Category: Beritajatim.com Politik

  • Anggota DPRD Jatim Fuad Ajak Generasi Muda Sebarkan Nilai Toleransi dan Kebhinnekaan

    Anggota DPRD Jatim Fuad Ajak Generasi Muda Sebarkan Nilai Toleransi dan Kebhinnekaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif sebagai tonggak dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan untuk mencapai perdamaian. Hal tersebut disampaikan dalam forum ‘Sarasehan Bareng Mas Fuad’ yang berlangsung di EXCOTEL Design Hotel Surabaya, Selasa (20/5/2025).

    Fuad juga menekankan jika generasi muda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu membentuk opini publik dan mengarahkan narasi sosial yang lebih positif, terutama dalam konteks keberagaman.

    “Kalau kita ingin hidup damai, kita harus mulai dari hal-hal sederhana: menghargai perbedaan, membuka ruang diskusi, dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama identitas,” kata Fuad.

    Ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap maraknya sikap eksklusif dan intoleran yang masih ditemukan di tengah masyarakat. Fuad menyebut bahwa fenomena ini sering kali disebabkan oleh kurangnya ruang dialog serta rendahnya literasi sosial dan budaya di kalangan masyarakat.

    Menurutnya, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda memiliki peran vital dalam membentuk karakter toleran dan inklusif. Ia mendorong agar institusi-institusi tersebut lebih aktif menginisiasi program yang mengangkat nilai-nilai kebhinekaan.

    Fuad menambahkan bahwa toleransi tidak boleh bersifat elitis atau eksklusif hanya untuk kalangan tertentu. Nilai tersebut harus ditanamkan sejak usia dini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Radikalisme dan eksklusivisme harus kita lawan bersama. Jangan sampai perbedaan yang semestinya menjadi kekuatan, justru dijadikan alasan untuk memecah belah,” ujarnya.

    Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPC LPKAN) Surabaya, Muhammad Sunar, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyampaikan dukungan terhadap peran strategis pemuda dalam menjaga harmoni sosial. Ia menilai bahwa pembentukan karakter toleran harus menjadi bagian dari gerakan kolektif lintas sektor.

    “Pemuda adalah kunci. Kalau mereka tumbuh dengan semangat inklusif dan berpikir terbuka, maka masa depan bangsa ini akan lebih damai,” ucap Sunar.

    Ia juga menekankan bahwa membangun generasi toleran tidak cukup dengan pendekatan formal di sekolah saja. Perlu keterlibatan aktif keluarga, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam mengawal proses ini.

    “Kita tidak boleh menyerahkan semuanya pada kurikulum. Masyarakat harus menjadi ruang belajar toleransi yang hidup,” tambahnya.

    Dengan dukungan semua pihak, termasuk pemuda, tokoh masyarakat, dan lembaga pengawasan, diharapkan gerakan membangun Indonesia yang rukun dan berkeadaban bisa terus berlanjut secara berkesinambungan. [tok/aje]

  • Pengangguran di Kabupaten Kediri Turun Hingga 11,9 Persen, Ini Sebabnya!

    Pengangguran di Kabupaten Kediri Turun Hingga 11,9 Persen, Ini Sebabnya!

    Kediri (beritajatim.com) – Angka pengangguran di Kabupaten Kediri mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2023 hingga 2024, tingkat pengangguran turun sebanyak 11,9 persen menjadi 5,1 persen.

    Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, menyebut bahwa Job Fair 2025 merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menekan angka pengangguran, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

    “Job Fair 2025 salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kediri menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan ekstrem,” ujarnya saat membuka Job Fair 2025.

    Gelaran Job Fair 2025 berlangsung selama dua hari pada 20–21 Mei 2025 di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Kediri. Sebanyak 45 perusahaan dari berbagai sektor ikut berpartisipasi, menyediakan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menyampaikan bahwa minat pencari kerja sangat tinggi. Tercatat sekitar 6.000 orang telah mendaftar secara online sebelum acara dimulai.

    “Tahun kemarin 1.500 lowongan, tahun ini 2.000 lowongan,” ungkap Ibnu.

    Bagi pelamar yang belum mendapatkan pekerjaan selama gelaran berlangsung, Pemkab Kediri menyediakan alternatif melalui platform digital.

    “Pelamar kerja yang belum mendapat kesempatan pekerjaan bisa melamar melalui aplikasi E-Kerjo,” tambahnya.

    Salah satu pencari kerja, Dinda Sherly, warga Nganjuk, mengungkapkan antusiasmenya mengikuti Job Fair Kediri 2025. Ini merupakan pengalaman pertamanya melamar pekerjaan di job fair tersebut.

    “Melamar ke Bank Jatim dan BRI. Sebelumnya pernah kerja sebagai admin di Nganjuk,” ujar Dinda yang tertarik dengan lowongan di sektor perbankan. [nm/aje]

  • Sosialisasikan Aplikasi Stunting Kota Kediri, Diskominfo Sebut Beberapa Keunggulannya

    Sosialisasikan Aplikasi Stunting Kota Kediri, Diskominfo Sebut Beberapa Keunggulannya

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri selaku leading sector Manajemen Data Penanganan Stunting Kota Kediri menggelar sosialisasi pengoperasian Aplikasi Stunting Kota Kediri, Selasa (20/5).

    Pertemuan tersebut dihadiri Perangkat Daerah (PD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Pengendalian Stunting (TPPS), yakni: Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kecamatan Kota, kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar PD mengetahui perkembangan data balita stunting Kota Kediri setiap bulannya cukup dengan melihat aplikasi. “Tujuan kami untuk mensosialisasikan Aplikasi Stunting Kota Kediri yang mana aplikasi tersebut sebagai alat bantu untuk memonitor perkembangan data balita stunting Kota Kediri tiap bulan,” jelas Chevy Ning Suyudi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri saat dihubungi secara terpisah.

    Ia menambahkan, data-data yang diperlukan dalam intervensi stunting Kota Kediri sudah tersaji dalam aplikasi yang diluncurkan tahun 2024 tersebut. “Dengan melihat aplikasi tersebut bisa mengetahui salah satunya Buku Nota Balita (BNBA) stunting juga mengatahui proses penanganan balita stunting di seluruh bulan tahun berjalan maupun tahun sebelumnya,” ucapnya.

    Chevy mengungkapkan, keunggulan dari aplikasi tersebut ialah PD terkait tidak perlu menginput data ke dalam aplikasi Stunting Kota Kediri mengingat fungsi dari penciptaan aplikasi tersebut ialah sebagai alat bantu yang mempermudah TPPS. Melainkan PD bisa langsung mengetahui data sehingga dalam melaksanakan intervensi stunting dapat akurat dan tepat sasaran.

    Dia berharap melalui pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat BAPPEDA Pemkot Kediri ini, ke depannya penanganan stunting di Kota Kediri bisa termonitor secara menyeluruh dan tuntas, sehingga penanganan balita stunting tidak ada lagi yang terlewatkan. “Harapan kami mudah-mudahan seluruh balita stunting yang terekam di aplikasi benar-benar tiap bulannya mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan dari seluruh PD Kota Kediri,” tutupnya. [nm/ted]

  • Siapkan Rp180 Juta, Pemkab Sumenep Seragami 75 Anggota Paskibraka Agustusan

    Siapkan Rp180 Juta, Pemkab Sumenep Seragami 75 Anggota Paskibraka Agustusan

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menyiapkan seragam untuk 75 pelajar anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi, 17 Agustus 2025.

    “Saat ini masih tahap persiapan pengadaan seragam, baik seragam latihan maupun seragam resmi untuk upacara,” kata Kepala Bakesbangpol Sumenep, Achmad Dzulkarnain, Selasa (20/05/2025).

    Ia menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan seragam Paskibraka tahun ini sekitar Rp180 juta. Sedangkan tahun lalu sebesar Rp 188 juta. Turunnya besaran anggaran itu disebut karena efek efisiensi. Proses pengadaan seragam dimulai pada Juni 2025, bersamaan dimulainya latihan.

    Menurutnya, seragam tersebut disediakan secara khusus bagi anggota Paskibraka. Hal itu merupakan bentuk apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap generasi muda.

    “Seragam Paskibraka itu selain sebagai identitas, juga simbol kehormatan mengemban tugas mulia mengibarkan bendera merah putih,” ujar Dzulkarnain.

    Ia berharap agar bergabung dengan Paskibraka dapat menjadi sarana pembinaan karakter, menumbuhkan nasionalisme dan jiwa kepemimpinan sejak dini.

    “Jadi ini bukan sekedar kegiatan sementara. Tapi Paskibraka itu juga untuk investasi karakter. Paskibraka ini akan mencetak generasi penerus yang memiliki semangat kebangsaan dan tanggung jawab sosial,” ucapnya.

    Menurutnya, Pemkab Sumenep optimis tim Paskibraka 2025 mampu tampil optimal dan tangguh. Tidak hanya kuat fisiknya, tetapi juga kuat nilai patriotismenya diiringi cinta tanah air. (tem/ian)

  • Kursi Panas Pj Sekda Kabupaten Malang, Muncul Nama Nurcahyo

    Kursi Panas Pj Sekda Kabupaten Malang, Muncul Nama Nurcahyo

    Malang (beritajatim.com) – Desas-desus mundurnya Nurman Ramdansyah dari kursi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Kabupaten Malang membuat sejumlah pihak kaget.

    Demi mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir angkat bicara.

    Namun, Abdul Qodir, menyangsikan kebenaran dari kabar mundurnya Nurman itu. Menurutnya, tidak mungkin Nurman mengundurkan diri di saat Sekda definitif belum ada sosoknya.

    “Kalau menurut pandangan saya, tidak mungkinlah itu dilakukan Pak Nurman (mengundurkan diri, red). Tidak mungkin Pak Nurman mundur, beliau birokrat pengalaman, tidak mungkin lari dari gelanggang. Apalagi jadi Plh Sekda enak, mimpi setiap anak bangsa yang berkarir di birokrasi pemerintahan daerah,” kata pria yang akrab disapa Adeng ketika ditanya soal kabar mundurnya Nurman dari kursi Plh Sekda, Selasa (20/5/2025).

    Adeng melanjutkan, bila pun kabar mundurnya Nurman benar, mungkin saja itu lebih kepada kebutuhan Bupati Malang HM Sanusi.

    “Itu lebih tepatnya hanya ada pada alasan kebutuhan Bupati saja,” tegasnya.

    Adeng menuturkan, seharusnya sudah sejak jauh-jauh hari posisi Sekda dijabat secara definitif. Hal itu mengingat peran Sekda begitu vital di dalam pemerintahan daerah, mengingat bunyi pasal 4 ayat (1) dan (5), serta Pasal 6 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Pasal tersebut berbunyi Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang tak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

    Masih menurut Adeng tenggat waktu jabatan Plh. Sekda merupakan permasalahan serius yang harus dipatuhi, karena akan berimplikasi hukum ketidakabsahan pelaksanaan wewenang jabatan dan konsekuensi terhadap ketidakabsahan penggunaan dan/atau kerugian keuangan negara.

    Hal ini menurutnya, ditegaskan dalam Pasal 15 huruf a dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa, Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

    “Jabatan Plh Sekda akan memiliki konsekuensi hukum terhadap akuntabilitas dan legalitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Peran penting Sekda itu pula lah kiranya yang menjadi pengaturan khusus dalam Perpres 3 Tahun 2018, bahwa jabatan sementara Sekda harus segera diisi dengan PJ (Penjabat) Sekda, bukan oleh Plh. Sekda, yang dalam ketentuan Pasal 4 Perpes 3 Tahun 2018 sangat dibatasi waktu dan wewenangnya. Batasan waktu dimaksud yaitu kurang dari 15 hari. Karena posisi Sekda itu vital, maka Bupati harusnya setelah ditinggalkan Wahyu Hidayat sebagai Sekda definitif harus segera diusulkan, itu usulan saya 1 tahun yang lalu,” beber Adeng.

    Diungkapkan Adeng, mengangkat seorang pejabat Eselon II sebagai Sekda memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi, jika benar Nurman sekarang sudah mengundurkan diri sebagai Plh Sekda, maka pengangkatan Sekda definitif akan melalui proses yang cukup lama lagi.

    “Sementara syarat untuk memiliki Sekda definitif harus melalui seleksi terbuka. Nah, untuk melaksanakan selter, maka Bupati harus membentuk Tim atau Panitia Seleksi dan menunjuk satu orang sebagai Ketua Tim, bisa itu dari akademisi untuk menjamin independensi atau minimal Pj (Penjabat, red) Sekda, supaya hasil selter dipandang publik legitimate, karena memedomani ketentuan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah,” tuturnya.

    Melihat dinamika yang terjadi hari ini, pria yang juga anggota Komisi III itu menyampaikan bahwa kondisinya cukup rumit apabila ‘memaksakan’ Nurman untuk kembali lagi diangkat sebagai Pj Sekda. Ditegaskasnya, dejavu tidak akan terulang mengingat rule of the game-nya sudah sangat jelas.

    “Nah, jika berangkat dari pandangan saya ini, maka Pak Bupati tidak mungkin mengangkat kembali Pak Nurman sebagai Pj Sekda, karena terganjal oleh aturan, walaupun sebenarnya jika kebutuhan Bupati hanya untuk mengisi jabatan Ketua Pansel Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah, Pak Nurman cukup mumpuni dan gak harus naik status nya sebagai PJ Sekda,” ucap Adeng.

    Apa yang disampaikan Adeng sendiri bukan tanpa dasar, Nurman sejatinya memang sudah tidak bisa lagi diperpanjang lagi jabatannya ataupun diangkat ulang bila menilik aturan yang berlaku. Kini, santer kabar tersiar juga bahwa Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, Nurcahyo, akan menduduki jabatan sementara yang ditinggalkan Nurman, sebagaimana adagium lama “Habis NUR-man Terbitlah NUR-Cahyo”. (yog/ian)

  • Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten pertama di Provinsi Jawa Timur, yang terpilih untuk meluncurkan Program Srikandi (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN) dan Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi). Peluncuran dilakukan pada Selasa (20/5/2025).

    Pada peluncuran yang dilaksanakan di Gedung Pemkab Lamongan itu, Dinas Kesehatan dan Camat se-Kabupaten Lamongan menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik dan 9 Badan Usaha di Lamongan.

    Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mengatakan terpilihnya Lamongan sebagai yang pertama di Jatim ini merupakan suatu kebanggaan.

    Dirham pun mengajak seluruh stakeholder untuk turut serta menyukseskan Program Pesiar dan Srikandi, untuk merekrut dan mereaktivasi peserta JKN di Lamongan, agar memenuhi target Nasional.

    “Program Srikandi ini adalah upaya untuk memberikan jaminan kesehatan khusus bagi masyarakat kurang mampu, ini memang harus didukung. Sehingga saya titip kepada Camat dan Stakeholder untuk turut mendorong dan menyukseskan Program Srikandi dan Pesiar ini dengan mulai mensosialisasikan dan mengampanyekan kepada masyarakat,” ujar Dirham.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Mohammad Chaidir Annas, menyampaikan bahwa saat ini jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang terdaftar menjadi peserta BPJS sejumlah 1.188.981 jiwa dari total penduduk 1.365.408 jiwa

    Sedangkan capaian UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Lamongan masih berada di angka 86,95 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 98 persen, dengan keaktifan 66,38 persen dari target keaktifan 80 persen.

    “Untuk meningkatkan capaian UHC ini, Pemkab Lamongan dengan pihak ketiga melakukan sharing pembiayaan untuk Program Srikandi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3,” ujarnya.

    Menurut Annas, saat ini Dinas Kesehatan Lamongan sudah menjalin komunikasi dengan 9 pihak ketiga, yang bersedia mengikuti Program Srikandi.

    “Ada MPS Brondong KUD Minatani, KUD Tani Mulyo, PT Maju Melaju, Yayasan Masjid Namira, Wisata Bahari Lamongan, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan, Laziznu Ranting Sekaran, Bumdes Sekaran, dan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan,” kata Annas.

    Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, mengatakan bahwa Program Pesiar diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu, untuk mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat untuk mendaftar JKN secara mandiri.

    “Sedangkan Srikandi merupakan kontribusi dari Pemerintah Daerah bersama Badan Usaha yang ikut mengambil bagian dalam pembiayaan JKN masyarakat yang dianggap perlu untuk dibantu,” ucapnya. (fak/ian)

  • Ribuan Driver Ojol Demo Besar, Puan Maharani Janji DPR Turun Tangan Cari Solusi

    Ribuan Driver Ojol Demo Besar, Puan Maharani Janji DPR Turun Tangan Cari Solusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut keadilan dalam potongan tarif aplikasi yang dinilai terlalu tinggi. Para driver mendesak agar potongan dari perusahaan aplikasi tidak melebihi 10 persen dari pendapatan mereka.

    Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa DPR telah menindaklanjuti tuntutan para driver ojol melalui beberapa komisi terkait.

    “Dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari Komisi V, dari Komisi IX bahkan Komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Puan menambahkan, Komisi V DPR yang membidangi transportasi, Komisi IX yang membahas soal ketenagakerjaan, serta Komisi I yang mengawasi sektor komunikasi dan informatika telah mulai bekerja untuk mencari solusi terbaik.

    “Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution,” sambungnya.

    Ia juga menegaskan bahwa DPR terus memfasilitasi komunikasi antara driver ojol dan perusahaan aplikasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah,” kata mantan Menteri Koordinator PMK itu.

    Sebelumnya, ribuan driver ojol turun ke jalan dalam aksi damai di sejumlah titik strategis seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, Gedung DPR RI, dan kantor pusat perusahaan aplikasi transportasi daring.

    Selama aksi berlangsung, para driver menyatakan akan menolak semua bentuk pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan sementara waktu.

    Dalam tuntutannya, para pengemudi meminta pemerintah menindak tegas perusahaan aplikasi yang dianggap melanggar regulasi. Mereka merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang harus ditegakkan. [hen/ian]

  • Buntut Grup FB Fantasi Sedarah, Meta Didesak Hapus Semua Konten Penyimpangan

    Buntut Grup FB Fantasi Sedarah, Meta Didesak Hapus Semua Konten Penyimpangan

    Jakarta (beritajatim.com) – Terbongkarnya grup Facebook ‘Fantasi Sedarah’ yang memuat konten menyimpang bertema hubungan inses mengundang reaksi banyak pihak.

    Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Alifudin meminta agar platform digital seperti Meta (induk perusahaan Facebook) berkoordinasi aktif dengan pemerintah Indonesia dalam menghapus konten-konten tidak senonoh semacam ini.

    Dia pun mengecam keras keberadaan grup tersebut dan meminta pemerintah serta aparat penegak hukum bertindak tegas.

    Menurut Alifudin, keberadaan grup seperti ‘Fantasi Sedarah’ tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk degradasi moral yang sangat berbahaya bagi masa depan generasi bangsa.

    “Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga tentang rusaknya nilai-nilai keluarga dan kemanusiaan. Grup ini jelas mengarah pada normalisasi perilaku menyimpang. Negara tidak boleh diam,” tegas Alifudin.

    Dia pun mendukung langkah kepolisian yang tengah melacak admin dan anggota grup, Alifudin mendesak agar proses hukum dilakukan secara menyeluruh dan transparan.

    Alifudin juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan ulang konten dari grup tersebut dalam bentuk apa pun.

    “Menyebarkan ulang tangkapan layar atau konten grup tersebut justru akan memperluas dampaknya. Ini bukan soal rasa ingin tahu, ini soal kesadaran bersama untuk menghentikan penyimpangan ini,” ujarnya. [hen/ian]

  • Satpol PP Gresik Razia ASN Nongkrong di Warkop saat Jam Kerja, 17 Pegawai Terjaring

    Satpol PP Gresik Razia ASN Nongkrong di Warkop saat Jam Kerja, 17 Pegawai Terjaring

    Gresik (beritajatim.com) — Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik menertibkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan nongkrong di warung kopi (warkop) saat jam kerja. Razia ini dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

    Sebanyak sepuluh warkop yang kerap menjadi lokasi kongkow para ASN disasar petugas Satpol PP dalam razia yang digelar Selasa (20/5/2025). Beberapa warkop tersebut di antaranya AGP, Warkop Ambon, Warkop Recas, You Dewi, Pojok Bunder Asri, Soja, Rindang Jati, Pule ABR, Warkop Embeth, serta sejumlah warkop di sekitar Jalan Arief Rahman Hakim Gresik.

    Razia ini dilakukan secara terpadu bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, dan Ketua Komisi I DPRD Gresik. Kepala Dinas Satpol PP Gresik AH Sinaga menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan agar para ASN menaati ketentuan yang berlaku.

    “Mereka yang terjaring razia langsung didata, kemudian diserahkan kepada instansinya masing-masing agar diberi teguran secara tertulis,” katanya.

    Sebanyak 17 ASN tercatat terjaring razia. Rinciannya, tujuh pegawai berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), tiga dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dua ASN Dinas Kesehatan (Dinkes), dua pegawai Dinas Pendidikan (Disdik), serta tiga guru dari SMAN 1 Gresik.

    AH Sinaga juga menegaskan bahwa razia serupa akan dilakukan secara berkala sebagai upaya pembinaan dan penegakan kedisiplinan di lingkungan pemerintahan. “Nantinya razia seperti ini dilakukan secara kontinyu supaya para ASN tidak seenaknya meluangkan waktunya hanya minum kopi dan kongkow-kongkow,” ungkapnya.

    Langkah ini menjadi peringatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Gresik agar lebih disiplin dan memanfaatkan waktu kerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. [dny/suf]

  • Resmi Dilantik, Wabup Lamongan Dirham Akbar Siap Antar PBSI Lamongan Raih Emas di Porprov Jatim 2026

    Resmi Dilantik, Wabup Lamongan Dirham Akbar Siap Antar PBSI Lamongan Raih Emas di Porprov Jatim 2026

    Lamongan (beritajatim.com) – Kepengurusan baru Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Lamongan periode 2025–2029 resmi dilantik pada Selasa (20/5/2025) di Aula Hotel El Resas Lamongan. Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Umum PBSI Jawa Timur, Hendro Puspito.

    Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, dipercaya memimpin organisasi cabang olahraga bulutangkis tersebut untuk masa bakti empat tahun ke depan. Dirham menyambut amanah ini dengan semangat dan optimisme tinggi.

    “Di kepengurusan yang baru, besar harapan saya untuk menjadi awal dari semangat dan energi baru yang penuh semangat dan keyakinan untuk mencapai prestasi yang membanggakan,” ujar Dirham dalam sambutannya.

    Ia menegaskan, fokus utama PBSI Lamongan ke depan adalah pembinaan atlet melalui penyelenggaraan kejuaraan yang berkualitas di berbagai level. Dirham juga menekankan pentingnya pembinaan dari akar rumput sebagai langkah strategis mencetak atlet unggul.

    “Perjalanan bulutangkis bukan hal mudah. Namun dengan komitmen yang kuat, kebersamaan, akan mampu mencetak atlet unggul, membina dari akar rumput sehingga mengharumkan nama Lamongan, baik di kancah regional, nasional maupun internasional,” ungkapnya.

    Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2026, Dirham menyebut pihaknya telah menyiapkan langkah konkret melalui pemusatan latihan daerah (Puslatda). Ia optimistis Lamongan mampu bersaing meraih hasil terbaik.

    “Untuk target, kita menginginkan yang terbaik. Kita akan berusaha untuk meraih emas,” tambahnya.

    Di sisi lain, Sekretaris Umum PBSI Jatim, Hendro Puspito, mengapresiasi perkembangan pesat PBSI Lamongan. Ia mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah klub dan atlet dalam beberapa tahun terakhir.

    “Di kepengurusan lalu, klubnya berkembang, sebelumnya ada 5 kini menjadi 11 klub. Untuk atlet sekarang ada 121, awalnya hanya 45 atlet. Kami berharap di kepengurusan yang baru ini, PBSI Lamongan bisa terus bertumbuh dan bisa memberikan sumbangsih prestasi,” ucap Hendro.

    Lebih lanjut, Hendro menyarankan agar PBSI Lamongan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, sebagaimana yang dilakukan oleh Pengprov PBSI Jatim.

    “Di Pengprov (Jatim), kita gandeng pengusaha-pengusaha. Setiap ada event, mereka membantu suntikan dana. Ini nanti bisa diadopsi di Kabupaten Lamongan,” tuturnya.

    Pelantikan ini menjadi langkah awal yang penuh harapan bagi PBSI Lamongan untuk menatap masa depan yang lebih cerah, dengan target mencetak prestasi membanggakan di tingkat regional maupun nasional. [fak/ian]