Category: Beritajatim.com Politik

Kunjungi BDI Surabaya, Wamenperin Tekankan Pentingnya Penguatan SDM

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia industri sebagai fondasi kemajuan ekonomi nasional. Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya pada Selasa (20/5/2025), yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

“Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati hari ini sangat tepat untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya pembangunan SDM sebagai tulang punggung kemajuan industri nasional,” ujar Faisol Riza dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/5/2025).

Faisol menilai persaingan global tak hanya terjadi dalam produk, tetapi juga dalam inovasi dan kecepatan adaptasi. Ia menekankan pentingnya belajar dari konflik dagang global, seperti antara Amerika Serikat dan Tiongkok, guna memperkuat basis industri dalam negeri.

“Kita tengah berada di era perubahan yang sangat cepat. Dinamika hubungan dagang internasional, khususnya antara Amerika Serikat dan Cina, memberi pelajaran penting bagi kita untuk memperkuat fondasi industri nasional,” katanya.

Ia juga menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor-sektor industri strategis seperti otomotif, elektronika, dan telematika. Faisol meminta BDI dan Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) merespons tantangan ini dengan model pelatihan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masa depan.

“Presiden menantang kita untuk mengembangkan industri otomotif yang berdaya saing global. Selain itu, industri elektronika dan telematika juga perlu dikembangkan lebih jauh untuk menjawab kebutuhan masa depan,” tegas Faisol.

Wamen juga menekankan pentingnya pelibatan pemuda desa dalam pelatihan industri. Ia meminta BDI mengembangkan modul pelatihan yang relevan dengan potensi lokal dan mendukung tumbuhnya industri berbasis komunitas.

“Saya mendorong untuk mengembangkan model-model diklat yang dapat meningkatkan SDM industri di desa-desa. Banyak anak muda di pedesaan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pelatihan yang tepat,” tandasnya.

Faisol berharap BDI Surabaya dapat menjadi pusat unggulan pelatihan industri nasional. Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perindustrian dalam mencetak tenaga kerja terampil yang adaptif terhadap dinamika zaman.

“Saya harap BDI Surabaya dapat terus berkontribusi dalam memperkuat fondasi industri nasional melalui pengembangan SDM yang kompeten,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Kepala BDI Surabaya Zya Labiba mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, pihaknya telah meluluskan 4.490 peserta pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi. Menurut Zya, capaian ini menjadi bentuk kontribusi konkret dalam mendukung program percepatan industrialisasi nasional.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan industrialisasi dan peningkatan daya saing,” ujar Zya. [asg/beq]

21/05/2025 12:43
Pemkab Pasuruan Matangkan Rencana Penataan Alun-Alun Bangil Secara Terpadu

Pasuruan (beritajatim.com) – Meski kunjungan wisata ke Alun-Alun Bangil menunjukkan peningkatan, kawasan ini dinilai masih butuh penataan menyeluruh. Sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menyampaikan bahwa permasalahan seperti akses jalan sempit, parkir semrawut, dan keberadaan PKL menjadi perhatian utama. “Kami inginkan penataan yang maksimal. Dan itu perlu perencanaan matang,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan anggaran khusus untuk menyusun perencanaan kawasan. Dana tersebut difokuskan untuk pengembangan konsep wisata terintegrasi di kawasan Alun-Alun Bangil.

Menurut Bupati Rusdi, penyusunan rencana tidak boleh dilakukan secara parsial atau setengah-setengah. “Kami tidak ingin perencanaan parsial, dalam artian setengah-setengah,” tegasnya.

Mas Rusdi sapaan akrabnya menambahkan bahwa perencanaan yang utuh menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan di pusat kota. “Makanya tahun ini, insyaallah, kita mulai perencanaan dulu. Ini harus dimatangkan dulu,” jelasnya.

Penataan Alun-Alun Bangil nantinya akan mencakup pengaturan sistem parkir, desain ruang publik, hingga integrasi dengan Masjid Agung Bangil. Bupati ingin kawasan ini menjadi ruang terbuka yang nyaman dan tertata bagi masyarakat.

Sekitar 90 pedagang kaki lima yang selama ini menempati area alun-alun juga menjadi bagian dari perhatian dalam rencana tersebut. “Sementara dibiarkan dulu sambil menunggu desain yang pas,” jelasnya.

Bupati menyadari bahwa keberadaan PKL di satu sisi memberi daya tarik, namun juga menimbulkan persoalan lalu lintas. Karena itu, solusi relokasi akan dipikirkan dengan mempertimbangkan nasib para pedagang.

“Kalau sudah ada, mungkin direlokasi dengan catatan jangan sampai merugikan. Kalaupun relokasi, dicarikan tempat yang lebih ramai,” katanya.

Dengan adanya penataan terpadu ini, diharapkan Alun-Alun Bangil bisa menjadi wajah kota yang representatif sekaligus pusat aktivitas masyarakat yang tertib dan nyaman. Pemerintah pun menargetkan penyusunan perencanaan selesai dalam waktu dekat sebelum masuk tahap pelaksanaan. [ada/aje]

21/05/2025 12:42
Arzeti: Program MBG Lahirkan Generasi Cerdas, Unggul dan Berkualitas di 2045

Surabaya (beritajatim.com) – Tim sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di Desa Jimbaran Wetan untuk memberikan edukasi mengenai asupan gizi yang baik bagi tubuh.

Program MBG diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing global.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Balai Desa Jimbaran Wetan, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Kegiatan yang diikuti oleh 300-an peserta dari warga lokal itu dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, Tenaga Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha, serta tokoh masyarakat setempat.

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengajak kepada para peserta yang hadir untuk bersama-sama peduli akan pentingnya menjaga pola makan terhadap anak-anak. Hal tersebut bisa diatasi dengan melengkapi beberapa unsur yaitu karbodidratnya, protein, dan gizi.

“Maka dari itu fungsi dari sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis menjadi sangat penting untuk membantu anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan kuat,” tutur Arzeti Bilbina.

Selain itu, program MBG bertujuan untuk melahirkan generasi yang cerdas, unggul dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Tenaga Pakar Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha menambahkan, bahwa menu makanan di dalam program Makan Bergizi Gratis sudah disusun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat yang sudah ada di Kecamatan Sidoarjo diharapkan akan terus bertambah. Sehingga, akan lebih cepat tersebar merata manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah akan menjamin mengenai makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. [tok/aje]

21/05/2025 12:27
Pengerjaan Proyek Jalan dan Infrastruktur di Blitar Molor, Ini Penjelasan PUPR

Blitar (beritajatim.com) – Semua proyek jalan dan infrastruktur di Kabupaten Blitar mengalami keterlambatan pengerjaan. Hingga akhir Mei tahun 2025 ini belum ada pengerjaan proyek jalan dan infrastruktur di Kabupaten Blitar.

Hamdan Zulkifli, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar membenarkan jika hingga pertengahan Mei ini masih belum ada pengerjaan proyek infrastruktur, baik jalan maupun drainase. Menurutnya saat ini, Dinas PUPR Kabupaten Blitar masih menunggu instruksi lebih lanjut Kepala Daerah serta hasil update konsolidasi terkait detail anggaran yang bisa digunakan untuk proyek infrastruktur.

“Kalau molornya sampai kapan kita belum tahu, kita menunggu petunjuk dari pimpinan yang jelas ini kan dampak dari efisiensi dari kemarin juga dan tidak hanya di PUPR semua OPD sama saja,” ungkap Hamdan Zulkifli, Rabu (21/5/2025).

Menurut Hamdan, keterlambatan atau molornya pengerjaan proyek fisik infrastruktur ini merupakan dampak dari efisiensi. Menurutnya efisiensi membuat Dinas PUPR melakukan sinkronisasi ulang terkait proyek jalan dan infrastruktur.

“Kalau ada yang diluncurkan di awal tahun kemarin itu karena sudah masuk dalam anggaran yang tidak terkena efisiensi,” tegasnya.

Pengerjaan proyek infrastruktur dan jalan di Kabupaten Blitar pada tahun ini memang lebih lambat dari tahun lalu. Pada tahun 2024 kemarin proyek infrastruktur Kabupaten Blitar sudah bisa dikerjakan pada bulan April, namun kini hingga bulan Mei masih belum ada kejelasan lagi.

Dinas PUPR Kabupaten Blitar pun belum bisa memastikan kapan proyek pengerjaan jalan dan infrastruktur bakal dijalankan. Pihaknya pun kini masih terus berkoordinasi dengan kepala daerah terkait hal itu.

“Hampir semua proyek molor yang tidak kena efisiensi itu kan hanya beberapa saja,” tegasnya.

Sebenarnya Dinas PUPR Kabupaten Blitar telah melakukan perbaikan jalan di beberapa titik. Namun diketahui dana yang digunakan untuk perbaikan jalan dan infrastruktur ini menggunakan anggaran yang bersumber dari Unit Reaksi Cepat (URC). [owi/beq]

21/05/2025 11:23
98 Desa dan Kelurahan di Pamekasan Gelar Musdes Khusus Bentuk Koperasi Merah Putih

Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 98 desa/kelurahan di Pamekasan, dipastikan sudah melaksanan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus untuk membentuk Koperasi Merah Putih sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Sejak mulai membentuk tim khusus (timsus) yang memberikan pendampingan bagi aparat desa/kelurahan, bahkan per tanggal 20 Mei 2025, tercatat sebanyak 98 desa/kelurahan sudah melaksanakan Musdes Khusus untuk membentuk Koperasi Merah Putih,” kata Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pamekasan, Kusairi, Rabu (21/5/2025).

Desa atau kelurahan yang dipastikan sudah menyelenggarakan Musdes Khusus, tersebar di 10 dari total 13 kecamatan berbeda di Pamekasan. Masing-masing 13 desa di kecamatan Batumarmar, 10 desa di Kadur, 12 desa di Larangan, 3 desa di Pademawu, 13 desa di Pagantenan, 12 desa di Pakong, 12 desa di Palengaan, 2 desa di Pamekasan (Kota), 9 desa di Pasean, serta 12 desa di Kecamatan Waru.

“Berdasar data Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Pamekasan, per 20 Mei 2025. Total masih ada 97 desa/kelurahan di 10 kecamatan berbeda yang sudah melaksanakan Musdes Khusus pembentukan Koperasi Merah Putih. Tiga kecamatan lainnya belum masuk, yakni Galis, Proppo dan Tlanakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Desa atau Kelurahan Merah Putih, tertanggal 27 Maret 2025.

Bahkan Inpres tersebut juga diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

“Hal ini kita laksanakan sebagai bentuk komitmen sekaligus tanggungjawab kita pada sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, apalagi dalam edaran juga dijabarkan agar pemerintah desa mengalokasikan minimal 20 persen Dana Desa (DD) untuk Koperasi Desa Merah Putih,” tegas Kusairi.

Ketentuan minimal 20 persen sebagaimana tertuang dalam SE, dilakukan sebagai penyertaan modal untuk koperasi desa.

“Namun penting untuk dipahami jika tugas tim yang kami bentuk dalam rangka pendampingan untuk membentuk koperasi desa,” jelasnya.

“Artinya pendampingan ini dilakukan dengan cara memberikan arahan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga koperasi desa bisa terbentuk,” tegasnya.

Tidak hanya itu pihaknya juga sangat berharap seluruh desa/kelurahan di Pamekasan, dapat segera membentuk koperasi merah putih sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Tentu kita sangat berharap, keberadaan koperasi merah putih di Pamekasan, terbentuk di semua desa/kelurahan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Untuk diketahui terdapat sebanyak 189 desa/kelurahan tersebar di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, meliputi sebanyak 178 desa, serta sebanyak 11 kelurahan berbeda di wilayah setempat. [pin/aje]

21/05/2025 11:06
City Branding Banyuwangi: dari Kota Santet ke Destinasi Wisata Unggulan

Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam rangka menyegarkan kembali semangat kerja dan meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadirkan pakar marketing nasional, Yuswohadi, untuk memberikan wawasan tentang pentingnya city branding bagi kemajuan daerah.

“Semangat kita untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Untuk merecharge-nya, perlu disuntik dengan ilmu dan wawasan baru agar ada kesamaan persepsi sehingga lahir inovasi,” kata Ipuk.

Kegiatan yang diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, hingga para camat ini bertujuan menciptakan persepsi yang selaras dalam menjalankan visi Banyuwangi, khususnya dalam merawat dan mengembangkan citra daerah.

Ipuk menegaskan bahwa city branding memiliki peranan penting karena selama ini Banyuwangi telah berhasil mentransformasi citranya dari kota santet menjadi destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.

“Namun citra ini akan hilang jika tidak dirawat dan terus diperbaharui dengan benar,” kata Ipuk.

Lebih lanjut, Ipuk menekankan bahwa city branding tidak hanya soal citra, tetapi juga menyangkut identitas daerah yang berdampak pada peningkatan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Apabila potensi daerah akan dikenal luas, maka akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakatnya,” tambahnya.

Sementara itu, Yuswohadi menjelaskan bahwa city branding memiliki tujuan yang terangkum dalam rumusan TTTI (Tourist, Trade, Talent, Investor). Ia memaparkan bahwa branding yang tepat akan mengundang wisatawan (tourist), yang kemudian mendorong aktivitas perdagangan (trade), menarik investasi (investor), serta mendatangkan talenta (talent) yang berkontribusi pada pengembangan daerah.

dia menekankan bahwa keempat elemen ini saling berpengaruh dan menghasilkan imbal balik yang menggerakkan pembangunan serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Empat hal tersebut bisa saling mempengaruhi satu sama lain yang nantinya akan saling menghasilkan imbal balik. Dengan terwujudnya empat hal inilah, maka pembangunan daerah akan bergerak maju dan melahirkan kesejahteraan,” terang penulis buku ‘Global Chaser’ itu.

Menurut Yuswohadi, penentuan city branding harus berangkat dari potensi dan kondisi nyata yang dimiliki daerah. Ia menyampaikan pentingnya positioning suatu daerah. Positioning tersebut diambil dari kondidi dan potensi daerah yang ada.

“Banyuwangi mengambil positioning sebagai kota pariwisata hari ini, adalah keputusan yang tepat. Ada beragam potensi pariwisata yang layak untuk dijual. Dan saat ini telah terbukti laku dijual,” paparnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa city branding bukan sesuatu yang dapat berjalan otomatis tanpa perawatan. Perlu ada penguatan terus-menerus agar branding tersebut dapat berkembang secara alami dan melekat kuat.

“Membangun city branding itu sulit, tapi lebih sulit lagi untuk merawat dan mempertahankan branding yang telah melekat,” tegasnya.

Yuswohadi pun menutup paparannya dengan menegaskan pentingnya peran ASN sebagai ujung tombak pemerintahan daerah dalam menjaga dan merawat branding yang telah terbentuk.

“ASN sebagai motor penggerak kebijakan Pemkab Banyuwangi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat branding ini,” pungkasnya. [alr/aje]

21/05/2025 09:53
Geliat Koperasi Merah Putih di Kota Probolinggo, Antara Harapan dan Tantangan

Probolinggo (beritajatim.com) – Koperasi selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung ekonomi rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, koperasi kembali mendapatkan angin segar melalui program pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia, yang ditargetkan rampung pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Di Kota Probolinggo, geliat koperasi masih terasa meski tidak semua berjalan mulus. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) setempat, terdapat 234 koperasi yang terdaftar secara resmi, namun hanya 126 yang masih aktif. Sebanyak 108 lainnya telah berhenti beroperasi.

Mayoritas koperasi aktif bergerak di bidang simpan pinjam, khususnya koperasi konsumen. Beberapa lainnya berkecimpung di sektor produksi dan ritel. Dari 39 koperasi yang telah dievaluasi, 21 dinyatakan sehat dan 18 lainnya cukup sehat.

“Kami menilai koperasi dari berbagai aspek seperti tata kelola, kelembagaan, manajemen, serta penerapan manajemen risiko,” jelas Kepala DKUPP Kota Probolinggo, Fitriawati Jufri.

Sejak tahun 2020, sebanyak 49 koperasi dinyatakan bangkrut, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Distribusi koperasi tersebar di lima kecamatan, dengan jumlah terbesar di Kanigaran (83 unit), disusul Mayangan (68 unit), Kademangan (37 unit), Kedupok (24 unit), dan Wonoasih (22 unit). Untuk tahun buku 2023, baru 68 koperasi yang tercatat telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Terkait rencana pembentukan KMP, Fitriawati menyambut baik program nasional ini, namun menegaskan pentingnya selektivitas dalam pendiriannya. Ia menyatakan tidak semua koperasi lama bisa serta-merta diubah menjadi KMP karena mungkin masih memiliki persoalan internal.

“Kami tidak ingin hanya merelokasi koperasi lama. Akan kami tinjau langsung ke lapangan untuk melihat potensi-potensi baru,” ujarnya.

Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah pusat oleh-oleh Ketapang. Di lokasi ini, Fitriawati melihat peluang pembentukan KMP untuk menghimpun pedagang lokal agar lebih terorganisir dan kuat secara ekonomi.

Di sisi legislatif, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, memberikan dukungan namun juga mengingatkan adanya potensi politisasi program. Ia menolak jika KMP diarahkan ke kelompok tertentu demi kepentingan non-ekonomis.

“Program ini besar dan menjanjikan, tapi jangan sampai dikendalikan oleh kelompok berkepentingan. Apalagi ada kabar bahwa pengurus KMP diarahkan ke pihak-pihak tertentu. Ini bisa jadi ladang politik, bukan pemberdayaan,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng. Ia menegaskan bahwa koperasi harus lahir dari inisiatif masyarakat, bukan sekadar produk program top-down.

“Koperasi harus dibentuk dari semangat masyarakat, bukan karena tekanan program. Kalau tidak, anggotanya tidak akan merasa memiliki,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminudin menyatakan bahwa proses pembentukan KMP sudah berjalan melalui tahapan musyawarah kelurahan (muskel). Hingga 22 Mei 2025, sudah tujuh dari 29 kelurahan yang menggelar muskel, yaitu Pohsangit Kidul, Kedupok, Jrebeng Kidul, Sumber Taman, Kanigaran, Sukoharjo, dan Ketapang.

Keberhasilan program Koperasi Merah Putih di Probolinggo akan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, kompetensi pengurus, serta transparansi dan komitmen pemerintah dalam implementasinya. [ada/beq]

21/05/2025 09:32
Kunjungi Nelayan Nguling, Politisi Nasdem Pasuruan: Mereka Pahlawan Ekonomi Bangsa

Pasuruan (beritajatim.com) – Politisi Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, melakukan kunjungan langsung ke komunitas nelayan di Kecamatan Nguling. Dalam kesempatan tersebut, Eko menyampaikan penghargaan tinggi terhadap para nelayan yang disebutnya sebagai pahlawan ekonomi bangsa.

“Para nelayan ini adalah pejuang ekonomi yang luar biasa. Mereka berangkat malam dan pulang siang hanya demi beberapa kilogram hasil tangkapan,” ungkapnya saat berdialog dengan warga.

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan menyerap aspirasi secara langsung. Eko menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi kelompok nelayan dari berbagai tekanan, baik ekonomi maupun sosial.

“Kita hadir di sini bukan sekadar menyapa, tapi ingin memastikan bahwa para nelayan kita benar-benar dilindungi,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Eko menyoroti persoalan utang mikro yang kerap membelenggu nelayan, bahkan dari lembaga keuangan berizin resmi. Ia menilai perlunya pendekatan yang lebih manusiawi agar nelayan tidak terjebak dalam lingkaran utang.

“Kalau memang belum dapat hasil melaut, bagaimana bisa membayar utang? Ini yang perlu dicari jalan keluarnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Eko mengajak lembaga negara seperti Bank Indonesia dan BPJS untuk turut hadir memberikan perlindungan dan solusi konkret. Ia menekankan bahwa negara harus menanggung risiko kecelakaan kerja nelayan melalui skema jaminan sosial.

“Kalau nelayan celaka saat kerja, negara harus hadir. Mereka ini tulang punggung ekonomi bangsa,” katanya.

Eko juga menyoroti kontribusi besar Kabupaten Pasuruan dalam penerimaan cukai nasional. Menurutnya, meski menyumbang triliunan rupiah, daerah hanya menerima dana ratusan miliar. Ia mendesak alokasi dana cukai digunakan untuk peningkatan infrastruktur dan layanan publik gratis.

“Pasuruan nyumbang triliunan, tapi cuma dapat ratusan miliar. Ini gak adil, makanya kita perjuangkan agar warga Pasuruan dapat layanan gratis,” pungkasnya. [ada/beq]

21/05/2025 09:21
197 Ribu Lebih Warga Bojonegoro Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Anggarkan Rp35 Miliar

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 197.893 warga telah didaftarkan Pemkab Bojonegoro dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjamin rasa aman dan kepastian bagi keluarga miskin saat menghadapi kehilangan anggota keluarganya itu Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan Rp35 miliar pada tahun 2025.

Dalam program itu, kini sudah dirasakan sejumlah peserta. Sedikitnya, 9 ahli waris mendapat manfaat dengan menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Setyo Wahono didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan Veteran no 81 Bojonegoro.

Salah satu ahli waris penerima pemberian insentif daerah (PID) melalui program BPJS Ketenagakerjaan, warga Desa Megale Kecamatan Kedungadem Saripah, mengungkapkan perasaannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro, khususnya Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah yang telah memberikan bantuan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

“Suami saya bekerja sebagai petani dan meninggal tersambar petir saat panen padi di sawah. Karena adanya program dari Pemerintah Bojonegoro melalui BPJS Ketenagakerjaan, kami mendapat bantuan sebanyak Rp 152.500.000,” tuturnya, Rabu (21/5/2025).

Saripah menjelaskan sebagai orang tua tunggal, bantuan dari Pemkab sangat membantu keluarganya, khususnya untuk masa depan pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono juga mengucapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan karena telah berkolaborasi memberikan program yang sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat khususnya bagi pekerja rentan. “Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan membawa kebermanfaatan untuk masyarakat Bojonegoro,” ungkap Bupati Wahono.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Hadi Purnomo menyampaikan apresiasi kepada Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah atas komitmenya yang terus berupaya memberikan jaminan sosial kepada Warga Bojonegoro khususnya bagi pekerja rentan.

Pada tahun 2025 ini, akselerasinya cukup besar, yakni total 197.893 kepesertaan BPJS yang dikaver oleh Pemkab Bojonegoro. Mereka terdiri dari para pekerja rentan (miskin) dan penerima insentif daerah, yakni RT/RW, linmas, marbot, guru ngaji, modin, takmir, BPD, guru PAUD, dan kader Kesehatan.

“Semoga ke depan sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah terus berjalan sehingga ke depan makin banyak pekerja rentan yang terkaver oleh BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya. [lus/aje]

21/05/2025 08:56
Gedung Sekolah Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, DPRD Pacitan Panggil Dinas Pendidikan

Pacitan (beritajatim.com) – Kondisi memprihatinkan gedung SDN 2 Ketro Harjo, Kecamatan Tulakan, menjadi sorotan DPRD Kabupaten Pacitan. Sekolah yang terletak di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Ponorogo itu disebut tidak mendapat perhatian memadai dari pemerintah daerah, meski memiliki catatan prestasi membanggakan.

Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menyebut pihaknya menerima banyak laporan terkait kerusakan fasilitas sekolah yang tidak kunjung diperbaiki. Ia pun menyayangkan lambannya respons dari Dinas Pendidikan.

“Terakhir kali sekolah ini dapat pembangunan itu tahun 2017, hanya tiga ruang kelas. Setelah itu tidak ada tindak lanjut, padahal usulan perbaikan sudah berkali-kali diajukan,” ujar Rudi, Ditulis Rabu (21/5/2025).

Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan, ketimpangan perhatian terhadap sekolah-sekolah di daerah perbatasan bisa berdampak buruk pada keberlangsungan pendidikan di kawasan tersebut. SDN 2 Ketro Harjo, kata dia, hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari perbatasan, namun hingga kini masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar.

“Jangan sampai ada anggapan Dinas Pendidikan pilih kasih dalam pembangunan. Sekolah perbatasan seperti ini justru butuh perhatian lebih agar masyarakat tetap percaya dan mau menyekolahkan anak-anaknya di sana,” tegasnya.

Rudi juga mengapresiasi berbagai prestasi SDN 2 Ketro Harjo, yang kerap menorehkan juara di berbagai kompetisi, mulai dari akademik hingga seni dan olahraga. Namun, tanpa dukungan sarana dan prasarana memadai, ia khawatir semangat para siswa dan guru akan luntur.

Komisi II DPRD berencana memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi sekaligus mendesak percepatan penanganan. “Kami ingin tahu mengapa sekolah ini terabaikan begitu lama. Ini soal hak anak-anak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” pungkasnya. [tri/aje]

21/05/2025 08:07