungkapnya, Senin (19/5/2025).

Lebih dari sekadar forum administratif, Musdesus menjadi ruang kebersamaan warga dalam merumuskan masa depan ekonomi desanya. Petani, nelayan, pemuda, hingga tenaga kesehatan desa diajak turut serta menyusun arah dan visi koperasi yang akan mereka kelola bersama. Layaknya merakit kapal besar, keterlibatan warga diharapkan memperkuat rasa memiliki dan semangat untuk mengarungi samudra ekonomi secara gotong royong.

Setelah struktur pengurus terbentuk, Pemerintah Desa diminta segera menindaklanjuti proses legalisasi koperasi melalui notaris. Targetnya, seluruh Kopdes Merah Putih segera mengantongi dokumen legal seperti akta pendirian, AHU, NPWP, NIK, dan NIB agar sah secara hukum dan siap beroperasi secara nasional.

“Target kita, seluruh desa dan kelurahan sudah tuntas pembentukan koperasi ini paling lambat akhir Mei 2025,” tegas Prayitno.

Setelah itu, pihaknya akan menginventarisasi potensi jenis usaha yang akan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Hal tersebut perlu dimatangkan terlebih dahulu sebelum pengajuan pembiayaan. (tri/kun)

19/05/2025 19:23
Bupati Jombang Luncurkan Program RDF Seger, Dorong Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomis

Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang, H Warsubi, didampingi Wakil Bupati menghadiri peluncuran program Refuse Derived Fuel (RDF) Seger di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjardowo, Senin (19/5/2025).

Peluncuran ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jombang, hasil kerja sama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Perumda Aneka Usaha Seger. Program RDF menjadi upaya strategis Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani persoalan sampah sekaligus mendukung energi berkelanjutan.

“Dengan pemilahan sampah sejak awal, volume sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang signifikan. Pemkab Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkomitmen mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong energi berkelanjutan,” jelas Warsubi dalam sambutannya.

Ia menambahkan, RDF adalah proses pengolahan sampah padat anorganik menjadi bahan bakar alternatif. Dalam tahap awal ini, sebanyak 2,2 ton RDF dikirim ke PT Semen Indonesia di Tuban sebagai bentuk pemanfaatan limbah menjadi energi yang lebih bernilai.

“Proses RDF ini mengubah sampah padat anorganik menjadi bahan bakar alternatif. Kami bekerja sama dengan PT Semen Indonesia Tuban. Hari ini sebanyak 2,2 ton produk RDF diluncurkan ke Tuban. Alhamdulillah ini upaya kami dalam mengubah sampah menjadi bernilai ekonomis,” tambahnya.

Kepala DLH Jombang, Miftahul Ulum, menerangkan bahwa mekanisme RDF melibatkan mesin pemilah (gibrig) untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik kemudian dipilah lagi, dan bagian yang tidak memiliki nilai ekonomis—seperti kantong kresek rusak—akan diolah menjadi RDF. Dari 30 ton sampah yang dikelola per hari, hanya sekitar 6–8 ton yang akan diproses lebih lanjut.

“Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis seperti sampah kantong kresek yang rusak akan kami olah menjadi RDF. Jadi sampah yang dijadikan bahan utama adalah sampah tidak memiliki nilai ekonomis, namun dengan adanya program RDF akan memiliki nilai ekonomis,” jelas Miftahul Ulum.

Bupati Jombang Warsubi saat berada di TPA Banjardowo

DLH Jombang juga menggandeng warga sekitar sebagai petugas pemilah sampah, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam sistem pengelolaan lingkungan. Ke depan, Pemkab mendorong terbentuknya Bank Sampah di setiap RW, sebagaimana semangat program dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Luthfi, petugas harian Bank Sampah DLH, menekankan pentingnya pengurangan volume sampah dari hulu, yakni dari rumah tangga dan komunitas tingkat bawah.

“Harapan kami terhadap Abah Bupati Warsubi adalah saat ada RDF, proses pengolahan sampah lebih luar biasa. Namun jangan lupa bahwa pengurangan menjadi penting karena tadi sampaikan bahwa masih ada 51% yang tidak terlalu dikelola dengan baik. Salah satunya adalah dengan membuat bank sampah mulai di tingkatan RW,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan Bank Sampah di tiap RW akan mempercepat proses edukasi sekaligus mendukung lingkungan yang lebih bersih. Petugas Bank Sampah, kata dia, selama ini telah bekerja tanpa henti bahkan hingga pelosok Jombang seperti Ngusikan dan Wonosalam, demi menyampaikan edukasi tentang pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah.

“Pemilahan dan pengelolaan sampah yang baik jika dimulai dari tingkat RT/RW akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” pungkas Luthfi.

Peluncuran RDF Seger ini menandai langkah serius Pemerintah Kabupaten Jombang dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern, berkelanjutan, dan berdaya guna. [suf]

19/05/2025 18:33
DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Apa Kata Khofifah?

Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (19/5/2025).

Persetujuan tersebut disampikan melaui rekomendasi yang diberikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono.

Rekomendasi tersebut diserahkan setelah sebelumnya bersama DPRD Jatim mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada 21 Maret 2025 lalu.

Atas rekomendasi yang diterima, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara marathon dan komprehensif dalam melakukan pembahasan LKPJ. Sehingga, menghasilkan rekomendasi sebagai catatan strategis bagi peningkatan kinerja Pemprov Jatim.

“Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa seluruh jajaran Pemprov dan Forkopimda Jatim, Pemkab/Pemkot se-Jatim, tokoh agama dan masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha hingga berbagai stakeholders dalam proses pembangunan di Jawa Timur,” ucapnya.

Perlu diketahui dalam kurun waktu tepat 30 hari sejak LKPJ disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan. Sehingga, perumusan rekomendasi yang dihasilkan telah memenuhi kaidah sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 bahwa pembahasan LKPJ harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah disampaikan.

Untuk itu, Gubernur Khofifah menyatakan terima kasih sekaligus kesiapannya beserta seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti seluruh saran, catatan dan rekomendasi dari seluruh Fraksi DPRD Jatim.

“Insya Allah semua catatan, saran dan rekomendasi akan menjadi referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam semua sektor di lingkungan Pemprov Jatim. Dan menjadi masukan yang serius untuk kami berbenah hari ini dan akan datang,” kata Gubernur Khofifah.

Menurutnya, catatan dan rekomendasi ini sebagai bentuk nyata sinergi dan kolaborasi Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim guna mewujudkan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah menegaskan, sebagai salah satu provinsi paling bersejarah dan berpengaruh di Indonesia, Jatim telah menjadi barometer nasional. Sehingga, dibutuhkan komitmen semua stakeholder untuk membangun harmonious partnership dengan tetap dengan memberikan saran, kritik dan rekomendasi demi menjadi lebih baik ke depannya.

“Jawa Timur tidak boleh batuk, kalau batuk, dropletnya sampai ke Ibukota. Jawa Timur harus tetap stabil dan produktif agar tidak mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.

Masyarakat Jatim sendiri disebutnya juga memiliki peran penting. Masyarakat Jatim adalah masyarakat yang cerdas dan mampu memandang masalah sebagai tantangan dan melihat tantangan sebagai kesempatan.

“Masyarakat Bumi Majapahit terbukti mampu melalui segala rintangan dengan capaian luar biasa. Sehingga, berhasil kita raih bersama dan berpeluang menjadikan Jawa Timur episentrum peradaban berkemajuan bangsa Indonesia,” ucapnya optimis.

Senada dengan Gubernur Khofifah, Wagub Emil Dardak juga menyambut baik atas semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh Fraksi DPRD Jatim. Segala catatan dan masukan disebutnya akan menjadi modal utama segenap jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja lebih baik di tahun 2025.

“Saya rasa banyak ide, saran dan bahkan kritik yang sangat relevan yang kemudian bisa kita terapkan untuk membenahi kinerja di tahun 2025 supaya lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa semua Fraksi yang ada di DPRD Jatim sepakat memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jatim terhadap LKPJ Akhir TA 2024 sebagai Rekomendasi DPRD.

“Semua saran, catatan dan harapan Fraksi-Fraksi serta Rekomendasi Pansus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi DPRD yang akan disampaikan kepada Gubernur Jatim untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” terangnya.

Turut hadir, jajaran Wakil Ketua DPRD Jatim, anggota DPRD Jatim dari seluruh Fraksi dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jatim. [tok/beq]

19/05/2025 18:33
Sound Horeg Bikin Resah, DPR RI Desak Polisi Turun Tangan

Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah menyebut, festival atau arak-arakan sound horeg membuat resah masyarakat. Dia mendesak, pihak kepolisian turun tangan untuk menertibkan kegiatan yang sering mendapat protes warga itu.

“Dan banyak sekali protes dari masyarakat soal karnaval sound horeg. Terutama suara bising yang ditimbulkan,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

Parahnya, menurut Abdullah, masyarakat yang protes dengan acara itu malah disalahkan. Peserta sound horeg tidak terima ketika diprotes. Dengan akuhnya mereka memarahami warga yang protes.

“Itu kan tidak bisa dibiarkan. Mereka sudah merasa benar. Padahal suara bising dari sound horeg itu sangat mengganggu. Rumah saja bisa rusak, apalagi telinga kita,” jelasnya.

Abdullah mengaku, tidak bisa membayangkan jika arak-arakan itu sound horeg itu melintas di rumah orang yang sedang sakit atau orang yang sedang beribadah. Tentu, kegiatan itu sangat mengganggu.

Abdullah menilai, karnaval atau kegiatan sound horeg menimbulkan banyak masalah. Untuk itu, Abdullah meminta pihak kepolisian untuk turun tangan mangatasi persoalan itu. Polisi dan pemerintah daerah bisa membuat aturan yang ketat terhadap kegiatan yang sering menimbulkan masalah tersebut.

“Kegiatan seperti itu jangan dibiarkan tanpa ada aturan yang jelas. Kalau tidak diatur, maka akan terus menimbulkan masalah,” tegas Abdullah.

Sebelumnya, sound horeg yang sedang mengikuti arak-arakan di Bondowoso, Jawa Timur tiba-tiba tumbang dan menimpa beberapa warga yang sedang berjalan di belakangnya. Untungnya, korban hanya mengalami luka-luka.

Berikutnya, battle sound horeg yang digelar di pesisir laut Desa Wates, Kecamatan Nguling, dan Desa Semedusari, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan yang tidak berizin itu menuai protes, karena dinilai bisa mengganggu biota laut.

Hasil kajian National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menegaskan bahwa suara bising bisa mengganggu sistem komunikasi satwa laut, seperti paus dan lumba-lumba.

Tidak hanya itu, karnaval sound horeg juga sering diprotes karena menyebabkan atap dan dinding rumah rusak, bahkan peserta arak-arakan sound horeg membongkar pagar milik warga, karena menghalangi jalannya kendaraan yang mengangkut sound horeg. (hen/ted)

19/05/2025 18:25