Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Gapoktan Sidoarjo Dapat Bantuan 15 Handtraktor dan 1 Alsintan dari Kementan

    Gapoktan Sidoarjo Dapat Bantuan 15 Handtraktor dan 1 Alsintan dari Kementan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kabupaten Sidoarjo memperoleh bantuan 15 handtraktor dari Kementerian Pertanian RI. Selain itu, ada Gapoktan Desa Pertapan Maduretno Kecamatan Taman yang mendapat bantuan 1 unit Alsintan (Combine Harvester).

    Belasan bantuan handtraktor dan satu unit Alsintan diserahkan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana kepada 15 Gapoktan, di Kantor Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo dan Balai Desa Pertapan Maduretno.

    Bantuan tersebut merupakan program Kementrian Pertanian atas aspirasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) kepada Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Hj. Mimik Idayana meminta 15 Gapoktan penerima bantuan untuk memanfaatkannya dengan baik.

    Dikatakannya bantuan alat dan mesin pertanian menjadi bagian dari program ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo. Ia berharap dengan bantuan seperti ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian. “Manfaatkan handtraktor ini dengan baik ngeh,” pesan Wabup kepada para penerima bantuan.

    Dia juga meminta para petani untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Jangan sampai dijual untuk dialih fungsikan.

    Ia berharap lahan pertanian dapat dikelola dengan maksimal. Dengan begitu para petani Sidoarjo ikut berkontribusi dalam program ketahanan pangan.

    “Saya titip ojok di dol sawah jenengan, tetap semangat mempertahankan pertanian kita ngeh,” pintanya.

    Hj. Mimik Idayana yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD TMI Kabupaten Sidoarjo menegaskan, bantuan Alsintan ini kedepannya bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin dan bijaksana untuk produktivitas pertanian di 77 hektar lahan pertanian di Gapoktan desa Pertapan Maduretno.

    “Allhamdulillah desa Pertapan Maduretno mendapatkan bantuan Combine Harvester untuk merawat lahan pertaniannya. Nanti alat ini bisa dipergunakan dengan bergantian oleh 4 Gapoktan desa Pertapan Maduretno yang merawat 77 hektar sawah. Semoga alat ini bisa membantu efektifitas produksi pertanian panjenengan”, harapnya.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama perwakilan Gapoktan penerima bantuan Handtraktor dari Kementan RI

    Dalam kesempatan itu Hj. Mimik juga meminta para petani Sidoarjo untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) sebagai modal pertanian.

    Kurda tersebut merupakan bantuan permodalan berbunga rendah milik bank Sidoarjo BPR Delta Artha Perseroda. Bunganya 2 persen pertahun yang khusus diberikan kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha produktif bidang pertanian dan perikanan.

    “Ada Kurda, panjenengan butuh modal bisa memanfaatkan Kurda ini, bunganya sedikit pak,”ujarnya.

    Khoiri petani Kelurahan Urangagung Sidoarjo mengatakan bantuan tersebut sangat membantunya dalam mengelola lahan pertaniannya.

    Keberadaan handtraktor akan meningkatkan efisiensi dalam mengelola lahan pertaniannya. Selain itu dapat mengurangi biaya produksi dalam proses bercocok tanam. Pasalnya selama ini kebutuhan handtraktor saat menggarap sawah diperolehnya dari menyewa.

    “Sebenarnya kita punya handtraktor tapi rusak, terpaksa kita sewa dari desa lain, termasuk sewa operatornya,”ucapnya.

    Khoiri meyakinkan bahwa menjadi petani cukup menjanjikan sebagai mata pencaharian. Bahkan dari bertani ia sudah dapat menabung buat biaya haji dan membeli rumah. Ia mengatakan lahan persawahan yang dikelolanya bukan miliknya sendiri.

    Namun lahan 1 hektar yang dikelolanya tersebut dapat menghasilkan produksi pertanian yang menguntungkan. Apalagi didukung dengan alat dan mesin pertanian yang diberikan pemerintah.

    Bahkan ketersedian pupuk dan obat-obatan untuk pertanian saat ini mudah diperoleh. “Alhamdulillah pupuk sekarang sudah lancar, obat-obatan juga tercukupi,” terangbya. (isa/but)

  • Harkitnas, Kapolres Pamekasan Ajak Perkuat Persatuan

    Harkitnas, Kapolres Pamekasan Ajak Perkuat Persatuan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto menegaskan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) sebagai momentum memperkuat persatuan, semangat gotong royong dan meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah tantangan globalisasi.

    Hal tersebut disampaikan upacara peringatan Hardiknas Ke-117 Tahun 2025 dengan tema ‘Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat’, di Halaman Mapolres Pamekasan, Jl Stadion 81 Pamekasan, Selasa (20/5/2025).

    Kegiatan tersebut diikuti Pejabat Utama (PJU) Polres Pamekasan, beserta personel termasuk perwakilan Polsek jajaran yang tersebar di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan. Di mana Kapolres Pamekasan bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membaca teks Pancasila.

    “Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, semangat gotong royong, serta meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern,” kata AKBP Hendra Eko Triyulianto.

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan pentingnya semangat kebangkitan nasional di era digital, serta peran masyarakat dalam menjaga persatuan di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

    “Di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme pada 177 tahun lalu, lahir sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan melalui pendirian organisasi Budi Utomo. Bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada asing,”tegasnya.

    Tidak hanya itu, semangat tersebut juga harus menjadi motivasi bagi generasi penerus bangsa dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. “Kita harus yakin bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit dan berdiri di atas kekuatan kita sendiri,” pungkasnya. [pin/but]

  • Wabup Djoko Disambut Meriah Massa Ojol di Depan Kantor Pemkab Jember

    Wabup Djoko Disambut Meriah Massa Ojol di Depan Kantor Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto disambut meriah massa demonstran dari Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) yang berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (20/5/2025).

    Djoko yang ditemani Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bobby Adimas Candra Putra dan sejumlah anggota DPRD Jember, didaulat untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan perwakilan FKJOB.

    Begitu keluar dari kantor Pemkab Jember, Djoko disambut tepuk tangan dan teriakan mengelu-elukannya. “Hidup Pak Djoko. Semua karena hati,” celetuk salah satu pendemo.

    Sebelum berbicara, Djoko menunggu azan duhur selesai berkumandang. Dia menawarkan rokok kepada pendemo yang melingkarinya.

    “Terima kasih kepada teman-teman ojol yang sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Ada salam tadi dari Bupati. Beliau juga menyampaikan terima kasih, kalian sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Aspirasi juga sudah ditanggapi oleh bupati kita,” kata Djoko.

    Djoko menyampaikan bahwa akan ada tim kecil untuk berdiskusi menindaklanjuti aspirasi FKJOB, termasuk keinginan untuk menerbitkan peraturan daerah khusus ojol. Selain itu, ia menyepakati aspirasi FKJOB agar aplikator atau investor yang masuk ke Jember harus membuka kantor.

    Djoko juga sepakat agar aplikator tidak terus-menerus membuka lowongan pengemudi ojol tanpa memperhatikan kesimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan pengemudi.

    Djoko juga meminta agar aspirasi pengemudi ojol mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Jember. Keterjangkaan tarif tanpa merugikan pengemudi ojol harus diperhatikan untuk menempatkan transportasi online sebagai pilihan utama di Kabupaten Jember. “Kalau transportasi online sudah menjadi transportasi umum tadi tentunya transportasi pribadi kan akan berkurang,” katanya.

    Ratusan orang pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) berunjuk rasa dan membakar ban di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (20/5/2025).

    Mereka menuntut kenaikan tarif layanan penumpang roda dua, ruang regulasi yang disediakan oleh pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan kenaikan tarif penggunaan sepeda motor, menuntut Kementerian Perhubungan menerbitkan regulasi makanan dan barang roda dua, mendesak adanya ketentuan tarif bersih angkutan sewa khusus roda empat. dan ,mendesak kehadiran Undang-Undang Transportasi Online di Indonesia.

    Sementara untuk di Jember, Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) mendesak Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerbitkan peraturan daerah khusus ojek dalam jaringan (online) atau ojol. [wir]

  • Gus Qowim Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kediri

    Gus Qowim Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional di Halaman Balai Kota Kediri, Selasa (20/05/2025). Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin bertindak sebagai inspektur upacara. Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun ini mengambil tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat.

    Dalam upacara ini, Wakil Wali Kota Kediri membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital. Dalam sambutannya disampaikan bahwa saat ini berada di zaman ketika batas-batas geografis semakin kabur, dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan.

    Di tengah arus besar itu, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia, politik luar negeri yang bebas dan aktif.

    “Dalam arus globalisasi yang semakin kuat kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan, senantiasa menuntun langkah kita. Di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengambil posisi sebagai trusted partner bebas dalam menentukan kepentingan nasional, dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak,” ujarnya.

    Dalam 150 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih, dimulai dengan langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, dari kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Karena kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari fondasi-fondasi yang sederhana.

    Dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. Di bidang kesejahteraan sosial, melalui Program Makan Bergizi Gratis, lebih dari 3,4 juta anak Indonesia telah menikmati akses pada makanan bernutrisi, dengan target sebesar 82,9 juta penerima manfaat hingga November 2025 (Data Kemenko Pangan, 9 Mei 2025).

    Di bidang kesehatan, hingga 19 Mei 2025 tercatat sebanyak 4,15 juta orang sudah menerima layanan lengkap pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), dan masih terus bertambah mengingat jumlah pendaftar layanan PKG tercatat lebih dari 6 juta orang.

    Di bidang ekonomi, pembentukan Danantara Investment Agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Di bidang pengembangan manusia, mempercepat hadirnya pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital.

    Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan AI Centre of Excellence di Papua, hasil kolaborasi antara Pemerintah dan Industri. Sebagai sarana untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi transformasi digital. Di saat yang sama, Pemerintah juga memperkuat fondasi pelindungan sosial di ruang digital.

    Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh di ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan beretika.

    Turut hadir, Kepolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Komandan Kodim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan forkopimda, Komandan Subdenpom V/2-2 Kediri Kapten CPM Purwantoro, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Mohammad Qowimuddin, Ketua DWP Novita Bagus Alit, Kepala OPD, Lurah, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Wabup Jember Perintahkan Pembentukan Tim Kecil Tangani Persoalan Ojol

    Wabup Jember Perintahkan Pembentukan Tim Kecil Tangani Persoalan Ojol

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto memerintahkan jajaran Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk membentuk tim kecil yang khusus merespons tuntutan pengemudi ojek dalam jaringan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB).

    Perintah ini dikeluarkan Djoko saat memimpin rapat antara pemerintah daerah dengan perwakilan FKJOB, di kantor Pemkab Jember, Jalan Sudarman, Selasa (20/5/2025). Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bobby Adimas Candra Putra.

    “Sebagai bukti kesungguhan pemkab, saya perintahkan pada Pak Asisten dan Pak Kepala Dinas Perhubungan, coba agendakan pertemuan awal. Bentuk tim kecil dulu, bagaimana kita berdiskusi menyikapi tuntutan teman-teman,” kata Djoko.

    Tim ini juga melibatkan FKJOB. “Nanti muaranya seperti apa, kita lihat regulasi yang ada,” kata Djoko.

    FKJOB mendesak Pemkab Jember membentuk peraturan daerah khusus ojol sebagaimana di Bali dan Yogyakarta.

    “Kalau memang dipandang kita harus studi banding ke Bali dan Jogja, studi banding saja ke sana. Intinya saya dan bupati akan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi Anda,” kata Djoko kepada perwakilan pengemudi ojol.

    Djoko berharap FKJOB memahami bahwa harapan yang disampaikan membutuhkan proses untuk dilaksanakan. “Tentunya saya juga tidak bisa simsalabin. Kita mesti juga melihat regulasi yang ada seperti apa,” katanya.

    Namun Djoko setuju dengan permintaan FKJOB yang menginginkan semua perusahaan aplikator membuka kantor cabang di Jember. “Setiap investor yang masuk ke Jember diwajibkan membuka kantor di Jember,” katanya.

    “Kalau tidak punya kantor di Jember, duit kita ditarik keluar, tidak beredar di Jember. Jadi ini syarat mutlak harus seperti itu. Karena dengan uang beredar di Jember, otomatis sektor perekonomian akan bergerak,” kata Djoko.

    Namun, lanjut Djoko, kantor perwakilan tersebut harus memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan. Dengan demikian setiap ada persoalan di lokal Jember bisa langsung direspons. [wir]

  • Banggar DPR Desak Pemerintah Dorong Reformasi Perdagangan Global dalam RAPBN 2026

    Banggar DPR Desak Pemerintah Dorong Reformasi Perdagangan Global dalam RAPBN 2026

    Jakarta (beritajatim.com) – Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro RAPBN 2026 dalam sidang paripurna DPR RI, Senin 20 Mei 2025. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyuarakan keprihatinan terhadap eskalasi perang tarif global yang berdampak langsung terhadap ekonomi nasional.

    Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai bahwa tren proteksionisme global, yang ditandai dengan praktik pengenaan tarif sepihak antar negara, telah merusak semangat kerja sama ekonomi internasional yang selama ini dibangun dalam kerangka mutualistik.

    “Kebijakan perang tarif telah mengguncang tata perdagangan global. Dan memperhadapkan perdagangan global dalam situasi yang proteksionis, yang sesungguhnya berlawanan dengan prinsip dan komitmen dari kerja sama perdagangan regional dan global yang mutualistik,” ungkap Said.

    Banggar mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi internasional guna mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang kerap berujung pada aksi balasan (retaliasi) antar negara. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok dunia yang pada akhirnya merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

    “Oleh sebab itu, pemerintah perlu menggalang organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang dibalas dengan retaliasi. Pemerintah perlu mengajak dunia membangun komitmen baru dalam perdagangan, dan memastikan di masa depan tidak ada negara yang berlaku sewenang-wenang secara sepihak, dan semua patuh pada hukum-hukum perdagangan internasional,” ujar Said.

    Desakan ini menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBN 2026 karena kebijakan fiskal nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal. Indonesia, yang ekonominya bergantung pada ekspor komoditas dan perdagangan global, berada dalam posisi rentan bila arsitektur perdagangan internasional tidak segera diperbaiki.

    Dengan tekanan global yang meningkat dan berbagai risiko geopolitik, Banggar DPR menilai Indonesia harus mengambil inisiatif diplomatik dalam berbagai forum multilateral, termasuk mendorong pembaruan mandat WTO dan reformasi tata kelola perdagangan dunia yang lebih adil. [beq]

  • Kemenpar Dorong Konektivitas Wisata 3B: Banyuwangi–Bali Barat–Bali Utara

    Kemenpar Dorong Konektivitas Wisata 3B: Banyuwangi–Bali Barat–Bali Utara

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Pariwisata terus mendorong percepatan program konektivitas pariwisata 3B yang menghubungkan Banyuwangi, Bali Barat, dan Bali Utara. Upaya ini bertujuan mendistribusikan arus wisatawan secara merata, sekaligus memperkuat potensi pariwisata antarwilayah.

    Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyampaikan hal tersebut dalam rapat teknis bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang digelar secara daring. “Banyuwangi sudah ada nama dan juga promosi yang kuat selama ini. Dengan kondisi Bali Selatan yang sudah over kapasitas wisatawan, perlu ada distribusi wisatawan ke wilayah lainnya. Kami harap kedua daerah ini bisa saling sharing untuk bisa saling menguatkan pariwisata Banyuwangi-Bali,” ujarnya.

    Program 3B akan mengedepankan konektivitas antardaerah melalui pengembangan paket wisata lintas destinasi dan optimalisasi jalur transportasi laut. Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah pengoperasian kapal cepat rute Banyuwangi–Buleleng (Bali Utara). “Adanya kapal cepat bisa mempersingkat jarak tempuh sehingga diharapkan semakin menarik wisatawan,” kata Wamenpar.

    Ni Luh juga menekankan pentingnya percepatan eksekusi program dengan pendekatan lebih agresif. “Pembahasan di rapat kali ini sudah sampai tataran teknis. Kami ingin lebih agresif lagi terkait pelaksanaan program pariwisata 3B ini,” imbuhnya.

    Menanggapi hal ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan daerahnya untuk terlibat aktif dalam konektivitas wisata 3B. “Kami berharap paket wisata 3B bisa semakin memajukan pariwisata masing-masing wilayah. Bisa mendistribusikan wisatawan dari Banyuwangi ke wilayah Bali Utara dan Bali Barat dan begitu juga sebaliknya,” kata Ipuk.

    Ipuk optimistis bahwa sinergi antarwilayah akan memberikan dampak ekonomi positif, terutama bagi pelaku wisata dan UMKM lokal. “Banyuwangi sudah siap, bandara, pelabuhan, hotel dan homestay kami sudah memadai, serta agenda di Banyuwangi, bahkan juga sudah cukup banyak. Kulinernya juga menarik dan beragam,” pungkasnya. [alr/beq]

  • FKJOB Desak Pemkab Jember Terbitkan Perda Khusus Ojol

    FKJOB Desak Pemkab Jember Terbitkan Perda Khusus Ojol

    Jember (beritajatim.com) – Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) mendesak Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerbitkan peraturan daerah khusus ojek dalam jaringan (online) atau ojol.

    Desakan ini disampaikan perwakilan FKJOB saat bertemu dengan Wakil Bupati Djoko Susanto di Kantor Pemkab Jember, Selasa (20/5/2025).”Kami berharap ada terobosan-terobosan ekstrem,” kata Fandi, salah satu perwakilan.

    Persoalan yang dihadapi pengemudi ojol tak pernah selesai selama tiga kepemimpinan bupati dan DPRD Jember. Fandi menyebut, belum ada regulasi daerah yang berpihak dan melindungi para pengemudi ojol.

    Padahal, menurut Fandi, pemerintah daerah di Yogyakarta dan Bali telah menerbitkan peraturan daerah yang melindungi pengemudi. “Jadi, orang luar daerah tidak boleh bekerja, hanya yang ber-KTP Bali. Termasuk juga unit kendaraannya harus plat nomor DK. Tujuannya jelas: pajak berputar di Bali sendiri,” katanya.

    Ada kurang lebih 10 ribu ojol beroperasi di Jember. Namun aplikator terus membuka lowongan pengemudi roda dua dan roda empat. “Jumlahnya terus bertambah. Kuenya tetap, satu piring, Semutnya tiga ton. Klenger kita di jalan,” kata Fandi.

    “Sekarang Anda bayar Rp 10 ribu ke aplikator, yang masuk ke pengemudi roda dua hanya Rp 5 ribu. Bensin satu liter sudah Rp 10 ribu. Tapi kalau orderan enggak diambil, pengemudi ojol mau makan apa,” kata Fandi.

    FKJOB sudah menyuarakan perlunya perda selama satu windu terakhir di forum-forum resmi. Namun Pemkab Jember tidak pernah memberikan jawaban memuaskan,

    “Butuh research and development, butuh persiapan-persiapan. Ini sudah delapan tahun. Mungkin anggota Dewan juga sudah ada yang ganti. Kepala daerah pun kita sudah melewati tiga kali. Tapi tidak pernah ada yang menyetuh kami,” kata Fandi.

    “Kami ingin punya pimpinan yang punya jiwa agak ekstrem sedikit, bisa membela grass root. Tanpa itu, Pak, kami ini sudah mati di jalan. Kami enggak punya pilihan lain. Ojol adalah pilihan terakhir dalam kami mencari mata pencarian,” kata Fandi.

    FKJOB lantas menyerahkan kajian terhadap praktik ojol di Jember kepada Wakil Bupati Djoko Susanto dan perwakilan DPRD Jember Muhammad Ahmad Birbik Munajil Hayat, untuk dijadikan masukan pembuatan perda.

    “Ini kami menyerahkan kajian-kajian kami. Kami tidak mau menang sendiri. Kalau nanti ini dibahas lebih detail, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) didatangkan, aplikator didatangkan. Kami maunya ada bentuk perda seperti organda. Jadi ada tarif batas bawah, batas atas,” kata Fandi.

    Yusuf Rangkuti, perwakilan ojol roda empat, menceritakan nasibnya selama ini. “Kami para driver belum tentu bawa uang Rp 50ribu per hari. Bisa dibayangkan. Kalau seandainya hanya Rp 20 ribu per hari, belum beli bensin, belum beli kopi di warung. Apa yang kita bawa pulang? Bagaimana rakyat Jember ini bisa makmur?” katanya.

    Eko Prihastomo, pengemudi ojol roda dua, mendesak agar ada regulasi daerah yang mengharuskan aplikator memiliki kantor cabang di Jember. “Wajibkan mereka di sini, supaya kita tidak pusing,” katanya.

    Merespons masukan FKJOB, Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijaya mengatakan, Gubernur telah mengeluarkan keputusan nomor 188/290/Kpts/013/2023 tentang tarif angkutan sewa khusus di Provinsi Jawa Timur yang mengatur batas bawah dan atas angkutan sewa khusus.

    Gubernur juga menerbitkan keputusan nomor 188/291/Kpts/013 Tahun 2023 tentang pelaksanaan pengawasan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi di Provinsi Jawa Timur, yang mengatur batas bawah dan atas biaya jasa sepeda motor.

    “Bupati pada 2023 juga sudah melaporkan kepada Ibu Gubernur, bahwa SK Gubernur ini tidak berjalan dan tidak diterapkan aplikator. Kami dari Dinas Perhubungan juga sudah membuat surat dari tidak lanjut Bupati Jember pada 2023 kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi,” kata Agus.

    Dishub Jember sudah meminta agar aplikator memiliki perwakilan setempat. “Tapi ini juga tidak berjalan. Jadi letak permasalahan yang sekarang ini adalah aplikator. Aplikator ini bukan hanya di Jember, hampir seluruh provinsi,” kata Agus.

    Izin aplikator ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Kita sudah membuat aturan-aturan, kita sudah mengawasi dan melapor sesuai aturan kepada pemerintah provinsi dan pusat,” kata Agus. [wir]

  • Seleksi Calon Sekda Bondowoso Masuk Tahap Asesmen, 8 Kandidat Ikuti Tes

    Seleksi Calon Sekda Bondowoso Masuk Tahap Asesmen, 8 Kandidat Ikuti Tes

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso tahun 2025 memasuki tahapan asesmen, Selasa (20/5/2025).

    Delapan kandidat yang lolos seleksi administrasi secara resmi mengikuti rangkaian tes yang digelar di Aula lantai dua Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur.

    Mereka adalah Fathur Rozi, Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo; Hendri Widotono, Kepala DPKP Bondowoso; Sigit Purnomo, Kalaksa BPBD Bondowoso dan Mohammad Imron, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Bondowoso.

    Kemudian Agung Trihandono, Kepala Dispendukcapil Bondowoso; Hari Cahyono, Asisten Administrasi Umum Setda Bondowowo; Sholikin, Sekretaris DPRD Bondowoso; dan Taufan Restuanto, Staf Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Setda Bondowowo.

    Kepala BKPSDM Bondowoso, Mahfud, menyatakan bahwa tahapan ini bertujuan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu yang akan menduduki jabatan Sekda.

    “Tahapan ini sangat krusial karena dapat mengukur potensi calon sekda dari sisi kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah,” ujarnya pada BeritaJatim.com, Selasa (20/5/2025).

    Rangkaian asesmen dilakukan secara ketat dan profesional oleh lembaga asesor independen yang telah tersertifikasi.

    Tes meliputi Computer Assist Test (CAT), wawancara, diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), serta metode lainnya sesuai standar penilaian resmi.

    Mahfud memastikan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, adil, dan transparan. “Kami menjamin hasil akhir nanti telah melalui prosedur yang sah dan akuntabel,” tegasnya.

    Hasil asesmen ini nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi Panitia Seleksi dalam menentukan tiga besar calon Sekda yang akan direkomendasikan kepada Bupati Bondowoso. (awi/but)

  • DPR Desak Pemerintah Percepat Redistribusi Lahan dan Kilang Energi di RAPBN 2026

    DPR Desak Pemerintah Percepat Redistribusi Lahan dan Kilang Energi di RAPBN 2026

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah kembali mengangkat isu ketahanan pangan dan energi dalam pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro RAPBN 2026 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sidang paripurna DPR RI pada Senin, 20 Mei 2025. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan bahwa akselerasi dua program strategis tersebut masih belum optimal.

    Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyoroti lemahnya realisasi program ketahanan pangan, terutama menyangkut tingginya ketergantungan pada impor bahan pangan pokok dan energi yang menyedot anggaran besar. Ia menyebut, salah satu agenda penting yang belum dimaksimalkan adalah redistribusi lahan.

    “Pemerintah perlu melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan perkebunan rakyat, menyiapkan tenaga kerja terampil pedesaan untuk pengelolaan redistribusi lahan, dan dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir untuk mendorong efisiensi produksi,” ujarnya.

    Disrupsi pada sektor pertanian akibat alih fungsi lahan, berkurangnya tenaga kerja muda di desa, serta lambatnya adopsi teknologi dinilai menjadi penghambat besar dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, DPR meminta pemerintah untuk menjadikan redistribusi lahan sebagai prioritas utama di RAPBN 2026.

    Sementara itu, di sektor energi, pembangunan kilang minyak yang ditargetkan pemerintah juga dinilai berjalan lambat. Proyek kilang petrokimia di Tuban, Jawa Timur, disebut sebagai salah satu contoh yang masih tersendat pengerjaannya.

    “Nasib yang sama juga terjadi pada program ketahanan energi. Program pembangunan lima kilang minyak bumi perlu dilanjutkan, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tersendat, sebagai strategi untuk menambah kapasitas pengolahan minyak nasional agar tidak bergantung pada impor,” tegasnya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam struktur energi nasional, serta memperbaiki mismatch antara produksi, konsumsi, dan distribusi energi. DPR menilai peningkatan porsi EBT dan pembangunan kilang dalam negeri penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi global.

    Dalam asumsi makro RAPBN 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi sebesar 600–605 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 953–1017 ribu barel setara minyak per hari. Namun target tersebut dinilai tidak akan tercapai tanpa percepatan pembangunan infrastruktur energi dalam negeri. [beq]